Opini

Mohammad Hatta, Gibran, dan Kursi Wapres

2 Mins read

Kursi wakil presiden kembali menjadi sorotan. Setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 mendampingi Prabowo Subianto, publik kembali membicarakan relevansi jabatan nomor dua. Perdebatan itu bukan hal baru. Mohammad Hatta sudah mengingatkannya sejak 1956 lewat buku “Demokrasi Kita”, ketika ia menilai sistem presidensial cenderung menempatkan wapres sebagai cadangan yang jarang diberi fungsi nyata. Hatta menulis bahwa wakil presiden seharusnya membantu presiden, bukan sekadar menunggu. Tujuh dekade kemudian, kritik itu masih relevan.

Masalahnya bukan pada orang, melainkan pada desain. Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyebut wapres membantu presiden, tetapi tidak ada undang-undang yang mengatur secara rinci tugas dan kewenangannya. Akibatnya, peran wapres bergantung sepenuhnya pada selera presiden. Di era Jusuf Kalla, wapres aktif mengurus infrastruktur dan dialog antaragama. Di era Ma’ruf Amin, wapres lebih banyak mengurus hal-hal seremonial dan penanggulangan kemiskinan.

Pada 2026, Gibran memilih fokus pada program makan bergizi gratis dan digitalisasi layanan publik. Pola ini menunjukkan bahwa kursi wapres adalah jabatan yang fleksibel secara berbahaya: bisa sangat berdaya, bisa juga nyaris tanpa fungsi.

Dilema Gibran dan Ilusi Kemandirian Politik

Gibran sendiri menghadapi dilema yang tajam. Ia bukan politisi senior, bukan ketua partai, dan tidak memiliki basis massa yang independen. Ia menjadi wapres karena elektabilitas ayahnya dan koalisi besar yang mengusungnya. Dalam lima bulan pertama, ia berhasil mengelola program prioritas presiden.

Namun, keberhasilan itu tidak otomatis berarti ia punya pengaruh politik yang mandiri. Ketika terjadi ketegangan antara partai koalisi dan istana pada awal 2026, Gibran lebih memilih diam. Sikap itu bisa dibaca sebagai kehati-hatian, tetapi juga bisa dibaca sebagai tanda bahwa ia tidak punya daya tawar.

Baca...  Fenomena No Viral No Justice: Keadilan Negara vs Derita Rakyat

Kritik Hatta relevan di sini. Dalam “Demokrasi Kita”, ia menegaskan bahwa wapres harus menjadi mitra yang setara dalam kabinet, bukan hiasan. Hatta sendiri membuktikan hal itu ketika mendampingi Soekarno: ia memimpin delegasi Konferensi Meja Bundar, mengelola perekonomian, dan mengambil keputusan strategis ketika presiden tidak berada di tempat.

Dengan kata lain, model Hatta menuntut tiga syarat: mandat politik yang jelas, kewenangan yang diatur undang-undang, dan integritas personal yang kuat. Sayangnya, tiga syarat itu tidak terpenuhi dalam desain institusi hari ini.

Solusinya tidak perlu revolusioner. Pertama, revisi UU tentang presiden dan wapres untuk merinci tugas wapres di bidang tertentu, misalnya koordinasi kesejahteraan sosial atau pengawasan program prioritas. Kedua, perkuat mekanisme check and balance internal, misalnya laporan berkala wapres ke DPR.

Ketiga, partai pengusung harus menempatkan wapres sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap tiket. Tanpa langkah-langkah ini, kursi wapres akan terus menjadi jabatan yang bergantung pada belas kasihan presiden.

Syahdan. Masalah Gibran bukan soal usia atau pengalaman. Masalahnya adalah struktur yang membiarkan wapres menjadi apa saja, atau tidak menjadi apa-apa. Hatta sudah mengingatkan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan pembagian kekuasaan yang jelas, bukan konsentrasi di tangan satu orang. Selama kursi wapres dibiarkan tanpa definisi, siapa pun yang duduk di sana, termasuk Gibran, akan selalu dinilai bukan dari kinerjanya, melainkan dari kedekatannya dengan presiden.

475 posts

About author
Penulis Lepas dan Pemerhati Isu Sosial Politik.
Articles
Related posts
Opini

Cinta yang Dijinakkan

3 Mins read
Pengandaian bahwa seluruh semesta mengenal cinta terdengar puitis. Namun, ia sebenarnya gugatan, karena menyiratkan kenyataan sebaliknya: dunia hari ini lebih fasih berhitung…
OpiniTokoh

Ahimsa: Ketegasan Tanpa Kebencian

6 Mins read
Indonesia hari ini menghadapi paradoks yang mengganggu. Di satu sisi, kita adalah bangsa yang mendeklarasikan kemerdekaan melalui perjuangan panjang dengan mengedepankan musyawarah…
Opini

Wakil Presiden, Bukan Ban Serep

2 Mins read
Polemik seputar peran wakil presiden kembali menghangat pada 2026. Publik mempertanyakan efektivitas posisi tersebut ketika Presiden dan Wakil Presiden terkesan berjalan sendiri-sendiri…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *