OpiniTokoh

Ahimsa: Ketegasan Tanpa Kebencian

6 Mins read

Indonesia hari ini menghadapi paradoks yang mengganggu. Di satu sisi, kita adalah bangsa yang mendeklarasikan kemerdekaan melalui perjuangan panjang dengan mengedepankan musyawarah dan diplomasi: sebuah warisan yang seharusnya menjadikan kita bangsa yang menghargai jalan tanpa kekerasan. Di sisi lain, kita menyaksikan eskalasi kekerasan verbal di ruang publik, polarisasi sosial yang tajam, dan normalisasi kebencian yang dibungkus atas nama kebenaran.

Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa aduan terkait intoleransi dan kekerasan berbasis identitas terus meningkat dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, riset lembaga independen seperti Setara Institute mencatat bahwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Belum lagi kekerasan di dunia maya. Laporan Dewan Pers dan berbagai organisasi literasi digital menegaskan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat ujaran kebencian digital yang tinggi di Asia Tenggara.

Dalam konteks inilah konsep ahimsa yang dipopulerkan Mahatma Gandhi bukan sekadar warisan historis dari perjuangan India melawan kolonialisme. Ia adalah kerangka etis yang relevan, bahkan mendesak, untuk dibaca ulang dalam konteks Indonesia kontemporer. Karena itu, hemat penulis, ahimsa bukanlah pasifisme yang lemah, melainkan kekuatan aktif yang menuntut keberanian dan ketegasan. Dan justru di situlah letak ironinya: bangsa ini tampak lebih mudah marah daripada berani bersikap tegas tanpa kebencian.

Ahimsa Bukan Kelemahan

Kesalahpahaman paling umum tentang ahimsa adalah menganggapnya sebagai sikap pasrah, tidak melawan, atau bahkan pengecut. Padahal, bagi Gandhi, ahimsa adalah “kekuatan aktif dari cinta kasih dan rasa hormat terhadap martabat setiap manusia, bahkan kepada lawan atau penjajah”.Ini bukan pernyataan spiritual yang melayang. Ini adalah strategi perjuangan yang menuntut disiplin diri luar biasa.

Pertimbangkan logikanya: kekerasan itu mudah. Membalas dengan kepalan tangan, dengan makian, dengan penyebaran kebencian, itu respons instingtif yang tidak memerlukan kapasitas moral apa pun. Yang sulit adalah menahan diri ketika amarah memuncak, tetap mengakui kemanusiaan lawan ketika ia memperlakukan kita sebagai musuh, dan memilih dialog ketika provokasi merajalela. Ahimsa menuntut seseorang untuk tidak hanya menolak kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan dalam pikiran dan perkataan, sesuatu yang jauh lebih sulit di era ketika satu cuitan bisa memicu badai kebencian dalam hitungan menit.

Inilah yang membuat ahimsa begitu relevan dengan kondisi Indonesia hari ini. Kita hidup di era ketika keberanian sering disalahartikan sebagai kemampuan untuk menyerang. Politisi yang menyerang lawan dengan kata-kata kasar disebut “tegas”. Netizen yang membully disebut “kritis”. Sementara mereka yang memilih diam, mendengarkan, atau merangkul perbedaan justru dicurigai sebagai lemah atau tidak punya pendirian.

Baca...  Wakil Presiden, Bukan Ban Serep

Padahal, sejarah membuktikan sebaliknya. Gerakan kemerdekaan India di bawah Gandhi mengubah wajah perlawanan kolonial bukan karena pasif, tetapi karena ia menciptakan tekanan moral yang tidak bisa diabaikan. Boikot garam tahun 1930 adalah tindakan ketidakpatuhan sipil yang berani, bukan tindakan orang yang takut. Gandhi berjalan 240 mil untuk menentang monopoli garam Inggris, dan ia melakukannya tanpa mengangkat senjata, tetapi dengan ketegasan yang mengguncang kekaisaran.

Di Indonesia, kita memiliki warisan serupa. Perjuangan diplomasi pada masa revolusi kemerdekaan (dari Perjanjian Linggarjati hingga Konferensi Meja Bundar) menunjukkan bahwa bangsa ini pernah memilih jalur yang menuntut kecerdasan, kesabaran, dan keberanian moral, bukan sekadar kekuatan senjata. Para founding fathers kita memahami bahwa kemenangan sejati bukanlah menghancurkan lawan, melainkan mengubahnya menjadi mitra.

