Ada dua wajah Indonesia. Yang pertama tampil di baliho: berbingkai, tersenyum, dan berkilau, dengan kata “emas”, “maju”, dan “sejahtera” dicetak lebih besar daripada anggaran untuk mewujudkannya. Wajah kedua tidak pernah dipajang karena tak ada yang mau membayar sewa untuk menampilkan kebenaran. Wajah itu lapar, kurus, dan berdiri di ujung antrean sembako dengan secarik kartu nomor di tangan.
Saya melihat keduanya sekaligus, dan yang kedua jauh lebih jujur. Di wajah itu, kelaparan, gizi buruk, kebodohan, tsunami, gempa, kebakaran, banjir, dan korupsi tidak hadir sebagai daftar masalah yang rapi. Semuanya menyatu dalam satu paras. Kita yang gemar memisahkan mereka. Kelaparan diserahkan kepada satu kementerian, kebodohan kepada kementerian lain, bencana kepada badan tersendiri, dan korupsi kepada lembaga yang anggarannya terus dipangkas oleh pihak yang mestinya diawasi. Birokrasi kita memang jenius dalam satu hal, yaitu memecah satu luka besar menjadi seratus urusan kecil yang tidak ada satu pun penanggung jawabnya.
Emmanuel Levinas pernah menulis bahwa wajah orang lain adalah tempat tanggung jawab pertama kali menyergap kita. Wajah yang lapar tidak meminta dikasihani. Ia menagih. Dan bangsa ini, dengan segala kefasihannya berpidato, sudah lama memilih menjadi penunggak yang paling tenang di dunia.
Perut Kosong di Negeri Zamrud, Kepala Kosong di Negeri Wisuda
Mulailah dari perut, guru filsafat yang paling jujur. Ia tak bisa dibujuk dengan slogan dan tak bisa dikenyangkan dengan rilis pers. Kita mengaku negeri agraris, negeri yang tongkat kayunya konon bisa jadi tanaman. Dengan modal seindah itu, cara paling hebat untuk membuat rakyat antre berjam-jam demi minyak goreng dan beras adalah dengan sengaja mengaturnya. Butuh kecanggihan tersendiri untuk melaparkan bangsa di atas tanah sesubur ini. Bangsa lain menanam padi. Kita menanam janji, dan panennya selalu melimpah menjelang pemilu, lalu langka begitu bilik suara ditutup.
Antrean sembako adalah statistik yang berdiri dengan kedua kakinya. Di sana martabat diukur dengan nomor urut, dan seorang ayah yang kemarin masih disebut “tulang punggung ekonomi” hari ini menjadi penadah bantuan. Di grafik, angka kemiskinan turun dengan anggun seperti penari. Di lapangan, lutut orang-orang yang dihitung itu tetap gemetar. Jarak antara laporan dan kenyataan itu selalu diisi oleh mereka yang paling tak punya kuasa untuk membantahnya. Tentu saja, sebab yang punya kuasa membantah sibuk menyusun laporan.
Gizi buruk lebih senyap, dan karena itu lebih kejam. Bencana meninggalkan puing yang bisa difoto, sedangkan gizi buruk meninggalkan otak yang tak sempat tumbuh, dan tak ada kamera yang mampu meliputnya. Seorang anak yang kekurangan gizi di masa emasnya membawa kekurangan itu seumur hidup. Ia belajar lebih lambat, sakit lebih sering, bekerja dengan upah lebih murah, lalu melahirkan anak yang menanggung nasib serupa. Kemiskinan diwariskan seperti pusaka keluarga. Kita menamainya stunting, membuat programnya, dan meresmikannya dengan pita gunting. Nama yang lebih tepat tentu kurang sedap didengar: pencurian masa depan secara berjemaah, dengan pelaku yang hafal cara berpose di depan dapur umum.
Dari perut kita naik ke kepala. Di sini kebodohan bukan soal orang yang malas belajar. Ini kebodohan yang diproduksi dengan tertib. Atap sekolah bocor menunggu perbaikan, guru honorer digaji lebih rendah daripada ongkos bensinnya, dan anak-anak pelosok menyeberangi sungai demi kelas yang tak punya papan tulis. Sementara itu di hotel berbintang, kita menggelar seminar “Transformasi Pendidikan” lengkap dengan sertifikat, kudapan, dan foto bersama. Pendidikan kita begitu mahir mencetak ijazah dan begitu canggung mencetak nalar. Kita bangga pada deretan gelar di belakang nama, seolah kecerdasan bangsa bisa ditimbang dari panjang singkatan di kartu undangan. Tak apa. Yang penting toga tetap terjahit rapi, sebab bangsa ini lebih menghormati upacara belajar daripada belajar itu sendiri.
Maka muncul pertanyaan yang menyakitkan: mengapa kebodohan begitu awet? Jangan-jangan ia bukan kegagalan, melainkan kenyamanan. Rakyat yang kenyang dan terdidik akan bertanya ke mana anggaran pergi, sedangkan rakyat yang lapar dan letih hanya sempat bertanya apa yang bisa dimasak malam ini. Ada logika kekuasaan yang licin di sini, yakni menyibukkan orang dengan urusan bertahan hidup agar tak sempat menuntut hidup yang layak. Pengetahuan adalah kekuatan, dan sebagian penguasa memahaminya dengan sangat baik, cukup baik untuk memastikan kekuatan itu tidak terlalu merata. Rakyat yang cerdas itu merepotkan. Ia menghitung, membandingkan, dan, celakanya, mengingat.
