Bulan Muharram dalam konstelasi tradisi Islam bukanlah sekadar penanda pergantian angka dalam kalender Hijriah. Ia adalah muara dari rangkaian memori historis, sebuah ruang-waktu yang disesaki oleh peristiwa-peristiwa puitis sekaligus heroik.
Dalam lipatan sejarah kenabian, Muharram mencatat kelepasan Nabi Musa AS dari kejaran Firaun, berlabuhnya bahtera Nabi Nuh AS di atas Bukit Judi, hingga tragedi berdarah di Padang Karbala yang merenggut nyawa Sayyidina Husain bin Ali. Muharram adalah perpaduan antara duka yang mendalam (penthos) dan harapan akan penyucian jiwa (katharsis).
Namun, di luar jangkauan narasi kenabian dan era sahabat yang agung itu, Muharram dalam konteks keindonesiaan (khususnya bagi warga Nahdliyin) menyimpan memori sunyi yang amat berharga. Di bulan yang disucikan (asyhurul hurum) ini, dua pilar utama peradaban Nahdlatul Ulama (NU), yakni Kiai Haji Raden As’ad Syamsul Arifin dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur), berpulang ke haribaan Sang Khaliq.
Sayangnya, dalam dinamika masyarakat modern yang kian terhegemoni oleh ritme linier kalender Masehi, hari berpulangnya kedua tokoh besar ini acapkali hanya diperingati sewaktu kalender Masehi menyentuh tanggal keberpulangan mereka. Tanggal Masehi dirayakan dengan riuh, sementara penanggalan Hijriah-nya kerap berlalu dalam senyap tanpa helatan haul yang memadai.
Kiai As’ad Syamsul Arifin dipanggil oleh Sang Mahacinta pada hari Sabtu, 13 Muharram 1411 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 4 Agustus 1990 Masehi, tepat pukul 07.25 WIB. Selang sembilan belas tahun kemudian, junior sekaligus mitra dialektisnya, KH. Abdurrahman Wahid, menyusul langkah sang senior pada hari Kamis, 14 Muharram 1431 Hijriah, atau bertepatan dengan 30 Desember 2009 Masehi, pukul 18.45 WIB.
Persandingan waktu wafat yang hanya berselisih satu hari dalam penanggalan Hijriah ini bukanlah sebuah kebetulan historis belaka. Bagi mata yang terlatih membaca tanda-tanda zamannya (ayatus zamaan), kesamaan bulan kepulangan ini adalah isyarat kosmis. Ada pertautan takdir, dialektika pemikiran, serta sinergi spiritual yang terikat erat di antara keduanya.
Keduanya adalah telaga keteladanan yang tak pernah kering. Ibarat sumur tua di tengah padang pasir, makin ditimba airnya, makin jernih hikmah yang dipancarkannya. Sungguh sebuah kerugian intelektual dan spiritual yang teramat besar bagi generasi muda NU apabila momentum Muharram berlalu begitu saja tanpa dibaca sebagai ruang refleksi untuk menggelar haul ideologis dan kultural bagi berdua.
Dua Sosok, Satu Jiwa: Dialektika Murni Mediator dan Reformis
Untuk memahami kedalaman sumbangsih Kiai As’ad dan Gus Dur, kita tidak bisa hanya menatap mereka melalui satu kacamata yang sempit. Keduanya adalah sosok multidimensional (al-syakhsiyyah al-mutasya’ibah).
Dalam diri Kiai As’ad, tertanam jiwa mujahid yang mengalir dari jejak perjuangan fisik membela kemerdekaan Republik Indonesia, karisma seorang ulama khos yang ditakuti sekaligus disegani, serta kelembutan seorang pengasuh Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo.
Kiai As’ad adalah “sang mediator”; tokoh penyambung lidah dan pembawa tongkat serta tasbih dari Syaikhona Kholil Bangkalan kepada KH. Hasyim Asy’ari yang menjadi isyarat langit berdirinya Nahdlatul Ulama pada tahun 1926.
