Polemik seputar jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah berkembang menjadi perdebatan politik yang semakin rumit. Setelah putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA, diskursus publik tidak lagi berhenti pada persoalan validitas dokumen. Perdebatan kini bergeser ke wilayah yang lebih sensitif: bagaimana persoalan tersebut seharusnya ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusi.
Prof. Mahfud MD telah memberikan pandangannya bahwa persoalan keberlanjutan jabatan Gibran merupakan ranah politik, dan mendorong DPR untuk menindaklanjutinya melalui jalur konstitusional yang tersedia. Namun, di tengah perdebatan itu muncul argumen yang sekilas terdengar logis tetapi sesungguhnya keliru: jika Gibran diberhentikan, maka Prabowo juga harus ikut turun karena keduanya dipilih dalam satu paket. Argumen ini perlu dikritisi secara serius karena berpotensi menyesatkan pemahaman publik tentang cara kerja konstitusi kita.
Mekanisme pemilihan memang dilakukan secara berpasangan. Rakyat memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam satu surat suara. Namun, mekanisme pemilihan tidak boleh dicampuradukkan begitu saja dengan mekanisme pemberhentian setelah mereka menjabat. Ini adalah dua hal yang berbeda secara konstitusional dan tidak dapat disamakan hanya karena keduanya melibatkan pasangan yang sama.
Konstitusi kita telah mengatur secara jelas dan terperinci bagaimana proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus dilakukan. Menyamakan logika pemilihan dengan logika pemberhentian adalah kekeliruan berpikir yang dapat mengaburkan substansi persoalan yang sebenarnya.
Jika setiap persoalan yang menyangkut Wakil Presiden selalu ditarik menjadi persoalan Presiden, maka pembahasan konstitusional akan bergeser dari pertanyaan utama: apakah terdapat alasan hukum yang cukup untuk memberhentikan pejabat yang bersangkutan? Narasi “satu paket” yang terus dimunculkan patut dicurigai sebagai upaya mengalihkan perhatian dari substansi dugaan pelanggaran yang seharusnya ditelusuri secara hukum. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang jernih, bukan narasi yang justru menambah kebingungan.
Konstitusi Sudah Bicara Jelas
Mari kita buka UUD 1945 secara bersama-sama. Pasal 7A menyebutkan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran yang ditentukan konstitusi atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Perhatikan kata pentingnya: “dan/atau”.
Artinya, konstitusi mengenal kemungkinan pemberhentian Presiden saja, Wakil Presiden saja, ataupun keduanya sekaligus, sepanjang syarat dan prosedur konstitusional terpenuhi. Frasa-frasa ini bukan kebetulan, melainkan pilihan sadar para perumus konstitusi untuk memberikan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai kemungkinan politik di masa depan.
Pasal 7B mengatur prosesnya secara lebih rinci. DPR tidak bisa begitu saja memutuskan pemberhentian. Ada proses pemeriksaan dan putusan Mahkamah Konstitusi yang harus dilalui, kemudian usulan DPR dibawa ke MPR untuk diputuskan sesuai ketentuan konstitusi. Bahkan Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR untuk dipilih.
Ketentuan ini secara eksplisit menunjukkan bahwa pemberhentian Wakil Presiden tidak otomatis berarti Presiden harus ikut berhenti. Konstitusi telah menyediakan mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden tanpa harus menggangu jalannya pemerintahan secara keseluruhan.
Dengan demikian, argumen bahwa pemakzulan Gibran harus satu paket dengan Prabowo tidak memiliki dasar konstitusional yang kuat. Mereka yang terus menerus menggaungkan narasi ini seolah-olah konstitusi kita mengatur demikian perlu diminta mempertanggungjawabkan dasar argumentasinya. Jangan sampai ruang publik dipenuhi dengan klaim-klaim yang tidak berdasar hukum hanya karena terdengar populer atau sesuai dengan preferensi politik tertentu.
Fokus pada Substansi, Bukan Manuver Politik
Ada dua hal yang harus berjalan secara bersamaan dalam menyikapi persoalan ini. Pertama, dugaan pelanggaran dalam penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan harus ditelusuri melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. Jika ada pihak yang terlibat dalam pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang, maka proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Kedua, jika ada pihak yang hendak menindaklanjuti jabatan Wakil Presiden, jalurnya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang telah diatur, bukan sekadar tekanan politik atau perdebatan di media sosial yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
Mahfud sendiri telah mendorong DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Sekarang pertanyaannya: apakah DPR akan membahasnya secara serius dan bertanggung jawab, atau justru membiarkan persoalan ini berputar menjadi perdebatan politik tanpa kejelasan tindak lanjut? Publik perlu terus mengawasi apakah parlemen benar-benar menjalankan fungsi pengawasannya secara proporsional, atau hanya menjadikan isu ini sebagai komoditas politik untuk kepentingan jangka pendek.
Jangan biarkan perdebatan “satu paket” mengalihkan perhatian dari substansi persoalan yang sebenarnya. Jika ada dugaan pelanggaran, periksa. Jika ada bukti, buktikan. Jika memenuhi syarat konstitusional, jalankan prosedurnya. Tidak boleh ada pejabat yang kebal dari pertanggungjawaban hanya karena dipilih bersama orang lain. Tetapi tidak boleh pula ada pejabat yang diberhentikan tanpa proses dan dasar hukum yang jelas.
Negara ini berjalan berdasarkan konstitusi, bukan berdasarkan siapa yang sedang berkuasa atau siapa yang sedang dilindungi. Integritas proses hukum dan konstitusi harus dijunjung tinggi di atas segala kepentingan politik. Kualitas demokrasi kita diuji bukan hanya dari cara kita memilih pemimpin, tetapi juga dari cara kita menuntut pertanggungjawaban mereka ketika menjabat.
