Setiap 28 Oktober, linimasa media sosial dipenuhi ucapan selamat. Upacara digelar, poster dibagikan, ikrar dibacakan kembali. Setelah itu hidup berjalan seperti biasa. Sumpah Pemuda pun menjadi liturgi tahunan: dihafal, tetapi jarang diuji kembali pada kenyataan.
Padahal peristiwanya tidak sesederhana seremoni. Kongres Pemuda II digelar pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia, dua tahun setelah Kongres Pemuda I pada 1926. Pembahasannya menyita dua hari dan berpindah di tiga gedung: Katholieke Jongelingen Bond di Lapangan Banteng, Oost-Java Bioscoop, dan Indonesische Clubgebouw di Jalan Kramat Raya 106. Pesertanya datang dari Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond, dan banyak organisasi lain. Mereka berbeda asal dan keyakinan, dan di bawah pengawasan pemerintah kolonial mereka tetap memilih duduk satu meja.
Soegondo Djojopoespito memimpin kongres, sedangkan Moehammad Yamin, sang sekretaris, menuliskan rumusan ikrar yang kita kenal. Dalam kongres itu Yamin juga menguraikan lima unsur yang dapat memperkuat persatuan: sejarah, bahasa, pendidikan, kemauan, dan hukum adat. Persatuan, dengan kata lain, dipahami sebagai kerja merawat unsur-unsur bersama, bukan sekadar perasaan senasib.
Rumusan itu awalnya hanya disebut “Putusan Kongres”. Nama “Sumpah Pemuda” baru melekat belakangan. Fakta kecil ini penting. Para pemuda 1928 tidak sedang mengejar monumen. Mereka mengerjakan kesepakatan yang lahir dari pembahasan yang melelahkan.
Di penghujung kongres, W.R. Supratman memperdengarkan “Indonesia Raya” dengan biolanya. Dari satu forum lahir tiga ikrar: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Tidak ada pasal tentang kemenangan atas penjajah, tetapi di situlah fondasi kemerdekaan diletakkan.
Musuh Bersama yang Berganti Rupa
Pada 1928 musuh bersama itu jelas: kolonialisme. Ia punya wajah, seragam, dan alamat. Hari ini musuh kita lebih licin. Ia hadir sebagai kesewenang-wenangan: kekuasaan yang dipakai tanpa kendali, aturan yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta kebijakan yang lahir tanpa mau mendengar.
Kita tidak sedang membicarakan satu rezim atau satu nama. Kesewenang-wenangan bisa tumbuh di mana saja: kantor pemerintah, ruang rapat korporasi, bahkan organisasi kepemudaan sendiri. Gejalanya mudah dikenali: keputusan publik yang tertutup, kritik yang dibalas dengan pelaporan pidana, hukum yang bisa dinegosiasikan, dan jabatan yang diperlakukan sebagai milik pribadi.
Gejala-gejala itu tidak bisa diobati satu per satu. Mengurus kasus demi kasus memang perlu, tetapi tanpa pembenahan sistem, luka baru akan terus bermunculan. Akar persoalannya terletak pada lemahnya pengawasan, rendahnya akuntabilitas, dan budaya kekuasaan yang belum rela diperiksa. Pembedahan yang dimaksud berarti memperkuat lembaga, bukan menyalahkan orang.
Kesewenang-wenangan juga merusak sesuatu yang lebih halus: kepercayaan. Ketika warga merasa suaranya tidak dihitung, mereka mundur dari urusan publik, dan ruang kosong itu diisi oleh pihak yang paling kuat.
Sejarah memberi pelajaran lain. Para pemuda 1928 tidak berkumpul di sekitar nama penguasa yang dibenci. Mereka merumuskan apa yang dibela: tanah air, bangsa, dan bahasa. Pola ini patut ditiru. Gerakan lebih awet ketika dibangun di atas nilai yang dibela ketimbang sosok yang dimusuhi.
Di titik ini perbedaan golongan, partai, bahkan agama dan etnis seharusnya menjadi urusan nomor dua. Ketika hak seseorang dilanggar, korban tidak bertanya apa partai atau agama pelakunya. Ia hanya butuh keadilan. Persatuan yang relevan hari ini adalah persatuan di sekitar prinsip: tidak ada yang boleh sewenang-wenang, siapa pun orangnya.
Dari Ikrar ke Kerja Nyata
Lalu apa yang bisa dilakukan pemuda? Pertama, menolak menjadi penonton. Pemuda 1928 mayoritas pelajar yang berani mengambil risiko di tengah pengawasan polisi kolonial. Pemuda hari ini punya ruang yang jauh lebih longgar: kampus, komunitas, media, dan ruang digital. Yang kerap kurang adalah konsistensi, bukan kesempatan.
Kedua, membangun kembali kebiasaan berdebat secara sehat. Kongres 1928 membuktikan bahwa perbedaan pandangan tidak perlu berakhir pada perpecahan. Media sosial justru sering memperlihatkan kebalikannya: polarisasi cepat, saling cap, lalu bubar tanpa solusi. Persatuan tidak berarti seragam. Ia berarti sanggup berbeda tanpa saling meniadakan.
Ketiga, mengawal hal-hal konkret. Pemuda bisa mulai dari yang dekat: memantau anggaran desa, mengadvokasi layanan publik di lingkungan sendiri, memanfaatkan data terbuka, dan mendampingi korban ketidakadilan. Kerja sunyi seperti ini memang jarang viral, tetapi pengaruhnya nyata.
Keempat, merawat kepemimpinan yang bersih. Ruang kaderisasi, dari organisasi mahasiswa hingga kepartaian, adalah tempat kebiasaan berkuasa dibentuk. Jika transparansi dan pertanggungjawaban dilatih sejak dini di sana, praktik itu akan terbawa ke jabatan publik kelak. Sebaliknya, kebiasaan menutup-nutupi di organisasi kecil sering menjadi gladi bersih bagi penyimpangan yang lebih besar.
Tentu ada yang berkata bahwa seruan persatuan terlalu normatif. Kritik itu patut didengar. Persatuan tanpa agenda memang mudah berubah menjadi slogan. Karena itu ia harus diberi isi: tuntutan yang jelas, ukuran keberhasilan yang bisa dicek, dan kesediaan mengoreksi diri sendiri saat salah. Tidak semua perjuangan pun harus turun ke jalan. Sebagian berjalan lewat tulisan, riset, dan kerja administratif yang teliti.
Sumpah Pemuda lahir dari keberanian segelintir anak muda yang percaya bahwa bangsa bisa dibayangkan sebelum ia berdiri. Hampir seabad kemudian, tugas kita lebih sederhana tetapi tidak kalah berat: memastikan bangsa itu tidak digerogoti dari dalam. Ikrar 1928 sudah selesai diucapkan. Yang belum selesai adalah menjalankannya.
