FilsafatOpini

Ingatan yang Dijinakkan

6 Mins read

Waktu mungkin menyimpan peristiwa, tetapi ingatanlah yang membuatnya bergema. Kalender mampu mencatat tanggal, tetapi tak pernah mampu mencatat rasa. Satu tragedi bisa menjadi deretan angka dalam laporan, sekaligus sesak yang dibawa seorang ibu setiap Kamis sore ketika berdiri di seberang Istana. Jarak antara angka dan sesak itulah wilayah ingatan, tempat peristiwa berhenti menjadi data dan mulai menjadi makna.

Karena itu, ingatan tidak pernah netral. Siapa pun yang menata cara sebuah bangsa mengingat ikut menentukan apa yang boleh dirasakan bangsa itu. Pertanyaan yang lebih penting dari “apakah kita mengingat” adalah siapa yang menyusun ingatan kita, dan untuk kepentingan siapa.

Rasa yang Tak Pernah Selesai

Santo Agustinus menulis dalam “Confessiones” (Buku X) bahwa ingatan adalah ruang yang luas, semacam istana tanpa tepi. Ia terheran-heran karena ingatan tak hanya menyimpan gambar dan nama. Ia juga menyimpan kegembiraan dan kesedihan, bahkan ketika orangnya tidak sedang bergembira atau bersedih. Di Buku XI ia melangkah lebih jauh. Masa lalu, katanya, tidak benar-benar ada di belakang kita. Ia hadir sebagai ingatan di dalam kekinian, sebagaimana masa depan hadir sebagai harapan. Waktu bagi Agustinus bukan garis yang kita tinggalkan, melainkan jiwa yang meregang.

Henri Bergson menajamkannya dalam “Matière et mémoire”. Ingatan, menurutnya, bukan laci tempat masa lalu disimpan lalu dibuka sewaktu perlu. Masa lalu terus hidup, menyusup ke setiap kini, dan membentuk cara kita menimbang dan memilih. Bergson menyebut pengalaman waktu yang demikian durée, yaitu waktu yang dihayati sebagai aliran, bukan waktu jam yang dipotong rata. Sebuah kenangan tidak “diputar ulang”. Ia dihidupkan kembali, dan yang menghidupkannya adalah rasa.

Di sinilah kalimat pembuka tadi menemukan pijakannya. Peristiwa yang sama dikenang berbeda oleh dua orang bukan karena salah satunya keliru, melainkan karena rasa yang mengaduk peristiwa itu berbeda. Bagi seorang pejabat, Mei 1998 mungkin sekadar kerusuhan yang telah lewat. Bagi penyintas, ia adalah malam yang tak pernah benar-benar berakhir. Tak ada kamus yang bisa menimbang mana yang lebih “objektif”, sebab keduanya merekam hal yang berbeda: yang satu mencatat kejadian, yang lain mencatat akibatnya pada tubuh dan jiwa.

Justru karena ingatan bermuatan rasa, ia berbahaya bagi siapa pun yang ingin mengatur masa kini. Rasa tak bisa dibantah dengan siaran pers. Rasa menggugat, menuntut, dan membuat orang bertanya mengapa tidak ada yang bertanggung jawab. Maka kekuasaan jarang memusuhi sejarah sebagai kumpulan tanggal. Yang dimusuhinya adalah ingatan sebagai kumpulan rasa. Dari sinilah perebutan dimulai.

Ingatan sebagai Medan Kuasa

Baca...  Seribu Sujud, Satu Pelita

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang meletakkan dasar kajian memori kolektif lewat “Les cadres sociaux de la mémoire”, menunjukkan bahwa ingatan perorangan selalu bersandar pada kerangka sosial: keluarga, agama, kelas, dan bangsa. Kita mengingat sebagai anggota kelompok, dan kelompok memutuskan apa yang layak diingat. Halbwachs sendiri wafat di kamp Buchenwald pada 1945, sebuah akhir yang seolah membuktikan betapa mahal harga ingatan yang tak dikehendaki penguasa.

Pierre Nora kemudian menambahkan bahwa ingatan modern menumpang pada “lieux de mémoire”, tempat-tempat ingatan seperti monumen, museum, peringatan, dan buku pelajaran. Ketika ingatan hidup tak lagi dirawat komunitas, negara mengambil alih lewat benda dan seremoni. Di titik ini ingatan mudah berubah menjadi alat. Monumen yang semula dibangun untuk mengenang bisa bergeser menjadi alat untuk melupakan, sebab ia menetapkan satu versi dan menutup versi lainnya.

