Demokrasi Iran Sebagai Sebuah Politik Jalan Tengah

Oleh: ERNAWATI, S.H., M.H. (Magister Ilmu Tata Negara Universitas Indonesia)

​Dewasa ini, perbincangan mengenai sistem pemerintahan dan ideologi politik menghangat kembali. Hal ini terlihat dari ramainya percakapan di media-media online maupun media konvensional lainnya. Percakapan dan perdebatan berkutat seputar sistem demokrasi yang saat ini diadopsi dan digunakan oleh Indonesia dalam proses pemilihan presiden, wakil presiden, serta calon anggota legislatif yang menduduki parlemen.

​Sebagian berpendapat bahwa sistem demokrasi dengan cara pemilihan langsung atau istilah lainnya “one man, one vote” belum layak diterapkan di Indonesia. Mengingat belum dewasanya masyarakat Indonesia dalam berpolitik ditambah tingkat pendidikan rata-rata yang masih rendah, muncul kekhawatiran bahwa pemilih tidak memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak (track record), serta gagasan dan visi-misi yang akan diperjuangkan saat memimpin. Pilihan justru lebih didasarkan pada sentimen kesukuan, keagamaan, ataupun tampilan visual seorang calon legislator. Diskursus tersebut tersebar di tengah bisingnya percakapan sebagian pihak yang berpendapat bahwa sistem demokrasi bukanlah sistem yang cocok dan tepat untuk kondisi Indonesia saat ini.

​Namun, ada sebagian lain yang berpendapat bahwa sistem demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia saat ini adalah sistem yang sudah tepat di antara banyaknya pilihan sistem pemerintahan yang ada. Mengutip pendapat Prof. Mahfud Md. dalam sebuah wawancara di saluran televisi nasional, beliau mengatakan bahwa sistem demokrasi memang merupakan sistem yang rumit serta buruk, namun merupakan sistem terbaik dari sekian sistem pemerintahan terburuk yang pernah ada dan masih ada saat ini. Sebut saja Indonesia pernah berada di bawah kepemimpinan Soeharto dengan sistem otoriter, di mana presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Kemudian, negara ini hampir berada di bawah pemerintahan diktator dengan kekuasaan terpusat hanya di tangan satu orang dan militer digunakan untuk menguatkan keberlangsungan kekuasaan tersebut. Berkuasanya Presiden Soeharto cukup menjadi bukti bahwa sistem demokrasi—jika diimbangi dengan kuatnya fungsi legislatif di parlemen—menjadi pilar yang kuat bagi tercapainya cita-cita bersama sebuah negara.

​Nampaknya percakapan serta diskursus yang berkembang tidak hanya berkutat di antara dua kubu pro dan kontra terhadap sistem demokrasi saja. Di antaranya, masih ada kelompok masyarakat atau sebagian kalangan yang memimpikan terealisasinya sistem kekhalifahan. Kelompok-kelompok tersebut membayangkan Indonesia menganut sistem kekhalifahan dan bersatu dengan negara-negara Islam lainnya membentuk satu negara yang dipimpin oleh seorang khalifah. Romantisme tersebut masih ada dalam benak sebagian kelompok dengan mengacu pada negara sistem kekhalifahan terakhir, yaitu Turki Utsmani, yang jatuh di tangan Kemal Ataturk. Argumentasi yang diketengahkan oleh kelompok tersebut adalah bahwa sampai kapan pun umat Islam tidak akan mendapatkan kemerdekaan seutuhnya—tetap terjajah secara ekonomi, politik, dan budaya—jika berada dalam kondisi negara-bangsa (nation-state) seperti saat ini.

​Saat ini, beberapa negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam berada di bawah sistem pemerintahan dan ideologi yang berbeda-beda. Sebut saja Arabia Saudi yang menggunakan sistem monarki absolut, di mana puncak tertinggi pemerintahan berada di tangan seorang raja. Kemudian Turki sebagai negara republik yang menganut sistem presidensial dengan presiden sebagai pimpinan tertinggi negara dan menjalankan pemilihan umum dalam proses pemilihannya.

