Perbincangan publik yang diusung oleh Mahfud MD bersama Hermawan Sulistyo (yang akrab disapa Kikik) dalam sebuah ruang diskusi podcast bukan sekadar wacana hiburan yang diisi oleh satir politik.
Diskusi tersebut merangkum riak skepsis yang merambat di akar rumput mengenai efektivitas, keberanian, dan integritas penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menuntaskan skandal yang melibatkan figur penting seperti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Perdebatan ini tidak hanya menyoroti fakta-fakta prosedural yang janggal, tetapi juga membedah anatomi kekuasaan yang bekerja di balik layar penanganan kasus-kasus korupsi berskala besar. Itu artinya, ketika dua figur, seorang profesor, menyuarakan keraguan yang sama, hal ini menandakan adanya masalah mendasar dalam cara negara mengelola keadilan.
Kasus ini menjadi sampel sempurna untuk menguji sejauh mana lembaga penegak hukum kita benar-benar independen dari intervensi politik, atau justru sekadar memainkan lakon dramaturgi untuk menenangkan persepsi publik sementara substansi perkaranya dikerdilkan secara perlahan.
Skepsis Terhadap “Tim 9” dan Ilusi Independensi Ad-Hoc
Salah satu poin krusial yang dicermati adalah pembentukan apa yang disebut sebagai “Tim 9”, sebuah tim yang digadang-gadang diisi oleh mayoritas mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas benturan kepentingan dan indikasi penyelewengan di tubuh Kejaksaan.
Di atas kertas, keterlibatan mantan personel KPK terdengar seperti angin segar yang menjanjikan profesionalisme dan keberanian. Namun, analisis kritis terhadap realitas kelembagaan menunjukkan bahwa strategi ini lebih menyerupai ilusi teknokratis ketimbang komitmen penegakan hukum yang nyata.
Pertanyaan dasarnya sederhana: Jika KPK sebagai lembaga formal yang dilindungi konstitusi saja sudah mengalami pelemahan sistematis dan kehilangan keberanian untuk menyentuh aktor-aktor berkekuatan penuh, bagaimana mungkin sekelompok mantan pegawainya yang kini berada di bawah payung struktur Kejaksaan mampu bergerak melampaui batas-batas hierarki tersebut?
Keraguan Mahfud dan Kikik berakar pada logika struktur kekuasaan. Mantan pegawai KPK yang diintegrasikan ke dalam institusi lain tidak lagi memiliki otonomi kelembagaan yang independen. Mereka terikat oleh rantai komando, regulasi internal, serta kepentingan politik dari lembaga tempat mereka bernaung saat ini. Mengharapkan mereka mampu membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya tanpa terhalang oleh restu pimpinan atau manuver politik adalah bentuk optimisme yang melupakan sejarah.
Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran mendalam bahwa pembentukan tim khusus semacam ini hanyalah alat legitimasi publik. Dengan menjual narasi “diisi oleh mantan penyidik KPK yang berintegritas”, lembaga yang bersangkutan dapat menciptakan persepsi publik seolah-olah proses hukum sedang berjalan dengan ketat, padahal ruang gerak operasional mereka telah dibatasi sejak awal oleh desain politik hukum yang ada.
Pergeseran Sentrum dan Bahaya “KPK Bentukan Baru” yang Terkendali
Narasi lain yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah kekhawatiran bahwa posisi Kejaksaan yang semakin dominan dalam menangani kasus tindak pidana korupsi berskala besar belakangan ini merupakan bentuk pergeseran sentrum penegakan hukum. Ketika performa dan kepercayaan publik terhadap KPK melorot ke titik terendah, Kejaksaan tampak mengambil alih panggung sebagai “pahlawan baru” pemberantasan korupsi.
Namun, peralihan peran ini menyimpan potensi bahaya laten. Kejaksaan, secara sifat strukturalnya, berada langsung di bawah ranah eksekutif. Hal ini membuat institusi tersebut lebih rentan terseret ke dalam kalkulasi politik kekuasaan ketimbang lembaga independen yang ideal.
