Hari ini ruang publik Indonesia kembali diramaikan oleh rentetan peristiwa yang saling bertumpuk: unjuk rasa di sejumlah kota, kerusuhan kecil yang cepat menyebar di media sosial, serta kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama sebuah lembaga riset negara. Ketiganya tampak berdiri sendiri. Namun, pola kemunculannya yang berdekatan memantik pertanyaan yang sulit diabaikan: jangan-jangan ada operasi informasi yang sengaja dirancang untuk memanaskan suhu politik?
Pertanyaan itu wajar. Dalam ekosistem media yang serba cepat, sebuah isu tidak lagi lahir dari fakta tunggal, melainkan dari perkawinan antara peristiwa, narasi, dan amplifikasi. Unjuk rasa yang semula menuntut kebijakan tertentu bisa berubah wajah menjadi simbol perlawanan yang lebih luas. Kerusuhan kecil yang seharusnya selesai di tingkat lokal bisa menjelma menjadi bahan bakar nasional. Sementara kasus penyadapan (yang secara teknis merupakan persoalan hukum dan keamanan) mudah dibingkai sebagai pertarungan kekuasaan.
Namun, berhenti pada pertanyaan “siapa dalangnya?” justru berisiko menyesatkan. Analisis yang lebih tajam mesti dimulai dari pengakuan bahwa gejolak politik tidak selalu lahir dari konspirasi tunggal. Ia kerap merupakan produk sampingan dari tiga hal yang saling menguatkan: fragmentasi elite, lemahnya kelembagaan penengah, dan ekonomi perhatian yang memberi insentif bagi siapa pun, termasuk aktor nonnegara, untuk memproduksi kegaduhan.
Sejauh penelusuran penulis, tidak ada bukti resmi yang menghubungkan ketiga peristiwa sebagai satu operasi terkoordinasi. Publikasi resmi kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sepanjang 2023–2024 menunjukkan bahwa kerusuhan dalam demonstrasi umumnya dipicu oleh provokasi oknum, bukan oleh satu komando tunggal. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tentang indeks demokrasi dan data Kominfo tentang konten hoaks juga tidak secara spesifik menunjuk satu aktor di balik rentetan peristiwa tersebut. Karena itu, klaim “operasi informasi” perlu dibaca sebagai hipotesis yang harus diuji, bukan kesimpulan yang dicari-cari pembenarannya.
Yang tidak kalah lebih pentingnya adalah kerangka “operasi informasi” sering kali justru dipakai secara strategis: untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan kebijakan, atau sebaliknya, untuk mendiskreditkan protes sah dengan mencapnya sebagai rekayasa. Kedua penggunaan itu sama-sama berbahaya. Dalam banyak kasus, tuduhan “ada dalang” menjadi jalan pintas untuk menghindari pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa kebijakan tertentu melahirkan resistensi? Mengapa kanal aspirasi formal tidak berfungsi? Mengapa kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum terus menurun? Selama pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, gejolak akan terus berulang, terlepas dari ada atau tidaknya operasi informasi.
Narasi, Bukan Hanya Peristiwa
Akhir-akhir ini, yang perlu dicermati bukan semata peristiwanya, melainkan cara peristiwa itu dinarasikan. Dalam banyak kasus, eskalasi bukan terjadi di lapangan, melainkan di layar gawai. Sebuah video pendek berdurasi belasan detik, dipotong dari konteksnya, bisa memicu kemarahan kolektif dalam hitungan jam. Akun-akun anonim bergerak serempak, saling mengutip, dan menciptakan kesan bahwa “semua orang” sedang marah. Inilah yang dalam literatur komunikasi politik disebut operasi informasi: upaya terencana untuk membentuk persepsi publik melalui penyebaran konten yang tendensius, sering kali dengan bantuan akun-akun otomatis.
Di Indonesia, fenomena ini bukan hal baru. Laporan Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat ribuan konten hoaks politik setiap tahun, dengan puncak pada momen-momen politik besar. Kominfo, melalui laporan kinerja penanganan konten internet, juga secara rutin mengumumkan pemutusan akses terhadap konten yang dinilai provokatif. Namun, kecepatan penyebaran selalu mendahului kecepatan verifikasi. Ketika klarifikasi datang, narasi sudah telanjur mengakar.
