Baitul mal merupakan institusi keuangan yang memiliki peran vital dalam sistem pemerintahan Islam. Secara epistemologis, Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah mendefinisikan baitul mal sebagai suatu pos atau lembaga yang dikhususkan untuk menampung semua pemasukan dan pengeluaran harta yang menjadi hak umat Muslim.
Pada rekam historisnya, baitul mal sebenarnya sudah dirintis sejak masa Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun, pada fase awal tersebut, institusi ini belum memiliki struktur formal yang rigid. Rasulullah SAW dan Abu Bakar memfungsikan baitul mal sebagai tempat penyimpanan kekayaan negara sementara, di mana harta benda yang masuk langsung disalurkan secara cepat untuk kepentingan umat Muslim tanpa menyisakan kas yang mengendap.
Semasa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar berfokus memperbaiki krisis internal dan perpecahan yang melanda umat Islam pasca-wafatnya Rasulullah SAW. Fokus beliau terserap pada Perang Riddah untuk memerangi kelompok murtad yang kembali memeluk tradisi jahiliah menyembah berhala, serta membentengi wilayah Islam.
Memasuki masa kepemimpinan Umar bin Khattab, peta dakwah dan perluasan wilayah (futuhat) Islam berkembang dengan sangat masif dan cepat. Konsekuensi dari meluasnya yurisdiksi Islam ini mendorong Umar untuk segera menata sistem administrasi negara. Pada momentum inilah Umar bin Khattab secara resmi mentransformasikan baitul mal menjadi lembaga keuangan formal dan terstruktur demi mengakomodasi pengelolaan keuangan negara yang semakin kompleks.
Menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi (1996), modernisasi tata kelola keuangan yang dilakukan Umar merupakan respons adaptif-ijtihadi terhadap surplus pendapatan negara agar distribusinya tetap berorientasi pada keadilan sosial. Lembaga ini menjadi pilar utama dalam mencukupi kebutuhan domestik umat Islam yang beraneka ragam. Oleh karena itu, Raghib As-Sirjani (2011) mengomparasikan fungsi baitul mal pada era tersebut setara dengan gabungan fungsi Kementerian Keuangan dan Bank Sentral di masa modern.
Secara spesifik, formalisasi baitul mal ini dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah dari Bahrain pada tahun 16 Hijriah (bukan masehi). Abu Hurairah yang menjabat sebagai Gubernur Bahrain membawa aset pendapatan daerah yang sangat besar dari sektor pajak lahan (al-kharaj) senilai 500.000 dirham. Besarnya jumlah dana tersebut mendorong Umar untuk bermusyawarah dengan para sahabat terkemuka guna merumuskan tata kelola regulasi anggaran. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, Umar memutuskan untuk menyimpan aset tersebut sebagai cadangan negara (fiskal), baik untuk mengantisipasi keadaan darurat, membiayai kebutuhan masyarakat, maupun membayar gaji tentara secara berkala (Karim, 2014).
Distribusi harta baitul mal pada masa Umar bin Khattab difokuskan pada beberapa poin strategis berikut:
- Pertama: Alokasi gaji untuk para gubernur, hakim (qadhi), aparatur pemerintah, dan petugas pelayanan publik, termasuk di antaranya tunjangan untuk Khalifah (Amirul Mukminin) sendiri agar dapat fokus mengurus negara.
- Kedua: Anggaran khusus untuk gaji personel militer dan pegawai pertahanan.
- Ketiga: Mobilisasi persenjataan dan alat tempur seperti logistik amunisi, kuda, dan segala perlengkapan akomodasi militer strategis.
- Keempat: Pembangunan infrastruktur publik (public goods) seperti jembatan, bendungan, pelebaran jalan, tempat peristirahatan musafir, hingga renovasi dan pembangunan masjid.
- Kelima: Pembiayaan lembaga sosial seperti penyediaan fasilitas kesehatan (rumah sakit), rumah tahanan, dan proyek maslahat yang dicanangkan pemerintah.
- Keenam: Pemberian subsidi dan jaminan sosial (social security) kepada kaum fakir, miskin, anak yatim, para janda, tunawisma, serta kerabat yang menjadi tanggung jawab negara.
Dalam tata kelola dan pendistribusiannya, pengelolaan baitul mal menganut asas transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Kautsar Azhari Noer (2002) menyebutkan bahwa keadilan ekonomi masa Umar tegak karena adanya batasan yang tegas antara harta publik dan harta pribadi pejabat.
Khalifah dan para pejabat dilarang keras menyalahgunakan harta baitul mal untuk kepentingan privat. Kendati demikian, regulasi memperbolehkan sistem pinjam-meminjam dari kas negara secara darurat dengan kewajiban mengembalikannya. Selain itu, berdasarkan kesepakatan ahli syura, disediakannya tunjangan bagi khalifah sebanyak 500 dirham, dua setel pakaian untuk musim panas dan musim dingin, serta seekor hewan tunggangan untuk menunaikan ibadah haji. Kebijakan ini diambil agar independensi khalifah tetap terjaga tanpa intervensi kepentingan bisnis apa pun.
Umar bin Khattab membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang visioner, adil, dan bijaksana. Beliau meninggalkan rekam jejak emas dalam historiografi Islam. Menariknya, di balik kesuksesan besar tersebut, Umar pada masa mudanya merupakan salah satu penentang paling gigih terhadap dakwah Islam dan menaruh kebencian mendalam kepada Rasulullah SAW. Namun, berkat hidayah Allah SWT, setelah memeluk Islam, ia berbalik menjadi tameng terdepan, sosok yang paling sigap, dan pejuang tangguh dalam membela tegaknya agama Allah SWT.
