Sekitar 441 SM, penonton teater di Athena menyaksikan seorang raja dipermalukan oleh nabi buta. Raja itu bukan tiran haus darah. Dalam pikirannya, ia sedang menegakkan hukum. Namun Tiresias, sang nabi, mengucapkan kalimat yang melintasi dua setengah milenium: semua manusia pernah keliru, tetapi orang baik mengalah ketika tahu jalannya salah, lalu memperbaiki kerusakan yang ia timbulkan. Satu-satunya kejahatan sejati adalah kesombongan.
Kalimat itu sering dikutip di ruang seminar dan kartu ucapan, seakan hanya nasihat etika pribadi. Padahal ia diucapkan kepada penguasa, di hadapan seluruh kota, dan harganya dibayar dengan nyawa. Karena itu kita perlu kembali ke panggungnya, sebab drama itu tidak berbicara tentang kesalahan, melainkan tentang waktu yang tersisa untuk memperbaikinya.
Creon dan Gengsi
Sofokles lahir sekitar 497 atau 496 SM di Kolonos, dekat Athena, dan wafat sekitar 406 atau 405 SM. Tradisi kuno mencatat ia menulis sekitar 123 drama, tetapi hanya tujuh tragedi yang sampai kepada kita secara utuh. Bersama Aiskhilos dan Euripides, ia dikenal sebagai tiga tragedian terbesar Yunani Kuno. Antigone adalah naskahnya yang paling sering dibaca sebagai benturan hukum negara dan hati nurani.
Dari nama besar itu, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah perang saudara, Creon naik takhta Thebes. Ia memerintahkan jenazah Polyneices, yang ia cap pengkhianat, dibiarkan tanpa penguburan. Antigone, saudari sang jenazah, melanggar larangan itu, dan Creon menghukumnya dengan dikurung hidup-hidup di dalam makam batu. Argumen Creon tidak bodoh: negara butuh wibawa, dan pengkhianat tidak boleh disamakan dengan pembela kota. Kekeliruannya bukan pada keinginan menjaga ketertiban, melainkan pada keyakinan bahwa keputusannya mustahil keliru.
Keyakinan itulah yang hendak diuji Tiresias. Kalimatnya bekerja dalam tiga lapis. Lapis pertama menormalkan kesalahan: semua manusia pernah keliru, sehingga mengakuinya bukan aib. Lapis kedua menetapkan ujian moral: orang baik bukan yang tak pernah salah, melainkan yang mau mengalah dan memperbaiki. Lapis ketiga menamai penyakitnya, yakni kesombongan, yang dalam tradisi Yunani dekat dengan hubris. Aristoteles dalam Poetics menyebut kekeliruan tragis sebagai hamartia. Kekeliruan itu belum membuat orang celaka. Yang membuatnya celaka adalah menolak belajar darinya.
Bagaimana Creon menyambut peringatan itu? Ia tidak membantah argumennya. Ia menuduh sang nabi menerima suap, dan seluruh kaum peramal dianggap gila uang. Ketika kritik datang, yang diserang adalah pengkritiknya, bukan isinya. Baru setelah diancam kehancuran keluarganya sendiri ia berbalik. Ia bergegas membebaskan Antigone, tetapi terlambat. Antigone sudah gantung diri, Haemon, putranya, menyusul, dan istrinya, Eurydice, mengakhiri hidup setelah mendengar kabar itu.
Dari reruntuhan itu terbaca pelajaran yang paling praktis: mengalah punya tenggat. Mengalah yang tepat waktu menyelamatkan, sedangkan mengalah yang terlambat hanya menjadi penyesalan. Pelajaran ini tidak berhenti di Thebes. Ia bisa kita pakai untuk membaca negeri sendiri.
Republik yang Alergi Koreksi
Kita mulai dengan adil, sebab tulisan yang hanya menunjuk kesalahan mudah berubah menjadi kemarahan. Pemerintahan Prabowo Subianto bukan tanpa pengakuan. Pada 8 April 2025, dalam Sarasehan Ekonomi, Presiden menyatakan komunikasi pemerintahnya kurang baik dan itu tanggung jawabnya. Pada 20 Juli 2026, dalam Sidang Kabinet Paripurna menjelang dua tahun pemerintahan, ia mengakui kesejahteraan guru masih rendah, lapangan kerja terbatas, kemiskinan ekstrem belum tuntas, dan ketimpangan belum teratasi. Bisnis.com pada Agustus 2026 melaporkan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengakui program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih masih banyak masalah.
Pengakuan semacam itu patut dicatat. Namun di sinilah soalnya bergeser, karena pengakuan umum belum sama dengan koreksi. Mengatakan “masih banyak masalah” berbeda dengan menyebut keputusan mana yang keliru, siapa yang bertanggung jawab, berapa kerugiannya, dan apa yang diubah. Pengakuan tanpa pertanggungjawaban terukur mudah menjadi ritual komunikasi: terdengar rendah hati, tetapi tak menagih apa pun dari siapa pun.
Pola yang lebih mencemaskan tampak ketika koreksi baru datang setelah tekanan memuncak. Gelombang unjuk rasa 25–31 Agustus 2025 dipicu antara lain sorotan publik atas tunjangan anggota DPR, termasuk tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan. Pada Kamis malam, 28 Agustus 2025, Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring berusia 21 tahun, tewas dilindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta. Menurut keluarganya, ia bukan peserta aksi dan sedang mengantar pesanan. Presiden bersama pimpinan partai kemudian menyepakati pencabutan sejumlah kebijakan DPR. Pada 5 September 2025, pimpinan DPR mengumumkan penghentian tunjangan perumahan terhitung sejak 31 Agustus dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sejak 1 September. Koreksi itu nyata dan patut diapresiasi, tetapi ia datang setelah satu warga kehilangan nyawa. Ini bukan penghakiman terhadap satu orang. Ini potret sistem yang bergerak setelah korban jatuh, persis seperti Creon.