Data Mafindo dan Kominfo bersifat umum dan dapat ditelusuri lewat laporan tahunan kedua lembaga; angkanya berbeda dari tahun ke tahun. Keterlibatan akun otomatis dalam rentetan peristiwa kali ini pun belum terbukti. Yang telah terverifikasi adalah keberadaan jaringan akun yang bergerak terkoordinasi pada sejumlah momen politik nasional, sebagaimana dilaporkan beberapa lembaga riset independen.
Namun, di sinilah analisis mesti lebih jernih. Operasi informasi modern tidak lagi bekerja dengan menyebarkan kebohongan telanjang, melainkan dengan mengelola konteks. Ia memilih fakta yang menguntungkan, membesarkannya, lalu membiarkan fakta lain tenggelam. Ia tidak perlu menciptakan kerusuhan; cukup membingkai kerusuhan kecil sebagai bukti bahwa negara gagal. Ia tidak perlu memalsukan penyadapan; cukup memilih narasi yang membuat publik kehilangan kepercayaan pada lembaga riset. Efeknya sama: polarisasi, sinisme, dan erosi kepercayaan publik. Di titik ini, operasi informasi bukan lagi soal siapa yang menyebar konten, melainkan soal siapa yang paling diuntungkan oleh runtuhnya kepercayaan kolektif.
Kasus penyadapan menambah dimensi baru. Isu ini menyentuh rasa aman publik dan privasi, dua hal yang sangat mudah dibelokkan menjadi ketakutan kolektif. Ketika narasi penyadapan dilekatkan pada lembaga riset negara, publik tidak hanya mempertanyakan siapa yang menyadap, tetapi juga siapa yang sesungguhnya ingin menguasai informasi. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah kepercayaan: siapa yang layak dipercaya, dan siapa yang harus dicurigai.
Kewaspadaan Tanpa Curiga Berlebihan
Menghadapi gejolak semacam ini, sikap yang paling sehat bukanlah paranoia, melainkan kewaspadaan yang terukur. Pertama, publik perlu membiasakan diri memeriksa sumber sebelum menyebarkan. Kedua, media arus utama mesti menjaga disiplin verifikasi, bukan sekadar mengejar kecepatan. Ketiga, negara perlu transparan dalam menangani kasus-kasus yang menyangkut kepentingan publik, termasuk kasus penyadapan, agar ruang spekulasi tidak semakin lebar.
Namun demikian, kewaspadaan saja tidak cukup. Yang lebih mendasar adalah membangun ketahanan kelembagaan. Selama kanal aspirasi formal (parlemen, ombudsman, pengadilan) tidak mampu menyerap dan menyelesaikan keluhan publik secara cepat dan adil, gejolak di jalan akan terus menjadi katup pelepasan. Selama transparansi informasi publik lemah, spekulasi akan mengisi ruang kosong itu. Selama media arus utama kehilangan otoritas verifikasi, ruang publik akan dikuasai oleh narasi yang paling emosional, bukan yang paling benar.
Penting juga dikatakan, jangan sampai kewaspadaan terhadap operasi informasi berubah menjadi alat untuk membungkam kritik. Menuduh setiap unjuk rasa sebagai “rekayasa” adalah bentuk penyederhanaan yang sama berbahayanya dengan menelan mentah setiap narasi viral. Demokrasi membutuhkan ruang bagi protes yang sah, sekaligus ketahanan terhadap manipulasi. Sekali lagi, dalam konteks ini, pertanyaan yang lebih produktif bukanlah “siapa dalang di balik gejolak?”, melainkan “kepentingan siapa yang dilayani oleh narasi tertentu, dan mengapa publik begitu mudah terpancing?”
Pertanyaan “ada apa di balik rentetan ini?” adalah pertanyaan yang sehat. Namun jawabannya tidak boleh berhenti pada tuduhan. Ia harus berujung pada penguatan literasi publik, transparansi negara, dan kedewasaan media. Tanpa itu, kita hanya akan berpindah dari satu gejolak ke gejolak lain, tanpa pernah benar-benar memahami apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Dan yang paling dirugikan bukanlah elite yang bertikai, melainkan publik yang kelelahan oleh kegaduhan yang tidak pernah selesai.
