Opini

Republik Serba Guna

6 Mins read

Goenawan Mohamad pernah mengucapkan sesuatu yang terdengar seperti kelakar tetapi menyimpan gugatan serius. Masyarakat, katanya, memerlukan hal-hal yang tidak berguna: teater, puisi, cinta, bersiul, bergurau, bahkan anjing yang menggonggong. Jika semua harus berguna, celakalah kita. Dari yang remeh dan tampak sia-sia itulah hidup dibangun.

Kita hidup di zaman yang alergi pada kesia-siaan. Setiap rupiah wajib punya laporan, setiap kegiatan wajib punya luaran, setiap manusia wajib punya “nilai tambah”. Kosakata kebijakan kita dipenuhi kata efisiensi, produktif, dan tepat sasaran. Kata-kata itu tidak salah. Yang berbahaya adalah ketika ia menjadi satu-satunya ukuran, sehingga apa pun yang tak bisa dihitung dianggap tak ada.

Maka kutipan Goenawan itu perlu dibaca sebagai peringatan, bukan sekadar renungan estetis. Pertanyaannya, apa jadinya sebuah negara yang hanya sanggup mencintai hal-hal yang berguna?

Berguna bagi Siapa?

Gagasan bahwa keindahan tak perlu bertugas sudah berumur panjang. Immanuel Kant, dalam “Critique of Judgment”, merumuskan keindahan sebagai “keselarasan tujuan tanpa tujuan”. Sebuah karya terasa tertata seolah punya maksud, padahal ia tidak melayani kebutuhan apa pun di luar dirinya. Oscar Wilde menyatakannya lebih ringkas dalam kata pengantar The Picture of Dorian Gray: semua seni sama sekali tak berguna. Kalimat itu bukan penghinaan, melainkan pembelaan. Karya seni berharga justru karena ia tidak bisa diperas menjadi alat.

Perhatikan bahwa para penguasa juga paham betul daya hal-hal “tak berguna” itu. Plato, dalam “Republik”, menyingkirkan para penyair dari kota ideal karena puisi dinilai membangkitkan emosi dan menggoyahkan nalar warga. Filsuf besar itu tidak menganggap puisi remeh. Ia menganggapnya terlalu berpengaruh. Di sini tersimpan paradoks yang terus berulang sepanjang sejarah: kekuasaan memandang rendah seni di ruang rapat anggaran, tetapi memperlakukannya sebagai ancaman di ruang keamanan.

Friedrich Schiller menawarkan jawaban yang lebih jernih dalam “Letters on the Aesthetic Education of Man”. Menurutnya, manusia baru benar-benar utuh ketika ia bermain, dan keindahan melatih kita menimbang dunia tanpa dikuasai oleh kebutuhan mendesak maupun kewajiban moral yang kaku. Johan Huizinga, sejarawan Belanda, memperluas pandangan itu dalam “Homo Ludens”. Kebudayaan, kata Huizinga, tumbuh dari permainan, dan bukan permainan yang tumbuh dari kebudayaan. Ritual, hukum, puisi, hingga filsafat berakar pada dorongan bermain yang tak punya tujuan praktis.

Dari sini kita bisa membedakan dua jenis nilai. Nilai instrumental melekat pada barang yang berguna untuk sesuatu yang lain: palu untuk memaku, jalan tol untuk mempercepat distribusi. Nilai intrinsik melekat pada hal yang bernilai pada dirinya sendiri: percakapan sore hari, lagu pengantar tidur, dan cinta, yang oleh Goenawan disebut tidak berguna justru untuk menandai bahwa ia tak bisa dijual sebagai sarana. Seorang ibu tidak menyanyikan lagu pengantar tidur demi meningkatkan indeks pembangunan manusia.

Baca...  Demokrasi Treadmill: Membedah Kritik Zainal Arifin Mochtar

Namun jangan buru-buru memuja ketidakbergunaan secara naif. W. H. Auden, dalam elegi untuk Yeats, menulis bahwa puisi tidak membuat apa pun terjadi. Kalimat itu sering dipakai untuk menyiratkan bahwa seni tak punya daya ubah. Pembacaan yang lebih jujur adalah sebaliknya. Puisi tidak menggerakkan pabrik, tetapi ia menggeser cara manusia memandang pabrik, upah, dan dirinya sendiri. Pengaruhnya tidak langsung, tidak terukur, dan karena itu sulit dimasukkan ke dalam tabel capaian kinerja. Itulah sebabnya kegunaan seni kerap salah dibaca. Kita menimbangnya dengan timbangan yang dibuat untuk beras.

Pertanyaan berikutnya, jika seni punya daya yang begitu mendalam, bagaimana negara kita memperlakukannya?

