Ketika bumi berguncang di Flores pada pertengahan Agustus lalu, yang runtuh bukan hanya dinding rumah dan atap sekolah, melainkan juga sebuah ilusi yang selama ini dijaga rapi: ilusi bahwa negara telah siap. Gempa berkekuatan besar yang berpusat di Nagekeo itu merenggut lebih dari seratus nyawa, melukai lebih dari 1.600 orang, dan memaksa lebih dari 180 ribu warga meninggalkan rumah mereka.
Tentu, angka-angka ini mudah diucapkan dalam konferensi pers, namun sulit dipahami secara utuh oleh siapa pun yang tidak sedang berdiri di atas puing rumahnya sendiri, menunggu bantuan yang datang dengan kecepatan birokrasi, bukan kecepatan kebutuhan manusia.
Bencana selalu menjadi momen yang menyingkap. Ia membuka apa yang selama ini tersembunyi rapi di balik anggaran, di balik rencana kontinjensi yang tersimpan di laci kantor, di balik janji kesiapsiagaan yang hanya hidup di atas kertas. NTT bukan wilayah asing terhadap risiko gempa bumi. Ia berdiri di atas jalur pertemuan lempeng yang sudah dikenal para ilmuwan selama puluhan tahun.
Maka, pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan sekadar seberapa cepat negara merespons setelah gempa terjadi, melainkan mengapa kesiapan menghadapi risiko yang sudah diketahui sejak lama ini tetap berakhir pada kepanikan yang sama seperti bencana-bencana sebelumnya.
Kecepatan sebagai Kata yang Kehilangan Makna
Dalam setiap bencana besar di negeri ini, kata “cepat” selalu menjadi jargon utama pejabat yang berkunjung ke lokasi. Penanganan dilakukan secara terpadu; kecepatan menjadi kunci; semua pihak dikerahkan.
Namun demikian, kecepatan yang diucapkan dalam pidato sering kali berbeda jauh dengan kecepatan yang dirasakan warga di lapangan, yang harus mendirikan tenda sendiri karena bantuan belum menjangkau kampung mereka, atau yang harus menunggu berhari-hari sebelum layanan kesehatan darurat benar-benar hadir di desa yang jauh dari jalur utama.
Ironi terbesar dari retorika kecepatan ini adalah bahwa ia justru mengaburkan pertanyaan yang lebih penting: cepat menurut standar siapa dan dibandingkan dengan apa. Sebuah respon bisa disebut cepat jika dibandingkan dengan ketiadaan respons sama sekali, tetapi menjadi sangat lambat jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak seorang lansia yang terluka di desa terpencil Manggarai Timur, wilayah yang justru mencatatkan jumlah korban jiwa tertinggi. Kecepatan tanpa pemerataan hanyalah kecepatan bagi mereka yang kebetulan berada di jalur yang mudah dijangkau kamera dan konvoi pejabat.
Di balik semua ini, ada semacam pola yang berulang setiap kali gempa besar melanda wilayah dengan pembangunan yang timpang: fasilitas publik yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru ikut runtuh. Puluhan sekolah, puluhan fasilitas kesehatan, dan puluhan kantor pemerintah di NTT mengalami kerusakan akibat gempa ini, termasuk rumah sakit daerah yang justru paling dibutuhkan pada saat genting seperti ini harus beroperasi dalam keterbatasan.
Bangunan publik yang runtuh saat gempa bukan sekadar kegagalan struktur beton, melainkan kegagalan berpikir jangka panjang. Standar bangunan tahan gempa bukan pengetahuan baru. Ia telah lama tersedia dalam kode bangunan nasional. Namun, antara pengetahuan teknis dan penerapan di lapangan, terutama di daerah yang selama ini berada di pinggiran prioritas pembangunan nasional, selalu ada jurang yang lebar.
Wilayah timur Indonesia kerap menerima sisa dari alokasi yang telah lebih dulu habis dibagi untuk pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Ketika gempa datang, jurang itu berubah menjadi reruntuhan yang nyata, dan warga yang tinggal di dalamnyalah yang menanggung akibatnya, bukan mereka yang menyusun prioritas anggaran di ibu kota.
Bantuan sebagai Panggung, Kebutuhan sebagai Latar
Ada sesuatu yang perlu dipertanyakan dari cara bantuan bencana kerap dipertontonkan: paket-paket logistik yang difoto sebelum dikirim, kunjungan pejabat yang diliput lengkap dengan narasi empati, seremoni penyerahan simbolis di depan pengungsi yang justru lebih membutuhkan kepastian daripada sorotan kamera. Bukan berarti bantuan itu tidak nyata atau tidak dibutuhkan, tetapi ada kecenderungan di mana visibilitas politik dari bantuan menjadi tujuan yang setara, bahkan kadang lebih diutamakan, dibandingkan dengan efektivitas penyalurannya.
