Demokrasi Indonesia hari ini ibarat kendaraan yang mesinnya masih menyala, tetapi setirnya mulai sulit dikendalikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indeks Demokrasi Indonesia pada 2023 berada di angka 76,47, turun dari 77,44 pada tahun sebelumnya. Penurunan ini memang tidak dramatis, tetapi arahnya jelas: ada kemunduran yang perlu dicermati bersama, bukan diabaikan.
Sementara itu, laporan Freedom House pada 2024 menempatkan Indonesia dalam kategori “partly free” dengan skor kebebasan sipil 57 dari 100. Angka ini menunjukkan bahwa ruang bagi warga untuk berkumpul, bersuara, dan mengkritik pemerintah masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari regulasi yang lentur hingga praktik di lapangan yang tidak selalu ramah terhadap perbedaan pendapat.
Yang lebih mengkhawatirkan, demokrasi kita seolah berjalan tanpa penumpang. Partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan semakin sempit, sementara elite politik sibuk berkonsolidasi untuk mempertahankan kekuasaan. Koalisi besar yang terbentuk pasca-Pemilu 2024 meninggalkan ruang oposisi yang tipis, sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintah nyaris kehilangan gigi.
Tentu saja, dalam kondisi seperti ini, demokrasi bukan lagi alat untuk menyejahterakan rakyat, melainkan sekadar prosedur rutin yang dijalankan setiap lima tahun tanpa dampak berarti bagi kehidupan sehari-hari warga.
Kita perlu jujur bahwa masalah utama demokrasi kita bukanlah pada angka indeks semata, melainkan pada jarak antara rakyat dan penguasa. Ketika kebijakan dibuat tanpa melibatkan mereka yang terdampak, ketika kritik dianggap sebagai ancaman, dan ketika hukum dipakai untuk membungkam lawan politik, maka demokrasi kehilangan maknanya. Indonesia tidak baik-baik saja karena demokrasinya berhenti menjadi alat rakyat dan mulai berubah menjadi alat kekuasaan.
Ekonomi yang Tumbuh di Atas Kertas
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen pada 2023 memang terdengar menggembirakan. Namun, angka itu perlu dibaca dengan hati-hati. Rasio pajak kita hanya 10,1 persen dari Produk Domestik Bruto, terendah di antara negara-negara ASEAN-6.
Artinya, negara ini memiliki kapasitas fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan, sementara di sisi lain, pemerintah justru rajin menaikkan Pajak Pertambahan Nilai yang membebani rakyat kecil. Ada ketidakadilan struktural dalam cara negara mengumpulkan uang: orang kaya sulit ditagih, tetapi rakyat biasa selalu menjadi sasaran pertama ketika anggaran dibutuhkan.
Defisit fiskal memang dijaga di angka 2,3 persen dari PDB dalam APBN 2024, tetapi utang pemerintah telah menembus Rp8.300 triliun. Angka ini bukan sekadar statistik yang bisa diabaikan. Utang tersebut adalah beban yang harus dicicil oleh generasi yang bahkan belum lahir.
Ketika pemerintah memilih jalan pintas dengan berutang untuk membiayai program-program populis, tanpa disertai reformasi struktural yang serius, maka yang terjadi adalah pengalihan beban dari masa kini ke masa depan. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat manis di atas kertas sering kali tidak dirasakan oleh rakyat di lapangan, terutama mereka yang bekerja di sektor informal, petani, dan buruh yang upahnya stagnan.
Ekonomi yang sehat bukan hanya soal angka pertumbuhan, melainkan soal pemerataan. Ketika kesenjangan semakin lebar, ketika lapangan kerja berkualitas semakin sulit didapat, dan ketika harga kebutuhan pokok terus naik tanpa diimbangi kenaikan pendapatan, maka pertumbuhan ekonomi kehilangan makna sosialnya. Indonesia tidak baik-baik saja karena ekonominya tumbuh untuk segelintir orang, sementara mayoritas rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Hukum dan Program yang Kehilangan Ruh
Hukum di Indonesia hari ini seolah kehilangan marwahnya. Komisi Pemberantasan Korupsi yang dulu ditakuti kini lebih sering tampil sebagai biro administrasi yang sibuk dengan urusan internal. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2023 turun ke angka 34 dari 100, dari sebelumnya 38 pada tahun sebelumnya.
Penurunan empat poin dalam setahun bukan pencapaian yang patut dirayakan, melainkan sinyal bahwa pemberantasan korupsi sedang melemah. Ketika lembaga antikorupsi kehilangan independensi dan keberanian, maka korupsi bukan lagi penyakit yang diobati, melainkan gejala yang dibiarkan.
Di sisi lain, pendidikan juga belum menjadi prioritas yang sungguh-sungguh. Hasil PISA 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 68 dari 81 negara untuk kemampuan matematika. Guru honorer masih banyak yang digaji di bawah Upah Minimum Regional, sementara anggaran pendidikan 20 persen yang diamanatkan konstitusi lebih sering berhenti sebagai angka di atas kertas daripada terwujud dalam ruang kelas yang layak. Ini bukan soal kurangnya anggaran, melainkan soal kemauan politik untuk memastikan bahwa uang negara benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan.
Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa yang menjadi andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu diawasi dengan ketat. Sejak pelantikan mereka pada 20 Oktober 2024 hingga hari ini, Senin, 2 November 2026, kepemimpinan mereka telah berjalan sekitar 743 hari.
Dalam periode itu, dua program tersebut menyerap anggaran yang sangat besar. Tanpa pengawasan yang serius dan audit yang independen, program sebesar itu rawan menjadi lahan bagi praktik mark-up, proyek fiktif, dan bagi-bagi rente. Dapur umum dan koperasi desa bisa berubah menjadi kedok bagi kepentingan segelintir orang jika pengawasan hanya formalitas dan audit menjadi sandera politik.
Terlepas dari apapun, hari ini, Indonesia tidak baik-baik saja karena kita terlalu lama merawat gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya. Penyakit itu bernama elite yang nyaman dan rakyat yang pasrah. Selama demokrasi hanya menjadi prosedur, ekonomi hanya menjadi angka, dan hukum hanya menjadi alat, maka negeri ini akan terus terbaring di ruang gawat darurat. Diagnosis ini bukan pesimisme, melainkan ajakan untuk bangun dan mencari obat yang benar.