Namun hari ini, kita tampak kehilangan pemahaman itu. Kekerasan verbal di parlemen, ujaran kebencian di media sosial, dan intimidasi terhadap kelompok minoritas menunjukkan bahwa kita lebih mudah memilih jalan pintas kekerasan daripada menempuh jalan sulit dialog dan empati. Ahimsa mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk melukai, melainkan kemampuan untuk menahan diri dari melukai ketika kita punya kuasa untuk melakukannya.

Krisis Kemanusiaan di Balik Normalisasi Kebencian

Jika ahimsa adalah penolakan terhadap kekerasan dalam segala bentuknya fisik, pikiran, dan perkataan, maka Indonesia hari ini sedang mengalami krisis kemanusiaan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Krisis ini tidak selalu berbentuk darah atau luka fisik. Ia berbentuk erosi empati, dehumanisasi lawan politik, dan normalisasi bahasa yang merendahkan martabat manusia.

Ambil contoh dunia digital. Riset dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat echo chamber, ruang di mana orang hanya mendengar pandangan yang sama dengan dirinya. Akibatnya, lawan politik atau kelompok agama yang berbeda tidak lagi dilihat sebagai sesama manusia dengan pandangan berbeda, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Dalam kerangka ahimsaa, ini adalah bentuk kekerasan pikiran yang paling berbahaya, karena ia menjadi akar dari kekerasan fisik yang mungkin terjadi kemudian.

Komnas HAM mencatat bahwa kasus-kasus intoleransi sering kali berawal dari narasi kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa koreksi. Ketika seorang tokoh publik menyebarkan stigma terhadap kelompok tertentu, ketika media arus utama membingkai berita dengan prasangka, ketika pendidikan tidak mengajarkan empati. Di situlah kekerasan pikiran berakar. Dan ketika akar itu cukup dalam, kekerasan fisik hanya menunggu pemicu.

Baca...  Perkembangan Pendidikan Berbasis Kurikulum Cinta

Yang lebih mengkhawatirkan adalah bagaimana kekerasan verbal telah menjadi bagian dari budaya politik kita. Debat publik yang seharusnya menjadi arena adu gagasan berubah menjadi ajang saling menghina. Kritik terhadap kebijakan pemerintah sering kali disampaikan dengan bahasa yang merendahkan, sementara pembelaan terhadap pemerintah juga tidak jarang menggunakan cara-cara intimidasi. Dalam kerangka ahimsa, kedua belah pihak sama-sama melakukan kekerasan, hanya berbeda sasaran.

Gandhi pernah mengatakan bahwa kekerasan tidak hanya merusak korban, tetapi juga pelakunya. Ketika seseorang membiasakan diri membenci, ia kehilangan kapasitas untuk mencintai. Ketika sebuah bangsa membiasakan diri memusuhi sesama warganya, ia kehilangan fondasi kemanusiaannya. Dan itulah yang sedang terjadi di Indonesia hari ini. Kita tidak hanya terpolarisasi secara politik; kita terpolarisasi secara moral. Kita tidak lagi melihat lawan sebagai manusia, melainkan sebagai musuh yang harus dihancurkan.

Krisis ini diperparah oleh kegagalan institusi dalam menegakkan etika publik. Penegakan hukum yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas menciptakan ketidakadilan yang menjadi bahan bakar kemarahan. Ketika masyarakat merasa bahwa keadilan hanya berlaku bagi yang kuat, mereka kehilangan kepercayaan pada jalur dialog dan mulai mencari jalan pintas, termasuk kekerasan. Ahimsa tidak menuntut masyarakat untuk diam terhadap ketidakadilan; ia menuntut masyarakat untuk melawan ketidakadilan tanpa kehilangan kemanusiaan.

Merekonstruksi Ahimsa dalam Kebijakan dan Pendidikan Indonesia

Jika ahimsa ingin menjadi kekuatan transformatif di Indonesia, ia tidak bisa berhenti sebagai wacana moral. Ia harus masuk ke dalam kebijakan publik, kurikulum pendidikan, dan praktik kepemimpinan. Tanpa itu, ahimsa hanya akan menjadi kutipan indah di seminar-seminar, sementara kekerasan terus merajalela di jalanan dan ruang digital.

Pertama, pendidikan karakter harus direorientasi. Selama ini, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lebih menekankan hafalan nilai-nilai Pancasila daripada praktik empati dan dialog. Siswa diajarkan untuk menghafal sila-sila, tetapi tidak dilatih untuk mendengarkan pandangan yang berbeda, mengelola konflik tanpa kekerasan, atau memahami perspektif kelompok lain. Kurikulum yang berbasis ahimsa akan menempatkan kemampuan berdialog, menahan diri, dan menghargai martabat manusia sebagai kompetensi inti, bukan sekadar pelengkap.