Jika Kejaksaan diposisikan sebagai “pengganti KPK”, tetapi dengan ketergantungan hierarkis yang kuat terhadap pemegang kekuasaan politik, maka yang terjadi bukanlah penguatan pemberantasan korupsi, melainkan pengambilalihan kendali atas kasus mana yang boleh diusut dan kasus mana yang harus dilindungi.
Kondisi ini menciptakan risiko di mana penegakan hukum tidak lagi berbasis pada keadilan substantif, melainkan pada transaksi kepentingan. Kasus-kasus besar dapat dijadikan alat tawar-menawar politik (political bargaining), di mana proses hukum hanya dinaikkan volumenya saat ada kepentingan yang mendesak dan diperlambat atau dihentikan ketika kesepakatan di balik pintu tertutup telah tercapai.
Dalam kerangka pemikiran ini, skepsis terhadap penanganan kasus Jampidsus bukanlah cermin keputusasaan yang tidak berdasar, melainkan bentuk kewaspadaan terhadap bahaya oligarki hukum.
Dramaturgi Penggeledahan: Antara Jeda Waktu dan Kompromi Pembuktian
Poin yang paling menonjol dan memicu kontroversi publik adalah penanganan fisik terhadap aset dan lokasi yang diduga berkaitan dengan skandal ini. Penggeledahan sebuah rumah di kawasan elit Kebayoran Baru (yang dikawal ketat oleh puluhan personel militer) baru dilakukan lebih dari 20 hari setelah penggeledahan pertama dilaksanakan. Jeda waktu yang teramat panjang ini merupakan anomali besar dalam hukum acara pidana yang berorientasi pada penyitaan alat bukti.
Dalam praktik penyidikan perkara korupsi atau tindak pidana pencucian uang (TPPU), waktu adalah elemen paling krusial. Penggeledahan yang ditunda hingga hitungan minggu memberikan ruang dan kesempatan yang sangat cukup bagi pihak-pihak yang terlibat untuk menyapu bersih jejak digital, memindahkan aset cair, serta memusnahkan dokumen-dokumen bernilai tinggi.
Keputusan untuk menerjunkan puluhan tentara untuk menjaga lokasi tersebut justru menghadirkan kesan kontradiktif: sebuah demonstrasi kekuatan fisik yang mencolok, namun secara taktis kehilangan momentum pembuktian hukum.
Ketika hasil penggeledahan yang tertunda itu pada akhirnya hanya menghasilkan sekumpulan dokumen tanpa temuan aset substansial, penilaian publik bahwa hasil tersebut sekadar “kacang” atau formalitas belaka menjadi sangat rasional. Ada jurang pemisah yang lebar antara skala besar skandal yang dituduhkan dan minimnya barang bukti yang berhasil disita secara resmi dari lokasi utama.
Anomali Logika Penyidikan: Misteri Rumah Kosong vs. Kediaman Utama
Kritik paling tajam yang dilontarkan dalam perbincangan tersebut menyasar pada ketidaklogisan skenario penyitaan barang bukti jika dibandingkan antarlokasi. Logika hukum umum dan akal sehat dipaksa menerima fakta yang membingungkan: rumah yang jarang ditempati atau properti sekunder: berhasil ditemukan barang bukti fantastis berupa emas batangan seberat 74 kilogram beserta penyitaan aset bernilai ratusan miliar; kediaman utama yang ditempati secara aktif: setelah melalui pengawalan ketat dan jeda waktu 20 hari, penyidik hanya menemukan beberapa lembar dokumen fisik.
Secara sosiologis dan psikologis, seorang pelaku kejahatan finansial berskala besar umumnya menyimpan aset-aset paling berharga, aksesori transaksi, atau bukti-bukti vital di tempat yang paling berada dalam kendali langsungnya, atau setidaknya di lokasi yang aman dan tersembunyi dengan kerahasiaan tinggi. Bahwa rumah tinggal utama hanya “menyisakan” dokumen biasa, sementara properti sekunder menyimpan puluhan kilogram emas, menghadirkan dua kemungkinan hipotesis kritis.