​Namun, terdapat negara-negara yang menggunakan sistem presidensial dengan pembagian kekuasaan yang tidak jelas demarkasinya sebagaimana teori pemisahan kekuasaan yang dicetuskan oleh John Locke, seorang filsuf dari Inggris. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada satu orang atau satu badan saja. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan John Locke kemudian berkembang menjadi teori trias politica. Teori ini membagi kekuasaan di dalam negara ke dalam tiga bagian:

1. ​Kekuasaan Legislatif: Bagian dari kekuasaan negara yang bertugas membuat peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi (tupoksi) legislatif juga berfungsi sebagai check and balance terhadap lembaga eksekutif serta mengawasi jalannya birokrasi yang dijalankan eksekutif agar sesuai dengan amanat undang-undang.
2. ​Kekuasaan Eksekutif: Kekuasaan negara untuk melaksanakan undang-undang dan (dalam konsep awal Locke) mencakup kekuasaan mengadili. Kekuasaan eksekutif setara dengan kekuasaan legislatif, tetapi bukan berarti keduanya tidak saling berhubungan. Kekuasaan eksekutif harus dijalankan menurut undang-undang yang telah dibuat oleh legislatif. Pemerintah atau negara tunduk terhadap undang-undang yang telah ditetapkan.
3. ​Kekuasaan Yudikatif: Kekuasaan lembaga peradilan.

​Pembagian yang rigid pada tiga kekuasaan tersebut mutlak dibutuhkan sebagai sarana penyeimbang dalam sebuah kekuasaan.

​Melihat model pemerintahan dan sistem yang dianut oleh negara-negara di atas, memadukan dua sistem pemerintahan—antara konsep sistem demokrasi yang mensyaratkan pemilihan langsung oleh rakyat dan sistem parlementer yang dominan di parlemen—membutuhkan organ pemerintahan yang kuat untuk mengimbangi kekuasaan presiden agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Menimbang hal-hal tersebut, konsep pemerintahan Iran yang menggabungkan antara sistem kekhalifahan dan demokrasi menjadi sebuah tawaran serta jalan tengah yang patut diketengahkan dalam diskursus saat ini.Namun, sebelumnya perlu kita pelajari bersama seperti apa sistem pemerintahan yang berlaku di Iran saat ini. Berikut sekilas tentang konsep Wilayatul Faqih dalam lensa perpolitikan dan pemerintahan Iran yang berdasar pada pemikiran salah satu tokoh revolusi Iran, Ayatullah Khomeini.

​Khomeini mewujudkan konsep dan pemikirannya dalam bentuk pemerintahan Islam yang ia namakan sebagai Wilayah al-Faqih (Kepemimpinan Ulama) atau disebut Vilayat-e Faqih dalam bahasa Iran. Hal inilah yang menjadi pembeda negara Republik Islam Iran dengan konsep negara-negara republik lainnya sekaligus dijadikan dasar negara Republik Islam Iran. Menurut Khomeini, seorang Faqih harus melaksanakan tugasnya dalam pemerintahan sebagaimana Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam generasi pertama. Seorang Faqih tidak boleh bertindak atau membuat kebijakan yang bertientangan dengan syariat Islam, apalagi menguasai masyarakat dan mengabaikan perintah Allah SWT. Sebagaimana Nabi dan Imam, seorang Faqih merupakan pelaksana yang menjalankan kehendak dan perintah Allah di muka bumi. Oleh karena itu, kekuasaan yang dimiliki seorang Faqih sama besarnya dengan kekuasaan Nabi Muhammad SAW, namun statusnya tetap berbeda dengan status Rasulullah dan Imam.

​Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Faqih mempunyai tanggung jawab dalam meneruskan misi kenabian seperti tugas para Imam. Oleh karena itu, secara politis tugas Faqih adalah mengawal jalannya pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik dan adil sesuai hukum Allah. Dengan begitu, pemerintahan Wilayah al-Faqih tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik karena secara substansi keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, yakni mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan sesuai hukum Allah. Menurut Khomeini, pemerintahan Islam dalam konsep Wilayah al-Faqih mempunyai tugas dan fungsi komprehensif yang tidak hanya berkutat mengurusi aspek keagamaan saja, tetapi juga persoalan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan lain-lain. Ia menegaskan bahwa selain pentingnya kepemimpinan seorang Faqih, rakyat juga memiliki otoritas dan hak politiknya untuk menentukan rezim politik, memilih presiden, dewan perwakilan di parlemen, serta mengesahkan konstitusi.

