Rasanya, siapa pun pembaca buku Pramoedya Ananta Toer pasti akan selalu berhenti sejenak dan merenung: betapa perempuan dalam karyanya tidak pernah benar-benar “selesai” ditindas. Mereka jatuh, tersungkur, dan dipermalukan oleh sistem yang jauh lebih besar daripada diri mereka. Tapi selalu ada titik ketika mereka bangkit, menatap balik, lalu bicara.
Nyai Ontosoroh, Gadis Pantai, Midah Simanullang, tiga nama, tiga nasib, satu benang merah: perempuan yang menolak dijadikan objek cerita orang lain. Menariknya, sembilan dekade sejak cerita-cerita itu ditulis, benang merah itu belum putus. Ia hanya berpindah rupa, dari kebaya ke linimasa, dari kentongan kampung ke kolom komentar.
Saya kira bukan kebetulan Pramoedya menulis semua ini dari balik jeruji dan pengasingan. Ada logika yang ganjil tapi masuk akal: seseorang yang dirampas kebebasannya justru paling peka melihat perampasan kebebasan orang lain, termasuk pada separuh populasi yang selama ini dianggap wajar untuk dibungkam.
Dari situlah lahir tokoh-tokoh perempuan yang tidak sekadar menderita, tetapi berpikir tentang penderitaannya sendiri, dan itu jauh lebih berbahaya bagi kemapanan siapa pun yang diuntungkan oleh ketimpangan.
Kita sering menganggap sastra lama sebagai barang antik, sesuatu yang layak dipajang tapi tak perlu benar-benar dipakai untuk membaca hari ini. Padahal, justru sebaliknya: karya semacam ini adalah alat bedah yang masih tajam untuk membelah persoalan zaman sekarang, sebab yang dibongkar Pramoedya bukan sekadar peristiwa, melainkan cara berpikir yang melahirkan peristiwa itu. Cara berpikir itulah yang ternyata masih diwariskan, meski dengan bungkus yang jauh lebih modern.
Ketika Perempuan Menolak Jadi Pelengkap Cerita
Nyai Ontosoroh dijual keluarganya sendiri kepada seorang tuan Eropa. Di atas kertas hukum kolonial, ia bukan siapa-siapa. Tapi Pramoedya justru membalikkan logika itu: perempuan yang tidak diakui hukum ini tumbuh menjadi otak di balik usaha pertanian yang lebih rapi ketimbang bisnis para tuan besar. Ia mengurus pembukuan, mengambil keputusan, dan berbicara dengan kepala tegak di hadapan orang-orang yang menganggapnya tak lebih dari properti.
Gadis Pantai bernasib serupa. Dinikahkan demi status priyayi, ia mula-mula patuh, takut, dan bingung. Tapi kepatuhan itu retak pelan-pelan. Ia sadar bahwa “kehormatan” yang dijanjikan kepadanya sebenarnya sekadar bungkus manis dari perbudakan rumah tangga bernama pernikahan.
Yang membuat dua tokoh ini terasa hidup bukan karena mereka pemberani sejak halaman pertama, melainkan karena kesadaran mereka tumbuh lewat proses yang menyakitkan. Pramoedya tidak menjual dongeng pahlawan instan. Ia menulis bahwa manusia harus jatuh dulu sebelum tahu caranya berdiri. Tidak ada adegan tiba-tiba “tercerahkan”. Yang ada hanyalah tumpukan kekecewaan kecil, hari demi hari, sampai satu titik di mana diam justru terasa lebih menyakitkan daripada melawan.
Kalau dipikir-pikir, ini persis apa yang terjadi hari ini. Perempuan yang akhirnya keluar dari pernikahan tidak sehat setelah bertahun-tahun bertahan “demi anak”, karyawati yang butuh waktu lama untuk berani melapor soal pelecehan di kantor, ibu muda yang menolak dianggap “kodrat” harus selalu mengalah. Semua melewati proses batin yang sama panjangnya dengan yang dialami Nyai Ontosoroh seabad lalu. Bedanya cuma latar: dulu ruang tamu ningrat, sekarang grup WhatsApp kantor dan meja mediasi rumah tangga.
