Selasa, 15 September 2026, sebuah mobil lajuran melintasi tanjakan Gunung Boy di jalur Trans Wamena, Nduga. Di dalamnya ada sembilan penumpang dan satu sopir bernama Aris Sanda, lelaki asal Toraja yang sudah lebih dari satu dekade mengantar orang dari satu lembah ke lembah lain di pedalaman Papua Pegunungan.
Di tengah jalan, sekelompok pria bersenjata laras panjang menghentikan kendaraannya. Penumpang diminta turun, sebagian dilepas setelah diintimidasi, sebagian lagi harus berjalan kaki menuju perbukitan. Aris sendiri dibawa. Ia dipaksa mengangkat bendera Bintang Kejora, disuruh bicara di depan kamera bahwa ia mendukung Papua merdeka, dan setelah rekaman itu selesai dibuat, ia ditembak. Jasadnya ditemukan di dalam kendaraan yang sudah hangus terbakar, dengan luka di kepala yang menunjukkan ia sudah tak bernyawa sebelum api menyala.
Begitu kabar ini menyebar, respons negara mengikuti pola yang sudah bisa ditebak sejak awal. Ada jumpa pers, ada janji pengejaran pelaku, ada pernyataan bahwa aparat akan memperketat pengamanan jalur transportasi. Kalimat-kalimat itu nyaris identik dengan yang diucapkan pada peristiwa serupa tahun lalu dan tahun sebelumnya, hanya nama korban yang berganti.
Kelompok bersenjata yang mengklaim aksi itu, yang menyebut diri mereka pasukan pembebasan, juga mengeluarkan pernyataan resmi dengan pola yang sama bakunya: laporan diterima, tindakan dibenarkan, ultimatum dikeluarkan. Dua pihak yang berhadapan di pegunungan itu sama-sama cekatan membuat pernyataan, tetapi sama-sama lambat memberi rasa aman kepada orang yang sekadar ingin sampai dari satu titik ke titik lain tanpa pulang sebagai jenazah.
Pertanyaannya adalah setelah bertahun-tahun status darurat tak resmi berlaku di jalur-jalur pedalaman Papua Pegunungan, mengapa jalan raya masih menjadi tempat orang biasa mempertaruhkan nyawanya, dan mengapa peristiwa semacam ini mulai diperlakukan sebagai berita rutin belaka? Mari kita kupas!
Kata “Kondusif” yang Tidak Menggambarkan Apa-Apa
Ada satu kata yang paling sering muncul dalam laporan resmi soal Papua, yaitu kondusif. Situasi selalu dilaporkan kondusif setelah kejadian, kondusif menjelang kunjungan pejabat, kondusif menurut rilis humas. Kata itu dipakai begitu sering sampai kehilangan daya ukurnya, dicap di atas apa saja tanpa dicocokkan lagi dengan kenyataan di lapangan.
Sopir travel ditembak di siang bolong di ruas jalan yang setiap hari dilalui warga sipil, penumpangnya dipaksa turun dan berjalan kaki melewati perbukitan, tetapi begitu jenazah dievakuasi dan video sudah beredar luas, keterangan resmi tetap mengarah pada narasi bahwa keadaan terkendali dan aparat sedang mendalami kasus. Terkendali bagi siapa, terkendali dengan ukuran apa, jarang dijawab tuntas.
Perlu dikatakan terus terang bahwa jalur Trans Wamena bukan jalan baru yang tiba-tiba berubah rawan kemarin sore. Ruas itu sudah bertahun-tahun masuk kategori jalur berisiko tinggi, disebut berulang kali dalam laporan keamanan, dibahas dalam rapat koordinasi, dan tetap dilewati kendaraan sipil setiap hari karena memang tidak ada pilihan lain bagi warga yang harus berdagang, berobat, atau pulang kampung. Negara tahu jalur ini berbahaya, tetapi solusi yang ditawarkan bertahun-tahun lebih banyak berbentuk pengerahan pasukan tambahan setelah kejadian terjadi, bukan perlindungan yang benar-benar berjalan sebelum kejadian. Ini pola yang lambat dan reaktif, dan pola itu sudah terbukti berulang tidak berhasil.
Karena itu, pada titik ini kritik yang layak dilontarkan tidak boleh setengah-setengah. Anggaran otonomi khusus untuk Papua bukan angka kecil, triliunan rupiah mengalir setiap tahun dengan label pembangunan, kesejahteraan, dan percepatan. Namun, ketika seorang sopir travel dibunuh di jalur lintas provinsi yang menjadi urat nadi ekonomi rakyat kecil di sana, yang tersedia di lapangan tetap saja keterbatasan personel, keterbatasan komunikasi, dan keterbatasan yang selalu dijadikan alasan mengapa perlindungan tidak sampai ke pelosok. Publik berhak menuntut kejelasan ke mana sesungguhnya anggaran sebesar itu dialokasikan, dan berhak curiga bahwa yang selama ini dibangun lebih banyak berhenti di laporan pertanggungjawaban di atas kertas, bukan jalan yang benar-benar aman dilalui.