Kedua, penegakan hukum harus konsisten terhadap segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal yang berdampak luas. Ujaran kebencian yang menyebar di media sosial bukanlah “kebebasan berekspresi” yang dilindungi; ia adalah kekerasan yang merusak kohesi sosial. Namun penegakan hukum juga harus adil dan tidak tebang pilih. Ketika hukum hanya digunakan untuk membungkam kritik tetapi membiarkan provokasi dari pihak yang berkuasa, maka hukum kehilangan legitimasinya, dan masyarakat akan mencari keadilan dengan cara mereka sendiri.

Baca...  Dari Ideologi Menuju Profesionalisme: Strategi Instruktur Madya IMM Menghadapi Dinamika Perkaderan Kontemporer

Ketiga, kepemimpinan publik harus memberikan teladan. Ahimsa tidak bisa hanya diajarkan kepada rakyat kecil; ia harus dipraktikkan oleh mereka yang memiliki kuasa. Pemimpin yang menyerang lawan dengan kata-kata kasar, yang membingkai kritik sebagai pengkhianatan, atau yang membiarkan pendukungnya melakukan intimidasi, mereka adalah bagian dari masalah, bukan solusi. Gandhi tidak hanya mengajarkan ahimsa; ia hidup dalam ahimsa. Itulah yang membuatnya dipercaya.

Keempat, ruang publik harus direbut kembali dari budaya kebencian. Media arus utama memiliki tanggung jawab untuk tidak memperkuat polarisasi dengan framing yang provokatif. Platform digital harus didorong untuk tidak hanya menandai konten kebencian, tetapi juga mempromosikan konten yang membangun dialog. Masyarakat sipil harus aktif menciptakan ruang-ruang dialog lintas identitas, bukan untuk menyeragamkan pandangan, tetapi untuk memanusiakan lawan.

Yang paling penting, kita perlu mengubah cara kita memandang kekuatan. Selama ini, kita cenderung mengagumi mereka yang berbicara keras, yang menyerang dengan tajam, yang tidak memberi ampun kepada lawan. Kita perlu mulai mengagumi mereka yang mampu menahan diri, yang mendengarkan sebelum berbicara, yang melawan ketidakadilan tanpa membenci pelakunya. Ahimsa bukan tentang menjadi lemah; ia tentang menjadi kuat tanpa menjadi kejam.

Indonesia memiliki semua bahan untuk itu. Kita memiliki tradisi musyawarah, gotong royong, dan toleransi yang telah berakar jauh sebelum kemerdekaan. Kita memiliki tokoh-tokoh yang telah mempraktikkan ahimsa dalam perjuangan mereka, dari Soekarno yang memilih diplomasi hingga Gus Dur yang merangkul semua kelompok. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menghidupkan kembali warisan itu di tengah dunia yang semakin bising dengan kebencian.

Ahimsa bukanlah utopia. Ia adalah pilihan yang sulit, tetapi mungkin. Di tengah bangsa yang mudah marah, memilih untuk tidak membenci adalah tindakan revolusioner. Di tengah budaya yang mengagumi kekerasan, memilih dialog adalah keberanian sejati. Dan di tengah krisis kemanusiaan yang menggerogoti, mengingat bahwa setiap manusia, bahkan lawan, memiliki martabat adalah langkah pertama menuju pemulihan.

Gandhi pernah berkata bahwa kelemahan tidak pernah bisa memaafkan; hanya kekuatan yang bisa. Ahimsa adalah tentang memiliki kekuatan itu, kekuatan untuk menahan diri, kekuatan untuk memahami, kekuatan untuk tidak melukai meskipun kita mampu. Indonesia hari ini membutuhkan kekuatan itu lebih dari sebelumnya.

474 posts

About author
Penulis Lepas dan Pemerhati Isu Sosial Politik.
Articles
Related posts
Opini

Wakil Presiden, Bukan Ban Serep

2 Mins read
Polemik seputar peran wakil presiden kembali menghangat pada 2026. Publik mempertanyakan efektivitas posisi tersebut ketika Presiden dan Wakil Presiden terkesan berjalan sendiri-sendiri…
Opini

Mengatasi Hedonisme dengan Tasawuf: Menemukan Kebahagiaan Sejati

3 Mins read
​Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, manusia semakin mudah terjebak dalam gaya hidup yang berorientasi pada kesenangan. Membeli barang-barang bermerek, mengikuti…
Opini

Mohammad Hatta, Gibran, dan Kursi Wapres

2 Mins read
Kursi wakil presiden kembali menjadi sorotan. Setelah Gibran Rakabuming Raka dilantik pada 20 Oktober 2024 mendampingi Prabowo Subianto, publik kembali membicarakan relevansi…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *