“Keadilan sejati tidak hanya berhenti pada kesejahteraan manusia, tetapi juga merentang luas, mencakup perlindungan bagi setiap jiwa yang bernapas di bumi.”
Wacana kekuasaan di era kontemporer sering terjebak dalam pusaran angka-angka statistik, indeks pertumbuhan ekonomi, serta citra politik yang artifisial. Kekuasaan direduksi menjadi sekadar instrumen administratif untuk mengelola manusia, bahkan sering kali hanya manusia-manusia yang mendatangkan keuntungan elektoral, modal, dan kuasa oligarki.
Di tengah lanskap peradaban yang kian kering dari nurani, krisis kepemimpinan global menjadi momok yang nyata. Pemimpin hadir sebagai manajer korporasi negara, bukan sebagai gembala yang merasakan denyut penderitaan rakyatnya, apalagi semesta di sekitarnya. Bumi dipandang sekadar gudang logistik yang siap dieksploitasi, sementara kemanusiaan diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan demi ambisi kekuasaan.
Namun, ketika kita menoleh ke belakang, melintasi lorong sejarah Islam pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, kita disuguhkan oleh sebuah paradigma kepemimpinan yang radikal, mendalam, dan sarat akan muatan filosofis. Ungkapan populer yang kerap disematkan pada beliau, “Jangankan manusia, binatang aja dijaga oleh Umar”, bukanlah sekadar hiperbola retoris untuk memuji seorang tokoh.
Kalimat tersebut adalah sebuah pintu gerbang menuju pemahaman filosofis yang amat luas mengenai keadilan distributif, empati kosmis, dan pertanggungjawaban etis yang melampaui batas-batas antroposentrisme (berpusat pada manusia).
Ketika Umar menyatakan bahwa seandainya ada seekor bagal (kuda beban) tersandung di Irak, atau seekor anak kambing mati sia-sia di tepi Sungai Efrat, maka dialah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Sang Pencipta, kita sedang dihadapkan pada sebuah dekonstruksi total terhadap konsep kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan, dalam pandangan Umar, bukanlah privilese untuk dilayani, melainkan beban ontologis yang menuntut akuntabilitas mutlak atas setiap jengkal eksistensi di muka bumi.
Epistemologi Tanggung Jawab: Ketika Negara Menjadi Pelayan Semesta
Dalam tradisi filsafat politik Barat, teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes, John Locke, hingga Jean-Jacques Rousseau meletakkan dasar legitimasi kekuasaan pada kesepakatan antara manusia untuk melindungi hak-hak individu mereka dari anarki alamiah.
Negara dibentuk demi kepentingan manusia semata (antroposentris). Akan tetapi, narasi kepemimpinan Umar bin Khattab melompati batas-batas kontrak sosial liberal tersebut menuju sebuah dimensi teosentris-ekologis. Ketika Umar berkata:
لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، لم لم تمهد لها الطريق يا عمر؟
Artinya: “Seandainya ada kuda yang tersandung di Irak, maka akan kutanyakan diriku sendiri, “Mengapa Anda tidak memperbaiki jalan untuknya, Wahai Umar?!”
Pernyataan ini mengandung kritik epistemologis yang tajam terhadap cara pandang kita terhadap pembangunan infrastruktur. Jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik bukanlah proyek-proyek mercusuar yang dibangun demi prestise politik atau kelancaran mobilitas modal kapitalis semata.
Jalan adalah instrumen keselamatan bagi seluruh makhluk Tuhan. Kegagalan negara dalam merawat infrastruktur fisik hingga menyebabkan seekor binatang beban tersandung adalah sebuah bentuk “kekerasan struktural” yang tidak disengaja, akibat kelalaian penguasa dalam menunaikan amanah ruang.
Secara filosofis, Umar memposisikan dirinya bukan sebagai penguasa absolut yang berdaulat secara mutlak, melainkan sebagai penanggung jawab moral (viceregerent atau khalifah) atas keteraturan kosmis di wilayah kekuasaannya.
Keadilan, dalam kerangka berpikir ini, bersifat holistik. Ia tidak boleh pincang hanya dengan memikirkan kesejahteraan warga negara manusia semata, sementara lingkungan, infrastruktur, dan makhluk hidup nonmanusia diabaikan. Ada sebuah kesadaran mendalam bahwa eksistensi alam semesta memiliki hak untuk hidup tanpa ancaman dari kelalaian birokrasi.
Etika Ekologis dan Keadilan Distributif: Menatap Tepian Sungai Efrat
Krisis ekologis yang melanda dunia modern hari ini (mulai dari krisis iklim, kepunahan massal spesies, hingga eksploitasi alam yang brutal) pada dasarnya adalah krisis spiritual dan etis. Manusia modern telah kehilangan kemampuan untuk mendengarkan rintihan alam. Dalam konteks inilah riwayat kedua Umar menjadi sangat relevan untuk direnungkan secara mendalam:
لو ضاعت سخلة على شاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة
Artinya: “Satu anak kambing saja yang mati tanpa hak di tepi Sungai Efrat, Umar sebagai pemimpin akan dihukum pada hari kiamat.”
Sungai Efrat, dengan segala kemegahan geografis dan peradaban yang ditopangnya, menjadi saksi bisu atas sebuah standar etika yang hampir tidak masuk akal dalam ukuran politik modern.
