Ketika berbicara tentang Papua, pertanyaan yang paling mendesak dan relevan hari ini bukanlah tentang berapa banyak anggaran yang dialokasikan, bukan tentang berapa banyak program pembangunan yang dicanangkan, melainkan sebuah pertanyaan yang menusuk nurani: sampai berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang di tanah Papua? Pertanyaan ini tidak membedakan apakah yang gugur adalah pendatang atau pribumi, karena darah tetaplah darah, dan air mata tetaplah air mata. Keduanya mengalir ke bumi yang sama, tanah yang oleh sebagian orang disebut sebagai surga terakhir Indonesia, namun oleh sebagian lainnya dirasakan sebagai penjara yang tak berujung.
Haruskah kita menunggu lebih banyak pendatang yang tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang disengaja, atau terjebak dalam baku tembak yang tidak mereka pahami akar persoalannya? Haruskah kita menunggu lebih banyak orang Papua yang jatuh dalam operasi keamanan yang mengklaim diri sebagai penegakan hukum, namun bagi mereka terasa sebagai penindasan? Ataukah kita harus menunggu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditumpas terlebih dahulu sebelum negara merasa bahwa dirinya benar-benar bekerja untuk rakyatnya di Papua? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah retorika kosong, melainkan cermin dari kegagalan kita bersama dalam memahami akar persoalan yang jauh lebih dalam dari sekadar persoalan keamanan.
Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah: apakah negara mampu menumpas KKB? Jawabannya, dengan segala hormat kepada mereka yang bertugas di garis depan, adalah tidak. Bukan karena negara lemah, bukan karena Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia tidak mampu secara teknis, melainkan karena KKB bukanlah entitas tunggal yang bisa dihancurkan dengan peluru dan bom. KKB adalah gejala, bukan penyakit. Ia adalah demam yang muncul karena infeksi yang jauh lebih dalam, sebuah infeksi yang telah membusuk selama puluhan tahun dalam tubuh hubungan antara Jakarta dan Papua.
KKB tumbuh di tanah yang sudah lama merasa dikuras, ditinggal, dan diabaikan. Klaim bahwa hampir tujuh puluh persen pribumi Papua mendukung Papua merdeka boleh diperdebatkan angka pastinya. Berbagai survei dan penelitian mungkin menghasilkan angka yang berbeda-beda, tergantung metodologi dan konteks politik saat penelitian dilakukan. Namun, yang tidak bisa diperdebatkan adalah bahwa dukungan terhadap perlawanan tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari pengalaman kolektif yang panjang, dari ingatan yang diwariskan dari generasi ke generasi, dari rasa ketidakadilan yang tidak pernah menemukan salurannya.
Bayangkan jika hari ini seratus anggota KKB tewas dalam sebuah operasi. Bagi Republik, itu mungkin dicatat sebagai prestasi, sebuah keberhasilan dalam menjaga kedaulatan negara. Namun, bagi siklus kekerasan, itu juga merupakan prestasi, karena seratus yang mati bisa menjadi bibit seribu yang baru. Setiap tetes darah yang tumpah di tanah Papua bukan hanya meninggalkan bekas di tanah, tetapi juga meninggalkan luka di hati mereka yang ditinggalkan. Anak-anak yang kehilangan ayah, istri yang kehilangan suami, ibu yang kehilangan anak, mereka semua adalah calon-calon pejuang baru yang akan meneruskan perlawanan, bukan karena ideologi yang dipelajari di bangku sekolah, melainkan karena dendam yang tumbuh subur di dalam dada.
Akar Persoalan yang Terlupakan
KKB tidak lahir dari satu orang, tidak dipimpin oleh satu tokoh tunggal, dan tidak dibiayai oleh satu sumber dana. KKB lahir dari luka yang tidak pernah diobati. Ia adalah anak kandung dari ketidakadilan struktural yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad. Ketika orang Papua melihat Jakarta maju, makmur, dengan gedung-gedung menjulang yang mencakar langit, pertanyaan yang muncul di benak mereka sederhana namun menggetarkan: dari mana uang itu? Bagi banyak orang Papua, jawabannya sudah menjadi keyakinan yang mengakar kuat, sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan lagi dengan data statistik. Sebagian besar kemajuan itu dikeruk dari bumi kami, dari hutan kami, dari sungai kami, dari laut kami.
Papua adalah provinsi terkaya di Indonesia dalam hal sumber daya alam. Tambang emas terbesar di dunia, Grasberg, terletak di sana. Hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia ada di sana. Gas alam, batu bara, tembaga, semua ada di sana. Namun, kekayaan alam yang melimpah ruah ini tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakatnya. Orang Papua yang tinggal di sekitar tambang mungkin melihat truk-truk raksasa yang mengangkut hasil bumi mereka, tetapi mereka sendiri masih hidup dalam kemiskinan yang mengakar. Mereka melihat listrik menyala di kota-kota tambang, tetapi kampung mereka masih gelap gulita. Mereka melihat air bersih mengalir di perumahan karyawan, tetapi mereka masih harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air minum yang layak.
