Keputusan Gibran Rakabuming Raka meninggalkan kursi Wakil Presiden, entah karena desakan publik yang kian membahana atau kalkulasi politik ayahnya yang tak pernah benar-benar tuntas dibaca, bukan sekadar drama personal. Ia adalah potret buram bagaimana Indonesia memilih pemimpinnya: melalui jalan berliku yang lebih menyerupai sandiwara ketimbang proses demokratis yang sehat.
Publik dipaksa menyaksikan bagaimana Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi penjaga terakhir konstitusi, justru menjadi panggung patgulipat politik dinasti. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto (meski berusia di bawah syarat minimum 40 tahun) adalah luka terbuka bagi demokrasi.
Ketua MK saat itu, Anwar Usman, yang notabene ipar Presiden Joko Widodo, memimpin sidang yang hasilnya menguntungkan keponakannya sendiri. Ini bukan sekadar konflik kepentingan; ini adalah pengkhianatan terhadap prinsip imparsialitas peradilan yang dijamin konstitusi. Mahkamah Agung pun turut menolak gugatan etik terhadap Anwar Usman, seolah menegaskan bahwa hukum di negeri ini bisa ditekuk sesuai kebutuhan penguasa.
Tentu saja yang lebih memilukan, proses kandidasi Gibran berlangsung tanpa pembuktian kualitas substantif. Ia tidak melalui uji publik yang rigoris, tidak melewati kaderisasi partai yang wajar, dan tidak memaparkan visi-misi yang bisa diuji secara rasional.
Ia hadir bak wayang kulit dalam kotak dalang Seno Nugroho, digeser, dipasang di layar, dan diterima sebagai bagian dari pertunjukan. Publik dipaksa percaya bahwa kebetulan sejarah itu adalah takdir, padahal jelas-jelas ada rekayasa kekuasaan yang sistematis. Ini bukan pertama kalinya dinasti politik merongrong demokrasi.
Sejak era reformasi, kita telah menyaksikan bagaimana keluarga Presiden Soeharto membangun kerajaan bisnis dan politik yang bertahan hingga kini, Tommy Soeharto, Tutut Soeharto, dan Bambang Trihatmodjo masih berseliweran dalam pusaran kekuasaan, meski dengan intensitas berbeda. Dinasti Jokowi hanya babak baru dari roman lama yang tak pernah selesai.
Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan bahwa dalam Pilpres 2024, pasangan Prabowo-Gibran meraih 96,2 juta suara atau 58,6 persen. Namun, kemenangan itu tidak pernah lepas dari tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat lebih dari 1.500 laporan dugaan pelanggaran pemilu sepanjang 2023-2024, dengan 200 lebih di antaranya berkaitan dengan netralitas aparatur negara dan penyalahgunaan sumber daya pemerintah.
Indonesia Corruption Watch (ICW) bahkan menyoroti penggunaan bansos yang diduga diarahkan untuk memenangkan paslon tertentu. Ini bukan sekadar soal angka; ini soal legitimasi. Kemenangan yang dibangun di atas fondasi retak akan selalu rapuh, dan Gibran meninggalkan kursinya sebelum fondasi itu benar-benar ambruk.
Wakil Presiden: Jabatan Tanpa Makna?
Pertanyaan yang lantas mengemuka: siapa dan bagaimana wakil presiden yang akan menggantikan Gibran? Akankah ada perbaikan politik dan ekonomi? Jawabannya mungkin sinis, tetapi jujur: tidak akan ada yang berubah secara fundamental. Dalam konstitusi kita, posisi wakil presiden diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945: “Dalam melakukan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”
Kalimat “dibantu” mengandung makna luas, bisa berarti membantu secara substantif, bisa juga sekadar formalitas. Praktik ketatanegaraan kita selama dua dekade terakhir lebih condong ke yang kedua. Wakil presiden masuk kantor, duduk di kursi empuk, berdiri saat upacara, berjalan ke pintu saat jam pulang, dan sesekali naik kendaraan dinas yang mengkilap dikawal pasukan berseragam rapi. Pidato-pidatonya seringkali berisi kalimat-kalimat klise yang tidak menyentuh persoalan mendasar rakyat.
Anda bisa bandingkan dengan era Soeharto. Wakil Presiden saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Adam Malik, Umar Wirahadikusumah, Soedharmono, Try Sutrisno, dan BJ Habibie, memang tidak selalu menonjol, tetapi mereka setidaknya memiliki kapasitas teknokratis atau legitimasi historis yang mumpuni. Habibie, misalnya, adalah ahli aeronautika kelas dunia yang membuktikan dirinya mampu memimpin transisi demokrasi pada 1998-1999, meski hanya menjabat 517 hari.
Kini, kita dihadapkan pada kemungkinan wakil presiden yang dipilih bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan dengan lingkaran kekuasaan. Nama-nama seperti Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Teddy, atau Sufmi Dasco Ahmad disebut-sebut sebagai kandidat potensial, dan semuanya adalah representasi dari oligarki partai yang telah lama mencengkeram demokrasi kita.