Seekor anak kambing adalah simbol dari makhluk yang paling lemah, paling rentan, dan paling tidak memiliki suara di dalam struktur kekuasaan. Ia tidak memiliki hak pilih, tidak bisa melakukan demonstrasi, dan tidak mampu menulis petisi kepada penguasa.
Namun, di sinilah letak kejeniusan moral Umar: legitimasi kepemimpinannya diuji bukan dari seberapa megah istana yang dibangunnya, atau seberapa besar surplus anggaran kas negara (Bayt al-Mal), melainkan dari nasib makhluk yang paling marjinal dan tak bersuara di sudut wilayah yang paling jauh dari pusat kekuasaan.
Kematian seekor anak kambing tanpa hak di tepi Sungai Efrat dimaknai oleh Umar sebagai indikator runtuhnya keadilan sistemik. Jika negara lalai melindungi kehidupan yang paling lemah, maka negara tersebut telah kehilangan esensi keberadaannya.
Ini adalah bentuk kritik yang amat keras terhadap sistem kapitalisme global hari ini, di mana kematian jutaan makhluk hidup, kerusakan ekosistem hutan hujan, dan penderitaan kaum tertindas sering kali dianggap sebagai “risiko yang wajar” demi mencapai pertumbuhan ekonomi makro. Umar mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada pertumbuhan ekonomi yang sah jika ia harus dibayar dengan terancamnya keselamatan sekecil apa pun makhluk di bumi.
Krisis Kepemimpinan Kontemporer: Jarak Antara Istana dan Penderitaan Kosmis
Jika kita membandingkan narasi filosofis kepemimpinan Umar bin Khattab dengan realitas politik hari ini, kita akan merasakan sebuah jurang pemisah yang sangat menganga. Pemimpin-pemimpin modern kerap kali terisolasi di dalam menara gading kekuasaan, dikelilingi oleh birokrat penjilat dan data-data artifisial yang melaporkan bahwa “semuanya baik-baik saja”.
Mereka baru turun ke jalan ketika pemilu menjelang, tersenyum di hadapan kamera sambil membagikan bantuan pencitraan, sementara di balik itu, kebijakan-kebijakan yang mereka buat justru menindas ruang hidup rakyat dan merusak alam secara sistematis.
Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang marak terjadi di berbagai belahan dunia adalah manifestasi dari hilangnya kesadaran eskatologis: kesadaran bahwa setiap kebijakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan pengadilan Ilahi yang maha adil.
Ketika seorang pejabat publik memperkaya diri sendiri di atas penderitaan rakyatnya, atau merestui perusakan hutan demi kepentingan oligarki, ia sedang melakukan pengkhianatan ganda: kepada kemanusiaan dan kepada semesta.
Umar bin Khattab tidak pernah tidur dengan nyenyak selama masa kekhalifahannya bukan karena ia takut dilengserkan oleh kudeta militer, melainkan karena ia dihantui oleh rasa takut yang luar biasa (khasyah) akan beban moral kepemimpinannya di akhirat.
Tidurnya di bawah pohon kurma tanpa pengawalan ketat adalah simbol dari kedamaian batin seorang pemimpin yang merasa telah menyelaraskan kebijakan politiknya dengan keadilan kosmis.
Ketika seorang pemimpin merasa bertanggung jawab atas tersandungnya seekor kuda atau matinya seekor anak kambing, maka secara otomatis ia akan memperlakukan setiap manusia di bawah kepemimpinannya dengan kemuliaan yang tertinggi.
Merajut Kembali Nurani Kepemimpinan Masa Depan
Refleksi atas kepemimpinan Umar bin Khattab bukanlah sebuah nostalgia romantis yang mandul, melainkan sebuah panggilan kritis (call to conscience) bagi masa depan peradaban manusia.
Kita membutuhkan transformasi fundamental dalam memandang kekuasaan: dari sebuah instrumen dominasi dan akumulasi kekayaan menjadi sebuah medium pengabdian yang merangkul seluruh ekosistem kehidupan.
Kekuasaan yang sejati bukanlah kekuasaan yang mampu menundukkan, melainkan kekuasaan yang mampu melindungi; bukan kekuasaan yang meminggirkan, melainkan kekuasaan yang merawat yang paling lemah.
Hingga hari ini, bayang-bayang kepemimpinan Umar di tepi Sungai Efrat dan jalan-jalan Irak tetap menjadi sebuah standar moral yang agung: sebuah cermin retak bagi para penguasa dunia modern untuk berkaca: sudah berapa banyak “kuda yang tersandung” dan “anak kambing yang mati” akibat kelalaian kebijakan kita hari ini?
Syahdan. Kisah tentang kuda yang tersandung di Irak atau anak kambing yang mati di tepi Sungai Efrat bukanlah hiperbola retoris. Peristiwa ini mencerminkan epistemologi tanggung jawab yang melampaui antroposentrisme.
Negara, dalam pandangan Umar, adalah pelayan semesta yang bertanggung jawab merawat keteraturan kosmis, di mana keselamatan makhluk paling rentan menjadi tolok ukur utama keadilan sistemik. Dengan kata lain, transformasi ini menuntut penguasa modern meninggalkan menara gading oligarki dan menyelaraskan kembali kebijakan politik dengan etika ekologis yang holistik.
Pertanyaannya adalah bagaimana Anda melihat relevansi etika kepemimpinan berbasis ekosistem dan tanggung jawab moral semacam ini jika diterapkan di tengah kompleksitas sistem politik modern yang sarat kepentingan oligarki? Wallahu a’lam bisshawab.