Negara yang Pandai Menghitung

Secara hukum, Indonesia tidak buta pada kebudayaan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan menetapkan sepuluh objek pemajuan, dari tradisi lisan, manuskrip, dan adat istiadat hingga seni dan permainan rakyat. Pada Oktober 2024, kebudayaan memperoleh kementerian tersendiri. Di atas kertas, ini kabar baik.

Persoalannya terletak pada cara berpikir yang menyertainya. Kebudayaan lebih sering dibicarakan sebagai aset ekonomi daripada sebagai ruang kebebasan. Ia dihitung lewat kunjungan wisata, produk ekonomi kreatif, dan kontribusi terhadap produk domestik bruto. Pengukuran semacam itu sah, tetapi ia diam-diam menyeleksi: seni yang lolos adalah seni yang laku, sedangkan seni yang gelisah, lambat, atau menggugat dianggap boros.

Lihatlah arah kebijakan fiskal belakangan ini. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan efisiensi belanja negara sekitar Rp306,69 triliun, mencakup anggaran kementerian/lembaga dan transfer ke daerah. Pos-pos yang disasar antara lain perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial. Dalam logika pembukuan, pemangkasan itu masuk akal. Dalam logika kebudayaan, ia berisiko. Pertemuan, diskusi, dan pentas adalah tempat gagasan bertukar, dan kerap nilainya baru tampak bertahun-tahun kemudian. Pengeluaran yang hari ini dicap seremonial bisa jadi besok dikenang sebagai awal sebuah gerakan. Kebijakan yang hanya melihat laporan tahun berjalan buta pada penanaman jangka panjang semacam itu.

Ruang kelas pun tak steril dari kecenderungan ini. Mata pelajaran seni dan sastra lazim diperlakukan sebagai pelengkap, dikorbankan ketika jam pelajaran dipadatkan demi bidang yang masuk tolok ukur. Padahal hasil pengukuran itu sendiri tidak menggembirakan. Dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022, skor Indonesia tercatat 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains, semuanya di bawah rerata negara OECD. Tentu tidak adil menyalahkan minimnya pelajaran seni untuk semua angka itu. Tetapi cukup jelas bahwa obsesi pada kompetensi yang terukur belum membuat anak-anak kita lebih mampu memahami bacaan dan bernalar. Membaca dengan baik menuntut imajinasi, kesabaran, dan kepekaan terhadap makna, dan kepekaan semacam itu dipupuk oleh cerita, puisi, dan permainan, bukan oleh drilling soal.

Baca...  Hari Kedua yang Tertunda

Ada pula wajah lain dari negara yang pandai menghitung: ia gelisah ketika seni tidak bisa dikendalikan. Pada Agustus 2021, mural bertuliskan “Jokowi 404: Not Found” di Tangerang dihapus aparat tak lama setelah muncul. Pada Februari 2025, band punk Sukatani dari Purbalingga menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari platform musik dan menyampaikan permintaan maaf setelah liriknya dipersoalkan terkait institusi kepolisian.

Lagu itu justru menyebar lebih luas, dan Kapolri kemudian menegaskan bahwa lagu tersebut tidak akan dipidanakan. Pada Maret 2025, sebuah kepala babi dikirim ke kantor Tempo, majalah yang dulu dilahirkan Goenawan Mohamad. Paket teror itu dialamatkan kepada seorang jurnalisnya.

Rangkaian kejadian ini memperlihatkan kontradiksi yang sama dengan yang dibaca Plato. Seni dianggap tidak berguna ketika diminta anggaran, tetapi dianggap berbahaya ketika bersuara. Sebuah kekuasaan yang yakin bahwa puisi, mural, dan lagu tak ada gunanya tidak perlu repot-repot menghapus, menekan, atau meneror. Reaksi yang keras itu sendiri adalah pengakuan tersirat atas daya hal-hal yang katanya remeh.

Jika begitu, apa yang sebenarnya hilang ketika sebuah republik hanya menghargai yang berguna?

Sia-sia yang Menyelamatkan

Yang hilang pertama kali adalah ingatan. Pramoedya Ananta Toer mengisahkan lebih dulu tetralogi Buru secara lisan kepada sesama tahanan di Pulau Buru sebelum menuliskannya. “Bumi Manusia” terbit pada 1980 dan dilarang beredar pada tahun berikutnya. Larangan itu tidak berhasil menghapus naskahnya dari ingatan pembaca, dan novel tersebut kini dibaca lintas generasi sebagai salah satu pintu masuk memahami kolonialisme dan lahirnya kesadaran kebangsaan. Tidak ada rapat evaluasi kinerja yang bisa menghitung berapa orang tergerak olehnya.