Lalu mereka membandingkan dengan hidup mereka sendiri. Kami yang kaya sumber daya alam, namun kami yang tertinggal. Dibilang karena sumber daya manusia yang rendah. Lalu mereka bertanya lagi: di mana letak keadilannya, ketika kami yang kaya justru dimiskinkan dan dibodohkan atas nama Republik? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang lahir dari kebodohan atau ketidaktahuan. Ini adalah pertanyaan yang lahir dari kesadaran yang tajam, dari kemampuan menganalisis realitas yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang duduk nyaman di Jakarta. Mereka tahu bahwa sumber daya manusia bisa dibangun, tetapi mengapa setelah puluhan tahun, pembangunan itu tidak pernah benar-benar menyentuh mereka?
Di titik itulah embrio KKB terus ditanam ulang. Setiap kali seorang anak Papua melihat ketimpangan yang mencolok antara kekayaan alam dan kemiskinan manusianya, sebuah bibit perlawanan ditanam. Setiap kali seorang pemuda Papua merasa bahwa masa depannya telah dirampas oleh sistem yang tidak adil, sebuah bibit perlawanan ditanam. Setiap kali seorang ibu Papua harus menguburkan anaknya yang tewas dalam operasi keamanan, sebuah bibit perlawanan ditanam. Dan bibit-bibit ini tidak membutuhkan pupuk yang mahal, tidak membutuhkan irigasi yang canggih. Mereka tumbuh subur di tanah yang penuh dengan luka, disirami oleh air mata yang tidak pernah kering.
Melihat Papua hari ini seperti menatap matahari telanjang. Sakit. Silau. Tidak tahan. Namun, jika kita memakai kacamata yang tepat, kacamata yang jernih tanpa kepentingan politik sesaat, intinya akan terlihat jelas: ini bukan hanya soal senjata, bukan hanya soal kelompok separatis, bukan hanya soal kedaulatan negara. Ini soal keadilan yang tidak pernah sampai. Ini soal janji-janji yang tidak pernah ditepati. Ini soal pengkhianatan terhadap rakyat sendiri yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur selama puluhan tahun.
Refleksi Era Gus Dur dan Kontras Kebijakan
Membandingkan situasi Papua hari ini dengan era ketika Abdurrahman Wahid, atau yang akrab disapa Gus Dur, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dari tahun 1999 hingga 2001, memberikan kita perspektif yang sangat berharga. Gus Dur adalah presiden yang mungkin paling kontroversial dalam sejarah Indonesia modern, tetapi dalam konteks Papua, ia adalah pemimpin yang paling berani dan paling visioner. Ketika presiden-presiden sebelum dan sesudahnya terjebak dalam paradigma keamanan yang sempit, Gus Dur memilih jalan yang berbeda. Ia memilih untuk mendengar, untuk mengakui kesalahan masa lalu, dan untuk membuka ruang dialog yang selama ini tertutup rapat.
Gus Dur adalah presiden yang mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, sebuah langkah simbolis yang sangat bermakna bagi masyarakat Papua. Ia mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora di Jayapura pada tahun 2000, sebuah keputusan yang mengejutkan banyak pihak dan menuai kritik keras dari kalangan nasionalis. Namun, bagi Gus Dur, langkah ini bukanlah bentuk pengkhianatan terhadap negara, melainkan sebuah upaya untuk membangun kepercayaan dengan masyarakat Papua. Ia memahami bahwa tanpa kepercayaan, tanpa pengakuan terhadap identitas dan martabat mereka, tidak akan pernah ada penyelesaian yang damai dan berkelanjutan.
Di era Gus Dur, pendekatan terhadap Papua lebih bersifat humanis dan dialogis. Ia tidak melihat orang Papua sebagai musuh yang harus ditumpas, melainkan sebagai saudara yang harus dirangkul. Ia tidak melihat KKB sebagai gerombolan kriminal yang harus dihancurkan, melainkan sebagai gejala dari persoalan yang lebih dalam yang harus diselesaikan. Ia membuka ruang untuk dialog, memberikan otonomi khusus yang lebih bermakna, dan yang paling penting, ia memberikan harapan. Harapan bahwa Indonesia bisa menjadi rumah yang nyaman bagi semua suku dan agama, termasuk bagi orang Papua.
Namun, sayangnya, era Gus Dur terlalu singkat. Ia dilengserkan melalui mekanisme politik yang kontroversial, dan sejak itu, pendekatan terhadap Papua kembali ke paradigma keamanan yang lama. Operasi militer kembali digelar, dialog kembali ditutup, dan harapan yang pernah tumbuh kembali layu. Kini, dua dekade setelah Gus Dur meninggalkan istana, kita melihat hasilnya. Kekerasan terus berlanjut, korban terus berjatuhan, dan pertanyaan yang sama masih menggantung di udara: sampai kapan?
