“Kita mungkin hanya kehilangan satu ekor ayam, tetapi anak kecil itu telah kehilangan seluruh dunianya: bapaknya.”
Sebuah kalimat sederhana, namun sanggup merobek nurani siapa pun yang masih menyimpan benih kemanusiaan di dalam dadanya. Kalimat ini bukan sekadar luapan emosi, melainkan teguran keras di tengah zaman yang kian dingin, ketika harga seekor unggas seolah-olah mampu menandingi, bahkan melampaui, kesucian nyawa seorang manusia.
Tragedi memilukan yang terjadi di kawasan Juwuk Legi, Desa Batunya, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, pada penghujung Juli 2026 ini menjadi cermin kelam bagi wajah sosial masyarakat kita. Seorang pria berinisial KD mengembuskan napas terakhirnya setelah menjadi sasaran amuk massa atas dugaan pencurian ayam. Tidak berhenti pada perampasan nyawa, amarah kolektif itu meluap hingga membakar sepeda motor yang diduga milik korban.
Di balik kepulan asap motor yang terbakar dan sorak-sorai amarah warga, ada satu kenyataan pahit yang tertinggal: tangis histeris seorang anak bungsu yang terus-menerus memanggil nama ayahnya. Video dan kabar mengenai momen tersebut menyebar cepat di ruang digital, menyentuh hati warganet, sekaligus meninggalkan pertanyaan mendasar yang sangat mendalam: Ke mana perginya rasa kemanusiaan kita?
Ketika Amarah Membabi Tangan dan Menggilas Nurani
Dugaan tindak pidana pencurian, apa pun bentuk dan nominalnya, tentu tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam hukum positif, kita mengenal regulasi yang jelas untuk memproses setiap pelanggaran. Namun, ketika dugaan pencurian seekor ayam direspon dengan penghakiman massal hingga berujung kematian, ada sesuatu yang sangat mendasar yang telah rusak dalam tatanan bermasyarakat kita.
Fenomena main hakim sendiri (vigilantism) merupakan bentuk nyata dari kemunduran peradaban. Dalam situasi amuk massa, individu-individu yang terlibat sering kali kehilangan kesadaran moral pribadi dan melebur ke dalam psikologi kelompok yang destruktif. Rasa memiliki otoritas semu untuk menghukum membuat massa merasa menjadi hakim, jaksa, sekaligus algojo dalam satu waktu.
Perilaku ini didorong oleh disproporsionalitas yang sangat mengerikan. Kehilangan material yang nilainya mungkin tidak seberapa dibalas dengan hukuman paling absolut yang bisa dialami manusia: hilangnya hak untuk hidup. Padahal, materi yang hilang bisa dicari kembali, sementara nyawa yang telah melayang tidak akan pernah bisa dikembalikan.
Ketika massa memilih untuk memukuli seseorang hingga tewas hanya karena dituduh mencuri ayam, masyarakat sesungguhnya sedang mempertontonkan erosi nilai kemanusiaan yang akut. Kita telah gagal membedakan antara penegakan keadilan dan pemuasan dahaga dendam kolektif.
Salah satu sisi paling tragis dari peristiwa di Tabanan ini adalah dampak multidimensional yang ditinggalkan bagi keluarga korban. Berita dan narasi publik mungkin fokus pada kronologi pengeroyokan atau langkah penyelidikan kepolisian. Namun, di balik panggung hukum itu, ada aspek kemanusiaan yang jauh lebih substantif: masa depan seorang anak yang mendadak gelap.
Video tangis anak bungsu korban yang memanggil ayahnya bukanlah sekadar konsumsi media sosial untuk menguras air mata. Itu adalah jeritan otentik dari korban paling tak bersalah dalam tragedi ini. Dalam hitungan jam, anak tersebut tidak hanya kehilangan sosok pelindung dan pencari nafkah, tetapi juga memikul trauma sosial yang sangat berat sepanjang hidupnya. Ia harus tumbuh besar dengan fakta pahit bahwa ayahnya tewas di tangan sesama manusia hanya karena perkara dugaan pencurian ayam.