Paul Ricœur, dalam “La mémoire, l’histoire, l’oubli”, memberi peta yang tajam tentang penyalahgunaan itu. Ia membedakan memori yang terhalang, memori yang dimanipulasi, dan memori yang dipaksakan secara abusif. Ketiganya terjadi saat kekuasaan menyodorkan satu narasi resmi lalu memperlakukan narasi lain sebagai gangguan. Hannah Arendt, dalam “The Origins of Totalitarianism”, menggambarkan ambisi rezim totaliter menciptakan “lubang-lubang kelupaan”, yaitu ruang tempat manusia dan peristiwa lenyap seakan tak pernah ada. Milan Kundera merangkum semuanya dalam “The Book of Laughter and Forgetting”: perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.

Indonesia tidak asing dengan lubang-lubang itu. Selama puluhan tahun Orde Baru menetapkan satu tafsir tunggal atas 1965, termasuk lewat pemutaran film propaganda yang diwajibkan setiap akhir September hingga akhir 1990-an. Anak-anak sekolah mengingat dengan perintah, bukan dengan pertanyaan. Setelah 1998 ruang itu terbuka, tetapi pintunya tak pernah benar-benar dilebarkan.

Contoh paling segar datang dari proyek penulisan ulang sejarah nasional. Dalam wawancara dengan IDN Times pada 10 Juni 2025, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut tidak ada bukti pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa pada Mei 1998, dan pernyataan itu muncul ketika ia menjelaskan rencana penulisan ulang sejarah. Ia juga menyebut proyek itu akan mengusung nada positif demi menghindari perpecahan dan mempererat persatuan. Pernyataan tersebut menuai kecaman luas dari koalisi masyarakat sipil, sejarawan, hingga anggota DPR. Fadli kemudian menyatakan tidak bermaksud menyangkal terjadinya pemerkosaan dan mengecam kekerasan seksual itu, tetapi tetap mempersoalkan istilah “massal”.

Perdebatan istilah itu berlangsung di atas lantai yang sudah lama ada. Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan pemerintah pada 1998 mendokumentasikan kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei, dan Komnas HAM menetapkan kerusuhan itu sebagai pelanggaran HAM berat. Pada 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan menyatakan penyesalan, di antaranya kerusuhan Mei 1998. Negara, dengan kata lain, sudah pernah mengakui. Yang kini tampak adalah upaya menarik pengakuan itu pelan-pelan lewat bahasa yang terdengar ilmiah: soal definisi, soal bukti, soal “nada” penulisan.

Baca...  Mengenal Ilmu Ushuluddin

Justru di situ letak jebakannya. Penyangkalan modern jarang tampil sebagai kebohongan telanjang. Ia menyamar sebagai kehati-hatian metodologis, dan menuntut korban membuktikan luka mereka dengan standar yang sengaja dibuat mustahil dipenuhi. Perempuan yang mengalami kekerasan seksual saat kerusuhan, di tengah ketakutan terhadap stigma dan aparat, kemudian diminta menyodorkan bukti yang tak pernah dilindungi negara. Itulah memori yang dijinakkan: bukan dihapus, melainkan diperkecil, dibungkus kata-kata sopan, lalu dikembalikan ke laci.

Friedrich Nietzsche pernah mengingatkan dalam “Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben” bahwa sejarah punya tiga wajah: monumental, antikuaris, dan kritis. Sejarah monumental mengagungkan masa lalu, yang antikuaris memujanya, dan hanya yang kritis berani mengadilinya. Proyek sejarah dengan “nada positif” pada dasarnya memilih wajah monumental dan membuang yang kritis. Persatuan memang perlu, tetapi persatuan yang dibangun di atas ingatan yang dipangkas hanya melahirkan keheningan, dan keheningan tidak sama dengan rekonsiliasi.

Mengingat dengan Adil

Jika ingatan menjadi medan kuasa, apa yang mesti dilakukan? Jawabannya bukan mengingat tanpa henti. Nietzsche benar bahwa bangsa yang tenggelam dalam masa lalu akan lumpuh. Tetapi bangsa yang menolak masa lalu akan mengulanginya. Yang dibutuhkan adalah mengingat dengan adil.

Walter Benjamin memberi gambaran yang menghantui dalam “Über den Begriff der Geschichte”. Ia melukiskan “malaikat sejarah” yang wajahnya menoleh ke belakang. Di mana kita melihat rangkaian peristiwa, ia melihat satu bencana tunggal yang terus menimbun puing di kakinya, sementara badai kemajuan mendorongnya mundur menuju masa depan. Pesan Benjamin jelas: kemajuan yang tak mau menoleh pada puing hanyalah cara halus untuk menginjaknya. Dalam pandangan itu, korban bukan catatan kaki, melainkan hakim yang diam bagi setiap klaim kemajuan.

Ricœur menyebut sikap itu devoir de mémoire, kewajiban mengingat, tetapi mengingatnya pun disertai syarat: kewajiban itu adalah keadilan kepada yang telah tiada, bukan senjata untuk membalas dendam. Dari sini ada empat langkah yang layak ditagih.

