Indonesia Emas 2045. Kalimat ini sudah sangat akrab di telinga, diucapkan para pejabat di setiap forum, dari rapat kabinet hingga pidato wisuda. Visi ini menjanjikan Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setara negara-negara Eropa, bonus demografi yang produktif, dan posisi tawar global yang diperhitungkan. Kedengarannya indah. Terlalu indah, mungkin, sampai kita lupa bertanya: siapa yang sebenarnya menanggung beban mimpi ini?
Mari kita mulai dengan angka yang jarang disebut dalam pidato-pidato megah itu. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa per 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia masih sekitar 25 juta jiwa, atau hampir 9 persen dari total populasi. Angka ini memang turun dibanding dekade sebelumnya, tetapi penurunannya berjalan merangkak, bahkan sempat melonjak saat pandemi.
Di sisi lain, bertahan di kisaran 0,38. Artinya, jarak antara si kaya dan si miskin tidak pernah benar-benar menyempit secara berarti. Jika ketimpangan ini dibiarkan, Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi pesta mewah bagi segelintir orang, sementara jutaan lainnya menjadi penonton yang tak pernah diundang.
Yang lebih menggelitik, visi 2045 justru dibangun di atas fondasi yang rapuh: kualitas sumber daya manusia. Kita berbicara tentang bonus demografi, tentang jutaan anak muda yang akan menjadi motor penggerak ekonomi. Tetapi data Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam kemampuan membaca, matematika, dan sains.
Skor literasi membaca kita bahkan turun dibanding periode sebelumnya. Bagaimana mungkin kita bermimpi menjadi negara maju jika generasi mudanya kesulitan memahami teks sederhana? Bonus demografi tanpa kualitas pendidikan bukanlah anugerah, melainkan bom waktu. Ia bukan aset, melainkan beban yang siap meledak menjadi pengangguran massal, kriminalitas, dan frustrasi sosial.
Ekonomi yang Tumbuh, Tapi Tak Menetes
Para pembuat kebijakan gemar membanggakan pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5 persen. Angka ini dipamerkan seperti trofi di rak kaca, dikutip dalam setiap laporan tahunan, dan dijadikan pembenaran atas segala kebijakan. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif adalah angka tanpa nyawa. Ia tidak memberi makan kepada keluarga yang ayahnya kehilangan pekerjaan karena pabrik tekstil gulung tikar. Ia tidak membayar cicilan rumah seorang guru honorer yang gajinya tak pernah naik. Ia tidak mengembalikan lahan petani yang tergusur proyek infrastruktur.
Deindustrialisasi dini menjadi momok yang jarang diakui secara terbuka. Kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto terus menurun dalam dua dekade terakhir. Kita berbangga menjadi salah satu produsen nikel terbesar dunia, tetapi hilirisasi yang digadang-gadang sebagai jalan menuju nilai tambah justru banyak dikuasai modal asing, dengan tenaga kerja lokal yang sebagian besar mengisi posisi rendah keterampilan. Nilai tambahnya dinikmati di luar negeri, sementara kita hanya kebagian debu dan limbah.
Sektor pertanian pun tak kalah memprihatinkan. Luas lahan baku sawah terus menyusut akibat alih fungsi lahan untuk properti dan industri. Regenerasi petani nyaris tidak terjadi; rata-rata usia petani Indonesia mendekati 50 tahun. Siapa yang akan memberi makan 280 juta jiwa pada 2045 jika kaum mudanya lebih memilih menjadi pengemudi ojek daring daripada menggarap sawah? Mimpi swasembada pangan pun berubah menjadi komedi yang dipentaskan setiap tahun, lengkap dengan impor beras yang diam-diam dilakukan di balik retorika kemandirian.
Belum lagi soal utang. Rasio utang terhadap PDB memang masih di bawah batas aman secara makro, tetapi komposisi dan penggunaannya patut dicermati. Sebagian besar belanja negara masih tersedot untuk biaya operasional, subsidi yang salah sasaran, dan pembayaran bunga utang. Anggaran pendidikan yang konon 20 persen pun sering kali tidak terserap optimal, atau tersalurkan pada program yang tidak menyentuh akar masalah. Kita sibuk membangun infrastruktur fisik, tetapi lupa membangun infrastruktur manusia. Jalan tol boleh membentang megah, tetapi jika guru di pelosok masih kekurangan buku dan honor, apa artinya kemegahan itu bagi masa depan?
Meritokrasi yang Jadi Ilusi
Ada satu hal yang paling jarang dibahas dalam diskusi Indonesia Emas: siapa yang akan memimpin dan mengisi birokrasi pada 2045. Jika kita jujur, sistem rekrutmen dan promosi di banyak institusi publik masih terjebak pada logika kedekatan, bukan kompetensi. Nepotisme dan politik dinasti bukan sekadar mitos; ia hidup dan bernapas di banyak daerah. Anak pejabat menjadi pejabat, kerabat penguasa mendapat proyek, sementara mereka yang berkompeten namun tak punya koneksi harus puas menjadi penonton.
Meritokrasi yang pincang ini berbahaya karena ia menciptakan kelas penguasa yang tidak memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalah kompleks. Kita bisa membayangkan 2045 dengan para pemimpin yang fasih berpidato tentang visi besar, tetapi buta terhadap data, alergi terhadap kritik, dan cepat marah ketika ditanya soal capaian. Birokrasi yang seharusnya menjadi pelayan publik berubah menjadi mesin produksi izin dan pungutan, sementara inovasi dan efisiensi menjadi kata asing yang hanya muncul di seminar.
Korupsi pun tak pernah benar-benar pergi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih tertahan di angka yang membuat kita malu bersanding dengan negara-negara yang lebih kecil dan miskin. Setiap tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap pejabat yang menyalahgunakan wewenang, tetapi tangkapan itu hanya puncak gunung es. Di bawahnya, praktik suap dan gratifikasi merajalela dalam kehidupan sehari-hari, dari urusan izin usaha hingga penerimaan siswa baru. Jika praktik ini terus dilanggengkan, Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi republik yang kaya secara statistik, tetapi miskin secara moral.
Syahdan. Mimpi buruk Indonesia Emas 2045 bukanlah tentang angka yang tidak tercapai. Ia tentang janji yang dibangun di atas ketidakadilan, tentang generasi yang disiapkan untuk menjadi korban dari ambisi segelintir orang. Selama pendidikan masih menjadi barang mewah bagi sebagian, selama ekonomi hanya berpihak pada pemilik modal, dan selama kekuasaan diwariskan alih-alih diperebutkan secara adil, mimpi itu akan terus menjadi mimpi buruk. Bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita memilih untuk menutup mata.
