Wacana untuk “menurunkan gaya hidup” kembali mencuat di ruang publik. Namun, ajakan itu terasa janggal ketika dihadapkan pada realitas belanja negara yang justru membengkak di sisi yang paling tidak menyentuh kebutuhan rakyat. Publik diminta berhemat, sementara negara menggelar struktur kekuasaan yang gemuk dan mahal. Di sinilah letak ketegangan yang sulit diabaikan: efisiensi anggaran sering kali hanya menyentuh lapisan bawah, bukan pusat kekuasaan.
Penting dicatat, susunan kabinet saat ini memang termasuk yang paling besar sejak era reformasi. Berdasarkan catatan berbagai pemberitaan, jumlah menteri mencapai 48 orang, wakil menteri 55 orang, ditambah belasan penasihat presiden dan utusan khusus. Angka persisnya sempat beredar berbeda-beda di media, sehingga sebaiknya merujuk pada daftar resmi yang diperbarui. Namun, substansinya jelas: beban belanja pejabat negara dan staf pendukungnya tidaklah kecil. Jika dikelola tanpa transparansi, struktur yang gemuk berisiko menjadi beban fiskal yang sulit dipertanggungjawabkan.
Persoalannya bukan sekadar jumlah. Yang lebih mengganggu adalah ketidaksesuaian antara retorika penghematan dan praktik belanja. Ketika negara meminta masyarakat mengetatkan ikat pinggang, publik berhak menuntut contoh yang sama dari para pejabat. Tanpa itu, ajakan berhemat mudah dibaca sebagai beban yang kembali dilempar ke rakyat kecil. Di titik ini, kredibilitas kebijakan fiskal dipertaruhkan.
Boros yang Tak Menyejahterakan
Sejumlah program dan pengadaan juga menuai sorotan karena dinilai kurang efektif. Anggaran untuk pengadaan motor listrik bagi Badan Gizi Nasional, pelatihan manajer koperasi desa, hingga berbagai pengadaan lain sempat diperdebatkan di ruang publik. Besaran angkanya perlu diverifikasi langsung ke dokumen anggaran resmi, karena informasi yang beredar di media sosial kerap tidak utuh. Namun, kritiknya tetap relevan: setiap rupiah harus bisa dipertanggungjawabkan manfaatnya, bukan sekadar terserap.
Yang lebih serius adalah persoalan korupsi. Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola program makan bergizi gratis sempat mencuat, dengan perhitungan kerugian negara yang dilaporkan mencapai angka triliun. Angka ini pun perlu dikonfirmasi ke keterangan resmi aparat penegak hukum, sebab besaran kerugian negara biasanya baru final setelah ada perhitungan audit. Hal serupa berlaku untuk dugaan korupsi dana penanganan bencana dan sejumlah kasus pejabat lain, baik yang sudah terungkap maupun yang belum.
Korupsi bukan hanya soal uang hilang. Ia merusak kepercayaan publik pada negara dan membuat program yang seharusnya menyejahterakan justru kehilangan arah. Ketika dana publik bocor di tengah jalan, yang paling dirugikan adalah warga yang seharusnya menerima manfaat. Karena itu, transparansi anggaran dan pengawasan yang ketat bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar dalam mengelola keuangan negara.
Beban yang Ditanggung Lapisan Bawah
Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal yang nyata. Sejumlah pemda dilaporkan kesulitan membayar gaji pegawai, tunjangan profesi guru sempat tertunda, dan kelangkaan bahan bakar terjadi di beberapa daerah. Efisiensi anggaran yang digencarkan pun kerap lebih dulu mengorbankan kesejahteraan aparatur sipil negara di tingkat bawah. Situasi ini menunjukkan bahwa dampak kebijakan fiskal tidak dirasakan secara merata.
Di sinilah sebenarnya spanduk yang sempat dibawa Greenpeace, “Elite Berpesta Rakyat Menderita”, menemukan relevansinya. Kalimat itu sederhana, tetapi menohok. Ia merangkum kegelisahan publik atas ketimpangan antara gaya hidup elite dan beban yang ditanggung rakyat. Tentu tidak adil menuduh semua pejabat tanpa bukti. Namun, selama ketimpangan itu terlihat nyata, kritik semacam ini akan terus bergema.
Hari ini persoalannya bukan pada siapa yang paling pantas disalahkan, melainkan bagaimana negara mengelola kepercayaan publik. Efisiensi harus dimulai dari pusat kekuasaan, bukan dari lapisan paling bawah. Belanja pejabat perlu diaudit terbuka, program dievaluasi berdasarkan hasil, dan korupsi ditindak tanpa pandang bulu. Tanpa itu, ajakan menurunkan gaya hidup hanya akan terdengar seperti imbauan sepihak yang tidak adil. Rakyat boleh berhemat, tetapi negara wajib memberi contoh lebih dulu.