Pertama, jalur hukum harus dipulihkan, bukan diganti seremoni. Pengakuan 2023 baru bermakna bila disusul penyidikan dan pengadilan. Preseden yang ada justru menyedihkan. Dalam perkara Paniai (2014), satu-satunya terdakwa dibebaskan Pengadilan HAM Makassar pada Desember 2022. Berkas-berkas pelanggaran HAM berat lain bertahun-tahun mondar-mandir antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Pengakuan tanpa proses hanya mengubah impunitas menjadi impunitas yang berempati.

Baca...  Kuasa Membungkam Keadilan

Kedua, arsip harus dibuka dan dilindungi. Negara punya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tetapi akses publik terhadap dokumen peristiwa kekerasan masih sempit. Sejarah yang jujur tak mungkin lahir dari lemari yang terkunci.

Ketiga, penulisan sejarah harus melibatkan banyak suara: sejarawan independen, penyintas, keluarga korban, dan komunitas yang selama ini disisihkan, termasuk perempuan dan etnis Tionghoa. Sejarah resmi yang hanya ditulis satu pihak akan selalu menjadi sejarah pihak itu. Jika pemerintah memang berniat mempersatukan, tempatkan perbedaan tafsir di meja terbuka, bukan di ruang redaksi yang tertutup.

Keempat, pendidikan sejarah perlu mengajarkan cara bertanya, bukan hanya menghafal tanggal. Sukarno dalam pidato 17 Agustus 1966 menyerukan Jas Merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Seruan itu sering dikutip, jarang dijalani. Meninggalkan sejarah bukan hanya soal lupa. Menyunting sejarah agar nyaman didengar juga bagian dari meninggalkannya.

Pada saat yang sama, ingatan ini tak sepenuhnya milik negara. Aksi Kamisan, yang dimulai di depan Istana Negara pada 18 Januari 2007, adalah bentuk memori yang dirawat warga. Mereka berdiri dalam diam dengan payung hitam, menuntut jawaban atas Trisakti dan peristiwa-peristiwa lain. Empat mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak pada 12 Mei 1998. Munir Said Thalib tewas diracun arsenik dalam penerbangan Garuda menuju Amsterdam pada 7 September 2004, dan dua dekade lebih setelahnya publik masih menanyakan siapa dalang di balik pembunuhan itu. Para penyintas dan keluarga korban tidak membangun monumen dari batu. Mereka membangunnya dari kehadiran yang berulang-ulang.

Arendt mengingatkan bahwa kejahatan terbesar bukan semata kekejaman, melainkan kegagalan berpikir: kebiasaan menerima yang diperintahkan tanpa bertanya. Dalam lanskap ingatan, kegagalan berpikir itu tampil sebagai keletihan. Orang capek mendengar luka lama dan berkata, “sudahlah, jangan dibuka lagi.” Di situlah proyek penjinakan memetik hasilnya, karena lupa tidak perlu dipaksakan bila bisa dibuat menjadi kebiasaan.

Maka kembali ke kalimat pembuka. Waktu menyimpan peristiwa, tetapi kenanganlah yang menjaga gaungnya. Bangsa yang membiarkan gaung itu dipadamkan sedang memilih tuli, dan bangsa yang tuli pada luka lamanya akan mudah terkejut oleh luka baru. Mengingat bukanlah perayaan duka, melainkan cara paling sederhana untuk mengatakan kepada yang telah dirugikan bahwa mereka pernah ada, pernah menderita, dan tidak boleh dijadikan rumor. Dan selama kata “rumor” masih bisa dilekatkan pada penderitaan manusia, ingatan belum kehilangan tugasnya.

489 posts

About author
Penulis Lepas dan Pemerhati Isu Sosial Politik.
Articles
Related posts
Opini

Mencintai Klub Tanpa Kebencian: Menakar Fanatisme Suporter Sepak Bola

3 Mins read
​Fanatisme suporter terhadap klub favorit merupakan bentuk cinta, keterikatan emosional, dan identitas sosial yang wajar dalam budaya olahraga modern. Namun, ekspresi dukungan…
Opini

Ketika Kemudahan Paylater dan Pinjol Menguji Kebijaksanaan Finansial Kita

2 Mins read
​Cukup dengan beberapa ketukan jari, seseorang dapat membeli barang dengan pembayaran tertunda atau mengajukan pinjaman lewat aplikasi. Kemudahan ini sering disebut sebagai…
Opini

Ekonomi Islam di Era Digital: Celah Etika Data, Fikih Kontemporer, dan Perlindungan Pengguna

1 Mins read
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi hari ini membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita mengelola ekonomi. Kalau dulu hanya…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *