Carut-marut politik Indonesia hari ini bukan sekadar persoalan elite yang saling menjatuhkan. Ini adalah gejala degenerasi demokrasi yang lebih dalam: menguatnya politik identitas, melemahnya rasionalitas publik, dan menguapnya kepercayaan terhadap institusi. Tanpa koreksi serius, demokrasi kita berisiko berjalan tanpa arah.
Teori demokrasi deliberatif Habermas mengingatkan bahwa legitimasi kekuasaan hanya sah ketika lahir dari deliberasi publik yang rasional, bukan dari mobilisasi sentimen. Sayangnya, ruang publik kita hari ini justru menjadi arena pertarungan narasi identitas agama, suku, dan afiliasi politik, yang menenggelamkan argumentasi berbasis data. Sementara itu, teori kepercayaan institusional (institutional trust) menegaskan bahwa stabilitas demokrasi bergantung pada keyakinan warga terhadap lembaga negara. Ketika kepercayaan itu tergerus, apatisme dan polarisasi menjadi konsekuensi logis.
Data terbaru memperkuat kekhawatiran tersebut. Survei Indikator Politik Indonesia pada awal 2026 menempatkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja demokrasi pada kisaran 60-an persen tidak buruk, tetapi rapuh ketika dihadapkan pada tingginya angka elektabilitas berbasis sentimen identitas. Sementara itu, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang dirilis Transparency International pada awal 2026 masih tertahan di kisaran skor 37-38, menempatkan Indonesia jauh di bawah rata-rata negara demokrasi mapan. Angka ini bukan sekadar statistik; ia adalah cermin bahwa institusi penegak hukum belum menjadi benteng yang dipercaya.
Persoalannya, politik identitas tidak muncul dari ruang hampa. Ia adalah produk oligarki politik yang memanfaatkan sentimen primordial untuk mempertahankan kekuasaan. Ketika kontestasi elektoral direduksi menjadi perang simbol, kebijakan publik yang substantif, pengelolaan fiskal, reformasi birokrasi, hingga transisi energi, justru kehilangan ruang pembahasan. Publik diajak bertengkar soal atribut, bukan soal kesejahteraan.
Solusinya tidak bisa parsial. Pertama, literasi politik dan media harus menjadi agenda negara, bukan sekadar proyek seremonial. Pendidikan kewarganegaraan perlu direformulasi agar melatih warga berpikir kritis, bukan menghafal dogma. Kedua, institusi penyelenggara pemilu dan penegak hukum harus memperoleh jaminan independensi struktural, bukan hanya retorika, agar keadilan elektoral tidak menjadi komoditas. Ketiga, partai politik perlu dipaksa melakukan pelembagaan ideologi melalui regulasi pendanaan dan kaderisasi yang transparan, sehingga kompetisi bergeser dari identitas ke gagasan.
Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus dirawat. Jika elite terus membiarkan politik identitas menjadi komoditas elektoral, sementara institusi dibiarkan lemah, maka yang kita pertahankan bukan demokrasi, melainkan ilusi demokrasi. Pilihan ada di tangan kita: membangun deliberasi publik yang rasional, atau membiarkan demokrasi berjalan tanpa arah menuju kehancurannya sendiri.