Apakah mereka akan menghentikan pemborosan yang terjadi selama ini? Program Makan Siang Gratis yang digadang-gadang Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran Rp 400 triliun per tahun, sebuah angka yang fantastis, setara dengan 15 persen dari total belanja negara dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325 triliun.
Sementara itu, Koperasi Merah Putih yang dicanangkan sebagai instrumen ekonomi kerakyatan masih kabur implementasinya, dan pembangunan “Sekolah Rakyat” ala Jokowi menuai kritik karena dinilai elitis dan tidak menyentuh akar persoalan pendidikan nasional.
Belum lagi pembelian persenjataan yang tanpa telaah kebutuhan, seperti rencana pembelian 42 unit jet tempur Rafale senilai Rp 278 triliun yang disepakati pada 2022, padahal Indonesia masih bergulat dengan defisit pertahanan laut dan udara yang lebih mendesak.
Data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) mencatat bahwa belanja militer Indonesia pada 2023 mencapai 8,7 miliar dolar AS atau sekitar Rp 136 triliun, naik 12 persen dari tahun sebelumnya. Angka ini memang belum sebesar Singapura atau Vietnam, tetapi tanpa transparansi dan akuntabilitas, ia hanya menjadi celah korupsi baru.
Wakil presiden dalam konfigurasi seperti ini bukan penentu kebijakan. Ia adalah simbol. Gibran, sebagaimana sandal jepit yang diproduksi massal, bukan dalam posisi yang menentukan, ia hanya menempel pada merek yang dijual. Penggantinya pun akan menghadapi dilema yang sama: menjadi bagian dari mesin yang tidak dirancang untuk mendengarkan rakyat.
Oligarki yang Tak Pernah Tumbang
Akar persoalan bukan pada siapa yang duduk di kursi wakil presiden, melainkan pada struktur politik yang memproduksi pemimpin seperti sandal jepit: duplikat dari cetakan yang sama. Partai politik kita telah berubah menjadi kendaraan pribadi keluarga dan kroninya.
Golkar, yang dulu bangga sebagai partai karya, kini tak lebih dari menara gading Aburizal Bakrie dan Airlangga Hartarto. PDI-P, meski masih mengusung Soekarnoisme sebagai mantra, nyatanya dikendalikan oleh Megawati Soekarnoputri dan anak-anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Demokrat, yang lahir dari rahim reformasi, kini menjadi warisan Susilo Bambang Yudhoyono yang diteruskan kepada AHY. Gerindra adalah kerajaan pribadi Prabowo Subianto, dan NasDem adalah kendaraan Surya Paloh.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa dari 24 partai politik peserta Pemilu 2024, setidaknya 12 di antaranya dipimpin oleh individu yang memiliki hubungan keluarga dengan pendiri atau elite partai sebelumnya. Ini bukan sekadar soal regenerasi; ini soal nepotisme yang dilegalkan. Oligarki politik ini berkelindan dengan oligarki ekonomi.
Laporan Oxfam Indonesia 2023 mengungkapkan bahwa empat orang terkaya di Indonesia menguasai kekayaan setara dengan 100 juta penduduk termiskin. Sementara itu, Transparency International menempatkan Indonesia di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi 2023 dengan skor 34 dari 100, sebuah angka yang stagnan selama lima tahun terakhir. Korupsi bukan hanya soal uang yang dicuri; ia adalah soal kesempatan yang dirampas, layanan publik yang buruk, dan demokrasi yang mati perlahan.
Kita, rakyat yang diabaikan, diminta untuk tidak jemu. Diminta untuk terus percaya bahwa perubahan akan datang, meski bukti-buktinya tak pernah hadir. Sistem politik kita seperti mesin cetak sandal jepit: ia hanya bisa melahirkan juragan-juragan politik yang terbiasa hidup dalam pusaran ambisi dan keserakahan. Mereka masuk ke partai, duduk di kementerian, dan mengurus kepentingan sendiri. Rakyat hanya menjadi angka dalam survei, komoditas dalam kampanye, dan beban dalam statistik kemiskinan.
Pasca-Gibran, kita tidak sedang menunggu wakil presiden baru. Kita sedang menunggu apakah demokrasi ini masih punya nadi yang berdenyut, ataukah ia telah lama mati dan kita hanya belum menyadarinya.
Jika pembiaran ini terus berlanjut, jika patgulipat konstitusi, dinasti politik, dan oligarki partai tetap menjadi norma, maka Indonesia akan terus melahirkan pemimpin yang tidak lebih dari wayang: digerakkan dari balik layar, dipoles agar tampak berwibawa, tetapi hampa makna.
Kita berhak bertanya: sampai kapan rakyat harus menjadi penonton dalam pertunjukan yang tiketnya dibayar dengan keringat dan pajak mereka sendiri? Jawabannya ada di tangan kita, atau mungkin, sudah lama lepas dari tangan kita.