Yang lebih menyayatnya, korban dalam kasus semacam ini nyaris selalu berasal dari kalangan yang paling tidak berdaya melindungi diri sendiri: sopir angkutan, pedagang kecil, guru honorer, tenaga kesehatan yang ditugaskan ke pelosok. Mereka bukan aparat bersenjata, bukan pejabat yang dikawal ajudan, melainkan orang-orang yang sekadar mencari nafkah di wilayah yang oleh negara sendiri diakui sebagai daerah rawan konflik.
Kelompok inilah yang paling sering dijadikan sasaran, seolah nyawa mereka adalah ongkos yang dianggap wajar dibayar demi mempertahankan kehadiran negara di tanah Papua. Ada pembagian beban yang timpang di sini: negara mengklaim kedaulatan atas wilayah itu, tetapi rakyat biasa yang menanggung risiko hidup mati setiap kali menyalakan mesin kendaraan dan menyusuri tanjakan demi tanjakan.
Prosedur Berjalan Lebih Cepat daripada Perlindungan
Setiap kali insiden semacam ini terjadi, pola responsnya selalu serupa, seperti mengikuti modul baku yang tinggal dijalankan. Pertama, konfirmasi dari juru bicara operasi militer. Kedua, janji pengejaran pelaku. Ketiga, pernyataan bahwa keamanan jalur transportasi akan ditingkatkan bersama aparat dan pemerintah daerah. Keempat, biasanya menyusul kunjungan simbolis atau santunan bagi keluarga korban. Tahapan ini terlihat rapi di atas kertas, tetapi siklus ini terus berulang dengan lokasi dan nama korban yang berbeda. Ini bukan tanda kesigapan, ini tanda bahwa akar masalah yang membuat jalur itu berulang kali menjadi ladang kekerasan belum pernah benar-benar diputus.
Yang patut dikritik keras adalah betapa sering perhatian resmi lebih terfokus pada pengendalian citra ketimbang substansi persoalan. Begitu video penyanderaan Aris beredar luas, perhatian publik banyak tersedot pada detail simbolik, siapa yang memaksa mengibarkan bendera, kalimat apa yang diucapkan korban di bawah todongan senjata, sementara pertanyaan paling mendasar sering terlewat: mengapa aparat keamanan tidak hadir tepat waktu untuk mencegah penyanderaan berlangsung selama itu di ruas jalan yang sudah dikenal rawan. Sebuah video berisi ancaman dan eksekusi bisa direkam dengan leluasa oleh pelaku tanpa gangguan berarti, dan itu menandakan ada ruang kosong pengamanan yang dibiarkan menganga cukup lama. Ruang kosong itu jelas bukan tanggung jawab korban yang kebetulan sedang bekerja mencari nafkah.
Pendekatan keamanan yang selama ini diandalkan lebih banyak berorientasi pada operasi setelah kejadian ketimbang pencegahan sebelum kejadian. Pasukan dikerahkan untuk mengejar pelaku setelah korban sudah tewas, evakuasi jenazah dilakukan dengan pertimbangan keamanan yang justru menunjukkan betapa rentannya kontrol negara atas wilayah itu, dan janji peningkatan pengamanan baru diucapkan setelah nyawa melayang, bukan sebagai langkah antisipatif yang konsisten dijalankan sejak awal. Logika keamanan seperti ini keliru arah, seperti memasang rambu batas kecepatan setelah kecelakaan beruntun terjadi berkali-kali di tikungan yang sama, padahal tikungan itu sudah dikenal berbahaya sejak bertahun-tahun lalu.
Ada satu hal lagi yang harus dicatat tegas: kelompok bersenjata mampu mengeluarkan pernyataan resmi mengklaim tanggung jawab dengan struktur komando dan nomor surat yang tertata, seolah mereka institusi yang berjalan rapi. Sementara itu, aparat keamanan negara yang mengklaim menguasai wilayah tersebut justru kerap kalah cepat dalam hal informasi maupun kehadiran fisik di lapangan.
Rakyat kecil yang melintas di antara keduanya tetap menjadi pihak paling rentan tertembak, tersandera, atau terbakar bersama kendaraannya. Ukuran keberhasilan yang sesungguhnya bukan kecepatan membuat pernyataan, melainkan keselamatan warga sipil yang lewat setiap hari demi mencari sesuap nasi. Pada ukuran itu, kedua pihak sama-sama gagal memberikan rasa aman yang nyata.
