Konon Indonesia adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi, tempat tongkat dan batu jadi tanaman, dan agaknya kalimat itu kini perlu bahwa wajib direvisi menjadi: tempat bencana dan skandal jadi rutinitas.
Kita tahu bangsa ini memiliki keahlian yang diturunkan secara turun-temurun, melampaui prestasi olahraga, melampaui Indeks Pembangunan Manusia, bahkan melampaui kemampuan kita menciptakan meme dalam hitungan menit setelah sebuah tragedi terjadi: kemampuan untuk tetap tersenyum sambil rumah terbakar.
Kita menyebutnya optimisme. Sebagian menyebutnya penyangkalan kolektif yang dipelihara secara sistematis, disubsidi negara, dan diwariskan lintas generasi seperti resep opor. Entah mana yang benar, yang pasti negeri ini sedang mempertontonkan pertunjukan yang begitu padat isinya sampai-sampai berita kemarin sudah basi sebelum sempat dikunyah.
Bencana alam datang silih berganti seolah kalender nasional memang didesain untuk itu; korupsi tumbuh subur bagai gulma yang justru makin rimbun ketika disemprot pestisida, program makan bergizi gratis yang niatnya mulia berubah menjadi ladang ranjau kesehatan.
Kemudian kapal tenggelam seolah lautan kita memang punya dendam pribadi, dan di tengah semua itu, sang presiden sibuk membongkar pasang kabinet seperti sedang menyusun ulang rak buku yang tidak pernah rapi-rapi juga, dan sepertinya memang tidak berniat rapi. Mari kita bedah satu per satu, dengan kepala dingin dan kesabaran yang, izinkan saya jujur, sudah lama kedaluwarsa.
Ketika Bumi Longsor, Birokrasi Ikut Ambruk Duluan
Setiap kali banjir bandang menerjang, setiap kali longsor menimbun desa, narasi yang muncul nyaris seragam, sudah dihafal luar kepala bahkan oleh pejabat yang baru dilantik kemarin sore: ini fenomena alam yang tidak terduga, ini kehendak semesta, ini ujian dari Yang Maha Kuasa.
Padahal siapa pun yang pernah membuka peta rawan bencana, atau sekadar googling lima menit, tahu betul bahwa kejadian-kejadian ini sudah diprediksi bertahun-tahun sebelumnya oleh para ahli yang laporannya kemudian disimpan rapi di lemari arsip, bersebelahan dengan dokumen studi kelayakan proyek-proyek mangkrak lainnya, berdebu, tidak pernah dibuka lagi kecuali untuk difoto sebagai bukti “sudah ada kajiannya”.
Pola responsnya pun sudah menjadi tontonan wajib yang alurnya bisa ditebak sejak menit pertama: tenda darurat didirikan, pejabat berkunjung dengan seragam necis yang anehnya tidak pernah kotor meski berdiri di tengah lumpur setinggi lutut, janji rehabilitasi diucapkan penuh keyakinan di depan kamera, lalu perlahan menguap begitu ada isu baru yang lebih layak digoreng di linimasa.
Alih-alih membenahi tata ruang, memperbaiki daerah aliran sungai, atau menindak tegas alih fungsi hutan yang brutal, kita jauh lebih piawai merumuskan jargon. Ketahanan bencana, mitigasi berbasis komunitas, resiliensi nasional; kosakata indah yang laris di panggung seminar berpendingin ruangan, tetapi tidak pernah benar-benar turun ke lapangan yang becek.
Negeri kepulauan yang secara geografis memang rawan gempa, tsunami, dan gunung berapi ini justru memiliki birokrasi penanggulangan bencana yang kalah gesit dibandingkan dengan bencananya sendiri.
Anggaran mitigasi baru cair setelah korban berjatuhan dan videonya viral, seolah pemerintah baru mempercayai ancaman itu nyata setelah menontonnya di televisi seperti penonton biasa, sambil ikut mengomentari di kolom komentar bahwa pemerintah harus lebih sigap, padahal merekalah pemerintah yang dimaksud.
Kita membangun rumah di atas patahan aktif, mengizinkan permukiman di bantaran sungai, menebang hutan penyangga demi tambang dan sawit, lalu berpura-pura terkejut ketika alam membalas dengan caranya sendiri. Sebuah pencapaian yang jarang dimiliki bangsa lain: menciptakan krisis dengan tangan sendiri, lalu menangisinya dengan sangat meyakinkan di depan kamera, seolah bukan kita pelakunya.