Di sisi lain, Gus Dur hadir sebagai produk zaman yang melompati batas-batas zamannya. Sebagai cucu dari KH. Hasyim Asy’ari dan putra dari KH. Wahid Hasyim, Gus Dur mewarisi genetika kepemimpinan spiritual sekaligus intelektual.
Ia adalah seorang cendekiawan Muslim progresif, budayawan, pejuang hak asasi manusia, presiden ke-4 Republik Indonesia, sekaligus sang “Bapa Bangsa” yang senantiasa berdiri paling depan membela kaum yang tertindas dan terpinggirkan.
Jika Kiai As’ad merepresentasikan keteguhan jalinan tradisi yang kokoh (al-muhafazhatu alal qadimis shalih), maka Gus Dur melambangkan keberanian melakukan terobosan inovatif (al-akhdzu bil jadidil ashlah). Keduanya membentuk sebuah lingkaran dialektika yang saling melengkapi dalam menjaga keberlangsungan kapal besar Nahdlatul Ulama.
Fragmen paling memikat untuk dibedah dari perjalanan hidup Kiai As’ad dan Gus Dur adalah bagaimana keduanya menavigasi bahtera kepemimpinan di tubuh NU. Kepemimpinan dalam organisasi keagamaan-kemasyarakatan terbesar di dunia ini bukanlah perkara sederhana.
NU bukan sekadar organisasi formal yang digerakkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), melainkan sebuah gerakan kebudayaan dan jaringan kemasyarakatan yang ditopang oleh kepemimpinan kultural para kiai di pesantren-pesantren.
Dalam konteks dualisme kepemimpinan ini (antara struktural dan kultural) Kiai As’ad dan Gus Dur memperlihatkan lanskap kepemimpinan yang amat kompleks, penuh warna, sekaligus kaya akan pelajaran moral.
Kiprah Kepemimpinan Formal dan Magnet Kepemimpinan Kultural
Secara struktural-formal, Kiai As’ad Syamsul Arifin memiliki jejak pengabdian yang sangat panjang di tubuh organisasi NU. Beliau memulai pengabdiannya dari tingkat tapak sebagai Rais Syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Situbondo.
Dedikasi, kedalaman ilmu, serta karismanya yang melintasi batas-batas wilayah kemudian membawanya dipercaya menduduki jajaran kepemimpinan puncak sebagai Mustasyar Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Namun, ada satu peristiwa sejarah yang sangat monumental yang menunjukkan betapa Kiai As’ad tidak pernah mendambakan jabatan formal. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Kombes) NU di Kaliurang, Yogyakarta, pada tahun 1981, nama Kiai As’ad diusung secara kuat oleh mayoritas kiai sepuh untuk menduduki posisi tertinggi dalam hirarki NU, yakni sebagai Rais Aam PBNU.
Secara politis dan organisatoris, jalan Kiai As’ad untuk menjadi Rais Aam sudah terbuka lebar tanpa hambatan. Kendati demikian, sang ulama khos ini menunjukkan sikap zuhud yang tiada tanding.
Beliau menolak amanah tersebut secara halus, bahkan memilih untuk tidak hadir dalam forum krusial tersebut. Bagi Kiai As’ad, kepemimpinan bukanlah alat untuk meraih kekuasaan atau martabat sosial, melainkan beban tanggung jawab (mas’uliyyah) di hadapan Allah SWT yang harus diampu dengan kehati-hatian tingkat tinggi.
Berbeda namun senada dalam esensi, Gus Dur menempuh garis kepemimpinan formal yang lebih dinamis dan taktis. Sebagaimana dicatat oleh lembaran sejarah nasional, Gus Dur merupakan Ketua Umum PBNU yang terpilih selama tiga periode beruntun: sebuah pencapaian fenomenal dalam sejarah kepemimpinan NU era modern.
