Ada kalimat-kalimat yang lahir bukan untuk dihafal, melainkan untuk digelisahkan dan direnungkan. Salah satunya adalah wasiat dari Kiai Afifuddin Muhajir. Dikatakan:
علموا أولادكم قليلا من مكر السياسة كي لا يتم استغفاله وقليلا من حذق الاقتصاد كي لا يتم استغلاله وقليلا من ذكاء الاجتماع كي لا يتم استبعاده والكثير من روح الدين كي لا يتم استعباده
Artinya: “Ajarilah anak-anakmu sedikit kelicikan politik agar mereka tidak ditipu, sedikit kepiawaian ekonomi agar mereka tidak dieksploitasi, sedikit kecerdasan sosial agar mereka tidak dikucilkan, dan banyak tentang ruh agama agar mereka tidak diperbudak (menjadi manusia yang sesungguhnya).”
Wasiat Kiai Afifuddin Muhajir ini tampak sederhana, hampir seperti nasihat rumahan seorang kiai kepada santrinya. Namun, jika direnungkan lebih dalam, kalimat ini sesungguhnya adalah sebuah peta epistemologis tentang bagaimana manusia bertahan hidup di tengah empat kekuatan besar yang membentuk peradaban: kekuasaan, uang, masyarakat, dan makna. Empat kekuatan ini tidak netral. Ia bisa menjadi rahmat, tetapi jauh lebih sering menjadi jerat.
Yang menarik dari wasiat ini bukan sekadar isinya, melainkan arsitekturnya. Coba saja perhatikan tiga hal pertama: politik, ekonomi, dan sosial. Kiai Afif hanya meminta “sedikit”. Tetapi untuk yang keempat, ruh agama, Kiai Afif meminta “banyak”.
Ini bukan kebetulan redaksional. Ini adalah pernyataan hierarki nilai yang tegas: dunia boleh dipelajari secukupnya sebagai alat pertahanan diri, tetapi ruh keberagamaan harus menjadi fondasi yang berlimpah, karena di sanalah letak kemerdekaan manusia yang sesungguhnya.
Kelicikan Politik: Perisai, Bukan Pedang
Kata “kelicikan” (makr) dalam bahasa Arab memiliki konotasi ganda; ia bisa berarti tipu daya yang jahat, tetapi juga bisa berarti kecerdikan membaca siasat lawan. Kiai Afif tampaknya sengaja memilih diksi yang provokatif ini untuk menegaskan satu hal: politik pada dasarnya adalah medan tipu daya, dan siapa yang buta terhadap logika ini akan menjadi korban paling pertama.
Ini adalah kritik terselubung terhadap naifitas yang sering dianggap sebagai kesalehan. Banyak orang beragama mengira bahwa ketulusan saja cukup untuk berhadapan dengan dunia politik. Padahal sejarah mencatat berulang kali bahwa kepolosan tanpa kewaspadaan hanyalah undangan terbuka bagi eksploitasi kekuasaan.
Machiavelli, jauh sebelum wasiat ini dituturkan, telah menulis bahwa penguasa yang hanya mengandalkan kebaikan tanpa memahami sifat manusia yang licik akan dihancurkan oleh mereka yang tidak baik. Kiai Afifuddin Muhajir, dari tradisi pesantren yang jauh dari Firenze Renaisans, sampai pada kesimpulan yang secara struktural serupa: pengetahuan tentang kelicikan bukan untuk dipraktikkan, melainkan untuk dikenali agar tidak menjadi mangsa.
Namun di sinilah letak kehati-hatian sang kiai: ia tidak meminta “banyak” kelicikan politik, melainkan “sedikit”. Ini adalah garis tipis yang sangat penting antara literasi kekuasaan dan candu kekuasaan. Terlalu sedikit pengetahuan politik membuat seseorang menjadi objek yang dipermainkan; terlalu banyak justru berisiko mengubah seseorang menjadi predator baru dalam rantai yang sama. Wasiat ini, dengan demikian, adalah ajakan untuk melek kuasa tanpa jatuh cinta pada kuasa itu sendiri.
