Ada momen-momen tertentu ketika sebuah angka statistik berhenti menjadi sekadar data dan berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah tata kelola sebuah bangsa. Pengungkapan Menteri Keuangan Purbaya perihal dugaan manipulasi nilai ekspor Crude Palm Oil (CPO) Indonesia adalah salah satu momen semacam itu.
Selisih pencatatan sebesar 57 persen antara nilai yang dilaporkan dan nilai transaksi sesungguhnya bukan sekadar kejanggalan administratif. Ia adalah gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam: krisis kepercayaan antara negara dan para pelaku ekonominya, sekaligus pertanyaan filosofis tentang siapa sesungguhnya yang berhak menikmati kekayaan yang lahir dari tanah dan buruh Indonesia.
Ketika komoditas yang tumbuh di Sumatera dan Kalimantan, yang dipanen oleh tangan-tangan pekerja perkebunan, ternyata nilainya “menguap” di sebuah negara jiran sebelum sampai ke kas negara, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar mengenai kedaulatan ekonomi. Apakah kedaulatan itu masih relevan dalam dunia yang arus modalnya bergerak lebih cepat daripada regulasi yang mengaturnya?
Bukan Sekadar Soal Uang
Skema yang terungkap memperlihatkan pola yang, jika benar adanya, mencerminkan kecanggihan sekaligus kerapuhan sistem pengawasan kita. Praktik memutar dokumen ekspor melalui entitas trading di luar negeri sebelum barang benar-benar sampai ke negara tujuan bukanlah fenomena baru dalam perdagangan komoditas global.
Namun, yang membuatnya mengkhawatirkan adalah skala dan sistematikanya: melibatkan bukan satu-dua pemain kecil, melainkan diduga sejumlah korporasi besar yang semestinya menjadi tulang punggung penerimaan devisa negara.
Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya secara lebih jujur: mengapa praktik semacam ini bisa bertahan begitu lama tanpa terdeteksi? Jawabannya barangkali tidak melulu soal niat jahat individu, melainkan soal desain sistem yang memberi terlalu banyak ruang abu-abu.
Ketika mekanisme pelaporan ekspor tersebar di berbagai instansi (Bea Cukai, otoritas pajak, bank devisa) tanpa satu titik integrasi data yang solid, celah semacam under-invoicing akan selalu menemukan jalannya. Ini bukan sekadar kegagalan pengawasan, melainkan kegagalan arsitektur kelembagaan itu sendiri.
Ada dimensi filosofis yang layak direnungkan di sini: setiap sistem ekonomi pada dasarnya adalah pertaruhan antara kepercayaan dan verifikasi. Negara yang terlalu percaya pada itikad baik pelaku usaha tanpa verifikasi yang memadai akan selalu rentan dieksploitasi.
Lagi-lagi, negara yang terlalu curiga tanpa membangun sistem verifikasi yang cerdas hanya akan melahirkan birokrasi yang lamban dan korup. Kasus CPO ini adalah bukti bahwa Indonesia, untuk waktu yang lama, berada di sisi yang pertama: terlalu longgar, terlalu percaya, dan pada akhirnya dirugikan.
Danantara dan Godaan Sentralisasi: Solusi atau Ilusi?
Respons pemerintah dengan menghadirkan skema Ekspor Satu Pintu di bawah payung Danantara untuk komoditas strategis seperti sawit, batu bara, dan feroaloi adalah langkah yang secara konseptual masuk akal.
Logikanya sederhana: jika kebocoran terjadi karena fragmentasi pengawasan, maka sentralisasi adalah jawabannya. Namun, sejarah tata kelola di negara mana pun (termasuk Indonesia sendiri) mengajarkan bahwa sentralisasi kewenangan adalah pedang bermata dua.
Di satu sisi, konsolidasi data dan otoritas dapat menutup celah yang selama ini dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang bermain di ruang abu-abu antarlembaga. Satu pintu berarti satu titik akuntabilitas, satu titik audit, dan idealnya satu titik transparansi.
Di sisi lain, sentralisasi semacam ini juga berpotensi menciptakan konsentrasi kekuasaan baru yang, jika tidak diimbangi dengan pengawasan eksternal yang kuat, justru dapat melahirkan bentuk penyimpangan baru yang lebih terpusat dan karenanya lebih sulit dibongkar.
Pertanyaan yang mengganggu adalah: Siapa yang mengawasi pengawas? Jika Danantara diberi kewenangan sedemikian luas atas ekspor komoditas vital, mekanisme checks and balances seperti apa yang akan memastikan lembaga ini tidak menjelma menjadi loket baru bagi praktik rente yang justru ingin diberantas?
Ini bukan pertanyaan sinis, melainkan pertanyaan yang lahir dari pembacaan jujur terhadap pola berulang dalam sejarah reformasi birokrasi Indonesia, di mana niat baik reformasi kerap terjebak menjadi sekadar pergantian pemain di panggung yang sama.