Kalau koreksi lahir dari tekanan, bagaimana pemerintah merespons ketika tekanan itu berupa data? Di sini kita menemukan refleks yang lebih halus: mengecilkan kritik. Menurut Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), kepuasan terhadap kinerja Presiden turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026, dan Jakarta Post melaporkan 44,5 persen pada Oktober 2026. Menanggapi survei Juli, Istana menyatakan pemerintah bekerja bukan untuk survei. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya mempelajari hasil itu. Sementara itu, survei Celios terhadap 1.142 responden menemukan 75 persen mengaku stres akibat kebijakan pemerintah. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut kritik itu bagian dari demokrasi dan bahan evaluasi.
Angka-angka ini jelas tidak boleh dibaca sebagai vonis. Survei Parameter Politik Indonesia (PPI) pada periode hampir bersamaan menemukan kepuasan sekitar 65 persen, jauh dari angka SMRC. Perbedaan itu menunjukkan survei adalah potret persepsi, bukan kebenaran kebijakan, dan setiap lembaga memiliki metode serta sampel berbeda. Tak kalah penting, ada capaian yang tak boleh dilupakan: BPS mencatat ekonomi tumbuh 5,45 persen pada semester I 2026, tertinggi dalam lima tahun untuk periode itu menurut Kemenko Perekonomian.
Namun justru karena datanya beragam, sikap pemerintah menjadi ujian. Pemerintah yang yakin pada capaiannya tak perlu takut pada survei yang berbeda, dan ia bisa membuka datanya untuk diuji. Pertanyaan yang lebih jernih bukan “apakah survei itu benar?”, melainkan “apa yang akan dilakukan jika sebagiannya benar?”.
Mengalah sebagai Kecakapan Negara
Pertanyaan itu menuntut kerangka berpikir yang lebih besar daripada sekadar kemauan baik. Karl Popper, dalam “The Open Society and Its Enemies”, menolak gagasan bahwa pemerintahan terbaik adalah yang paling bijak. Baginya, yang terbaik adalah yang paling mudah dikoreksi tanpa kekerasan. Pemimpin sempurna tidak ada, yang ada hanyalah lembaga yang membuat kesalahan murah untuk dibetulkan. Dari sudut itu, mengalah bukan kelemahan pribadi, melainkan kecakapan institusional.
Kecakapan itu punya sandaran etis. Max Weber membedakan etika keyakinan dari etika tanggung jawab. Pemegang etika keyakinan merasa cukup dengan niat baiknya, sedangkan pemegang etika tanggung jawab menanggung akibat tindakannya, termasuk yang tak ia kehendaki. Creon adalah contoh jelas yang pertama: niatnya menjaga ketertiban, tetapi ia menolak menimbang akibatnya. Politik yang matang menuntut yang kedua.
Dari kerangka itu, kita bisa merumuskan beberapa langkah yang lebih bergantung pada desain daripada pada niat. Pertama, program besar seperti MBG dan Kopdes memerlukan evaluasi independen yang dipublikasikan, lengkap dengan indikator dan batas waktu. BPK, Ombudsman, dan akademisi perlu diberi akses data, bukan sekadar diundang menerima laporan. Kita tidak menuntut program dihentikan. Kita menuntut program tahu kapan harus diubah.
Kedua, kebijakan sebaiknya memuat klausul peninjauan berkala atau sunset clause, agar koreksi menjadi prosedur, bukan hadiah dari belas kasihan. Dengan begitu, mengubah kebijakan tidak lagi dibaca sebagai kekalahan, melainkan tahap yang memang dijadwalkan.
Ketiga, budaya jabatan perlu bergeser. Di banyak demokrasi, pejabat mengundurkan diri ketika kebijakan di bawah tanggung jawabnya gagal. Di sini, mundur sering dimaknai sebagai aib. Selama itu berlaku, pejabat akan memilih bertahan dan membela diri, dan Creon-Creon kecil akan terus bermunculan di setiap kementerian.
Keempat, DPR harus bekerja sebagai lembaga yang mengawasi, bukan stempel. Pengawasan yang hanya muncul ketika jalanan penuh adalah tanda bahwa saluran resmi tersumbat. Tiresias datang dari luar istana karena di dalam istana tak ada yang berani bersuara.
Namun tuntutan ini bukan hanya milik penguasa. Publik pun punya andil, dan di sini kita perlu jujur pada diri sendiri. Pemimpin yang mengaku salah sering dihukum lebih keras daripada yang berkelit, sehingga kejujuran terasa mahal. Padahal Tiresias sudah mengingatkan bahwa kesalahan itu manusiawi. Jika setiap pengakuan dijadikan amunisi, kita sedang mengajari penguasa untuk tidak pernah mengaku. Kritik yang tajam dan apresiasi atas koreksi bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya adalah sisi dari iklim yang membuat mengalah masuk akal.
Creon akhirnya mengalah, tetapi setelah makam tertutup dan keluarganya binasa. Sofokles tidak menulisnya sebagai dongeng masa lalu. Ia menulisnya sebagai peringatan bagi setiap kota yang menyerahkan kekuasaan kepada manusia. Soal bagi kita sederhana: apakah pemerintah, parlemen, dan kita sendiri sanggup mengalah selagi masih ada yang bisa diselamatkan, atau menunggu sampai kebijaksanaan datang terlambat, seperti di Thebes?

