Sejarah kerap ditulis oleh para pemenang, namun imajinasi politik yang paling membakar kerap lahir dari kekalahan orang-orang besar. Pada dini hari yang mencekam tanggal 23 Juli 2001, di ruang Istana Negara yang remang oleh ketegangan, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (yang akrab dan dicintai sebagai Gus Dur) mengambil sebuah tindakan politis paling berani, paling radikal, sekaligus paling kontroversial dalam lembaran sejarah era Reformasi. Beliau membacakan Dekrit Presiden.
Sebuah naskah maklumat politik yang memuat tiga poin mendasar dan dramatis: pertama, membekukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia; kedua, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan merancang badan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam jangka waktu satu tahun; dan ketiga, menyelamatkan gerakan reformasi total dari hambatan unsur-unsur residual Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar.
Langkah tersebut diumumkan ketika bintang politik Gus Dur berada di ujung tanduk. Namun, alih-alih melumpuhkan parlemen secara agresif, dekrit itu justru berujung pada kejatuhan beliau sendiri. Mahkamah Agung secara kilat menyatakan dekrit itu melanggar hukum, sementara pimpinan TNI dan Polri menolak mentah-mentah untuk mengeksekusi perintah sang Komandan Tertinggi.
Akhirnya, hanya dalam hitungan jam, MPR merespons dengan mempercepat Sidang Istimewa yang menjatuhkan Gus Dur dari tampuk kekuasaan dan melantik Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.
Hari ini, lebih dari dua dekade setelah peristiwa dramatis itu berlalu, sebuah pertanyaan hipotetis nan provokatif terus bergentayangan dalam benak para pengamat dan pencinta politik Indonesia: Bagaimana jika dekrit itu berhasil? Andaikan Gus Dur benar-benar sukses membubarkan DPR dan menata ulang kelembagaan politik kita saat itu, mungkinkah Indonesia tidak akan sekacau dan seserakah sekarang?
Anatomi Perseteruan: Antara Idealisme Moral dan Oligarki Parlemen
Untuk memahami alasan di balik keputusan ekstrem Gus Dur, kita harus menarik tirai politik ke belakang ke tahun 1999 hingga 2001. Hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif pada periode tersebut berada di titik nadir yang sangat mengkhawatirkan. Gus Dur naik ke kursi kepresidenan melalui sebuah kompromi politik yang rumit (sebuah gabungan Poros Tengah dan manuver lintas partai) tanpa didukung oleh mayoritas mutlak di parlemen.
Ketika Gus Dur mulai menjalankan visi pemerintahannya yang pluralis, inklusif, dan berkomitmen kuat untuk membersihkan sisa-sisa Orde Baru, benturan dengan parlemen menjadi hal yang tak terelakkan. DPR pada masa itu mulai menampakkan watak kelembagaan yang hiperaktif.
Melalui instrumen Panitia Khusus (Pansus) untuk kasus skandal penggelapan dana Buloggate dan dana hibah Bruneigate, DPR terus-menerus menekan dan mendikte jalannya roda pemerintahan melalui terbitnya Memorandum I dan Memorandum II.
Padahal, jika dirujuk pada substansi hukum, keterlibatan langsung Gus Dur dalam kedua kasus tersebut tidak pernah terbukti secara sah dan meyakinkan di muka pengadilan. Bagi Gus Dur, manuver yang digalang oleh elit-elit partai politik di DPR bukanlah bentuk pengawasan anggaran atau penegakan hukum yang murni, melainkan sebuah konspirasi politik terselubung untuk menjatuhkan mandat rakyat secara inkonstitusional.
Beliau melihat DPR bukan lagi sebagai wadah aspirasi publik, melainkan sarang konsolidasi elit lama yang mencoba memulihkan kekuatan politik Orde Baru yang sempat terstruktur dan masif.
Dekrit 23 Juli 2001 bukanlah dorongan hasrat otoritarianisme pribadi dari seorang wali. Dekrit tersebut adalah sebuah L’État, c’est moi versi moral; sebuah langkah darurat (state of exception) yang diambil seorang negarawan yang merasa bahwa bangunan demokrasi yang baru berusia tiga tahun sedang diretas dan disandera oleh syahwat kekuasaan oligarki parlemen. Gus Dur merasa perlu mengocok ulang kartu politik nasional dan mengembalikan legitimasi kekuasaan langsung kepada rakyat melalui pemilu dipercepat.
