 |
| (Sumber Gambar: Redaksi Kuliah Al-Islam) |
KULIAHALISLAM.COM KOTA BIMA – Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Bima (Pikom IMM FH UM Bima), menyelenggarakan acara sekolah kebangsaan dengan mengangkat tema, “Internalisasi Wawasan Kebangsaan: Solidaritas Merawat Keutuhan Nasional”, Acara diselenggarakan selama tiga hari. Mulai dari hari Jum’at tanggal 21 (pembukaan) – 23 Juli (penutupan) tahun 2023. Pembukaan, jam 13:00 WITA – selesai. Di Aula M. Thayeb, Universitas Muhammadiyah Bima.
Panitia acara Sekolah Kebangsaan mengundang berbagai narasumber yang ahli dalam bidangnya, membahas berbagai topik-topik dengan analisis kritis yang muncul saat ini.
1). Kakanda Fajrul Rahman, SH. MH. Peran Gerakan Sosial dalam Hegemoni Negara.
2). Kakanda Fahrul Akbar, Sodi. Berbicara isu Demokrasi Ekonomi Dalam Cengkeraman Oligarki.
3). Kakanda Faijin, SH. Historitas Pancasila sebagai Dasar Negara.
4). Kakanda Amrin AB, SPd, M.Psi. Diaspora Elite Muhammadiyah Dalam Dinamika Bangsa.
5). Kakanda Andriadin, SH, MH. Kebijakan Publik dan Strategi Advokasi.
6). Ayunda Ainun Wulandari, SH. Perempuan Dalam Panggung Politik.
Dalam sambutannya, Ketua Umum, Pikom IMM FH UM Bima. M. Yahya. Beliau mengatakan bahwa, “Yang terhormat Rektor UM Bima, bapak Dr. Ridwan. M. Said, SH. MH. Yang terhormat Dekan FH UM Bima, bapak Taufik Firmanto. Yang terhormat senior-senior Fokal IMM, serta tamu undangan peserta Sekolah Kebangsaan. Yang diselenggarakan oleh PK IMM FH UM Bima ini. Adapun maksud dan tujuan selenggarakannya acara ini adalah untuk menginternalisasi wawasan kebangsaan kepada seluruh khalayak masyarakat, kaum muda mahasiswa dan aktivis, dan menegaskan identitas kader kebangsaan kepada seluruh kader IMM FH UM Bima yang ikut hari ini”. Ujarnya
Lanjut beliau, “selanjutnya acara ini dapat memupuk nilai-nilai nasionalisme kepada kaum muda (mahasiswa/aktivis) sehingga dapat menjaga dan merawat amanah kemerdekaan sebagai negara kesatuan, dan meneruskan cita-cita kemajuan yang diletakan oleh para foundhing fathers negara ini. Dengan demikian, diharapkan kepada seluruh peserta sekolah kebangsaan tidak hanya ikut datang, duduk dan diam saja tetapi mampu menyimak dan memahami setiap uraian materi yang diberikan. Setiap peserta bisa belajar, bertanya, berdiskusi dan merumuskan solusi dari hasil acara sekolah kebangsaan ini agar supaya kegiatan yang kita laksanakan bernilai manfaat, bisa membangun, memperbaiki dan memajukan kondisi agama, masyarakat dan negara Indonesia tercinta”. Harapnya
Adapun sambutan laporan Ketua Pelaksana. Saudara Muhammad Yunus, beliau menyampaikan bahwa, “Adapun sumber dana Sekolah Kebangsaan ini adalah kurang lebih 5 juta, sumbangan bantuan dari berbagai pihak. Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti agenda, kurang lebih 100 peserta. Terdiri dari mahasiswa-mahasiswa, lebih khusus kader-kader IMM di UM Bima.
Lebih lanjut, beliau mengatakan, “Acara ini diselenggarakan waktu yang tidak bagus, karena dilaksanakan pada saat liburan semester. Meskipun ada sebagian yang antusias hadir. Tetapi, acara-acara diskusi ilmiah yang membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat sangat penting, karena untuk membuka menyadarkan seluruh elemen dalam memikirkan memperbaiki kondisi masyarakat dan negaranya. Selain itu, teman-teman mampu mengikuti acara ini dengan antusias, khidmat dan membuka cakrawala sampai selesai, sehingga acara ini dapat berjalan sesuai yang kita inginkan bersama”. Tutupnya
 |
| (Sumber Gambar: Dok, Pribadi. Foto sesi bersama Narasumber dan peserta Sekolah Kebangsaan dan Dialog Publik) |
Sekolah Kebangsaan dan Dialog Publik, Bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima di Forum “Sekolah Kebangsaan” yang diselenggarakan hari ketiga ini adalah hari terakhir sekaligus penutupan acara. Dengan memilih tema, “Mandulnya Gerakan Sosial Ditengah Dominasi Negara”, Hari Ahad, 23 Juli 2023. Di Aula UM Bima.
Narasumber pertama, adalah Kakanda Fajlurrahman Jurdi, (Ketua Pusat Kajian Kejaksaan Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin, Makassar). Beliau merupakan dosen pada Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menulis puluhan buku yang sangat diminati khalayak umum, artikel ilmiah, ratusan opini diberbagai media, puluhan makalah yang disampaikan diberbagai seminar nasional serta peneliti bidang kajian Hukum Tata Negara.
Narasumber kedua, adalah Kakanda Dr. Taufik Firmanto S.H LL.M. Merupakan (Dekan Fakultas Hukum, UM Bima) sekaligus dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bima & ahli Hukum Pemilu, beliau juga penulis aktif yang telah menghasilkan banyak karya ilmiah serta menjadi Narasumber di forum-forum seminar.