Debut kepemimpinan formal Gus Dur dimulai ketika ia terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah PBNU pada Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada tahun 1984: sebuah muktamar bersejarah di mana Kiai As’ad bertindak sebagai tuan rumah sekaligus sosok penentu (king maker) yang mengawal penerimaan kembali Pancasila sebagai asas tunggal negara dan pemulihan Khittah 1926.
Gus Dur kemudian terpilih kembali pada Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta pada tahun 1989. Lima tahun berikutnya, dalam suasana politik Orde Baru yang penuh intimidasi dan tekanan dari rezim otoriter Suharto, Gus Dur secara dramatis berhasil mempertahankan kepemimpinannya pada Muktamar ke-29 NU di Cipasung, Tasikmalaya, tahun 1994.
Kemenangan Gus Dur di Cipasung bukan sekadar kemenangan elektoral dalam internal organisasi, melainkan simbol perlawanan sipil (civil society) terhadap kekuasaan hegemonik negara yang mencoba mendikte kebebasan berorganisasi umat.
Akan tetapi, jika kita hanya mengukur besarnya pengaruh Kiai As’ad dan Gus Dur dari jabatan struktural yang pernah mereka jepit, kita telah melakukan penyempitan makna yang sangat fatal. Kepemimpinan kedua tokoh ini berakar jauh lebih dalam di ranah kultural.
Karisma kepemimpinan mereka tidak bersumber dari legitimasi surat keputusan (SK) pengangkatan atau stempel kepengurusan, melainkan memancar dari kesalehan spiritual, kebeningan nurani, ketajaman mata hati, dan pengorbanan tanpa batas bagi rakyat kecil.
Aura kepemimpinan Kiai As’ad dan Gus Dur tidak pernah luntur oleh terminasi masa jabatan atau periodesasi kepengurusan. Bahkan ketika mereka tak lagi memegang jabatan formal di struktur PBNU, titah dan petunjuk mereka tetap didengar dengan penuh takzim oleh jutaan warga Nahdliyin. Kharisma mereka melampaui sekat-sekat sektarian, organisasi, suku, bahkan agama.
Lebih jauh lagi, aura kepemimpinan itu tidak padam oleh datangnya ajal. Hingga hari ini, makam Kiai As’ad di Sukorejo dan makam Gus Dur di Tebuireng tidak pernah sepi dari peziarah. Ribuan orang setiap harinya datang memanjatkan doa, menimba keberkahan, dan mencari ketenangan batin. Ini adalah bukti sahih bahwa kepemimpinan kultural yang berlandaskan keikhlasan akan hidup abadi di dalam benak dan sanubari setiap insan.
Fenomena Mufaraqah: Pelajaran Mahakarya Etika Berbeda Pendapat
Salah satu babak paling krusial, menegangkan, sekaligus sangat edukatif dalam sejarah hubungan Kiai As’ad dan Gus Dur terjadi menjelang Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989. Hubungan harmonis antara senior dan yunior yang sebelumnya terbangun indah pada Muktamar Situbondo 1984, mulai diterpa badai dinamika pemikiran dan gaya kepemimpinan.
Gus Dur, dengan gaya kepemimpinannya yang progresif, celotehannya yang kritis terhadap rezim, serta gebrakan-gebrakan pemikirannya yang melompati zaman, sering kali membuat kalangan kiai sepuh merasa cemas.
Langkah-langkah politik dan kebudayaan Gus Dur dinilai terlalu bermanuver dan berisiko bagi keselamatan warga NU di tengah tekanan Orde Baru. Puncaknya, Kiai As’ad Syamsul Arifin secara terbuka memproklamirkan sikap mufaraqah (memisahkan diri) dari kepemimpinan Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PBNU.
Dalam hukum fikih Islam, mufaraqah adalah istilah yang digunakan ketika seorang makmum memilih untuk memisahkan diri dari salat berjemaah karena menganggap imamnya telah melakukan kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam gerakan maupun bacaan salat, namun sang makmum tidak keluar dari masjid dan tidak membuat salat tandingan.
