NTB pun telah melaksanakan tahapan pemilu sesuai sengan regulasi dan aturan yang ada. Pj. Gubenur NTB menjelaskan bahwa mereka telah memberikan laporan kepada komisi 2 DPR RI dan Deputi bahwa NTB telah melaksanakan tahapan dengan sesuai dan berdasarkan regulasi, lalu terkait penyaluran logistik sudah dilakukan dengan sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri.
Suksesnya PILKADA di NTB tentu tidak lepas dari dukungan pemerintah terhadap proses pelaksanaannya. Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap proses PILKADA 2024 di NTB ialah Pj. Gubenur NTB bersama jajaran Forkopimda dan sejumlah Kepala OPD Pemprov NTB memantau langsung proses pelaksanaan pemungutan suara di Lapas Lombok Barat yang total pemilih sebanyak 1.696 warga binaan Lapas.
Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dukungan ini diwujudkan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan pilkada berjalan aman, lancar, dan demokratis.
Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menegaskan bahwa pemerintah daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan untuk menciptakan iklim politik yang kondusif. “Pilkada adalah pesta demokrasi yang harus menjadi ajang masyarakat menyalurkan hak pilihnya dengan bebas dan tanpa tekanan. Kami berkomitmen untuk menjaga stabilitas keamanan dan memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara pemilu,” ujarnya, Senin (9/12).
Salah satu bentuk dukungan konkret yang diberikan pemerintah adalah alokasi anggaran yang cukup bagi pelaksanaan pilkada. Pemerintah daerah memastikan dana hibah untuk KPU dan Bawaslu NTB telah disalurkan tepat waktu guna mendukung kebutuhan logistik, pengadaan alat peraga, serta pelatihan petugas pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengupayakan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar partisipasi pemilih dapat meningkat.
Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto, menyatakan kesiapan aparat keamanan untuk menjaga kondusivitas selama tahapan pilkada berlangsung. “Kami telah memetakan potensi kerawanan di beberapa wilayah dan menyiapkan langkah preventif untuk mengantisipasi konflik. Sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan pengamanan ini,” tegasnya.
Sementara itu, KPU NTB mengapresiasi dukungan pemerintah dalam memfasilitasi proses pilkada. Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, mengungkapkan bahwa kerja sama yang baik antara pemerintah dan penyelenggara pemilu akan memberikan dampak positif terhadap kelancaran pilkada. “Kami optimistis Pilkada 2024 di NTB akan berjalan sukses dan menjadi contoh penyelenggaraan demokrasi yang baik di Indonesia,” katanya.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat NTB untuk menjaga kerukunan selama proses pilkada. Dengan partisipasi aktif semua pihak, diharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat.