Sialnya, masyarakat kita masih sering keliru menilai kecepatan proses ini. Perempuan yang “baru berani bicara setelah bertahun-tahun” kerap dicurigai motifnya, seolah keberanian punya batas kedaluwarsa. Pramoedya, lewat tempo lambat kesadaran tokoh-tokohnya, sebetulnya sedang mengajari kita satu hal sederhana: melawan itu proses, bukan keputusan sekali klik.
Ada juga sisi lain yang jarang dibahas: kesadaran itu selalu berhadapan dengan risiko konkret, bukan sekadar risiko batin. Nyai Ontosoroh berisiko kehilangan segala miliknya, sebab hukum kolonial tidak melindungi hak seorang nyai atas harta yang ia bangun sendiri. Gadis Pantai berisiko diusir dan dijauhkan dari anaknya sendiri. Ini bukan perlawanan tanpa taruhan, dan justru di situlah letak keberaniannya menjadi berarti.
Perempuan masa kini yang memilih pergi dari lingkaran kekerasan, memutus hubungan yang tidak sehat, atau menolak dipaksa menikah, kerap menghadapi taruhan yang sama nyatanya: kehilangan dukungan keluarga, stabilitas ekonomi, bahkan status sosial. Keberanian, dengan begitu, tidak pernah gratis, baik dulu maupun sekarang.
Tubuh Perempuan, Diadili Duluan sebelum Ditanya
Bagian paling menohok dari Pramoedya barangkali ada di Midah Simanullang. Perempuan muda ini lari dari rumah karena dikekang habis-habisan, lalu mengambil jalan hidup yang dicap masyarakat sebagai aib. Tapi coba tanya: siapa yang sebenarnya salah? Midah yang berjuang bertahan hidup, atau sistem yang tak pernah menyediakan pilihan lain baginya?
Pramoedya menaruh jari tepat di titik sakit masyarakat kita: perempuan selalu lebih cepat diadili lewat tubuhnya ketimbang laki-laki diadili lewat perbuatannya. Standar moral dibuat sepihak. Perempuan dituntut menjaga nama baik, sementara laki-laki yang terlibat dalam cerita yang sama nyaris tak pernah kebagian cap serupa. Ini bukan sekadar isu moral personal, ini soal siapa yang punya kuasa merumuskan definisi “baik” dan “buruk” itu sendiri.
Sekarang ganti panggungnya ke tahun 2026. Korban pelecehan yang videonya bocor, alih-alih mendapat simpati, justru lebih dulu diinterogasi warganet: “Ngapain pakai baju begitu? “Kok mau ikut ke kamar hotel?” Pelakunya? Kadang cuma jadi catatan kaki dalam pemberitaan, kalau tidak dilupakan sama sekali. Pola dari zaman Midah itu belum mati, ia cuma pindah rumah, dari gosip di sumur desa ke kolom komentar yang bisa dibaca jutaan orang dalam semalam, lalu menguap begitu saja ketika algoritma menemukan topik baru.
Kecepatan informasi hari ini justru mempercepat penghakiman, bukan mempercepat keadilan. Sebuah tuduhan bisa viral dalam hitungan jam, sementara proses hukum yang adil bisa memakan waktu berbulan-bulan. Perempuan yang jadi korban sering kali harus menanggung dua beban sekaligus: trauma dari kejadian itu sendiri dan trauma baru dari cara publik memperlakukan mereka setelahnya.
Pramoedya seolah mengingatkan, jauh sebelum istilah “victim blaming” populer di linimasa: kebebasan seseorang tidak pernah lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari perlawanan atas batasan nyata: kelas sosial, gender, dan norma yang tak pernah ia rumuskan sendiri. Midah bukan tokoh suci. Justru di situlah kejujuran Pramoedya: perempuan berhak didengar tanpa harus lebih dulu jadi malaikat dan berhak dibela tanpa harus lebih dulu membuktikan dirinya “korban yang sempurna”.