Korupsi, Racun MBG, dan Kapal yang Sama-Sama Tenggelam
Jika bencana alam adalah ujian dari langit, korupsi adalah ujian yang kita rancang sendiri dengan penuh kesadaran, bahkan dengan kebanggaan diam-diam yang terpancar jelas dari gaya hidup pejabat yang tiba-tiba naik kelas hanya dalam hitungan bulan sejak dilantik.
Setiap bulan selalu ada nama baru yang terjerat, setiap bulan selalu ada konferensi pers penuh jargon pemberantasan yang gagah di podium, dan setiap bulan pula publik menonton dengan wajah datar karena sudah terlalu kenyang dengan pertunjukan yang sama persis.
Korupsi di negeri ini bukan penyimpangan lagi, melainkan sudah menjadi rel utama yang menopang berjalannya banyak proyek, mulai dari pengadaan barang hingga proyek strategis nasional yang konon demi rakyat, namun ujungnya menguap entah ke rekening siapa, di negara mana, atas nama perusahaan cangkang yang mana.
Lalu datanglah program makan bergizi gratis, gagasan yang di atas kertas terdengar mulia: anak-anak bangsa mendapat asupan gizi layak demi generasi emas yang katanya akan datang entah tahun berapa, mungkin setelah reshuffle kabinet yang keseratus. Kenyataannya, ratusan siswa justru berbondong-bondong ke unit gawat darurat akibat keracunan makanan yang seharusnya menyehatkan mereka.
Ini bukan sekadar kegagalan teknis penyediaan pangan, ini bukti telanjang bagaimana proyek besar di negeri ini dikerjakan: buru-buru diluncurkan demi pencitraan politik, minim pengawasan mutu, dan baru dievaluasi serius setelah anak-anak dilarikan ke rumah sakit dengan perut mual dan orang tua yang panik menggendong mereka.
Program yang seharusnya menjadi bukti kepedulian negara justru menjelma sebagai bukti paling telak betapa rapuhnya rantai pengawasan dari dapur hingga meja makan, dan betapa mudahnya sebuah kebijakan populer disulap menjadi bencana kesehatan massal.
Yang paling menggelikan, setelah kasus keracunan itu viral, pejabat terkait justru sibuk mencari kambing hitam di rantai distribusi paling bawah, dapur mitra, vendor katering, atau petugas pengantar, seolah lupa bahwa merekalah yang menandatangani kontrak besar tanpa standar keamanan pangan yang jelas. Anggaran triliunan rupiah digelontorkan dengan kecepatan luar biasa, tetapi audit mutu dan kelayakan penyedia justru bergerak dengan kecepatan siput yang sedang malas.
Lagi-lagi, ini bukan kecelakaan administratif biasa; ini adalah potret sempurna bagaimana proyek besar bermuatan politik selalu lebih diprioritaskan peluncurannya daripada keamanannya, sebab tenggat seremoni jauh lebih penting ketimbang nyawa anak-anak yang menjadi objek fotonya.
Belum sempat publik mencerna berita itu, muncul kabar tenggelamnya kapal Virgo, satu lagi entri dalam daftar panjang tragedi transportasi laut yang seolah dirancang khusus agar pelajarannya tidak pernah benar-benar diambil.
Setiap kali kapal tenggelam, narasinya selalu sama: kelebihan muatan, minim alat keselamatan, cuaca buruk yang sebenarnya sudah diperingatkan jauh-jauh hari, dan investigasi yang berjalan selambat siput lalu menguap dari ingatan publik begitu ada berita baru yang lebih riuh.
Kita hidup dalam lingkaran yang sudah hafal di luar kepala: tragedi terjadi, simpati mengalir deras di media sosial selama tiga hari, pejabat berjanji melakukan evaluasi menyeluruh, lalu semuanya kembali seperti semula sampai kapal berikutnya karam.
Korupsi, keracunan massal, dan kapal tenggelam sesungguhnya adalah tiga wajah dari satu penyakit yang sama: pengawasan yang lumpuh, akuntabilitas yang tidak pernah benar-benar ditagih, dan budaya kerja yang jauh lebih mengutamakan seremoni peresmian ketimbang keselamatan dan kualitas jangka panjang.
