Kalau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu ibarat sebuah masakan besar, maka ia dimasak di dapur bernama anggaran negara. Di atas kompor bernama politik, dengan api sedang bernama tahun politik. Dan tentu saja, seperti masakan Nusantara sejati, bumbunya lengkap.
Ada rempah populis, ada serai elektoral, ada daun salam pencitraan. Semua diracik agar harumnya semerbak hingga ke seluruh penjuru negeri. Tapi siapa yang memasak? Siapa yang membeli bahan? Dan yang paling penting, siapa yang kelak mencuci piring kotor setelah semua hidangan habis?
Aromanya memang menggoda. Janji makan siang gratis untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, dan balita. Bayangannya: generasi emas, bebas stunting, masa depan cerah. Tapi seperti rendang yang dimasak terburu-buru, kita perlu bertanya, sudah empukkah dagingnya? Ataukah yang empuk hanya imajinasi politiknya?
Pertama, mari kita lihat bahan bakunya. Program ini, jika dijalankan secara nasional, akan menelan biaya hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Angka itu bukan mainan. Itu adalah santan kental dari utang. Santan yang diparut dari kelapa bernama APBN, yang kelapanya sendiri sudah mulai tua dan berkurang airnya. Agar kuahnya terasa gurih dan kaya, pemerintah harus memeras APBN lebih keras lagi. Padahal, APBN sudah seperti kelapa sisa kemarin: ampasnya banyak, airnya tinggal sedikit.
Lalu, bumbu populis pun ditabur. Program ini disebut sebagai solusi instan untuk masalah klasik: gizi buruk, kemiskinan, dan ketimpangan. Di atas panggung kampanye, janji ini seperti sambal terasi yang disajikan di meja prasmanan. Semua orang tergoda, semua ingin mencicipi. Tapi, sambal yang terlalu pedas bisa bikin perut mulas. Populisme yang berlebihan bisa bikin logika tersedak. Karena tak semua yang populer itu tepat, dan tak semua yang gratis itu murah.
Belum lagi utang negara yang menumpuk seperti piring kotor setelah sahur. Setiap piring MBG yang dibagikan hari ini, bisa jadi dibayar oleh anak-anak yang bahkan belum lahir. Mereka kelak akan mewarisi beban, bukan warisan. Ironisnya, kita bangga menyebut program ini “gratis”, padahal kata itu hanya kamuflase dari utang jangka panjang. Gratis, tapi bayarnya pakai masa depan.
Para ahli gizi dan ekonom sudah berkali-kali mengingatkan. Program pemberian makanan gratis harus dirancang dengan hati-hati. Bukan sekadar bagi-bagi nasi kotak. Harus ada riset mendalam tentang kebutuhan gizi lokal, pola konsumsi, dan sistem distribusi. Tapi di era kecepatan dan viralitas, riset sering dikalahkan oleh sensasi. Maka jadilah program ini seperti masakan yang dimasak tanpa resep, hanya bermodal rasa.
Belum lagi soal siapa yang memasak dan mendistribusikan. Di sinilah bahaya latennya. Program sebesar ini adalah ladang subur bagi korupsi. Bayangkan, ratusan triliun rupiah mengalir ke daerah. Mulai dari pengadaan bahan, jasa katering, hingga logistik distribusi. Celahnya sebanyak pori-pori tempe. Kalau pengawasan longgar, jangan kaget kalau nasi yang sampai ke anak-anak hanya setengah porsi, atau malah basi. Sementara di level atas, ada yang kenyang berkali-kali lipat.
Coba kita tengok ke belakang. Berapa banyak program pangan yang gagal bukan karena salah menu, tapi karena birokrasi yang busuk? Berapa banyak dana bansos yang bocor seperti ember berlubang? Berapa banyak pejabat yang kaya mendadak di tengah rakyat yang miskin mendadak? Ingat kasus bansos COVID-19 kemarin. Pandemi datang, negara gempar, anggaran mengucur deras seperti air bah. Tapi yang sampai ke rakyat sering kali hanya mi instan kemasan kusut dan beras murah yang rasanya seperti makan kenangan. Sementara di atas sana, proyek-proyek mengalir deras ke kantong segelintir orang. Pejabat dan oknum tersandung kasus korupsi bantuan sosial silih berganti seperti antrean sembako.
Dan pola itu bisa terulang lagi di Program MBG. Bedanya, kali ini sasarannya bukan lagi orang dewasa yang bisa protes. Kali ini yang dipertaruhkan adalah anak-anak dan ibu hamil. Yang paling rentan. Yang paling tidak bisa membela diri. Yang bahkan belum bisa bilang, “Ini lauknya kurang” atau “Nasinya basi”. Maka ini bukan lagi soal program gagal, ini soal budaya busuk yang dibiarkan mengakar. Ini soal bagaimana kita selama ini memperlakukan negara seperti warisan turun-temurun yang boleh dikelola seenaknya, padahal ia adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di depan rakyat, tapi juga di hadapan sejarah dan Tuhan.
Ironisnya, kita juga lupa pada adab. Dalam proses masak-memasak ini, aparat di lapangan sering lupa pada esensi pelayanan. Ada oknum yang memanfaatkan program untuk mendongkrak popularitas pribadi atau kelompok. Ada yang pilih-pilih penerima, ada yang menjadikannya alat politik praktis. Akibatnya, yang terjadi bukanlah pemberdayaan, melainkan patronase. Rakyat diposisikan sebagai penerima pasif yang harus berterima kasih, bukan sebagai subjek berdaulat yang menerima haknya.
Padahal, negara besar tidak tumbuh dari kebijakan viral. Negara besar tidak lahir dari strategi kata “gratis” yang laku keras di negeri yang sengaja dibiasakan berpikir pendek. Negara besar tumbuh dari karakter aparatnya, dari integritas pemimpinnya, dari adab manusianya. Jika adab runtuh, maka sebanyak apa pun nasi yang dibagi, kita tetap bangsa yang lapar. Lapar nurani, lapar keadilan, lapar rasa hormat pada sesama.
MBG bisa jadi program mulia. Tapi tanpa fondasi moral yang kokoh, ia hanya akan menjadi rempah populis yang membumbui kekuasaan sesaat. Tanpa sistem yang transparan dan akuntabel, ia akan jadi santan utang yang mengental di kantong segelintir orang. Tanpa keberpihakan yang tulus pada rakyat kecil, ia hanya akan jadi episode lain dalam drama panjang pembodohan publik.
Sebelum kita sibuk memasak program sebesar ini, mari perbaiki dapur moral bangsa. Mari pastikan bahwa setiap suap nasi tak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menumbuhkan kesadaran. Bahwa setiap piring yang terisi adalah hasil dari keringat rakyat, bukan utang masa depan. Dan bahwa setiap anak yang makan, tak hanya tumbuh sehat, tapi juga tumbuh kritis, berdaya, dan beradab.
