Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026. Surat itu ia serahkan kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan menyebut keputusan tersebut atas kemauannya sendiri. Presiden Prabowo menyebut langkah itu sebagai sikap penuh tanggung jawab. Tekanan publik jelas mendahuluinya.
Desakan agar ia mundur bergema selama berbulan-bulan, dan sebagian pakar hukum menyebut kehadirannya sebagai “dosa kolektif” yang perlu dikoreksi. Namun, kepergian satu orang tidak otomatis memperbaiki cara kita memilih pemimpin. Kursi itu kosong, sedangkan mesin yang mengisinya masih utuh.
Pintu Masuk yang Cacat
Mari kembali ke awal. Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan Perkara 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu membuka jalan bagi orang yang belum berusia 40 tahun untuk maju sebagai calon presiden atau wakil presiden, selama pernah atau sedang menjabat kepala daerah hasil pemilihan. Gibran, saat itu Wali Kota Solo berusia 36 tahun, langsung menjadi penerima manfaat. Ketua MK yang memimpin sidang, Anwar Usman, adalah paman Gibran.
Rekam jejaknya tercatat. Majelis Kehormatan MK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie pada 7 November 2023 menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat kode etik dan mencopotnya dari kursi Ketua MK. Belakangan, DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada ketua dan anggota KPU karena menerima pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran sebelum aturan pencalonan disesuaikan dengan putusan itu. Pintu masuknya dibuka oleh proses yang cacat etik, lalu dilewati dengan karpet merah.
Soal kualitas, publik tidak pernah benar-benar diberi kesempatan menilai. Gibran naik ke panggung tanpa seleksi gagasan yang matang dan tanpa rekam jejak nasional yang teruji. Ia dipasang di layar seperti wayang, sementara dalang dan penontonnya sama-sama tahu siapa yang menggerakkan. Kini ketika wayang itu diturunkan, pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa panggungnya memungkinkan hal itu terjadi.
Dua Nama, Satu Tangan
Mekanisme pengganti sudah diatur. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan MPR menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Ketua MPR menyebut Presiden punya tenggat 14 hari sejak surat permintaan MPR terbit untuk menyerahkan dua nama itu.
Perhatikan siapa yang memegang kendali. Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra menegaskan penentuan dua calon sepenuhnya kewenangan Prabowo, dengan konsultasi bersama partai-partai pengusung. Artinya, proses ini ditentukan di ruang tertutup elite koalisi. Rakyat yang memilih pasangan Prabowo-Gibran pada 2024 tidak punya ruang bersuara. MPR pun diisi mayoritas partai yang sama dengan koalisi pemerintah, sehingga “verifikasi” oleh MPR sulit dibayangkan menjadi pengawasan yang sungguh-sungguh.
Di sini tampak watak sistem kita. Jabatan setinggi wakil presiden diperlakukan sebagai kursi yang dirundingkan, bukan mandat yang dipertanggungjawabkan. Partai mengajukan, Presiden menimbang, koalisi menyetujui, lalu publik diminta bertepuk tangan. Siapa pun yang terpilih akan lahir dari pola kaderisasi yang sama. Partai kita lebih terampil memproduksi juragan politik daripada negarawan, dan lebih sibuk menjaga akses kekuasaan daripada menyiapkan gagasan.
Ada satu hal lagi yang patut dicatat. Aturan hak keuangan bagi mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat menjamin tunjangan dan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya. Itu hak yang sah menurut undang-undang. Tetapi publik berhak bertanya apakah kita sedang merawat jabatan atau sekadar merawat orang-orangnya.
Jabatan Tanpa Daya, Pemborosan Tanpa Rem
Pertanyaan berikutnya adalah apakah pengganti Gibran akan membawa perbaikan politik dan ekonomi. Jawabannya bergantung pada kenyataan konstitusional yang sering dilupakan. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 hanya menyebut Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Tidak ada kewenangan mandiri. Seorang wakil presiden bekerja sejauh yang diberikan atasannya. Ia bisa menjadi mitra yang kuat atau hiasan protokoler, dan sejarah kita menunjukkan keduanya.
Karena itu, berharap pada pergantian wajah adalah harapan yang keliru alamat. Persoalan yang menggerogoti kita ada di tempat lain, yaitu arah kebijakan dan cara anggaran dikelola. Program-program besar seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat menyerap sumber daya negara dalam skala raksasa.
Para ekonom dan pegiat anggaran berulang kali mengkritik rancangan, kesiapan tata kelola, dan sumber pembiayaannya. Kritik serupa muncul pada belanja alat utama sistem persenjataan yang dinilai kurang transparan dalam penentuan kebutuhan. Semua itu keputusan Presiden dan DPR, bukan keputusan wakil presiden.
Maka pertanyaan “akankah Muhaimin, Bahlil, Dasco, atau siapa pun yang diajukan menghentikan pemborosan?” sebenarnya salah sasaran. Mereka tidak akan menghentikannya, bukan karena semuanya buruk, tetapi karena jabatan itu tidak dirancang untuk mengerem.
Rem hanya bisa datang dari DPR yang kritis, pengadilan yang merdeka, pers yang berani, dan publik yang tak lelah menagih. Sementara itu, parlemen kita nyaris tanpa oposisi, dan Mahkamah Konstitusi sendiri pernah menjadi pintu masuk persoalan ini.
Pergantian Gibran akan menjadi pelajaran berharga hanya jika kita berani mengubah hal yang lebih mendasar: transparansi pencalonan, kaderisasi partai, dan standar etik bagi lembaga yang menjaga konstitusi. Tanpa itu, kita hanya mengganti satu wayang dengan wayang lain, sementara dalang dan panggungnya tidak berubah.