Kepiawaian Ekonomi: Menolak Menjadi Komoditas
Kalimat “agar tidak dieksploitasi” dalam konteks ekonomi mengandung kritik yang sangat tajam terhadap struktur ekonomi modern. Dalam bahasa yang lebih kontemporer, ini adalah gaung dari kegelisahan yang pernah dirumuskan Marx tentang alienasi: bagaimana manusia yang tidak memahami logika produksi dan nilai lebih (surplus value) akan selalu berada di posisi subordinat, menjadi bahan bakar bagi mesin akumulasi kapital orang lain.
Tetapi wasiat ini tidak berhenti pada diagnosis Marxis semata. Ia justru lebih dekat dengan etika ekonomi Islam klasik yang menempatkan kifayah (kecukupan) dan kemandirian sebagai kebajikan, bukan akumulasi tanpa batas sebagai tujuan.
Kepiawaian ekonomi yang dimaksud bukanlah keserakahan yang dipoles dengan istilah “melek finansial”, melainkan kemampuan dasar untuk membaca kontrak, memahami nilai kerja sendiri, dan tidak mudah tunduk pada relasi kuasa ekonomi yang timpang; baik sebagai buruh yang diperas upahnya, sebagai konsumen yang dijebak utang konsumtif, maupun sebagai petani yang dipermainkan tengkulak.
Ironi zaman kita adalah bahwa banyak lembaga pendidikan justru mengajarkan hal yang terbalik: bukan “sedikit kepiawaian ekonomi agar tidak dieksploitasi”, melainkan “banyak ambisi ekonomi agar bisa mengeksploitasi”.
Pendidikan yang mengagungkan kesuksesan finansial tanpa kerangka etis pada akhirnya melahirkan generasi yang piawai secara teknis tetapi buta secara moral. Dengan kata lain, mereka pandai menghitung keuntungan, tetapi tidak pernah diajari untuk bertanya: keuntungan ini datang dari mana dan siapa yang membayar harganya?
Kecerdasan Sosial: Antara Solidaritas dan Konformitas Semu
Berbeda dengan klausul ketiga, “sedikit kecerdasan sosial agar tidak dikucilkan”, barangkali adalah bagian yang paling banyak disalahpahami. Di era media sosial, “kecerdasan sosial” sering direduksi menjadi keterampilan membangun citra, menyenangkan algoritma, dan mengumpulkan validasi publik.
Padahal yang dimaksud Kiai Afif kemungkinan besar jauh lebih mendasar: kemampuan untuk membaca norma, menjalin relasi, dan tidak terasing dari komunitasnya sendiri. Kenapa demikian? Manusia, secara fitrah, adalah zoon politicon, seperti kata Aristoteles, makhluk yang tidak bisa hidup sepenuhnya sendirian tanpa jaringan sosial yang menopangnya.
Namun di sinilah letak ketegangan filosofis yang menarik untuk dikritisi. Jika kecerdasan sosial dipahami secara dangkal sebagai “kemampuan menyesuaikan diri agar diterima”, ia bisa berubah menjadi pintu masuk konformitas yang justru mematikan kejujuran. Berapa banyak kebenaran yang dibungkam demi menjaga harmoni sosial? Berapa banyak kezaliman yang dibiarkan karena mengoreksinya dianggap “tidak pandai bergaul”?
Di sinilah kata “sedikit” kembali menjadi kunci penyeimbang: cukup untuk tidak terasing, tetapi tidak berlebihan hingga mengorbankan prinsip demi diterima oleh kelompok. Sosialitas yang sehat bukanlah peniadaan diri di hadapan kerumunan, melainkan kemampuan untuk tetap hadir bersama orang lain tanpa kehilangan pijakan nilai pribadi.
Ruh Agama: Kemerdekaan yang Melampaui Perbudakan Modern
Jika tiga elemen sebelumnya diberi porsi “sedikit”, maka ruh agama diberi porsi “banyak” dan di sinilah pusat gravitasi seluruh wasiat ini berada. Kata kunci yang digunakan bukan syariat, fikih, atau ritual, melainkan ruh al-din, ruh agama. Ini adalah pilihan diksi yang sangat disengaja dan sarat muatan kritik terhadap keberagamaan formalistik.
