Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat memperlihatkan dinamika yang menarik untuk dibaca secara komprehensif dan kritis, khususnya bagi Kabupaten Bima. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Bima tercatat sebesar 70,99 dan meningkat menjadi 71,97 pada tahun 2025. Artinya, dalam kurun satu tahun terjadi kenaikan sebesar 0,98 poin.
​Secara statistik, angka ini menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di NTB, laju kenaikan tersebut tergolong tinggi, hanya sedikit di bawah Kabupaten Dompu dan Kabupaten Lombok Utara yang masing-masing mencatat kenaikan 0,99 poin.
​Namun, bagi kita yang terbiasa membaca data pembangunan secara kritis, angka kenaikan ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai keberhasilan besar. Jika ditelisik dari posisi keseluruhan, IPM Kabupaten Bima masih berada di bawah rata-rata Provinsi NTB yang pada tahun 2025 mencapai 73,97. Dengan capaian 71,97, Kabupaten Bima masih tertinggal sekitar dua poin dari rata-rata provinsi.
​Dalam kajian pembangunan manusia, kondisi ini sering disebut sebagai high growth but low level—pertumbuhan yang relatif cepat namun berangkat dari basis yang masih rendah. Dengan kata lain, kita sedang menyaksikan kenaikan angka, tetapi belum tentu menyaksikan perubahan struktur pembangunan manusia yang benar-benar fundamental.
​Tantangan Sektoral dan Nilai Tambah Ekonomi
​Secara metodologis, IPM dibangun dari tiga dimensi utama: kesehatan (umur harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (daya beli). Kenaikan IPM Kabupaten Bima kemungkinan dipengaruhi oleh perbaikan layanan kesehatan dasar dan perluasan akses jaminan kesehatan. Namun, kenaikan tersebut belum sepenuhnya menggambarkan transformasi kualitas hidup yang mendalam.
​Masalah mendasar terletak pada struktur ekonomi masyarakat Kabupaten Bima yang masih didominasi sektor primer bernilai tambah rendah. Aktivitas ekonomi sebagian besar bertumpu pada pertanian tradisional, perikanan tangkap, serta perdagangan kecil. Komoditas seperti jagung dan hasil laut umumnya dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa proses pengolahan. Akibatnya, pendapatan masyarakat relatif stagnan dan daya beli tidak meningkat signifikan, padahal daya beli adalah komponen krusial dalam pembentukan IPM.
​Potret Pendidikan dan Infrastruktur
​Sektor pendidikan juga masih menghadapi persoalan struktural. Di sejumlah wilayah pedesaan, masih ditemukan kasus anak putus sekolah dan keterbatasan akses pendidikan menengah. Pada tahun 2024, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB mencatat setidaknya ada 182 siswa SMA/SMK yang putus sekolah di Kabupaten Bima. Ini menjadi alarm bagi pemerintah dan pembuat kebijakan untuk lebih serius mengawal proses pendidikan. Tanpa lompatan di sektor ini, peningkatan kualitas SDM akan berjalan lambat.
​Selain itu, tantangan infrastruktur ekonomi turut menghambat. Rantai perdagangan yang panjang sering kali membuat harga komoditas lebih banyak ditentukan oleh pedagang perantara (tengkulak), sehingga petani dan nelayan hanya memperoleh keuntungan kecil. Di sisi kebijakan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah menjadi kendala. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil membuat ruang gerak pemerintah daerah untuk memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas.
​Menuju Perubahan Struktural
​Ironisnya, Kabupaten Bima menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari jagung, bawang merah, hingga budidaya perikanan dan tambak udang. Jika potensi ini dikembangkan melalui industri pengolahan (hilirisasi) dan penguatan rantai nilai, maka pendapatan masyarakat serta PAD akan meningkat drastis.
​Ke depan, tantangan pembangunan Kabupaten Bima bukan sekadar menjaga tren kenaikan angka, melainkan menciptakan perubahan struktural. Revolusi pendidikan desa harus menjadi agenda utama melalui program beasiswa dan penguatan pendidikan vokasi yang selaras dengan potensi daerah. Industrialisasi sektor lokal perlu diprioritaskan agar hasil produksi tidak lagi dijual mentah.
​Kenaikan IPM dari 70,99 ke 71,97 memang patut diapresiasi, namun jangan membuat kita cepat puas. Angka tersebut masih berada pada fase pertumbuhan normal, belum menjadi lompatan untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain di NTB. Membaca data IPM harus menjadi pintu masuk untuk membenahi struktur pembangunan secara holistik. Jika langkah strategis dalam pendidikan, transformasi ekonomi, dan penguatan fiskal dijalankan secara konsisten, Kabupaten Bima memiliki peluang besar untuk memperkecil kesenjangan di NTB.
​Wallahu a’lam, fastabiqul khairat.