Pertanyaan yang layak diajukan di sini adalah tentang batas antara solidaritas yang tulus dan solidaritas yang dipertunjukkan. Ketika bantuan menjadi bahan narasi politik, ada risiko bahwa keberhasilan diukur dari seberapa baik ia terlihat di layar, bukan dari seberapa merata ia menjangkau desa-desa yang jauh dari jalan aspal dan sinyal telekomunikasi.
Warga di pulau-pulau kecil seperti Palue, yang harus menunggu akses transportasi terbuka sebelum bantuan benar-benar tiba, adalah pengingat bahwa geografi kepulauan Indonesia menuntut sistem logistik bencana yang jauh lebih matang daripada sekadar pengiriman simbolis dari pusat.
Penanganan bencana sering kali dipahami secara sempit sebagai persoalan logistik: berapa ton beras terkirim, berapa tenda didirikan, berapa dokumen kependudukan diterbitkan kembali. Semua ini penting, namun ia hanya menyentuh permukaan dari luka yang jauh lebih dalam. Anak-anak yang kehilangan rumah dan menyaksikan keluarganya panik saat tanah bergoyang membawa beban psikologis yang tidak bisa diselesaikan dengan bantuan sembako.
Dukungan psikososial memang mulai diberikan, namun skalanya sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dengan skala trauma kolektif yang ditinggalkan oleh bencana sebesar ini. Ketika negara mengukur keberhasilan penanganan bencana hanya dari kecepatan pemulihan infrastruktur fisik, sebenarnya sedang terjadi reduksi terhadap pengalaman manusia yang jauh lebih kompleks.
Rumah bisa dibangun kembali dalam hitungan bulan, namun rasa aman yang hilang saat tanah yang selama ini dipijak tiba-tiba tidak bisa dipercaya lagi membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang dan dukungan yang jauh lebih personal daripada sekadar distribusi logistik.
Ingatan Institusional yang Rapuh
Indonesia bukan negara yang asing dengan gempa besar. Dari Aceh, Palu, Lombok, hingga kini Flores, pola yang terjadi hampir selalu sama: kepanikan awal, gelombang solidaritas, kunjungan pejabat, lalu perlahan perhatian publik menyusut seiring berjalannya waktu, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sesungguhnya justru baru dimulai. Pertanyaannya, mengapa pengalaman dari bencana-bencana sebelumnya tidak pernah benar-benar terakumulasi menjadi sistem kesiapsiagaan yang lebih matang di wilayah rawan berikutnya?
Ingatan institusional yang rapuh ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi dari sistem pemerintahan yang lebih terbiasa merespons krisis secara reaktif daripada membangun ketahanan secara struktural. Setiap bencana baru seolah dimulai dari nol, dengan rapat koordinasi baru, satuan tugas baru, dan janji-janji baru, tanpa pernah benar-benar mengevaluasi secara terbuka mengapa standar bangunan tahan gempa di wilayah rawan masih belum diterapkan secara merata, atau mengapa sistem peringatan dini dan jalur evakuasi di pulau-pulau kecil tetap tertinggal jauh dari kebutuhan riil masyarakatnya.
Syahdan. Ada godaan besar untuk menutup setiap liputan bencana dengan narasi kepahlawanan: petugas yang sigap, relawan yang tulus, pejabat yang turun langsung ke lapangan. Semua itu nyata dan layak dihargai. Namun, narasi kepahlawanan darurat ini sering kali menjadi tirai yang menutupi pertanyaan yang lebih tidak nyaman tentang mengapa kepahlawanan itu bahkan diperlukan dalam skala sebesar ini, ketika seharusnya sistem yang lebih baik bisa mengurangi kebutuhan akan penyelamatan heroik di menit-menit akhir.
Menurut penulis, kritik terhadap penanganan gempa NTT bukan bermaksud mengecilkan kerja keras yang sudah dilakukan di lapangan, melainkan menolak untuk berhenti pada rasa lega semu begitu status tanggap darurat dicabut. Keadilan bagi korban gempa tidak selesai ketika kamera televisi beralih ke peristiwa lain. Ia baru benar-benar diuji pada tahun-tahun berikutnya, ketika rumah-rumah tahan gempa benar-benar berdiri, ketika trauma anak-anak benar-benar pulih, dan ketika wilayah timur Indonesia tidak lagi menjadi daerah yang selalu terlambat menerima prioritas pembangunan hingga bumi sendiri yang memaksa negara untuk hadir. Wallahu a’lam bisshawab.