Sikap mufaraqah Kiai As’ad ini diabadikan secara sangat apik dalam wawancara legendarisnya dengan majalah Tempo edisi 2 Desember 1989. Dengan bahasa perumpamaan (amtsal) yang sangat khas, indah, dan mendalam, Kiai As’ad menjelaskan posisi spirtual dan politiknya:
“Saya ini mufaraqah dengan Gus Dur. Ibarat orang salat, saya tetap berada di dalam satu masjid dengan NU, tetapi saya tidak mau lagi menjadi makmumnya Gus Dur. Saya tidak keluar dari masjid NU, saya tetap warga NU, tapi untuk sementara saya memisahkan diri dari kepemimpinan imamnya.”
Pernyataan Kiai As’ad ini adalah sebuah mahakarya etika dalam berorganisasi dan berpendapat (adabul ikhtilaf). Sekeras apa pun perbedaan pandangan, persepsi, dan pilihan strategi politik yang membakar hubungan kedua tokoh beda generasi ini, tidak pernah ada sedikit pun niat dalam dada Kiai As’ad untuk merusak rumah besar bernama Nahdlatul Ulama. Beliau tidak mendirikan “NU Tandingan”, tidak pula menghasut warga untuk keluar dari jamaah, apalagi membakar bangunan yang telah didirikan oleh para gurunya.
Begitu pula sebaliknya, Gus Dur tidak pernah sedikit pun menunjukkan sikap tidak sopan, mendiskreditkan, atau merendahkan martabat Kiai As’ad sebagai sesepuh yang dihormatinya. Gus Dur tetap memosisikan Kiai As’ad sebagai orang tua dan ulama besar yang wajib dijaga kehormatannya.
Perbedaan di antara mereka adalah perbedaan di tingkat ijtihad strategi perjuangan (ijtihad siyasi), bukan perbedaan pada ketulusan rasa cinta terhadap Nahdlatul Ulama dan bangsa Indonesia.
Memaknai Kepemimpinan Multidimensional untuk Masa Depan NU
Dari fenomena keteladanan yang diperagakan oleh Kiai As’ad dan Gus Dur, ada pesan fundamental yang patut diselami secara mendalam oleh seluruh warga Nahdliyin, khususnya generasi muda NU di era disrupsi digital saat ini. Kepemimpinan di tubuh Nahdlatul Ulama tidak boleh dan tidak akan pernah cukup jika hanya didefinisikan secara sempit melalui pakem-pakem hitam-putih yang reduktif.
Kepemimpinan NU tidak bisa dikotomi secara kaku ke dalam kategori: Conservatif versus Progresif, Tua versus Muda, atau Tradisional versus Modern. Kepemimpinan NU, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Kiai As’ad dan Gus Dur, sejatinya harus bersikap multidimensional. Ia adalah kepemimpinan yang mampu menyatukan dua kutub ekstrem yang sering kali dianggap bertolak belakang:
Pertama, keseimbangan duniawi dan ukhrawi. Seorang pemimpin NU dituntut memiliki wawasan global, paham akan taktik kebangsaan, tanggap terhadap isu-isu ekonomi, sosial, dan teknologi (duniawi). Namun pada saat yang sama, ia harus memiliki kedalaman riyadhah batin, kebersihan hati, dan keterikatan dengan Sang Maha Pencipta (ukhrawi).
Kedua, perpaduan lahiriah dan batiniah. Tata kelola organisasi harus dijalankan secara profesional, transparan, dan akuntabel (lahiriah). Namun, pergerakannya harus selalu dibasahi oleh tirakat, doa, istighotsah, dan restu dari para kiai sepuh serta para wali (batiniah).
