Penulis: Romy Al Jimar (Anggota Rumah Berdaya 21)
Editor: Adis Setiawan
Zakat dan wakaf merupakan instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki peran lebih luas daripada sekadar kegiatan berbagi. Zakat berperan dalam memenuhi kebutuhan golongan yang berhak menerima (mustahik) sebagaimana diamanatkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, sedangkan wakaf menjadi sumber manfaat jangka panjang yang pahalanya terus mengalir (hadis jariyah). Keduanya mencerminkan nilai kepedulian, keadilan sosial, dan tanggung jawab bersama untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Jika dikelola secara tepat, zakat dan wakaf dapat menjadi fondasi utama bagi pembangunan kesejahteraan umat.
Dalam praktiknya, pengelolaan zakat dan wakaf masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, seperti rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan pengelolaan yang profesional, serta belum optimalnya pemanfaatan aset dan dana yang terkumpul. Filantropi sering kali hanya dipahami sebatas pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat. Padahal, potensi zakat dan wakaf—sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf—dapat dikembangkan melalui program yang terencana, transparan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah sosial secara berkelanjutan.
Zakat dapat diarahkan tidak hanya untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk program pemberdayaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti pelatihan keterampilan, dukungan modal usaha mikro, dan pendampingan ekonomi bagi mustahik agar kelak mampu bertransformasi menjadi muzakki. Sementara itu, wakaf produktif dapat dikembangkan melalui pengelolaan aset modal yang menghasilkan nilai tambah, misalnya untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan usaha sosial. Program semacam ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan penerima manfaat dan dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang akuntabel (good governance).
Peralihan dari sekadar filantropi menuju kemandirian umat membutuhkan perencanaan yang matang dan kolaborasi dari berbagai pihak. Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) dan Nazhir wakaf perlu melakukan pemetaan kebutuhan (need assessment), menentukan tujuan program, mengukur dampak hasil (outcome), serta menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada publik. Pendampingan dan evaluasi berkala juga sangat penting agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan temporer, melainkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan, pendapatan, dan ketahanan ekonominya. Kepercayaan publik (public trust) akan tumbuh pesat apabila dana dan aset dikelola secara amanah serta memberikan dampak yang nyata.
Secara keseluruhan, zakat dan wakaf memiliki potensi besar untuk memperkuat fondasi ekonomi umat apabila dikelola secara profesional, produktif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Filantropi karitatif tetap penting untuk menjawab kebutuhan mendesak (emergency), tetapi perlu dihubungkan secara sinergis dengan upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat bergerak menuju kemandirian finansial. Dengan pengelolaan yang transparan, partisipasi aktif masyarakat, dan program yang tepat sasaran, zakat dan wakaf akan menjadi instrumen strategis untuk memperluas kesempatan ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta membangun kesejahteraan umat dalam jangka panjang.