Di sinilah letak ketidakadilan yang paling substantif. Pengeroyokan massal tidak hanya merampas nyawa orang yang dituduh bersalah, tetapi juga menghukum orang-orang tak bersalah di sekitarnya. Anak yang kehilangan ayah akan membawa luka psikologis dan stigma sosial yang berlarut-larut. Apakah harga seekor ayam sebanding dengan kehancuran masa depan seorang anak manusia? Jawabannya tentu sangat jelas: tidak akan pernah sebanding.
Dialektika Majnun: Antara Kelaparan, Keadilan, dan Dosa Pemimpin
Untuk memahami akar dari persoalan ini secara lebih komprehensif, kita perlu merenungkan kembali sebuah kisah klasik yang penuh dengan kedalaman filsafat moral dan keadilan sosial.
Alkisah, seorang raja pernah bertanya kepada Majnun, “Apa hukuman yang pantas bagi seorang pencuri?” Majnun merenung sejenak lalu menjawab, “Jika seseorang mencuri karena menjadikan pencurian itu sebagai profesi dan kesenangannya, maka potonglah tangannya. Namun, jika ia mencuri karena didorong oleh rasa lapar dan keterpaksaan untuk bertahan hidup, maka potonglah tangan rajanya.” Sebab pemimpin yang membiarkan rakyatnya kelaparan jauh lebih bersalah daripada rakyat yang mencuri demi mempertahankan hidupnya.
Anekdot Majnun di atas membedah realitas sosial dengan sangat tajam. Ketika kasus pencurian rakyat kecil (petty crime) terjadi di tengah masyarakat, kita tidak bisa hanya memandangnya sebagai kegagalan moral individu semata. Ada dimensi struktural yang sering kali diabaikan. Mengapa seseorang nekat mempertaruhkan keselamatan dirinya hanya untuk mengambil sesuatu yang bernilai kecil seperti seekor ayam?
Sering kali, di balik tindakan kejahatan skala kecil seperti itu, tersimpan cerita tentang kemiskinan ekstrem, kelaparan yang tak menentu, ketiadaan lapangan kerja, serta ketimpangan sosial yang makin melebar. Pria yang dituduh mencuri itu mungkin sedang berada di titik terendah dalam hidupnya, terdesak oleh kebutuhan dasar keluarga atau anak-anaknya yang membutuhkan makan.
Pesan dari Majnun mengingatkan kita bahwa keadilan tidak boleh buta terhadap kondisi kemanusiaan. Jika negara dan masyarakat gagal menyediakan ruang hidup yang layak dan berkeadilan bagi warga miskin, maka sejatinya ada andil kesalahan kolektif dalam setiap tindak kriminalitas yang lahir dari disperasi ekonomi tersebut. Menghukum orang terdesak dengan kejam tanpa pernah membedah akar penderitaannya adalah sebuah bentuk kejahatan atas nama keadilan.
Ketegasan KemenHAM dan Urgensi Penegakan Due Process of Law
Sikap tegas yang ditunjukkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dalam merespons kasus pengeroyokan di Tabanan ini patut mendapat apresiasi tinggi. KemenHAM menegaskan bahwa tindakan main hakim sendiri sama sekali tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun, terlepas dari apakah korban terbukti melakukan pencurian atau tidak.
Sistem hukum modern didirikan di atas prinsip dasar presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) dan due process of law (proses hukum yang adil). Setiap warga negara, tanpa terkecuali (bahkan seorang terduga pelaku kejahatan sekalipun), memiliki hak dasar untuk diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, dan mendapatkan hak pembelaan yang sah di depan pengadilan.