Wiji Thukul menulis puisi dengan bahasa yang bisa dipahami buruh di pabrik, dan ia hilang sejak 1998. Hingga kini keberadaannya belum terjawab secara resmi. Tetapi sajak-sajaknya tetap dikutip dalam setiap demonstrasi yang menuntut keadilan. Negara boleh memutus satu tubuh, tetapi tak mampu menarik kembali kalimat yang sudah mengakar di kepala banyak orang.

Baca...  Spanyol, Palestina, dan Misi Kemanusiaan di Panggung Dunia

Goenawan Mohamad sendiri mengalami hal serupa. Tempo dibredel rezim Orde Baru pada Juni 1994. Namun sejak 1977, “Catatan Pinggir”-nya, esai pendek yang tampak seperti sampingan, justru menjadi salah satu ruang paling jernih bagi pembaca Indonesia untuk belajar berpikir dengan sabar, ragu, dan tanpa dogma. Tidak satu pun dari ketiga contoh itu berguna menurut kalkulus anggaran. Semuanya menyelamatkan sesuatu yang lebih mendasar: kemampuan sebuah bangsa untuk mengingat, bertanya, dan merasa.

Karena itu, mempertahankan ruang bagi hal-hal yang tidak berguna adalah kerja kebijakan yang konkret, bukan romantisme. Setidaknya ada tiga langkah yang bisa ditempuh.

Pertama, lindungi pendanaan seni dari logika proyek tahunan. Dana kebudayaan yang berkelanjutan, dikelola lembaga independen dengan kurator yang bebas dari kepentingan politik, memberi seniman kesempatan bereksperimen tanpa tekanan mengejar luaran cepat. Prinsip penilaian yang dipakai pun harus berbeda: yang diukur adalah kualitas proses dan kebebasan berkarya, bukan jumlah penonton dan unggahan.

Kedua, kembalikan seni dan sastra ke jantung pendidikan. Membaca cerita, menulis puisi, bermain teater, dan menyanyi bersama bukan pelajaran sampingan. Itu adalah latihan empati dan imajinasi, dua modal yang diperlukan warga negara demokratis untuk membayangkan nasib orang lain. Sekolah yang hanya melatih anak menjawab soal akan melahirkan lulusan yang mahir mengerjakan perintah, tetapi gagap ketika harus menimbang perintah itu.

Ketiga, jamin kebebasan berekspresi dengan tindakan, bukan hanya pidato. Aparat tidak boleh menghapus mural, menekan musisi, atau menoleransi teror terhadap pers tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Kebebasan berkarya tidak pernah bisa hidup berdampingan dengan rasa takut. Jika negara serius pada pemajuan kebudayaan, ia harus membuktikannya pada saat yang paling tidak nyaman, yakni ketika seni mengkritik dirinya.

Kutipan Goenawan itu mengajak kita mengajukan pertanyaan yang sering dihindari oleh negara dan pasar: untuk apa semua efisiensi itu? Ekonomi yang sehat, jalan yang mulus, dan anggaran yang rapi hanyalah sarana. Tujuannya adalah hidup yang layak dijalani, hidup yang memberi ruang bagi tawa, duka, cinta, dan keindahan. Sebuah republik serba guna tak punya jawaban atas pertanyaan itu, karena yang berharga baginya hanya alat, bukan tujuan.

Maka mari kita jaga hal-hal yang tidak berguna itu, justru karena dari sanalah hidup terbangun. Negara yang mencabutnya demi efisiensi mungkin akan mendapati anggarannya rapi dan warganya kosong.

493 posts

About author
Penulis Lepas dan Pemerhati Isu Sosial Politik.
Articles
Related posts
FilsafatOpini

Kuasa yang Enggan Mengalah

5 Mins read
Sekitar 441 SM, penonton teater di Athena menyaksikan seorang raja dipermalukan oleh nabi buta. Raja itu bukan tiran haus darah. Dalam pikirannya,…
FilsafatOpini

Ingatan yang Dijinakkan

6 Mins read
Waktu mungkin menyimpan peristiwa, tetapi ingatanlah yang membuatnya bergema. Kalender mampu mencatat tanggal, tetapi tak pernah mampu mencatat rasa. Satu tragedi bisa…
Opini

Mencintai Klub Tanpa Kebencian: Menakar Fanatisme Suporter Sepak Bola

3 Mins read
​Fanatisme suporter terhadap klub favorit merupakan bentuk cinta, keterikatan emosional, dan identitas sosial yang wajar dalam budaya olahraga modern. Namun, ekspresi dukungan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *