Sejarah mencatat bahwa rekaman Nixon dalam skandal Watergate memang menjatuhkannya pada Agustus 1974. Namun, yang menjatuhkan Nixon bukan pita itu sendiri, melainkan jalan yang ditempuh pita itu menuju publik. Rekaman tersebut tidak jatuh dari langit dan tidak dilepas ke ruang publik oleh tangan tak bernama. Ia diminta Senat, diperebutkan di pengadilan, lalu diperintahkan Mahkamah Agung untuk diserahkan. Kebenaran keluar lewat pintu konstitusional, dan karena itu ia sah, tahan uji, dan sulit dibantah.
Indonesia hari ini sedang memperlihatkan wajah sebaliknya. Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, menteri, dan tokoh politik membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada siapa menyadap siapa: siapa yang memegang kunci pintu yang sah?
Jalan Panjang yang Disengaja
Pita Oval Office dibuat Nixon sendiri lewat sistem perekam yang terpasang sejak 1971. Keberadaannya baru terungkap ke publik pada Juli 1973, ketika ajudan Gedung Putih, Alexander Butterfield, menyebutkannya dalam kesaksian di hadapan Komite Watergate Senat. Setelah itu Nixon bertahan berbulan-bulan. Ia menolak menyerahkan pita, memecat Jaksa Khusus Archibald Cox, dan memicu pengunduran diri dua pejabat tinggi Departemen Kehakiman dalam “Saturday Night Massacre” pada Oktober 1973.
Semua itu tidak membuat kebenaran lenyap. Pada 24 Juli 1974, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan dalam United States v. Nixon, dengan suara bulat 8-0, bahwa hak istimewa eksekutif tidak dapat dipakai untuk menahan bukti dalam perkara pidana. Beberapa hari kemudian Komite Yudisial DPR menyetujui pasal-pasal pemakzulan. Pita “bukti telak” dirilis pada 5 Agustus, dan Nixon mengundurkan diri pada 8 Agustus, efektif keesokan harinya.
Pelajarannya tajam. Rekaman yang sama, bila bocor lewat jalur gelap, bisa dituduh rekayasa, dipotong sesuka hati, atau dikubur sebagai fitnah. Karena melewati sumpah, sidang, dan putusan, rekaman itu membawa wibawa hukum. Prosedur bukan pelambat kebenaran. Prosedur adalah pengaman yang membuat kebenaran tidak bisa dibantah oleh pihak yang dirugikannya.
Demi keadilan, perlu dicatat bahwa Watergate juga dibuka oleh kerja jurnalis dan sumber-sumber anonim. Tetapi yang akhirnya menentukan nasib seorang presiden adalah proses kelembagaan, bukan kebocoran itu.
Pintu Belakang Kekuasaan
Kini bandingkan dengan Indonesia. Menurut pemberitaan sejumlah media nasional, para tersangka diduga memasukkan nomor telepon Presiden Prabowo, menteri kabinet, dan tokoh politik ke dalam peladen Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa izin dan prosedur hukum yang sah sepanjang 2025–2026. Hingga 5 November 2026, penyidik telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka, dan pemberitaan berikutnya menyebut perkara ini menyeret perwira keempat. Mereka juga diduga memerintahkan penghapusan data rekaman pada Oktober 2026. Sekjen Golkar M. Sarmuji menyebut sedikitnya enam hingga tujuh ketua umum partai menjadi sasaran. Karena perkara ini masih dalam penyidikan, semua itu perlu dibaca sebagai dugaan dan tidak boleh diperlakukan sebagai putusan.
Namun yang sudah terang adalah persoalan strukturalnya. Sistem penyadapan yang semestinya menjadi alat penegakan hukum yang sah diduga dibelokkan menjadi alat intai politik. Dan negara ini belum punya undang-undang penyadapan yang tegas. Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa tata cara penyadapan harus diatur dengan undang-undang, bukan peraturan di bawahnya. Enam belas tahun kemudian, RUU Penyadapan masih saja didesak-desakkan.
Di sinilah ukuran kegentingannya. KPK menyatakan satu perkara yang ditangani lembaga itu terkonfirmasi bocor. Artinya, korban penyadapan tak berhenti pada para elite yang namanya mudah dikenali. Penyidikan korupsi, keamanan saksi, dan kerahasiaan strategi penegak hukum ikut berada dalam jangkauan intai. Ketika alat yang mengawasi kekuasaan bisa diarahkan untuk mengawasi pengawasnya, hukum berubah dari pagar menjadi senjata.
Istana menilai perbuatan ini mengarah pada makar. Sejumlah ahli hukum mengingatkan unsur makar belum terpenuhi dan butuh pembuktian lanjutan, misalnya penelusuran aliran data rekaman untuk kepentingan politik tertentu. Perbedaan penilaian ini menunjukkan satu hal: negara harus bekerja dengan bukti, bukan dengan tuduhan yang lebih cepat daripada penyidikan.
Ongkos bagi Stabilitas
Penyadapan liar tidak berhenti di ponsel para pejabat. Dampaknya merembes ke tiga lapisan stabilitas negara. Pertama, stabilitas politik. Bila presiden, menteri, dan ketua umum partai saling mencurigai, kebijakan diputuskan dalam bayang-bayang paranoia. Koalisi rapuh karena setiap rapat dianggap bisa direkam, dan setiap rekaman bisa menjadi senjata tawar. Politik bergeser dari adu gagasan menjadi adu simpanan rekaman.
Kedua, stabilitas hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa rekaman hasil penyadapan baru sah sebagai alat bukti bila dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai undang-undang. Rekaman gelap, sekalipun isinya mengejutkan, cacat sejak lahir. Masalahnya, publik tidak peduli pada cacat prosedural. Rekaman yang bocor lebih cepat membentuk vonis di kepala massa daripada pengadilan membentuk putusan di ruang sidang. Inilah bahaya terbesarnya: pengadilan opini mengalahkan pengadilan hukum.
Ketiga, stabilitas kepercayaan. Perintah menghapus rekaman, bila terbukti, adalah bentuk penghilangan barang bukti oleh orang yang seharusnya menegakkan hukum. Aparat yang mengawasi warga, menurut dugaan itu, justru menjadi pihak yang perlu diawasi. Kepercayaan publik pada Polri, yang sudah lama menjadi sorotan, akan makin tergerus, dan institusi yang goyah tidak mungkin menjaga ketertiban.
Jalan keluarnya tidak rumit, hanya menuntut kemauan. Penyidikan harus tuntas dan terbuka, siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang menikmati hasil sadapan. Pemerintah dan DPR harus menyelesaikan RUU Penyadapan dengan izin pengadilan yang ketat, pengawasan independen, batas waktu yang jelas, dan sanksi pidana bagi penyalahgunaan. Sistem seperti LIMS harus diaudit oleh lembaga yang tidak berada di bawah pengguna sistemnya. Dan para elite wajib menahan godaan memakai rekaman sebagai senjata politik, sebab kebocoran yang menguntungkan hari ini adalah preseden yang akan menenggelamkan mereka besok.
Nixon jatuh karena hukum bekerja, bukan karena rahasia berhasil dibocorkan. Itulah beda negara hukum dengan negara intai. Pertanyaan bagi Indonesia sederhana: apakah kita ingin kebenaran yang ditegakkan lewat sidang, atau kebenaran yang diperdagangkan lewat rekaman?