Alam Hanya Mengguncang, Manusia yang Menguburkan
Setiap kali bumi bergoyang atau air meninggi, kita menjalankan liturgi yang sama. Pejabat meninjau lokasi dengan sepatu yang bersih secara mencurigakan, kamera menyorot, doa dipanjatkan, lalu semuanya dinamai musibah, takdir, atau ujian. Kata-kata itu praktis karena memindahkan perkara dari meja kebijakan ke meja langit. Tuhan lebih sulit dimintai laporan pertanggungjawaban daripada dinas terkait, dan sejauh ini belum pernah ada Tuhan yang diperiksa oleh BPK.
Tsunami dan gempa memang di luar kuasa manusia. Kita hidup di atas pertemuan lempeng, dan itu bukan dosa siapa pun. Tetapi jumlah nisan hampir selalu ditentukan oleh hal-hal yang jelas buatan manusia. Bangunan runtuh karena izinnya dibeli dan besinya dikurangi. Alat peringatan dini mati karena anggaran perawatannya “dialihkan untuk kebutuhan mendesak”, entah kebutuhan siapa. Alam hanya mengirim guncangan, sedangkan kelalaian yang menghitung korban. Bencana alam di negeri ini sering kali hanyalah bencana akal yang menumpang nama alam agar pelakunya punya alibi yang sempurna.
Kebakaran hutan dan banjir bahkan lebih terang benderang. Hutan tidak terbakar sendiri, dan sungai tidak meluap semata karena hujan. Ada konsesi yang dibagikan seperti kue ulang tahun, ada bukit yang digunduli demi angka investasi, dan ada resapan air yang dialihfungsikan menjadi beton demi perumahan yang mengiklankan diri sebagai “hunian asri, dekat alam”. Dekat sekali, sampai alam datang bertamu ke ruang tamu tanpa mengetuk pintu. Ketika asap menyelimuti kota dan air masuk ke kasur, kita menggelar lomba menyalahkan yang paling seru. Warga menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan cuaca, dan cuaca, yang tak punya juru bicara, menanggung semuanya dengan tabah. Sungguh bangsa yang teliti: kita tahu persis siapa yang salah, asal bukan kita.
Semua benang ini bertemu di satu simpul bernama korupsi. Ia bukan sekadar pencurian uang, melainkan pencurian oksigen dari paru-paru sebuah bangsa. Setiap rupiah yang menguap dari anggaran bansos adalah sebutir beras yang tak sampai ke piring. Setiap komisi proyek sekolah adalah papan tulis yang tak pernah dibeli. Setiap suap perizinan adalah satu tiang yang dikurangi dari bangunan, dan pada gempa berikutnya tiang itulah yang memisahkan hidup dari mati. Korupsi tidak berdiri di samping kemiskinan, kebodohan, dan bencana. Ia adalah induk yang melahirkan sekaligus menyusui ketiganya.
Yang paling menyesakkan bukan besarnya angka yang dicuri, melainkan betapa kita sudah terbiasa. Berita penangkapan pejabat kita baca seperti prakiraan cuaca: mengangguk datar, lalu menyeruput kopi. Sebagian pelakunya keluar dari penjara disambut karangan bunga, dielu-elukan bak pahlawan pulang perang, dan tak lama kemudian muncul lagi di baliho sebagai calon yang menjanjikan “perubahan”. Kita memang bangsa yang pemaaf, atau lebih tepat, bangsa yang pelupa dengan sertifikat pemaaf. Skandal telah menjadi tradisi, dan tradisi selalu lebih tangguh daripada undang-undang. Undang-undang bisa direvisi dalam semalam kalau menguntungkan, sedangkan kebiasaan mencuri dilindungi oleh kekeluargaan.
Maka ketika saya bilang semuanya menyatu dalam wajah Indonesia, itu bukan metafora yang manis di telinga. Itu dakwaan. Wajah lapar adalah buah kebijakan pangan yang tak berpihak. Wajah bodoh adalah buah pendidikan yang dijadikan proyek. Wajah bencana adalah buah tata ruang yang dijual eceran. Dan garis-garis di wajah itu ditarik oleh tangan yang sama, tangan yang lebih rajin menghitung untung daripada menimbang nurani.
Namun wajah, tidak seperti takdir, bisa dibasuh. Syaratnya, kita berhenti mengagumi bayangan sendiri di cermin yang sengaja disetel agar selalu tampak elok. Kita harus berani menatap wajah apa adanya, lalu menagih pertanggungjawaban dari mereka yang membuatnya begitu. Bangsa yang dewasa tidak diukur dari seberapa lantang ia menyebut dirinya besar, melainkan dari seberapa jujur ia berani menatap lukanya sendiri. Selama wajah lapar itu masih berdiri di antrean, seluruh kemegahan lain hanyalah bedak tebal di atas pipi yang sedang sakit, dan bedak setebal apa pun tidak pernah menyembuhkan luka. Ia hanya membuat kita lebih lama tidak mengobatinya. Sekian.