Antara Efisiensi dan Ekstraksi: Dilema Klasik Birokrasi Ekonomi
Kekhawatiran bahwa skema satu pintu ini bisa berubah menjadi pos pungutan baru bukanlah kekhawatiran yang berlebihan. Ini adalah dilema klasik dalam ekonomi politik pembangunan: setiap upaya memperketat kontrol atas arus barang dan modal selalu membawa risiko melahirkan biaya transaksi baru.
Ketika birokrasi tambahan hadir tanpa disertai peningkatan kapasitas teknologi dan integritas kelembagaan, hasil yang muncul justru sebaliknya dari yang diharapkan, bukan efisiensi, melainkan ekstraksi rente dalam bentuk baru.
Sejarah mencatat, hampir setiap negara berkembang yang kaya sumber daya alam pernah menghadapi godaan yang sama: membangun mekanisme kontrol ekspor demi menjaga devisa, namun berakhir dengan lahirnya kelas birokrat yang justru diuntungkan oleh kerumitan yang mereka ciptakan sendiri.
Tentunya, fenomena ini dalam literatur ekonomi politik sering disebut sebagai “rent-seeking behavior”, perilaku mencari keuntungan bukan dari penciptaan nilai, melainkan dari penguasaan atas pintu-pintu birokrasi yang mengatur akses pasar.
Karena itu, keberhasilan skema Ekspor Satu Pintu tidak bisa diukur semata-mata dari seberapa ketat aturan yang dibuat, melainkan dari seberapa jujur dan konsisten aturan itu ditegakkan. Sebuah sistem yang secara teknis sempurna di atas kertas tetap bisa runtuh jika penegakannya tebang pilih: tajam terhadap pelaku usaha kecil yang tidak memiliki kekuatan lobi, namun tumpul di hadapan korporasi besar yang memiliki jaringan kekuasaan dan modal politik.
Transparansi sebagai Etika, Bukan Sekadar Teknologi
Gagasan untuk mengintegrasikan data secara real-time, memanfaatkan teknologi seperti blockchain atau sistem pelacakan digital dari pelabuhan hingga penerimaan devisa hasil ekspor, adalah langkah yang patut diapresiasi.
Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa teknologi hanyalah instrumen, bukan tujuan. Blockchain tidak akan menyelamatkan sebuah sistem yang di dalamnya masih bercokol kultur impunitas. Transparansi teknologis tanpa transparansi moral hanya akan menghasilkan pencatatan yang lebih rapi atas praktik yang sama buruknya.
Di sinilah letak dimensi filosofis yang paling mendasar dari persoalan ini: transparansi sejatinya bukan soal seberapa canggih sistem pencatatan data, melainkan soal keberanian sebuah negara untuk menerima konsekuensi dari apa yang terungkap oleh sistem tersebut.
Sebuah negara bisa memiliki sistem digital tercanggih di dunia, namun jika hasil temuan dari sistem itu selalu berakhir dengan negosiasi di balik pintu tertutup, maka teknologi hanya menjadi tirai baru yang membungkus praktik lama.
Sekurang-kurangnya, skandal ekspor CPO ini mengajak kita untuk merenungkan ulang makna kedaulatan ekonomi di tengah dunia yang kian terhubung. Indonesia tidak bisa dan tidak perlu menyalahkan Singapura sebagai pusat keuangan regional; itu adalah konsekuensi wajar dari geografi dan sejarah perdagangan.
Sekarang yang harus dipertanyakan secara jujur adalah mengapa kekayaan yang lahir dari bumi Indonesia begitu mudah “menguap” sebelum sempat memberi manfaat penuh bagi rakyatnya sendiri?
Skema Ekspor Satu Pintu di bawah Danantara berpotensi menjadi instrumen koreksi yang berarti, namun potensi itu hanya akan terwujud jika disertai tiga syarat yang saling mengunci: pertama, transparansi data yang benar-benar dapat diakses dan diaudit oleh pihak independen; kedua, penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu terhadap skala maupun kedekatan politik pelaku usaha; dan ketiga, kesediaan negara untuk terus-menerus mengevaluasi apakah instrumen kontrol yang dibangunnya benar-benar melayani kepentingan publik, atau justru diam-diam melahirkan elit ekonomi baru yang menguasai pintu tunggal tersebut.
Pertanyaan tentang efektif atau tidaknya kebijakan ini tidak bisa dijawab hari ini, sebab jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana kita, sebagai bangsa, memperlakukan kekuasaan yang baru saja kita ciptakan. Sejarah tata kelola sumber daya alam Indonesia adalah sejarah panjang tentang niat baik yang berulang kali diuji oleh godaan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek.
Skandal devisa sawit ini seharusnya menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi bukanlah sesuatu yang sekali diraih lalu selesai, melainkan proyek yang harus terus-menerus dijaga, dipertanyakan, dan diperjuangkan oleh negara, oleh publik, dan oleh setiap warga yang berhak tahu ke mana sesungguhnya kekayaan negerinya mengalir.
