Di Sumatera Utara, sebuah ironi tengah dipertontonkan. Nama Dikky Anugerah Panjaitan, yang berkali-kali muncul dalam penyidikan dugaan korupsi proyek jalan senilai Rp231 miliar, justru mendapat promosi jabatan.
Gubernur Bobby Nasution melantiknya sebagai Kepala Bappelitbang Sumut—lembaga yang seharusnya steril dari bayang-bayang kasus hukum karena menjadi dapur utama perencanaan pembangunan daerah.
Kasus jalan itu menyeret Topan Obaja Putra Ginting, mantan Kadis PUPR Sumut, sebagai tersangka. Namun, hingga kini KPK belum menetapkan status hukum bagi Dikky. Publik pun bertanya-tanya: mengapa orang yang sudah diperiksa berkali-kali tetap bisa melenggang ke kursi strategis?
Rakjat Sumut Menggugat (RSM) menjadi salah satu kelompok yang lantang bersuara. Ketua Umum RSM, Joseph Pamungkas, menilai langkah pelantikan itu merusak nalar publik. “KPK sudah memeriksa Dikky bersama sejumlah saksi lain. Publik tentu heran mengapa proses hukumnya seolah berjalan di tempat,” ujarnya.
RSM lalu menyatakan lima sikap resmi. Mereka akan turun ke jalan pada 22 September 2025, menggelar demonstrasi di depan Gedung KPK Jakarta. Mereka mendesak KPK tak tebang pilih, segera menetapkan Dikky sebagai tersangka, mengusut dugaan suap Rp231 miliar hingga ke akar-akarnya, serta menuntaskan seluruh kasus korupsi di Sumut.
Joseph menegaskan, rakyat tak boleh terus dibiarkan menjadi penonton dalam drama korupsi yang berulang. “KPK harus berani. Jika tidak, marwah lembaga antirasuah ini akan runtuh,” katanya.
Bagi RSM, persoalan ini lebih dari sekadar kasus jalan. Ini soal konsistensi KPK menjaga kepercayaan publik. Sebab bila dibiarkan, ketidakjelasan status hukum seorang pejabat justru akan mengirim sinyal berbahaya: bahwa integritas bisa dinegosiasikan, dan hukum tak lebih dari permainan politik.