Pertama, telah terjadi draining of evidence atau pembersihan barang bukti secara terencana di lokasi utama selama jeda waktu 20 hari sebelum penggeledahan kedua dilakukan. Kedua, barang bukti yang ditemukan di tempat lain merupakan bagian dari penyaluran atau “pengorbanan” aset tertentu untuk mengalihkan perhatian dari jaringan kepemilikan aset yang jauh lebih besar dan melibatkan figur-figur berkedudukan lebih tinggi.
Ketidaklogisan ini merusak kredo dasar penegakan hukum yang menuntut transparansi dan konsistensi narasi pembuktian. Ketika penyidikan menyajikan cerita yang bertentangan dengan rasionalitas publik, maka wajar jika masyarakat menyimpulkan bahwa penggeledahan tersebut tidak ditujukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mengonfirmasi skenario yang sudah diatur sebelumnya.
Dampak Struktural Terhadap Kepercayaan Publik dan Adab Bernegara
Implikasi dari penanganan kasus yang penuh dengan kejanggalan ini tidak berhenti pada nasib individu yang bersangkutan, melainkan menjangkau krisis kepercayaan terhadap negara secara keseluruhan.
Ketika publik dipaksa menyaksikan bagaimana hukum diperlakukan seperti panggung sandiwara, di mana kejanggalan logis dianggap angin lalu dan formalitas prosedural dijadikan tameng, maka konsep rule of law (negara hukum) bergeser menjadi rule by law (hukum sebagai alat instrumen kekuasaan).
Kehadiran kritik dari Mahfud mempertegas bahwa persoalan ini bukan sekadar rumor media sosial, melainkan kegelisahan mendalam dari seorang pakar yang memahami betul seluk-beluk tata kelola kelembagaan di Indonesia. Sementara itu, lontaran satir dari Kikik mewakili suara masyarakat awam yang menggunakan logika sederhana untuk menilai keadilan: jika penegakan hukum logis, publik akan percaya; jika penegakan hukum penuh anomali, publik berhak curiga.
Erosi kepercayaan ini sangat berbahaya bagi masa depan pemberantasan korupsi. Masyarakat akan sampai pada kesimpulan apatis bahwa siapa pun yang mengusut dan siapa pun yang diusut, hasil akhirnya tetap ditentukan oleh peta kompromi elit. Ketika keputusasaan publik memuncak, segala bentuk perbaikan hukum atau pembentukan tim baru di masa depan hanya akan disambut dengan sinisme dan ketidakpedulian.
Syahdan. Diskusi antara Mahfud MD dan Kikik mengenai kasus Jampidsus Febrie Adriansyah adalah tamparan keras bagi arsitektur penegakan hukum Indonesia. Poin-poin kritis yang mereka angkat (mulai dari keterbatasan fungsi “Tim 9”, pergeseran kendali pemberantasan korupsi ke lembaga yang rentan terhadap intervensi eksekutif, hingga dramaturgi penggeledahan yang tidak masuk akal) menuntut jawaban yang tidak sekadar normatif dari pihak berwenang.
Untuk memulihkan marwah hukum, negara tidak bisa terus-menerus mengandalkan narasi pembentukan tim ad hoc atau pameran pengawalan ketat yang kosong dari substansi pembuktian. Penanganan kasus-kasus berdampak sistemik memerlukan penyidikan yang bebas dari kalkulasi politik, transparansi prosedural tanpa penundaan yang mencurigakan, serta akuntabilitas logis yang dapat diterima oleh akal sehat publik.
Tanpa keberanian untuk membongkar jaring kompromi di tingkat atas, penegakan hukum di Indonesia akan terus terjebak dalam siklus dramatisasi: megah dalam pemberitaan, namun kempis dan “kacang” dalam hasil akhirnya. Wallahu a’lam bisshawab.