Momen Kegagalan: Sikap Militer dan Supremasi Formalisme Hukum
Mengapa sebuah maklumat yang diniatkan untuk menyelamatkan cita-cita Reformasi itu berujung pada kegagalan mutlak? Jawabannya terletak pada dinamika hubungan sipil-militer serta kalkulasi kekuatan riil di lapangan.
Faktor determinan utama adalah hilangnya dukungan dari institusi pertahanan dan keamanan. TNI dan Polri memilih untuk bersikap “netral” secara retoris, yang pada praktiknya merupakan penolakan halus namun tegas terhadap perintah Presiden.
Pemandangan puluhan tank milik Angkatan Darat yang disiagakan di Monas persis menghadap ke arah Istana Negara pada pertengahan 2001 menjadi simbol visual paling bertenaga pada era itu. Tank-tank tersebut memang tidak ditembakkan ke Istana, namun keberadaannya memancarkan pesan politik yang amat terang: militer tidak akan menjadi alat presiden untuk membubarkan parlemen.
Di sisi lain, benteng hukum formal berdiri kokoh menentang dekrit tersebut. Hanya dalam waktu amat singkat, Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa hukum yang menilai bahwa tindakan pembekuan parlemen oleh presiden tidak memiliki landasan konstitusional dalam UUD 1945 (sebelum atau pasca-amendemen awal). Kecepatan reaksi MA ini memberikan amunisi legitimasi moral dan legal bagi MPR untuk menggelar Sidang Istimewa demi pemakzulan (impeachment) Gus Dur.
Gus Dur berdiri sendirian di tengah badai politik. Beliau menolak menumpahkan darah rakyatnya sendiri. Ketika ribuan pendukung fanatiknya dari berbagai pelosok daerah menyatakan siap mati dan mengepung Jakarta demi membela sang Kiai, Gus Dur memilih untuk menenangkan massa dan meminta mereka pulang.
Beliau lebih rela kehilangan jabatan yang fana ketimbang melihat satu tetes pun darah warga negara menetes di bumi Indonesia. Keputusan untuk keluar dari Istana dengan celana pendek dan melambaikan tangan kepada para pendukungnya menjadi monumen abadi kejujuran dan kerendahan hati seorang pemikir bangsa.
Proyeksi Pengandaian: Skenario Indonesia Tanpa Oligarki Parlemen
Memang benar, ada adagium sejarah yang menyatakan bahwa sejarah tidak pernah mengenal kata “andaikan”. Namun, melakukan analisis hipotetis (counterfactual history) memiliki nilai heuristik yang sangat tinggi untuk mengevaluasi posisi kita hari ini.
Apabila kita mengandaikan Dekrit Gus Dur berhasil dilaksanakan saat itu (artinya DPR dibekukan, Golkar disuspensi sementara, dan Pemilu digelar setahun kemudian dengan aturan main yang sama sekali baru), bagaimana rupa Indonesia saat ini?
Pertama, pembersihan restorasi Orde Baru. Jika poin ketiga dekrit berhasil dieksekusi, yakni pembekuan Partai Golkar sebagai mesin politik utama Orde Baru, konsolidasi kekuatan oligarki lama dipastikan akan terputus atau setidaknya mengalami kemunduran signifikan.
Kita mungkin tidak akan menyaksikan rekonsolidasi para kartel politik lama yang di kemudian hari merembes dan beradaptasi ke dalam partai-partai politik baru era Reformasi. Tata politik Indonesia akan diisi oleh kekuatan-kekuatan sipil murni yang lahir dari rahim gerakan sosial, akademisi, dan aktivis pro-demokrasi.
Kedua, pencegahan sistem “kartel politik” dan transaksional. Dalam struktur politik pasca-2001 hingga hari ini, kita menyaksikan lahirnya fenomena yang oleh akademisi disebut sebagai presidentialized party cartel. DPR berkembang menjadi sebuah institusi yang amat perkasa (parliamentary supremacy), di mana fungsi pengawasan sering kali berubah menjadi ajang tawar-menawar komoditas politik dan bagi-bagi kursi kabinet.
