Hingga pertengahan November 2026, RUU Perampasan Aset belum disahkan, tetapi mesinnya digeber. Komisi III DPR mulai membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah pada 5 November, saat parlemen masih reses. Pada 9 November, Ketua Komisi III Habiburokhman menyebut sepertiga DIM sudah dibahas dan menargetkan pengesahan sebelum 15 Desember.
Publik wajar menyambut, sebab gagasan ini menggantung sejak awal 2000-an. Namun cepat belum tentu cermat. Undang-undang yang memberi negara kuasa menyita harta warga harus diuji dengan satu pertanyaan: siapa yang mengawasi negara?
Brian Tamanaha, pakar hukum asal Amerika Serikat, membedakan rule by law dari rule of law. Pada yang pertama, hukum hanya perkakas penguasa. Pada yang kedua, penguasa pun tunduk pada hukum. Perampasan aset tanpa pemidanaan berada tepat di garis batas itu. Perkara tidak lagi menyasar orang, melainkan harta, sehingga beban pembuktian, ruang membela diri, dan kontrol hakim menjadi satu-satunya pagar. Tanpa pagar, kata Lord Acton, kekuasaan cenderung korup.
Kemajuan memang ada. Rapat digelar di kompleks parlemen tanpa konsinyering di hotel. Judul RUU kini menjadi Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Pemerintah mengusulkan berita acara penyitaan diserahkan kepada pemilik aset, keluarga, hingga kepala desa atau lurah, serta perpanjangan penyitaan satu kali paling lama tujuh hari. Itu pagar prosedural. Pagar yang menentukan, yakni hakim yang menguji sejak awal dan pihak yang memikul beban pembuktian, belum tampak dalam pemberitaan.
Ujian Keterbukaan
Koalisi masyarakat sipil, antara lain ICW dan Auriga, menyoroti bahwa draf versi DPR tertanggal 10 Juli 2026 diduga menghapus norma peningkatan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment) dan mempersempit perampasan tanpa pemidanaan. Mereka menuntut draf dan DIM dibuka lewat kanal resmi DPR. Sebagian akademisi yang diundang Komisi III memang menolak konsep illicit enrichment. Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni pun menyatakan dokumen yang beredar di luar DPR tidak serta-merta berstatus draf resmi. Justru karena simpang siur itu, naskah resmi harus dibuka.
Habiburokhman sendiri mengakui risikonya: undang-undang ini tidak boleh menjadi alat memeras, mengkriminalisasi lawan politik, atau membungkam pihak yang kritis. Namun pada 31 Agustus, ia menyebut Komisi III masih mencari formula pengawasan. Pintu dikebut sebelum pagarnya selesai dibangun.
Pada 1 September, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan parlemen terbuka terhadap kritik. Namun pada 10 November, paripurna pembukaan masa sidang berlangsung tanpa interupsi di tengah isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran. Parlemen yang senyap saat genting, lalu ngebut ketika publik belum membaca drafnya, mudah dicurigai. Rakyat tidak diminta percaya, hanya diberi kesempatan membaca.
Tiga Pagar yang Dibutuhkan
Pertama, buka draf dan DIM terbaru lewat kanal resmi DPR sebelum pengesahan. Keterbukaan membuktikan bahwa klaim “partisipatif” bukan slogan.
Kedua, pasang pengawasan yudisial. Perampasan harus melalui pengadilan dengan hakim pemeriksa yang menguji sejak awal, sebagaimana diusulkan masyarakat sipil. Pihak ketiga yang beritikad baik harus dilindungi, dan badan baru pengelola aset sitaan harus diawasi ketat. Subjek, parameter, dan beban pembuktian harus tegas dalam pasal, bukan diserahkan pada tafsir hakim. Soal illicit enrichment, apa pun keputusannya, DPR wajib menjelaskan alasannya kepada publik.
Ketiga, wujudkan mekanisme pengawasan aparat dengan sanksi etik hingga pidana bagi penyalahguna wewenang, seperti yang dijanjikan Komisi III.
Tenggat 15 Desember sebenarnya cukup. Tidak ada kehormatan dalam mengalahkan jadwal sendiri jika hasilnya undang-undang cacat. Rakyat sudah menunggu lebih dari dua dekade. Menunggu beberapa pekan demi pagar yang kokoh bukan kerugian. Pisau perampasan hanya adil bila bermata dua: menebas koruptor, sekaligus terikat pada hukum.