Dari Rak Buku ke Linimasa: PR yang Belum Tuntas
Kolonialisme sudah bubar, sistem feodal sudah dibongkar di atas kertas. Tapi kalau kita jujur, pola kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan cuma ganti kostum, bukan pensiun. Dulu perempuan dijual lewat perjodohan paksa, sekarang banyak yang terjebak bertahun-tahun dalam rumah tangga toksik karena alasan paling sederhana: tidak punya kemandirian ekonomi untuk pergi.
Di dunia kerja, meski secara hukum perempuan sudah setara, kenyataan di lapangan sering berkata lain. Promosi jabatan tersendat gara-gara stereotip “perempuan kurang tegas jadi pemimpin”. Beban rumah tangga jarang dibagi rata meski dua-duanya sama-sama kerja kantoran sembilan jam sehari. Rasanya seperti membaca ulang bab yang sama dari novel Pramoedya, hanya diganti setingnya jadi gedung perkantoran ber-AC dan rapat lewat aplikasi.
Ruang digital pun ternyata bukan tempat netral. Algoritma media sosial sering tanpa sadar melanggengkan standar kecantikan yang menindas, konten kekerasan berbasis gender masih beredar bebas sebelum akhirnya dihapus, dan pelaku pelecehan daring kerap lolos begitu saja karena anonimitas. Teknologi mengubah wajah masalah, tapi tidak otomatis menghapus akar masalahnya.
Tapi ada yang berbeda, dan ini kabar baiknya. Kalau dulu Nyai Ontosoroh dan Gadis Pantai harus menempuh kesadaran itu sendirian, dalam sunyi, tanpa teman bicara, perempuan hari ini punya jaringan solidaritas yang jauh lebih luas.
Gerakan-gerakan advokasi korban kekerasan seksual, komunitas pendukung sesama perempuan, sampai kampanye kesetaraan gender di media sosial membuat proses “sadar dan melawan” bisa terjadi lebih cepat dan lebih kolektif. Satu suara yang dulu gampang dibungkam, kini bisa menemukan ribuan suara lain yang senasib hanya dalam hitungan hari.
Warisan Pramoedya, dengan begitu, bukan sekadar catatan sejarah kelam. Ia adalah peta jalan: bagaimana kesadaran itu dipupuk pelan-pelan, dibagikan, dan diwariskan lintas generasi, sampai akhirnya menjadi gerakan yang tak lagi bisa dianggap remeh oleh siapa pun.
Perlawanan yang Belum Tamat
Membaca ulang perempuan-perempuan Pramoedya bukan sekadar bernostalgia dengan sastra lama. Ini latihan jujur untuk menilai diri sendiri. Nyai Ontosoroh, Gadis Pantai, dan Midah adalah simbol perjuangan panjang untuk keluar dari definisi yang dipaksakan orang lain, menuju keberanian merumuskan makna hidup sendiri.
Zaman sudah jauh berubah. Teknologi mengubah cara kita bicara, bekerja, bahkan jatuh cinta. Tapi akar masalah ketimpangan kuasa antargender rupanya masih menagih jawaban yang sama seriusnya seperti di masa kolonial dulu.
Dan barangkali di situlah letak kebesaran seorang Pramoedya: tulisannya tak pernah kedaluwarsa, sebab yang ia bicarakan bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan pola kemanusiaan yang terus berulang dengan wajah baru di setiap generasi.
Pertanyaannya sekarang tinggal dikembalikan ke kita semua: sudahkah kita benar-benar keluar dari pola penindasan lama itu, atau kita cuma pandai membungkusnya dengan kemasan yang lebih modern, lebih halus, dan karena itu justru lebih sulit dikenali?
Syahdan. Menutup catatan sederhana ini, ada satu hal yang layak dibawa pulang dari ketiga tokoh perempuan Pramoedya: keberanian tidak selalu berbentuk teriakan lantang di ruang publik. Kadang ia hanya berwujud keputusan kecil yang diambil dalam diam: memilih untuk tidak lagi mengiakan sesuatu yang selama ini dipaksakan, meski taruhannya besar dan tepuk tangan yang menanti tidak selalu ada.
Selama keputusan-keputusan kecil semacam itu masih terus diambil oleh perempuan-perempuan di sekitar kita, warisan Pramoedya sesungguhnya belum pernah benar-benar menjadi masa lalu.
