Pada 26 Maret 2015, Arab Saudi melancarkan Operasi Decisive Storm, sebuah intervensi militer yang diklaim menyelamatkan pemerintahan sah Yaman dari kudeta Houti. Sembilan tahun berselang, Yaman justru menjadi krisis kemanusiaan terbesar abad ini menurut PBB, sementara Houti bertransformasi dari milisi lokal menjadi aktor geopolitik yang menantang kerajaan Teluk.
Tesis saya sederhana: agresi Arab Saudi bukan sekadar kegagalan militer, melainkan sebuah kebijakan yang lahir dari paranoia geopolitik, dijalankan tanpa pemahaman sosiologis, dan kini dikonsumsi sebagai sandera dalam permainan kekuatan regional yang tidak pernah benar-benar menyelesaikan apa pun.
Ketika Kekuatan Militer Tidak Pernah Cukup
Fakta berbicara tanpa perlu retorika. Menurut laporan Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), koalisi pimpinan Saudi meluncurkan lebih dari 25.000 serangan udara dalam kurun 2015–2022. Data PBB mencatat lebih dari 377.000 kematian akibat konflik Yaman hingga akhir 2022, dengan 60 persen di antaranya disebabkan kelaparan dan penyakit tidak langsung, bukan bom, melainkan blokade. World Food Programme melaporkan 17 juta orang mengalami kerawanan pangan akut pada 2023. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ini adalah bukti bahwa strategi militer yang mengabaikan dimensi kemanusiaan adalah strategi yang cacat sejak fondasinya.
Mengapa ini terjadi? Jawabannya terletak pada kesalahan asumsi fundamental. Riyadh membaca konflik Yaman sebagai perpanjangan tangan Iran: proxy war. Padahal, Houti adalah gerakan yang berakar pada marginalisasi politik Zaidiyah di Yaman utara pasca-unifikasi 1990 dan ketidakadilan struktural yang telah berlangsung puluhan tahun. Dengan mereduksi konflik menjadi dikotomi Sunni-Syiah, Arab Saudi mengabaikan akar domestik yang jauh lebih kompleks. Antropolog Marieke Brandt dalam Tribes and States in a Changing Middle East (2017) menunjukkan bahwa solidaritas Houti justru menguat karena agresi eksternal, bukan melemah. Setiap bom yang jatuh di Sana’a adalah rekrutmen gratis bagi milisi.
Dengan menggunakan pisau analisis just war theory, agresi ini gagal memenuhi prinsip jus in bello: proporsionalitas dan diskriminasi kombatan. Serangan udara terhadap infrastruktur sipil, termasuk rumah sakit dan sekolah, terdokumentasi dalam laporan Human Rights Watch dan Amnesty International. Ini bukan collateral damage; ini pola sistematis. Dampak jangka pendeknya adalah radikalisasi generasi muda Yaman. Dampak jangka panjangnya jauh lebih mengerikan: fragmentasi sosial yang akan memakan waktu puluhan tahun untuk disembuhkan, bahkan jika perang berakhir besok.
Kontradiksi terbesar terletak pada narasi publik. Arab Saudi dan sekutunya mendeklarasikan misi “memulihkan legitimasi” pemerintahan Abdrabbuh Mansur Hadi. Namun pada 2022, Hadi mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada Dewan Kepemimpinan Presidensial, badan yang dibentuk di Riyadh, bukan di Yaman. Jika tujuannya adalah restorasi kedaulatan, mengapa solusinya justru mengasingkan kedaulatan itu sendiri? Ini bukan diplomasi; ini ventriloquisme politik.
Pihak yang membela agresi berargumen bahwa tanpa intervensi, Houti akan menguasai seluruh Yaman dan mengancam Selat Bab el-Mandeb, jalur pelayaran strategis yang dilalui 12 persen perdagangan global. Argumen ini terdengar logis, tetapi runtuh di bawah data. Sejak 2015, Houti justru memperluas kendali teritorial mereka, bahkan melancarkan serangan terhadap kapal-kapal di Laut Merah pada 2023–2024. Intervensi militer tidak mencegah ancaman; ia menciptakannya. Jika keamanan jalur pelayaran adalah tujuan sejati, maka blokade laut yang diberlakukan koalisi (yang menghambat bantuan kemanusiaan) adalah kontraproduktif secara strategis. Anda tidak bisa mengamankan laut dengan membiarkan rakyat di pesisirnya mati kelaparan.
Yang lebih parahnya, Arab Saudi sendiri kini mencari jalan keluar diplomatik. Perjanjian damai yang ditengahi China antara Riyadh dan Teheran pada Maret 2023 menandai pengakuan implisit bahwa pendekatan militer telah gagal. Jika Iran, yang selama ini dituduh sebagai dalang, bisa diajak bernegosiasi, mengapa Houti tidak? Jawabannya karena Houti bukan proksi yang bisa dikendalikan dari Teheran. Mereka adalah aktor dengan agenda sendiri, dan itulah yang membuat mereka jauh lebih berbahaya bagi Riyadh daripada yang diakui secara publik.
Dari Logika Perang ke Arsitektur Perdamaian
Solusi tidak bisa datang dari menambah pasukan atau memperpanjang blokade. Ada tiga langkah konkret yang bisa diambil. Pertama, gencatan senjata permanen yang diawasi PBB dengan mandat jelas, bukan sekadar jeda taktis seperti Stockholm Agreement 2018 yang gagal karena tidak ada mekanisme penegakan.
Kedua, pencabutan blokade laut dan udara secara bertahap dengan jaminan akses kemanusiaan tanpa hambatan. Tentu ini bukan konsesi politik, melainkan kewajiban hukum internasional berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2216.
Ketiga, membuka ruang dialog intra-Yaman yang melibatkan semua faksi, termasuk Houti, tanpa prasyarat. Ini mungkin terdengar naif bagi mereka yang melihat Houti sebagai teroris, tetapi sejarah menunjukkan bahwa kelompok yang dilabeli demikian (dari IRA hingga FARC) pada akhirnya duduk di meja perundingan ketika biaya perang melebihi biaya damai.
Karena itu, agresi Arab Saudi terhadap Yaman adalah pelajaran mahal tentang batas kekuatan militer dalam menghadapi gerakan sosial yang berakar pada ketidakadilan. Houti bukan sekadar milisi bersenjata; mereka adalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: negara Yaman yang gagal dibangun sejak unifikasi, dan lingkungan regional yang lebih memilih konfrontasi daripada diplomasi.
Jika ada satu kalimat yang perlu diingat dari sembilan tahun darah dan air mata ini, itu adalah: Anda tidak bisa membom sebuah gagasan sampai mati, dan Anda tidak bisa membangun perdamaian di atas reruntuhan rumah sakit. Dunia yang membiarkan Yaman hancur sambil berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah adalah dunia yang telah kehilangan kompas moralnya.
Dengan demikian pertanyaannya bukan lagi apakah Arab Saudi menang atau kalah, sebab mereka sudah kalah. Pertanyaannya adalah berapa banyak lagi anak Yaman yang harus mati sebelum kita berhenti menyebut ini sebagai “konflik” dan mulai menyebutnya apa adanya: sebuah kegagalan peradaban.
