Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026. MA menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal demi hukum, karena hakim tidak menemukan bukti ijazah SMA luar negeri yang menjadi dasar penerbitannya.
Perdebatan pun bergeser dari ruang sidang ke ruang politik. Di sana muncul argumen yang terdengar rapi: jika Gibran dicopot, Prabowo harus ikut turun karena keduanya dipilih satu paket. Sekilas masuk akal. Secara konstitusional, argumen itu keliru karena mencampuradukkan cara rakyat memilih dengan cara negara memberhentikan.
Putusan MA itu penting, tetapi punya batas. MA membatalkan sebuah keputusan tata usaha negara, yakni surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan kementerian. Putusan itu belum menyatakan Gibran melanggar hukum, belum menetapkan pertanggungjawaban pidana siapa pun, dan belum memberhentikan siapa pun dari jabatan. Tiga hal ini berada di jalur berbeda, dan mencampurnya hanya melahirkan kesimpulan yang tergesa-gesa.
Dua kubu sudah mengambil posisi. Kuasa hukum Gibran menegaskan putusan itu tidak memengaruhi kedudukan kliennya sebagai Wakil Presiden. Di sisi lain, penggugat Subhan Palal dan Denny Indrayana mendesak Gibran mundur dari jabatannya. Keduanya terlalu cepat melompat. Pihak pertama menutup pintu sebelum ada yang mengetuk. Pihak kedua menganggap putusan TUN otomatis berujung pada pelengseran.
Mahfud MD menempatkan persoalan ini lebih jernih. Menurutnya putusan MA sudah jelas, sedangkan tindak lanjut terhadap posisi Wakil Presiden kini bergantung pada politik. Ia mendorong agar persoalan itu diselesaikan di DPR. Artinya bola ada di Senayan. Pertanyaannya, apakah parlemen mau memainkannya sesuai konstitusi, atau membiarkannya menggelinding menjadi bahan debat tanpa ujung.
Dan/Atau: Rumusan yang Tidak Bisa Diabaikan
Mari kembali ke teks. Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Syaratnya, terbukti melakukan pelanggaran hukum berat yang disebut konstitusi, atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Penyusun konstitusi sengaja memakai “dan/atau”. Rumusan itu membuka tiga kemungkinan: Presiden saja, Wakil Presiden saja, atau keduanya, sesuai pihak mana yang memenuhi alasan pemberhentian.
Pasal 7B menambahkan prosedur yang ketat. DPR tidak bisa memutus sendiri. Usul pemberhentian harus lebih dulu didukung dua pertiga anggota DPR dalam sidang paripurna yang dihadiri dua pertiga anggota. DPR kemudian mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi, yang wajib memeriksa dan memutusnya. Baru jika MK menyatakan pendapat itu terbukti, usul dibawa ke MPR. Putusan akhir diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri tiga perempat anggota dan disetujui dua pertiga yang hadir, setelah Presiden atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Konstitusi bahkan sudah menyiapkan jawabannya. Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa bila kursi Wakil Presiden kosong, MPR menggelar sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diusulkan Presiden, paling lambat enam puluh hari kemudian. Dari sini terlihat jelas bahwa pemberhentian Wakil Presiden tidak otomatis membawa Presiden turun. Jika dua jabatan itu dianggap satu nyawa, ketentuan pengisian kekosongan ini tidak akan pernah ditulis.
Narasi satu paket memang punya pijakan, tetapi hanya di tahap pemilihan. Rakyat memilih pasangan calon, sebagaimana Pasal 6A. Setelah pasangan itu dilantik, masing-masing memikul jabatan, kewenangan, dan pertanggungjawabannya sendiri. Memperlakukan keduanya sebagai satu entitas hukum berarti menarik logika kampanye ke dalam hukum tata negara. Ada pula risiko yang lebih licin. Narasi ini menjadi perisai bagi pejabat yang bermasalah: “jangan sentuh dia, sebab Presiden ikut terseret.” Tidak ada konstitusi yang dibuat untuk melindungi orang dengan cara itu.
Tanpa Kebal, Tanpa Sewenang-wenang
Dua kekeliruan harus ditolak sekaligus. Kekeliruan pertama adalah menganggap seorang pejabat kebal hanya karena ia dipilih bersama pejabat lain. Kekeliruan kedua adalah menganggap seorang pejabat boleh dicopot hanya karena putusan pengadilan terasa memuaskan atau tekanan media sosial sedang kuat. Negara hukum menuntut dasar dan prosedur, bukan sorak dan bukan perlindungan.
Karena itu dua jalur perlu berjalan bersamaan. Pertama, penerbitan surat keterangan penyetaraan itu harus ditelusuri secara terbuka. Siapa yang menerbitkan, atas dasar dokumen apa, dan bagaimana KPU memverifikasinya saat pencalonan. Mahfud sendiri mendorong agar KPU dan Ditjen Dikdasmen diperiksa terkait surat keterangan tersebut. Kedua, jika DPR hendak menindaklanjuti jabatan Wakil Presiden, jalurnya adalah Pasal 7A dan 7B. Itu berarti bukti yang diuji, pendapat DPR yang diperiksa MK, dan keputusan yang diambil MPR. Debat di media sosial tidak termasuk di dalamnya.
Pemerintah sudah menyatakan sikap. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan putusan MA bersifat final. Jika final, konsekuensinya harus dijawab. Final berarti tidak ada ruang bagi siapa pun untuk berpura-pura putusan itu tidak pernah ada. Namun, final juga tidak berarti putusan itu langsung mencopot Wakil Presiden. Menjembatani kedua hal inilah tugas DPR.
Tinggal satu ujian yang tersisa, yaitu keberanian institusi. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika ada bukti, buktikan. Jika syarat konstitusional terpenuhi, jalankan prosedurnya. Jika tidak, katakan terus terang dan hentikan polemiknya. Yang tidak boleh terjadi adalah persoalan ini dibiarkan menggantung sebagai komoditas politik, sementara publik disuguhi slogan satu paket yang menutupi pertanyaan hukum yang sebenarnya. Republik ini berdiri di atas konstitusi, bukan di atas siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sedang dilindungi.