Jika eksekutif di bawah Gus Dur berhasil menstrukturkan ulang parlemen pada 2001, kita mungkin akan memiliki sistem checks and balances yang jauh lebih sehat, transparan, dan tidak berbasis pada transaksi pragmatis di ruang gelap.
Ketiga, perlindungan terhadap hak asasi dan kebinekaan. Visi Gus Dur tentang Indonesia adalah Indonesia yang inklusif, toleran, dan melindungi setiap kelompok minoritas. Jika beliau berhasil mempertahankan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan atau bahkan terpilih kembali melalui sistem baru, kebijakan-kebijakan diskriminatif yang belakangan tumbuh subur di tingkat daerah maupun nasional lewat berbagai peraturan daerah berbasis identitas sektarian mungkin dapat diantisipasi sejak dini.
Realitas Hari Ini: Kerusakan Konstitusional yang Diramalkan Gus Dur
Ketika kita menengok kondisi sosial, hukum, dan politik Indonesia pada era modern sekarang, ada rasa pahit yang sukar disembunyikan. Banyak dari kekhawatiran dan ketakutan yang dahulu disuarakan oleh Gus Dur kini menjadi kenyataan yang telanjang di depan mata.
DPR yang gagal ditata ulang pada masa itu kini bertransformasi menjadi sebuah lembaga penyusun undang-undang yang kerap kali berjarak sangat jauh dari aspirasi dan jerit tangis publik. Kita menyaksikan bagaimana berbagai regulasi krusial yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat disahkan dengan sangat kilat, minim partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), serta terkesan hanya melayani kepentingan pemodal dan elit kekuasaan semata.
Lembaga penegak hukum dan komisi independen yang dahulu digadang-gadang sebagai buah manis Reformasi satu per satu mengalami pelemahan dari dalam. Praktik politik dinasti, korupsi yang terstruktur, hingga melemahnya kebebasan berpendapat adalah gejala-gejala dari penyakit politik yang diagnosis dasarnya telah diidentifikasi oleh Gus Dur pada tahun 2001: ketika oligarki menguasai panggung politik formal dan mengangkangi kedaulatan rakyat.
Kekacauan politik, ketimpangan ekonomi, serta merosotnya kualitas Indeks Demokrasi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini seolah mengonfirmasi bahwa peringatan Gus Dur lebih dari dua dekade silam bukanlah sebuah kepanikan politik belaka, melainkan penglihatan tajam seorang negarawan (statesman) yang mampu menembus batas zamannya.
Menagih Kembali Kedaulatan Rakyat
Perseteruan hebat antara Presiden Gus Dur dan DPR pada tahun 2001 bukan sekadar episode perebutan kekuasaan biasa antara dua cabang pemerintahan. Peristiwa bersejarah itu adalah benturan mendasar antara idealisme moral seorang pemimpin yang ingin membersihkan sistem dari akar-akarnya dengan realitas politik transaksional yang mengakar kuat.
Gus Dur mungkin telah kalah secara kalkulasi politik praktis pada hari itu. Beliau dilengserkan dari Istana Negara, ditinggalkan oleh para politisi yang dahulu menyokongnya, dan diejek oleh media yang tidak memahami kedalaman pemikirannya. Namun, di panggung sejarah yang panjang, waktu terbukti perlahan-lahan memberikan kebenaran pada visi moral beliau.
Mengingat kembali peristiwa Dekrit 2001 bukanlah latihan nostalgia yang sia-sia atau sekadar ratapan sentimental atas masa lalu. Pelajaran terbesar dari kejatuhan Gus Dur adalah sebuah pengingat yang keras bagi kita semua bahwa demokrasi tidak boleh dibiarkan berjalan secara prosedural belaka jika di dalamnya merangsek kekuatan-kekuatan serakah yang merusak substansi kedaulatan rakyat.
Sejarah memang tidak mengenal kata “andaikan”. Gus Dur telah berpulang, meninggalkan kita dengan warisan pemikiran dan keberanian yang tiada tara. Namun, tugas untuk merawat kebebasan, membatasi keserakahan kekuasaan parlemen, serta memastikan bahwa kedaulatan tetap berada murni di tangan rakyat adalah kewajiban sejarah yang kini sepenuhnya berpindah ke pundak kita. Wallahu a’lam bisshawab.
