Dalam “The Society of the Spectacle” (1967), pemikir Prancis Guy Debord menulis bahwa kehidupan masyarakat modern kian dimediasi oleh citra. Hubungan antarmanusia tidak lagi langsung, tetapi lewat tontonan. Yang tampak, viral, dan dramatis dianggap lebih bernilai ketimbang yang nyata dan substantif.
Gagasan itu perlu dibaca dengan cermat. Debord tidak sedang menyusun resep bagi penguasa untuk mengalihkan perhatian publik. Ia mengkritik tatanan yang menjadikan tontonan cara utama orang memahami dunia. Namun, kritik itu tetap berguna untuk membaca politik kita. Politik yang gaduh terasa sibuk, tetapi persoalan pokoknya tak kunjung disentuh.
Kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, panggung politik Indonesia penuh lakon yang mudah menyedot emosi: koalisi yang cair, kontestasi elektoral yang penuh kejutan, dan isu identitas yang dipompa untuk memanaskan massa. Sementara itu, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, dan penegakan hukum masih menyisakan pekerjaan rumah besar. Energi publik lebih sering terkuras pada pertarungan narasi ketimbang pada tuntutan perbaikan.
Polemik keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi contoh. Soal itu semestinya bisa menjadi pintu membahas transparansi dokumen publik dan integritas pejabat. Namun, Universitas Gadjah Mada selaku penerbit telah menyatakan ijazah itu asli, dan penyidik kepolisian sampai pada kesimpulan serupa. Isu tetap diputar hingga akhirnya bermuara di pengadilan.
Pada 5 November, Jokowi memperlihatkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara dugaan fitnah. Biarlah pengadilan yang memutus. Namun, bertahun-tahun energi publik terserap pada satu polemik menunjukkan betapa mudah perdebatan bergeser dari pencarian kebenaran ke produksi sensasi. Pertanyaannya adalah bagaimana sistem verifikasi dokumen pejabat publik semestinya bekerja agar kecurigaan serupa tidak mudah tumbuh?
Karena itu, perlu dibedakan kritik berbasis data dan kegaduhan yang hidup dari klaim tanpa bukti. Yang pertama menguatkan demokrasi. Yang kedua menggerogotinya.
Harga yang Dibayar Demokrasi
Setidaknya ada tiga akibat bila tontonan menjadi cara utama berpolitik. Pertama, ruang diskusi rasional menyempit. Isu kebijakan yang rumit, seperti rancangan anggaran, reformasi pajak, dan tata kelola sumber daya alam, kalah menarik dibandingkan drama yang mudah dicerna. Padahal, kesejahteraan jangka panjang ditentukan di sana.
Kedua, polarisasi mengeras. Ketika emosi lebih dihargai daripada argumen, politik terbelah menjadi “kita” melawan “mereka”. Kohesi sosial melemah, dan penyelesaian masalah bersama kian sulit.
Ketiga, lahir ilusi partisipasi. Orang merasa terlibat karena ikut ramai di media sosial, tetapi keterlibatan itu jarang berujung pada pengawasan kebijakan atau tuntutan akuntabilitas. Satu kegaduhan digantikan kegaduhan berikutnya, sementara persoalan pokok tak bergerak.
Tentu tidak semua keramaian publik patut dicurigai. Gelombang kritik warga sering menjadi pendorong perubahan. Persoalannya terletak pada proporsi dan arah: apakah keramaian mengantar pada tindakan terukur, atau berhenti sebagai tontonan.
Mengembalikan Fokus pada Substansi
Jalan keluarnya adalah menggeser fokus kembali ke substansi, dengan tiga langkah. Pertama, memperkuat tradisi verifikasi. Media dan publik perlu menguji setiap klaim, terutama yang menyangkut integritas pejabat, dengan data dan konfirmasi pihak berwenang. Klarifikasi institusi penerbit dan proses hukum yang berjalan harus menjadi rujukan, bukan spekulasi yang diperpanjang.
Kedua, meningkatkan literasi politik dan media. Warga perlu terlatih membedakan informasi substantif dari provokasi, serta kritik yang membangun dari sensasi yang menguras tenaga. Sekolah, kampus, dan organisasi kemasyarakatan dapat berperan lebih besar.
Ketiga, partai dan pemerintah harus membuktikan keseriusan menangani persoalan struktural. Selama korupsi, ketimpangan, dan layanan publik yang buruk belum teratasi, ruang bagi spektakel akan selalu terbuka. Capaian nyata yang dirasakan warga adalah penangkal paling ampuh bagi politik tontonan.
Demokrasi yang sehat bukanlah yang paling ramai, melainkan yang menjaga ruang dialog rasional dan menyelesaikan masalah secara substantif. Di balik setiap tontonan yang menguras emosi, selalu layak diajukan pertanyaan: kepentingan siapa yang sedang dilayani?
