Pendidikan adalah hak setiap anak, dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) seharusnya menjadi pintu gerbang yang adil bagi semua calon siswa. Namun, sebagai seorang yang peduli terhadap masa depan generasi muda, saya Muhammad Ibrahim Hasan merasa prihatin ketika melihat masih adanya ketidakjelasan bahkan kecurangan dalam pelaksanaan SPMB di beberapa daerah. Sekolah tidak boleh bermain-main dengan proses ini! Setiap anak berhak mendapat kesempatan yang sama, dan setiap orang tua berhak mengetahui dengan jelas bagaimana putra-putri mereka dinilai.
Apakah Empat Jalur SPMB: Sudahkah Berjalan Sesuai Aturan?
SPMB sejatinya dirancang untuk memastikan penerimaan siswa baru berjalan objektif melalui empat jalur:
1. Domisili – Jalur ini seharusnya memprioritaskan siswa yang tinggal di sekitar sekolah, namun masih banyak kasus pemalsuan alamat atau “jual beli” KK untuk memanipulasi sistem. Apakah verifikasi oleh sekolah sudah cukup ketat?
2. Afirmasi – Diperuntukkan bagi siswa kurang mampu atau penyandang disabilitas. Namun, saya sering mendengar keluhan bahwa kuota ini justru dimanfaatkan oleh keluarga yang sebenarnya mampu. Bagaimana mekanisme validasi data agar bantuan tepat sasaran?
3. Mutasi – Jalur ini penting bagi siswa yang orang tuanya pindah tugas. Tapi, apakah dokumen yang diajukan benar-benar diverifikasi? Jangan sampai ada yang memanfaatkan celah ini untuk “nyolong” kursi.
4. Prestasi – Jalur ini harusnya murni berdasarkan meritokrasi, tapi sayangnya masih ada dugaan “main belakang” seperti nepotisme atau ketidakjelasan penilaian prestasi non-akademik.
Menuntut Transparansi dan Tegaknya Aturan!
Sebagai bagian dari masyarakat, saya Muhammad Ibrahim Hasan menyuarakan beberapa tuntutan:
- Sekolah harus terbuka dalam mengumumkan kuota, kriteria seleksi, dan daftar siswa yang diterima.
- Dinas Pendidikan harus turun tangan memantau proses verifikasi, terutama untuk jalur afirmasi dan domisili.
- Sanksi tegas bagi oknum yang curang, baik itu orang tua, siswa, maupun pihak sekolah.
- Saluran pengaduan yang jelas agar masyarakat bisa melaporkan pelanggaran tanpa takut dibungkam.
Pendidikan yang Adil Dimulai dari Sini
Jika kita membiarkan kecurangan dalam SPMB, sama saja kita merusak masa depan pendidikan Indonesia sejak dini. Saya percaya bahwa dengan transparansi dan pengawasan yang ketat, SPMB bisa menjadi contoh tata kelola pendidikan yang baik.
Stop main belakang! Setiap anak Indonesia berhak dapat kesempatan yang sama. Mari bersama-sama mengawal SPMB demi masa depan yang lebih adil.