Ketika masyarakat mengambil alih peran penegak hukum melalui kekerasan massal, yang terjadi bukanlah penegakan keadilan, melainkan anarki sosial. Jika tindakan main hakim sendiri terus dibiarkan tanpa tindakan hukum yang tegas terhadap para pelakunya, maka hukum negara akan kehilangan wibawanya. Masyarakat akan terbiasa menyelesaikan masalah dengan otot dan amarah, bukan dengan akal sehat dan prosedur hukum.
Oleh karena itu, kepolisian tidak hanya memiliki tugas untuk mengungkap kasus dugaan pencurian aslinya, tetapi yang jauh lebih krusial adalah mengusut tuntas, menangkap, dan memproses hukum seluruh oknum yang terlibat dalam pengeroyokan hingga mengakibatkan tewasnya korban. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku amuk massa adalah pesan penting agar kejadian serupa tidak terus berulang di tempat lain.
Rekonstruksi Nilai: Mengembalikan Empati dan Kemanusiaan Kolektif
Tragedi di Desa Batunya, Baturiti, harus menjadi titik balik bagi kita semua untuk melakukan introspeksi kebudayaan dan sosial. Indonesia, yang selama ini dikenal dengan keramahan, gotong royong, dan nilai-nilai luhur Pancasila, tidak boleh membiarkan jiwanya digantikan oleh budaya kekerasan dan kesadisan massal.
Ada beberapa langkah krusial yang harus kita renungkan bersama untuk merekonstruksi kembali nilai-nilai kemanusiaan yang mulai meluntur. Pertama, restorasi empati sosial. Masyarakat perlu dilatih kembali untuk memiliki kepekaan emosional dan sosial. Sebelum mengayunkan pukulan atau melemparkan batu, setiap individu harus mampu membayangkan posisi orang lain serta dampak jangka panjang dari tindakan kekerasan tersebut terhadap keluarga dan anak-anak korban.
Kedua, penguatan kesadaran hukum. Kesadaran bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum harus ditanamkan secara konsisten. Amuk massa adalah tindak pidana berat yang tidak bisa dimaafkan hanya atas nama “kekesalan warga”.
Ketiga, pemberdayaan dan kepedulian lingkungan. Tetangga dan lingkungan sosial setempat harus menjadi jaring pengaman pertama bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Nilai kepedulian sosial harus dihidupkan kembali agar tidak ada warga yang terdorong berbuat nekat hanya demi menyambung hidup.
Keempat, akuntabilitas publik dan penegakan hukum yang adil. Polisi harus memproses kasus pengeroyokan secara transparan dan adil demi membuktikan bahwa nyawa setiap warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Terlepas dari salah atau tidaknya, tragedi ini meninggalkan luka mendalam yang tidak mudah disembuhkan. Kita semua berduka, bukan hanya untuk korban yang kehilangan nyawanya, bukan hanya untuk seorang anak kecil yang kehilangan ayahnya, tetapi juga untuk jiwa masyarakat kita yang telah terluka oleh kekejaman yang kita ciptakan sendiri.
Hilangnya seekor ayam adalah kerugian materiil yang sangat kecil dan sementara. Namun, hilangnya nyawa seorang ayah adalah kepedihan abadi yang akan terus membayangi sepanjang hidup seorang anak. Nyawa manusia tidak pernah bisa diukur dengan rupiah, unggas, atau harta benda apa pun di muka bumi ini.
Mari kita merenungkan kembali ucapan Majnun dan rintihan anak kecil di Tabanan itu. Jangan biarkan kebencian dan amarah membuat kita lupa bahwa di atas segala hukum, peraturan, dan kerugian harta benda, kemanusiaan adalah nilai tertinggi yang wajib kita jaga bersama. Sebab ketika kita membiarkan nyawa seorang manusia dicabut dengan cara yang jahat hanya demi hal kecil, sesungguhnya pada saat yang sama, kita sedang membunuh sebagian dari jiwa kemanusiaan kita sendiri. Wallahu a’lam bisshawab.