Kiai Afif, sebagai seorang faqih (ahli fikih) yang sangat mumpuni, tentu memahami betul bedanya antara kulit dan isi agama. Jika ia memilih kata “ruh” dan bukan “syariat” atau “hukum”, ini menandakan kegelisahannya terhadap fenomena beragama tanpa jiwa, orang yang taat secara formal namun kosong secara batin, yang menjalankan ritual namun tetap diperbudak oleh hawa nafsu, harta, jabatan, atau opini publik.
Perbudakan yang dimaksud di sini bukan perbudakan fisik ala perbudakan klasik, melainkan perbudakan eksistensial: manusia modern yang terikat pada validasi media sosial, pada konsumerisme, pada ambisi karier yang tak berkesudahan, pada ideologi apa pun yang menuntut ketundukan total tanpa nalar kritis.
Ruh agama, dalam kerangka ini, berfungsi sebagai prinsip pembebasan (tahrir) sekaligus jangkar ontologis. Ia membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama makhluk (baik itu penguasa, uang, maupun opini kelompok), karena hanya ada satu penghambaan yang sah dalam pandangan tauhid: penghambaan kepada Tuhan.
Justru karena manusia hanya tunduk kepada Yang Mutlak, ia menjadi merdeka dari segala bentuk kekuasaan yang relatif dan fana. Inilah paradoks besar tauhid: penghambaan total kepada Tuhan adalah jalan menuju kemerdekaan total dari segala bentuk perbudakan duniawi.
Menuju Manusia Paripurna
Jika keempat unsur ini dibaca secara terpisah, wasiat ini hanya menjadi nasihat praktis tentang literasi hidup. Tetapi jika dibaca sebagai satu kesatuan dialektis, ia akan menjadi antropologi manusia seutuhnya (insan kamil) versi pesantren.
Jelasnya, politik menjaga manusia dari tipuan kekuasaan. Ekonomi menjaga manusia dari perbudakan materi. Sosial menjaga manusia dari keterasingan. Dan agama menjaga manusia dari kehilangan makna hidup itu sendiri yang sesungguhnya menjadi fondasi bagi tiga hal lainnya.
Menariknya, ketiga elemen pertama semuanya bersifat defensif: mereka mengajarkan cara tidak menjadi korban. Hanya elemen keempat yang bersifat konstitutif: ia mengajarkan cara menjadi manusia.
Ini menyingkap sebuah kritik filosofis yang dalam terhadap pendidikan zaman sekarang, yang cenderung membalik proporsi wasiat ini: sekolah-sekolah modern mengajarkan banyak tentang politik, ekonomi, dan keterampilan sosial (bahkan menjadikannya tujuan akhir pendidikan), tetapi menyisakan sedikit (atau bahkan nol) ruang bagi pembentukan ruh keberagamaan yang otentik dan reflektif, bukan sekadar hafalan doktrin.
Bagaimanapun, wasiat Kiai Afif bukanlah resep pendidikan yang bisa diterapkan secara mekanis dengan takaran matematis “sedikit” dan “banyak”. Ia adalah cermin yang dipasang di hadapan peradaban kita hari ini, tempat kita bisa melihat betapa timpangnya prioritas yang kita wariskan kepada generasi mendatang.
Kita telah menciptakan manusia-manusia yang piawai membaca pasar saham, namun buta membaca makna hidupnya sendiri, cakap bernegosiasi dalam rapat, namun rapuh menghadapi kesunyian batin, mahir membangun jejaring sosial, namun asing dari jati dirinya.
Tak berhenti di sini, wasiat ini, pada hakikatnya, adalah undangan untuk kembali menata ulang hierarki nilai: dunia boleh dipelajari sebagai alat, tetapi jangan pernah dijadikan tujuan. Dan hanya dengan ruh agama yang berlimpah (bukan sekadar simbol dan ritual, melainkan kesadaran batin yang hidup) manusia bisa berdiri tegak di tengah gelombang kekuasaan, uang, dan tekanan sosial, tanpa pernah benar-benar diperbudak oleh salah satu dari ketiganya. Wallahu a’lam bisshawab.
