Sore itu, Senin, 14 September 2026, Istana Negara sekali lagi mempertontonkan betapa cepatnya nasib seorang pejabat bisa berubah dalam hitungan jam. Pagi harinya, Purbaya Yudhi Sadewa masih duduk sebagai Menteri Keuangan, memimpin rapat di Dewan Perwakilan Daerah seperti biasa.
Sorenya, ia sudah tak lagi memegang kursi itu. Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara, sang wakil menteri, untuk menggantikannya, tanpa penjelasan resmi yang gamblang soal apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup Istana.
Kecepatan dan kesenyapan itulah yang justru paling mencurigakan. Sebuah pergantian menteri yang wajar biasanya diiringi narasi rapi soal evaluasi kinerja, biasanya dibungkus dengan pujian basa-basi dan ucapan terima kasih. Kali ini tidak. Purbaya menghilang dari panggung nyaris tanpa upacara perpisahan, seolah keberadaannya ingin buru-buru dilupakan.
Ketiadaan narasi resmi ini bukan kekosongan yang netral. Ia adalah ruang kosong yang segera diisi oleh tafsir publik, dan tafsir yang paling masuk akal adalah bahwa Purbaya disingkirkan bukan karena gagal, melainkan justru karena terlalu berhasil membongkar sesuatu yang seharusnya tetap tertutup.
Ketika Ketegasan Anggaran Dibaca Sebagai Ancaman, Bukan Prestasi
Mari kita bicara jujur soal apa yang sebenarnya dilakukan Purbaya selama setahun menjabat. Ia memindahkan dana Saldo Anggaran Lebih ratusan triliun rupiah dari Bank Indonesia ke bank-bank pelat merah, sebuah langkah yang oleh sebagian ekonom dipuji sebagai terobosan, namun jelas mengusik kenyamanan pihak-pihak yang selama bertahun-tahun terbiasa dengan pola lama pengelolaan likuiditas negara.
Ia mencopot Direktur Jenderal Anggaran setelah terbongkar bahwa sistem yang seharusnya menjaga uang rakyat ternyata “kebobolan” hingga meloloskan pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis, program raksasa yang anggarannya menembus ratusan triliun rupiah dan sudah lebih dulu diwanti-wanti Komisi Pemberantasan Korupsi karena berisiko tinggi diselewengkan.
Bayangkan sejenak logika sederhana ini: seorang menteri keuangan yang rajin membongkar kebocoran, membersihkan pejabat eselon satu yang dianggap bermasalah, dan menolak mentah-mentah tawaran gampang berupa pajak baru demi menjaga daya beli rakyat, tiba-tiba dipecat tanpa penjelasan.
Pertanyaannya adalah apakah ini kebetulan? Ataukah ini bukti telanjang bahwa di republik ini, orang yang terlalu jujur mengurus uang negara justru berisiko lebih besar kehilangan jabatan dibandingkan dengan orang yang pandai menjaga status quo?
Ketegangan yang sempat mencuat terkait pengelolaan dana investasi negara dan sikapnya yang gerah terhadap intervensi Bank Indonesia yang dianggap terlalu lembek saat rupiah tertekan hingga menembus level psikologis yang mengkhawatirkan, semakin menegaskan pola yang sama: Purbaya adalah tipe pejabat yang tidak pandai berbasa-basi dengan kekuasaan yang mapan, dan di negeri ini, sikap semacam itu jarang berumur panjang.
Publik pantas curiga dan kecurigaan itu sah secara nalar. Sebab dalam sejarah birokrasi fiskal Indonesia, setiap kali ada pejabat yang mulai mengusik jejaring lama, entah itu di Bea Cukai, di Direktorat Anggaran, atau di institusi pengelola investasi negara, pola yang berulang selalu sama: bukan jejaring itu yang dibongkar tuntas, melainkan si pembongkar yang akhirnya tersingkir lebih dulu.
Janji Bersih-Bersih yang Kandas di Tengah Jalan, dan Siapa yang Diuntungkan
Salah satu dosa paling berat yang menggantung di pundak Purbaya bukanlah kegagalannya, melainkan keberaniannya membuka janji yang ternyata terlalu besar untuk ditanggung sendirian. Ia berjanji membersihkan Bea Cukai dari praktik-praktik lama yang sudah jadi rahasia umum bertahun-tahun.