Kontras antara era Gus Dur dan era sekarang sangat mencolok. Jika Gus Dur mencoba memahami akar persoalan, sekarang kita hanya mengobati gejalanya. Jika Gus Dur membuka dialog, sekarang kita menutup pintu dan mengirim pasukan. Jika Gus Dur memberikan harapan, sekarang kita memberikan ketakutan. Tidak heran jika banyak orang Papua yang mengenang era Gus Dur dengan nostalgia, karena mereka merasa bahwa pada saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia modern, mereka benar-benar didengar dan diakui sebagai manusia yang setara.
Antara Melepaskan dan Mempertahankan
Jika Republik ini tidak mampu mengasuh, mendengar, dan mencapai titik temu dengan orang Papua, maka muncul sebuah pertanyaan yang mungkin terdengar ekstrem namun perlu direnungkan dengan serius: bukankah lebih jujur melepaskan Papua dari peta daripada terus mengorbankan nyawa manusia hanya untuk mempertahankan peta yang tidak pernah dirasakan adil? Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang lahir dari pengkhianatan terhadap negara, melainkan pertanyaan yang lahir dari kepedulian terhadap kemanusiaan. Sebab pada akhirnya, negara adalah institusi yang dibuat untuk melayani manusia, bukan sebaliknya. Negara ada untuk menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk mempertahankan wilayah demi kehormatan semata.
Mempertahankan Papua dengan cara-cara yang selama ini dilakukan telah menelan korban yang tidak sedikit. Baik dari pihak aparat keamanan maupun dari pihak masyarakat sipil, baik dari kalangan pendatang maupun pribumi. Setiap korban adalah manusia dengan keluarga, dengan mimpi, dengan masa depan yang direnggut secara tragis. Jika kita menghitung total korban selama puluhan tahun konflik di Papua, mungkin angkanya mencapai puluhan ribu. Angka ini bukanlah sekadar statistik, melainkan kumpulan tragedi individual yang jika dirangkai akan menjadi sebuah narasi kelam tentang kegagalan negara dalam melindungi rakyatnya sendiri.
Tentu saja, melepaskan Papua bukanlah keputusan yang mudah. Ada banyak kepentingan yang taruhannya, ada banyak pertimbangan geopolitik, ada banyak warisan sejarah yang harus dipertanggungjawabkan. Namun jika kita benar-benar serius dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka kita harus berani mempertimbangkan semua opsi, termasuk opsi yang paling tidak nyaman sekalipun. Sebab pada akhirnya, tidak ada kemuliaan dalam mempertahankan wilayah yang harus dibayar dengan darah rakyatnya sendiri. Tidak ada kehormatan dalam menegakkan kedaulatan yang dirasakan sebagai penindasan oleh mereka yang berada di dalamnya.
Namun, sebelum sampai pada kesimpulan yang ekstrem, ada baiknya kita merenungkan kembali apa yang pernah dilakukan Gus Dur. Ia membuktikan bahwa ada jalan lain, bahwa dialog dan pengakuan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ia membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi rumah yang nyaman bagi semua, jika saja ada kemauan politik untuk mewujudkannya. Warisan Gus Dur adalah warisan yang harus kita pelajari kembali, bukan untuk mengenang masa lalu dengan nostalgia, melainkan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
Mungkin sudah saatnya bagi Republik ini untuk berhenti berpikir dalam kerangka keamanan semata ketika berbicara tentang Papua. Mungkin sudah saatnya untuk mulai berpikir dalam kerangka keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Mungkin sudah saatnya untuk mendengar suara-suara yang selama ini terpinggirkan, untuk mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu, dan untuk membangun hubungan yang baru yang didasarkan pada saling menghormati dan saling mempercayai. Jika itu dilakukan, mungkin tidak perlu ada lagi pertanyaan tentang berapa banyak nyawa yang harus melayang. Mungkin tidak perlu ada lagi pilihan antara melepaskan dan mempertahankan, karena Papua akan merasa bahwa Indonesia adalah rumahnya, bukan penjaranya.
Akan tetapi, jika itu tidak dilakukan, maka pertanyaan yang sama akan terus menghantui kita, generasi demi generasi. Sampai berapa banyak lagi nyawa yang harus melayang di tanah Papua? Baik pendatang maupun pribumi. Pertanyaan ini bukanlah pertanyaan yang bisa dijawab dengan retorika politik atau janji-janji manis. Pertanyaan ini membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan, kebijaksanaan untuk mendengar, dan kemauan untuk berubah. Tanpa itu semua, Papua akan terus menjadi luka yang terbuka dalam tubuh Indonesia, luka yang tidak pernah sembuh, dan yang pada akhirnya mungkin akan membawa kita pada pilihan yang paling menyakitkan dari semuanya.
