Seorang jamaah menadah air wudu dalam ember, lalu menyiramkannya ke pohon mangga di halaman. Ketika berbuah, mangga itu dibagikan kepada tetangga. Tindakan sekecil ini adalah ekoteologi dalam bentuknya yang paling jernih: ibadah yang tidak berhenti di sajadah, tetapi mengalir ke tanah dan ke sesama.
Namun, kesalehan ekologis di halaman rumah akan menjadi kosmetik bila di luar pagar hutan dibiarkan terbakar. Soalnya bukan seberapa saleh warga, melainkan seberapa serius negara. Untuk mengukurnya, mari mulai dari ember itu sendiri.
Fikih yang Tidak Mengenal Limbah
Dalam Mazhab Syafi’i, air musta’mal, yakni air yang sudah dipakai bersuci, berstatus suci tetapi tidak menyucikan menurut qaul jadid Imam Syafi’i. Air itu tak bisa dipakai berwudu lagi. Namun, karena zatnya tetap suci, tak ada alasan membuangnya percuma. Ia boleh dimanfaatkan untuk keperluan lain, termasuk menyiram tanaman. Fikih memang tidak mengenal limbah, hanya pemanfaatan yang tepat. Dan sebelum fikih bicara, Nabi lebih dulu mengajarkan kita menanam, bahkan di ujung zaman.
Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh menanam bibit yang ada di tangan, sekalipun kiamat sudah menjelang (HR Ahmad). Dalam riwayat Muslim, juga dari Anas, tanaman yang hasilnya dimakan burung, manusia, atau hewan bernilai sedekah bagi penanamnya. Mangga untuk tetangga itu, karenanya, bukan sekadar sopan santun. Ia ibadah sosial yang punya dasar naqli. Bila dalilnya sejelas ini, mengapa langit kita masih pekat oleh asap?
Lembaga keagamaan sebenarnya sudah bersuara. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 menyatakan pembakaran hutan dan lahan secara sembarangan yang merusak lingkungan dan mengancam jiwa adalah haram. Fatwa Nomor 86 Tahun 2023 memperluasnya ke deforestasi dan segala tindakan yang memicu krisis iklim. Tetapi fatwa yang hanya dibacakan tidak memadamkan satu titik api pun. Nilai tanpa kebijakan hanyalah nasihat, dan nasihat mudah ditepuktangani lalu dilupakan. Maka mari tinggalkan mimbar dan menengok kenyataan di lapangan.
Bara yang Datang Berulang
Data 2026 menunjukkan jarak antara etika dan kenyataan. Menurut Gakkum KLHK, jumlah kejadian karhutla pada Januari–Juni 2026 melonjak 366 persen dibanding periode yang sama 2025. SIPONGI mencatat area terbakar nasional mencapai 202.010,96 hektare pada Januari–Agustus, dengan Kalimantan Barat terparah (38.310,86 hektare).
Kalimantan Barat bahkan sudah melampaui total luas karhutla sepanjang 2025 hanya dalam enam bulan pertama. Kerugian ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla tahun ini berpotensi mencapai Rp123,1 triliun. Namun angka kerusakan hanyalah separuh cerita. Separuh lainnya adalah cara angka itu disajikan.
Di hadapan angka sebesar itu, pemerintah menyodorkan angka lain. BNPB menyatakan per 28 September total lahan terbakar di enam provinsi prioritas 527,6 hektare, dan 431,53 hektare di antaranya telah dipadamkan.
Pada Oktober, BNPB melaporkan 639,23 hektare dalam proses pemadaman. Angka-angka itu menenangkan, tetapi peneliti Auriga Nusantara mengingatkan bahwa angka tersebut tidak bisa dibaca sebagai gambaran seluruh kebakaran. Bila kebakaran berulang dihitung, luasnya mencapai 677,7 ribu hektare. Perbedaan definisi ini bukan soal teknis. Publik bisa keliru mengira bencana sudah jinak, padahal api hanya berpindah. Di titik inilah klaim bahwa negara “mengerahkan seluruh alat” mulai goyah.
Pemadaman memang perlu, dan petugas di lapangan layak dihormati. Tetapi pemadaman bekerja di hilir. Ia mengurus api yang sudah menyala, bukan sebab yang menyulutnya. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan kebakaran di wilayah konsesi tetap menjadi tanggung jawab korporasi, sekecil apa pun luasnya. Pernyataan itu benar. Ujiannya ada pada penindakan, yaitu berapa perusahaan yang benar-benar diproses, dicabut izinnya, dan dipaksa memulihkan lahan. Lalu apa yang mesti dilakukan agar ember wudu tak berjuang sendirian di tengah kobaran?
Dari Ember ke Kebijakan
Ekoteologi yang jujur menuntut kesalehan personal sekaligus keberanian struktural. Ember wudu adalah awal yang baik, tetapi tak boleh menjadi alibi bagi kebijakan yang abai. Langkah pertama adalah hukum, dan hukum kita sesungguhnya tidak kekurangan pasal.
Di jalur pidana, UU PPLH melarang pembukaan lahan dengan membakar (Pasal 69 ayat 1 huruf h). Pasal 108 mengancam pelakunya penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar. Di jalur perdata, Pasal 88 UU Nomor 32 Tahun 2009 menganut tanggung jawab mutlak (strict liability), yakni penggugat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan sebagai dasar ganti rugi. Prinsip itu menyangkut gugatan ganti rugi, bukan pemidanaan. Rumusan pasal ini kemudian diubah lewat UU Cipta Kerja.
Guru Besar FH UI Andri Gunawan Wibisana menilai penghapusan konsep strict liability sebagai kemunduran 40 tahun. Yang kerap absen adalah konsistensi memakainya tanpa tebang pilih antara petani kecil dan pemegang konsesi besar. Sikap MUI patut dicatat: MUI meminta aparat bertindak tegas, adil, dan tanpa pandang bulu terhadap perorangan maupun korporasi yang membakar lahan demi kepentingan bisnis. Namun hukum hanya setajam datanya.
Data karhutla harus dibuka dengan definisi seragam. Publik berhak tahu beda antara luas yang belum padam, luas yang terdeteksi, dan luas yang terbakar berulang. Tanpa itu, klaim keberhasilan tak bisa diaudit. Dan data yang terang pun datang terlambat bila kita hanya sibuk memadamkan.
Pencegahan harus mengalahkan pemadaman: pengawasan izin, penataan tata air gambut, dan restorasi lahan yang berulang terbakar. Setiap hektare yang dicegah jauh lebih murah daripada yang dipadamkan, apalagi dibandingkan potensi kerugian ratusan triliun rupiah. Terakhir, tugas ini juga milik mereka yang berdiri di mimbar.
Lembaga keagamaan perlu menurunkan fatwa dari naskah ke praktik. Khutbah Jumat, kurikulum pesantren, dan program takmir masjid bisa menjadikan menadah air wudu sebagai kebiasaan, sekaligus mengajarkan umat menagih tanggung jawab pejabat dan korporasi. Menyiram pohon dengan air musta’mal adalah ibadah. Menagih negara agar menjaga hutan juga ibadah, karena menjaga jiwa dan lingkungan adalah tujuan utama syariat. Kini, kembalilah ke halaman rumah tadi.
Mangga yang dibagikan kepada tetangga hanya akan bermakna bila udara yang dihirup tetangga bersih dari asap. Ekoteologi diuji bukan oleh seberapa indah kita membicarakannya, melainkan oleh seberapa jauh ia mengubah perilaku, dari halaman rumah sampai ruang rapat yang menerbitkan izin.