Pertanyaan yang lebih tajam layak diajukan kepada para pengambil kebijakan di ibu kota, jauh dari tanjakan berkabut Gunung Boy. Sudah berapa lama pendekatan keamanan berbasis operasi militer semata dijalankan di jalur-jalur rawan Papua Pegunungan, dan sudah berapa banyak nyawa warga sipil yang harus melayang sebelum ada evaluasi menyeluruh bahwa pendekatan tersebut belum membuahkan hasil yang diharapkan. Mengulang pola yang sama selama bertahun-tahun sambil berharap hasil yang berbeda bukan strategi, melainkan kelalaian yang dibungkus jargon kewaspadaan.
Nyawa yang Tak Boleh Sekadar Jadi Angka Statistik
Aris Sanda bukan sekadar nama dalam judul berita yang akan hilang ditelan linimasa dalam hitungan hari. Ia manusia yang selama lebih dari satu dekade memilih tinggal dan bekerja di tanah yang bukan tempat kelahirannya, mengantar penumpang naik turun pegunungan, menghidupi keluarganya dari roda kendaraan yang setiap hari ia kemudikan penuh risiko.
Ketika ia dipaksa berbicara di depan kamera sebelum dieksekusi, yang sedang dipertontonkan bukan hanya kekejaman satu kelompok bersenjata terhadap satu individu, melainkan juga kegagalan kolektif sebuah sistem yang seharusnya melindungi warganya di mana pun mereka berada, termasuk di ruas jalan paling terpencil sekalipun.
Publik yang membaca berita ini dari layar ponsel di kota-kota yang jauh lebih aman terlalu sering memperlakukan kematian semacam ini sebagai berita yang lewat begitu saja, disusul emoji sedih, lalu tenggelam oleh berita berikutnya tentang peresmian infrastruktur atau polemik politik yang lebih riuh. Padahal setiap insiden semacam ini seharusnya menjadi alarm keras bahwa ada bagian dari negara ini yang hidup di bawah ancaman terus-menerus, sementara narasi besar tentang kemajuan dan pembangunan terus digaungkan tanpa jeda dari mimbar-mimbar resmi.
Kritik yang perlu disampaikan bukan ditujukan pada korban maupun keluarganya yang justru pantas mendapat simpati sepenuhnya, melainkan pada cara berpikir yang menganggap peristiwa seperti ini sebagai risiko yang harus diterima begitu saja sebagai bagian dari dinamika di Papua. Frasa dinamika sering dipakai untuk menghaluskan sesuatu yang sesungguhnya adalah kegagalan berulang, seolah pembunuhan warga sipil adalah cuaca yang datang dan pergi tanpa bisa dikendalikan, padahal ini hasil dari kebijakan keamanan yang perlu terus dievaluasi dan diperbaiki secara serius, bukan sekadar diperhalus bahasanya dalam pernyataan berikutnya.
Pemerintah pusat maupun aparat keamanan tentu punya beban kerja yang tidak sederhana di wilayah seluas dan seberat kondisi geografis Papua Pegunungan. Namun, kompleksitas medan tidak boleh dijadikan alasan permanen untuk menjelaskan mengapa jalur transportasi sipil yang berulang kali menjadi lokasi kekerasan tidak kunjung mendapatkan skema pengamanan yang benar-benar efektif, bukan sekadar reaktif.
Jika triliunan rupiah dana otonomi khusus terus dialokasikan setiap tahun, publik berhak menagih pertanggungjawaban yang lebih konkret, bukan hanya dalam bentuk laporan serapan anggaran, melainkan dalam bentuk berkurangnya insiden semacam ini dari tahun ke tahun. Jika angkanya tidak kunjung membaik, sudah sepatutnya dipertanyakan ke mana sesungguhnya arah dan prioritas kebijakan yang selama ini dijalankan.
Saya sadar betul bahwa menyelesaikan Papua bukan perkara mudah, sebab persoalan Papua jauh lebih rumit daripada sekadar menambah pos penjagaan di setiap tanjakan. Namun, kematian Aris Sanda seharusnya cukup untuk memaksa kita berhenti dari kebiasaan menormalkan kekerasan sebagai berita rutin. Di balik setiap klaim kondusif, di balik setiap pernyataan resmi yang rapi, ada nyawa manusia biasa yang dipertaruhkan setiap kali mesin kendaraan dinyalakan di jalur yang sampai hari ini belum benar-benar aman untuk dilalui.
Selama negara lebih sigap membuat pernyataan ketimbang memberi perlindungan yang nyata, tanjakan-tanjakan berikutnya akan kembali mencatat nama baru, dan publik akan kembali disuguhi kata kondusif yang tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan.