Reshuffle Kabinet: Obat Sakit Kepala untuk Penyakit Jantung
Di tengah tumpukan persoalan yang begitu rumit, jawaban yang paling sering terdengar dari istana justru terasa mengecewakan sesederhana ini: reshuffle kabinet. Presiden Prabowo tampaknya berpegang teguh pada keyakinan bahwa banyak masalah bangsa bisa dibereskan hanya dengan mengganti wajah-wajah di kursi menteri, seolah persoalan struktural yang mengakar puluhan tahun bisa lenyap begitu saja dengan pelantikan baru dan seragam yang disetrika rapi.
Setiap kali muncul kritik publik yang cukup keras, setiap kali ada menteri yang dianggap gagal mengelola isu tertentu, solusi yang ditawarkan hampir selalu rotasi jabatan, bukan evaluasi tuntas terhadap sistem yang membuat kegagalan itu terjadi berulang-ulang.
Pergantian menteri yang terlalu sering justru menegaskan bahwa pemerintahan ini berjalan dalam mode uji coba tanpa akhir, layaknya laboratorium politik yang selalu gagal naik ke fase produksi massal, sibuk mengulang eksperimen yang sama dengan variabel yang cuma diganti namanya.
Investor butuh kepastian, birokrasi butuh kesinambungan program, rakyat butuh melihat hasil nyata, bukan sekadar wajah baru yang harus memulai dari nol sementara masalah lama masih menumpuk rapi di meja kerja pendahulunya.
Reshuffle yang idealnya menjadi instrumen strategis untuk menyegarkan kinerja, dalam praktiknya lebih sering berfungsi sebagai pengalih perhatian yang efektif, cara paling elegan untuk memindahkan sorotan publik dari substansi masalah ke drama pergantian jabatan yang selalu berhasil merebut headline media selama beberapa hari, sebelum kembali dilupakan seperti masalah-masalah sebelumnya.
Tentu saja, yang lebih menyedihkan, pola ini menegaskan bahwa akar masalah bangsa memang jarang benar-benar disentuh. Bencana alam yang berulang butuh reformasi tata ruang dan penegakan hukum lingkungan, bukan sekadar menteri baru yang lebih fotogenik saat meninjau lokasi bencana dengan sepatu bot baru. Korupsi butuh sistem pengawasan yang independen dan tidak tumpul ke atas, bukan sekadar pergantian nama di kursi kementerian yang justru rawan menjadi ladang basah berikutnya.
Program gizi butuh standar keamanan pangan yang ketat dan dapat diaudit publik, bukan sekadar juru bicara baru yang lebih lihai berkelit dari pertanyaan wartawan. Keselamatan transportasi laut butuh regulasi yang ditegakkan tanpa pandang bulu, bukan sekadar pejabat baru yang akan mengulang siklus persis sama dua tahun lagi, dengan seragam yang sama necinya.
Reshuffle kabinet, bagaimanapun, pada akhirnya, tidak lebih dari mengganti sprei di kasur yang rangkanya sudah keropos: terlihat segar sesaat, harum, rapi difoto untuk konten media sosial, namun struktur di baliknya tetap rapuh dan tinggal menunggu waktu untuk ambruk kembali, membawa serta siapa pun yang kebetulan sedang tidur di atasnya.
Semua fragmen tragedi ini, gunung yang longsor, uang negara yang raib, anak-anak yang keracunan makanan bergizi, kapal yang karam, dan kursi menteri yang berputar bagai arisan RT, sesungguhnya adalah bagian dari satu cerita besar yang sama: bangsa yang sangat mahir merespons krisis dengan seremoni, namun lupa membangun fondasi agar krisis serupa tidak terus berulang setiap musim.
Kita begitu piawai membuat konferensi pers yang menyentuh hati, namun lemah dalam menindaklanjuti janji dengan kerja nyata yang bisa diukur dan ditagih. Barangkali sudah saatnya kita berhenti bertepuk tangan untuk setiap solusi kosmetik yang dijajakan dari podium dan mulai bertanya lebih tajam kepada mereka yang duduk nyaman di kursi kekuasaan: kapan perbaikan sesungguhnya akan dimulai, bukan sekadar terus-menerus dipertontonkan.