​Adapun tolok ukur tersebut adalah adanya pemilihan umum (pemilu), dewan perwakilan, dan distribusi kekuasaan (distribution of power). Negara yang mengklaim sebagai negara demokratis dalam menentukan kepemimpinannya pasti melalui sistem pemilihan umum. Begitu pula di Iran, proses pemilihan umum dilakukan—baik secara langsung maupun tidak langsung—untuk memilih Faqih, presiden, maupun anggota parlemen. Sebagai sistem yang bertumpu pada kehendak rakyat, dewan perwakilan adalah salah satu tolok ukur demokrasi yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat. Di Iran terdapat dewan perwakilan rakyat, bahkan para penganut agama Zoroaster pun terjamin keterwakilannya. Atas dasar itulah, tidak berlebihan jika menurut penulis, sistem yang dianut negara Iran adalah “teo-demokrasi”, bukan demokrasi sebagaimana yang dianut oleh negara-negara Barat lainnya.

​Namun, poin yang perlu digarisbawahi adalah bahwa posisi Faqih tidak bisa berlaku sewenang-wenang karena ia dipilih, dikontrol, dan diawasi oleh Dewan Ahli. Jadi, posisi Faqih ini tidak bisa dikatakan sebagai keterpusatan kekuasaan, karena secara konseptual maupun realitasnya, keberadaan Faqih bukan untuk menghegemoni, melainkan untuk mengontrol demokrasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan amanat Revolusi Islam Iran. Persetujuan struktur demokrasi di Iran—seperti penggunaan istilah “republik”, konstitusi, parlemen, dan pemilu—bukan terletak pada kesepakatan secara substansial mengenai makna sebagaimana dipahami Barat. Menurut Khomeini, sekalipun pemerintahan ini adalah pemerintahan rakyat, sumber hukum tetap berasal dari Tuhan. Karena itu, konstitusi maupun peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada hukum-hukum Tuhan yang tertera pada Al-Qur’an, Hadis, serta ijtihad ulama (Faqih).

​Menurut Imam Khomeini, negara Islam adalah negara hukum. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan konstitusional, namun pengertian konstitusional di sini berbeda dengan apa yang dikenal dalam tradisi Barat. Pengertian konstitusional yang merujuk pada “hukum yang disesuaikan dengan pendapat mayoritas” tidak dikenal dalam sistem pemerintahan Islam, karena hukum Tuhan sudah ada. Dengan kata lain, Tuhanlah pemegang kekuasaan legislatif—di samping sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang sebenarnya—bukan parlemen. Sesuai dengan tujuan dan misinya, pemerintahan memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. ​Mempertahankan lembaga-lembaga hukum Islam;
2. ​Melaksanakan hukum Islam;
3. ​Membangun kembali tatanan yang adil;
4. ​Memungut dan memanfaatkan pajak sesuai ajaran Islam;
5. ​Menentang segala bentuk agresi, serta mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorial tanah Islam;
6. ​Memajukan pendidikan;
7. ​Memberantas korupsi dan segala jenis penyakit sosial lainnya;
8. ​Memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi;
9. ​Memecahkan masalah kemiskinan; dan
10. ​Memberi pelayanan kemanusiaan secara umum.

​Oleh karena itu, menurut hemat penulis, Republik Islam Iran dapat menjadi contoh ideal bagi sebuah negara demokratis. Meskipun terbentuk dari kehendak bebas rakyat, sistemnya tetap berada dalam batas-batas hukum Allah. Di dalam Republik Islam terdapat kemandirian dan keadilan sehingga rakyat dapat memperoleh kehidupan yang aman, nyaman, dan tenteram—sekaligus menjadi tawaran konsep sistem bernegara yang perlu diketengahkan dalam proses mencari formulasi yang tepat dalam bernegara.