Narasumber pertama, bapak Fajrul Rahman Jurdi, Ketua Pusat Kajian Hukum, (Universitas Hasanuddin Makassar). Beliau mengatakan bahwa, “Negara membuat peraturan perundang-undangan dengan seenaknya. Melanggar peraturan perundang-undangan seenaknya. Tetapi, tidak ada lembaga negara yang mengontrol, yang mengawasi dan memberikan pinalti terkait kesewenangan pemerintah dalam membuat peraturan khususnya Omnibus Law”.
“Indonesia mengalami penurunan demokrasi, stagnansi. Artinya, pemerintah saat ini meskipun dalam kondisi stabil, tetapi rapuh dalam bidang sosial karena pemerintah membungkam setiap lembaga, atau gerakan sosial aktivis yang menyuarakan isu-isu krusial yang menimpa hidup masyarakat luas. Hukum dijadikan alat untuk menangkap orang, hukum dijadikan alat untuk menindas orang”.
Lalu pertanyaannya sekarang adalah. Dimana posisi gerakan sosial mahasiswa? Dimana perjuangan gerakan mahasiswa? Dimana peran peran Gerakan sosial Yang mengkritik kesewenangan pemerintah?“. Ucapnya dengan sambil bertanya ke peserta
Lebih lanjut, beliau mengutip konsep Agustinus, Filosof dari Yunani, yang “merumuskan sebuah konsep negara/tata negara, apa yang disebut dengan dua istilah. Yakni, Civitas dei (negara surga, kumpulan kebaikan), dan Civitas deirena (negara neraka, kumpulan penjahat). Artinya bahwa, negara Indonesia saat ini sedang dikuasai oleh politisi-politisi yang berwatak satanik, kejam lagi bengis. Karena, mereka menggunakan kekuasaan hanya untuk mengeruk sumber daya modal kuasa, ekonomi, dan politik. Mempertahankan kekuasaan, melindungi hak milik, membuat keringanan aturan (oligarki pinggiran), sebaliknya menghukum, menindas dan menangkap setiap lembaga atau pihak-pihak yang bertentangan dengan visi arah kekuasaan”.
Adapun narasumber kedua, yakni bapak Dr. Taufik Firmanto, SH. LLM. Dekan Fakultas Hukum, UM Bima. Beliau menyampaikan bahwa, “Mestinya ruang ini adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang penting untuk merubah kondisi di sebuah negara. Dalam 10 tahun terakhir ini, gerakan sosial mahasiswa mengalami penurunan bahkan stagnasi dalam menyuarakan isu-isu sosial, budaya, dan agama bahkan isu-isu lokal yang terjadi ditengah masyarakat saat ini”.
Lanjutnya, “Saat ini, kita semua tahu bahwa. Gerakan mahasiswa akhir-akhir ini bungkam, diam atas persoalan-persoalan disekitarnya. Yang lebih lucunya lagi adalah. Ada fenomena buruk pada kalangan mahasiswa. Yakni, mereka menyediakan karpet merah bagi penguasa, mereka mengemis dan tunduk dihadapan penguasa. Mahasiswa dikasih sepeda, Mahasiswa dikasih beasiswa, Mahasiswa dikasih posisi jabatan komisaris. Dan sebagainya. Sehingga itu, dapat melumpuhkan eksistensi, idealisme dan gerakan sosial mahasiswa”. Ujarnya sambil Sinis/sindiran
Lanjut beliau mengatakan, “Saat ini negara seedang berada dalam kondisi. Dikuasai oleh Kelompok oligarki, Politik, ekonomi dan hukum. Dan saat ini, yng harus kita sadari adalah. Dalam menghadapi tahun politik 2024. Saat ini, para oligarki sedang menjalankan misjnya. Membiayai biaya calon, Menyuap tokoh masyarakat dan tokoh agama. Saat ini, para oligarki sedang menjalankan misinya. Masuk kedalam kekuasaan, melindungi kelompok mafia oligarki”. Ucapnya dengan Nada Geram
Dr. Taufik Firmanto, SH. LLM. selaku Dekan FH UM Bima. selaku narasumber kedua, sama sekolah kebangsaan ini. Memberikan beberapa poin penting hasil deteksinya, terkait mandulnya gerakan sosial (gerakan mahasiswa) akhir-akhir ini. Yakni;
1). Menurunnya partisipasi mahasiswa dalam ikut organisasi
2). Banyaknya beban tugas dan aktivitas dosen dan mahasiswa
3). Startegi gerakan sosial yang tidak efektif
4). Tidak ada aksi nyata (tidak ada produk karya, inovasi, kebijakan alternatif)
5). Kurangnya dukungan publik
6). Sikap refresif pemerintah, kejam bengis
7). Mahasiswa sudah lelah lemah
8. Gerakan sosial mahasiswa, kurangnya daya finansial.
9). Mahasiswa merasa aksi gerakan sosial, tidak mengalami dampak perubahan.
10). Sikap Sinis dari kalangan Masyarakat
Acara Sekolah Kebangsaan dan Dialog Publik ini berjalan meriah, antusias dan khidmat karena narasumber adalah yang ahli dan kompeten dalam bidangnya, sehingga memberikan ilmu pengetahuan dan informasi dengan mudah dipahami dan dialogis, serta sesekali nakal memprovokasi peserta (mahasiswa/aktivis) agar bisa melakukan sebuah gerakan sosial yang dapat membangun, mengubah dan membenahi kondisi tatanan kaum muda dan masyarakat umum di negara Indonesia. Juga, peserta antusias bertanya, dialog dan curhat dalam mengamati isu-isu sosial, budaya, pendidikan agama yang terjadi disekitar kita dalam kehidupan sehari-hari.