Ketiga, kesinambungan silam, kini, dan esok. Pemimpin NU harus berpijak secara kokoh pada akar tradisi, kitab kuning, dan sejarah masa silam (al-asalah). Namun mata dan pikirannya harus mampu menatap jauh ke masa depan (al-mu’asharah), membaca arah perkembangan zaman, serta menyiapkan jawaban atas tantangan peradaban masa depan.
Keempat, integrasi manfaat dan barakah. Setiap kebijakan dan program kerja tidak hanya diukur dari sejauh mana ia memberikan nilai guna praktis dan efisiensi material (manfaat), tetapi juga harus mendatangkan ketenangan jiwa, keharmonisan sosial, dan ridha Ilahi (barakah).
Kelima, dwi-fungsi perjuangan dan ibadah. Bagi seorang kader NU, berkiprah di dalam organisasi bukanlah sarana untuk mencari penghidupan, menumpuk kekayaan, atau meniti tangga popularitas. Setiap jengkal keringat, waktu, dan pikiran yang dicurahkan dalam kepengurusan harus diniatkan sebagai wujud ibadah (muta’abbad) dan manifestasi khidmah kepada agama, bangsa, dan negara.
Muharram sebagai Momentum Konsolidasi Spiritual Generasi Muda
Syahdan. Kini, kita berdiri di abad kedua Nahdlatul Ulama. Zaman telah berubah secara drastis. Tantangan yang dihadapi oleh generasi muda Nahdliyin hari ini tentu sangat berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh Kiai As’ad pada era perang kemerdekaan atau Gus Dur pada era otoritarianisme Orde Baru.
Hari ini kita berhadapan dengan era kecerdasan buatan (artificial intelligence), polarisasi politik identitas, krisis iklim, serta pergeseran nilai-nilai sosial akibat arus globalisasi yang tak terbendung.
Namun, di tengah gelombang perubahan yang begitu cepat dan membingungkan itu, kompas moral dan arah perjuangan warga NU tidak boleh hilang. Keteladanan Kiai As’ad Syamsul Arifin dan KH. Abdurrahman Wahid adalah pilar penuntun yang akan selalu relevan untuk diselami kembali.
Momentum bulan Muharram (bulan yang menyatukan hari berpulangnya kedua sang maestro kepemimpinan NU ini) seharusnya tidak kita biarkan lalu begitu saja sebagai sekadar perubahan angka tahun di kalender Hijriah. Generasi muda NU memiliki tanggung jawab sejarah untuk mengembalikan tradisi peringatan haul berdua berdasarkan penanggalan Hijriah.
Menggelar haul Kiai As’ad setiap tanggal 13 Muharram dan haul Gus Dur setiap tanggal 14 Muharram bukanlah sekadar ritual seremonial berkirim doa. Haul Hijriah ini harus dijadikan sebagai forum konsolidasi ideologis, intelektual, dan spiritual. Ia adalah momen di mana kita mengetengahkan kembali pemikiran-pemikiran besar mereka, mempelajari etika berbedanya mereka, dan meneladani keikhlasan perjuangan mereka.
Dengan menimba air keteladanan dari sumur kearifan Kiai As’ad dan Gus Dur, generasi muda NU akan memiliki ketahanan spiritual yang kokoh sekaligus kelenturan intelektual yang tinggi.
Kita akan belajar bagaimana menjadi pribadi yang teguh memegang prinsip tradisi, namun sangat terbuka dan adaptif terhadap kemajuan peradaban. Kita akan belajar bagaimana mencintai NU dan Indonesia tanpa tapi, serta bagaimana memimpin dengan hati, kecerdasan, dan keberanian.
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ampunan, dan tempat tertinggi di sisi-Nya untuk Kiai Haji Raden As’ad Syamsul Arifin dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Serta semoga kita, generasi penerusnya, dianugerahi kekuatan dan keikhlasan untuk terus melanjutkan estafet perjuangan mulia beliau berdua. Wallahu a’lam bisshawab.