Ia berjanji tidak akan menambah beban rakyat dengan pajak baru dan memilih jalan sunyi serta melelahkan berupa pembenahan sistem administrasi untuk mengejar penerimaan negara. Jalan sunyi ini tidak populer di mata mereka yang terbiasa mengambil jalan pintas, karena jalan sunyi berarti audit, berarti transparansi, berarti membongkar kebiasaan lama yang selama ini memberi keuntungan empuk bagi segelintir pihak di dalam sistem.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa institusi sebesar Kementerian Keuangan, dengan puluhan ribu pegawai dan kewenangan mengatur aliran uang negara yang mahabesar, menyimpan jejaring kepentingan yang tidak sederhana.
Persoalan mafia di sektor pajak dan kepabeanan bukan cerita baru. Ia adalah luka lama yang diwariskan dari satu era kepemimpinan ke era berikutnya, nyaris tanpa pernah benar-benar dituntaskan oleh siapa pun menteri keuangannya.
Pertanyaan yang seharusnya membakar rasa penasaran publik adalah: mengapa upaya pembersihan itu selalu berhenti di tengah jalan? Siapa yang paling diuntungkan setiap kali seorang menteri yang bersemangat membongkar jejaring lama akhirnya harus angkat kaki lebih cepat dari yang dijadwalkan?
Perlu ditegaskan dengan tegas pula, sejauh ini tuduhan bahwa kelompok kepentingan tertentu secara sengaja mendalangi pencopotan Purbaya masih berada di wilayah dugaan, belum menjadi fakta yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, opini publik yang kritis tidak pernah menunggu vonis pengadilan untuk berani bertanya.
Justru tugas pers dan ruang publiklah untuk terus mendesak agar pertanyaan-pertanyaan tajam semacam ini tidak dibiarkan menguap begitu saja ditelan siklus berita harian. Kalau reformasi perpajakan yang dijanjikan Purbaya benar-benar tulus, mengapa justru ia yang harus pergi, sementara jejaring lama yang seharusnya dibongkar tetap adem ayem di posisinya masing-masing?
Nakhoda Baru, Wajah Lama: Akankah Republik Ini Kembali ke Jalan Pintas?
Kini kursi Menteri Keuangan berpindah ke tangan Suahasil Nazara, sosok yang bukan orang baru di lingkaran fiskal negeri ini. Ia adalah bagian dari struktur lama yang telah bertahan lintas rezim menteri keuangan, dari era Sri Mulyani hingga era Purbaya. Pengalaman panjang semacam ini bisa dibaca dua arah yang bertolak belakang. Bagi yang optimistis, ini adalah jaminan kesinambungan dan stabilitas pasar.
Namun, bagi yang skeptis, skeptisisme ini punya alasan kuat untuk hidup, pengalaman panjang di dalam sistem yang sama justru adalah tanda bahaya: bagaimana mungkin sosok yang selama bertahun-tahun berada di jantung birokrasi lama diharapkan menjadi pembongkar jejaring yang justru turut membesarkannya?
Publik semestinya tidak menerima begitu saja jaminan manis bahwa defisit anggaran akan dijaga di bawah tiga persen, atau bahwa kebijakan lama akan tetap dilanjutkan tanpa gejolak. Jaminan semacam itu gampang diucapkan di depan kamera wartawan pada hari pelantikan, tapi rakyat pantas bertanya lebih keras: apakah agenda anti-pajak-baru yang diperjuangkan Purbaya akan tetap dihormati, ataukah dalam beberapa bulan ke depan kita akan disuguhi pengumuman pungutan-pungutan baru yang dibungkus istilah teknokratis, sementara jejaring lama di Bea Cukai dan Direktorat pajak tetap tak tersentuh?
Drama pergantian menteri keuangan ini seharusnya tidak dibiarkan lewat begitu saja sebagai gosip politik yang menguap dalam semalam. Ia adalah cermin retak dari sebuah republik yang masih gagap membedakan antara pejabat yang benar-benar bekerja untuk rakyat dan pejabat yang pandai menjaga harmoni dengan kekuasaan serta jejaring lama yang mapan.
Selama pertanyaan-pertanyaan tajam ini terus dibungkam oleh kesenyapan resmi dari Istana, selama itu pula kecurigaan publik punya alasan sah untuk terus menyala. Sebab dalam politik anggaran negara, diam bukanlah emas. Diam, terlalu sering, adalah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan dari mata rakyat yang uangnya sedang dipertaruhkan.
