“Salah kita juga, terlalu hormat pada nasab.” Kalimat itu terdengar kasar, dan memang sebaiknya begitu. Di banyak pesantren, majelis taklim, dan ruang publik kita, garis keturunan sering bekerja lebih cepat daripada ilmu, dan silsilah lebih dipercaya daripada rekam jejak. Orang yang belum teruji bisa langsung duduk di barisan depan, sementara yang sudah teruji harus membuktikan diri berulang kali. Kita menyebutnya adab. Tetapi adab yang tidak mau diperiksa lama-lama berubah menjadi kebiasaan takut.
Saya katakan, tulisan ini tidak sedang menyerang nasab, apalagi menyinggung kemuliaan keluarga Nabi. Yang saya persoalkan adalah cara kita memperlakukannya: nasab yang semula identitas dan amanah diubah menjadi hak istimewa yang kebal koreksi. Pertanyaannya tajam, tetapi perlu diajukan: siapa yang sebenarnya sedang kita hormati, dan siapa yang diuntungkan oleh penghormatan itu?
Modal Simbolik yang Menggelembung
Sosiolog Prancis Pierre Bourdieu menyebut pengakuan sosial yang tidak berwujud uang, tetapi bisa ditukar dengan pengaruh, sebagai modal simbolik. Gelar, kehormatan, reputasi, dan garis darah termasuk di dalamnya. Dalam kerangka Bourdieu, modal simbolik bekerja paling efektif ketika tidak tampak sebagai kekuasaan. Ia hadir sebagai sesuatu yang “memang sudah semestinya”. Mekanisme inilah yang ia sebut kekerasan simbolik: dominasi yang diterima oleh pihak yang didominasi karena mereka menganggapnya wajar, bahkan luhur.
Bagi sebagian orang, nasab “darah biru” memenuhi persis ciri itu. Ia tidak perlu ditagih, tidak perlu dibuktikan setiap hari, dan tidak mudah dipertanyakan. Seseorang cukup dikenal sebagai “keturunan siapa”, dan pintu terbuka: tempat duduk terhormat, tangan yang dicium, suara yang tak dibantah. Murid yang bertanya dianggap kurang ajar. Jamaah yang meminta klarifikasi dicap tidak tahu adab.
Sosiolog Max Weber membantu kita memahami mengapa gejala ini bertahan. Ia membedakan tiga bentuk otoritas: tradisional, karismatik, dan rasional-legal. Karisma, kata Weber, lahir dari pribadi luar biasa yang diyakini punya anugerah. Persoalan muncul ketika sang pemilik karisma wafat. Pengikut tidak rela kehilangan, lalu mencari cara agar karisma itu tetap hidup. Salah satunya, yang dibahas Weber sebagai karisma turunan, adalah memindahkannya lewat garis darah. Karisma yang tadinya hasil pergulatan seorang pribadi menjadi warisan yang diterima begitu saja oleh keturunannya, tanpa ujian.
Di titik ini terjadi pergeseran halus. Penghormatan kepada tokoh besar merambat menjadi penghormatan kepada keluarganya, lalu kepada semua yang membawa namanya, lengkap dengan hak-hak yang tak pernah mereka perjuangkan.
Filsafat politik kuno sebenarnya sudah menyadari bahaya ini. Dalam “Republik”, Plato menyusun mitos tentang tiga logam: emas untuk para penguasa, perak untuk penjaga, perunggu dan besi untuk para pekerja. Mitos itu sering dikutip sebagai pembenaran hierarki kelahiran. Padahal Plato menambahkan syarat yang jarang disebut. Jika anak seorang penguasa ternyata berjiwa perunggu, ia harus diturunkan tanpa belas kasihan, dan anak pekerja yang berjiwa emas harus dinaikkan. Bahkan Plato, yang tidak dikenal sebagai pembela kesetaraan, menolak gagasan bahwa kedudukan boleh diwariskan tanpa ujian watak. Kita yang mengaku mewarisi ajaran yang jauh lebih egaliter justru lebih lunak dalam hal ini.
Ibn Khaldun, sejarawan dan pemikir sosial abad ke-14, menambahkan catatan yang lebih dingin. Dalam “Muqaddimah”, ia menulis bahwa kemuliaan sebuah rumah tangga biasanya bertahan sampai empat generasi: pendiri yang membangun dengan kerja keras, anak yang masih menyaksikan perjuangan itu, generasi ketiga yang hanya meniru, dan generasi keempat yang menghancurkan karena tidak lagi memahami harga sebuah kemuliaan. Ibn Khaldun menulis tentang kekuasaan dan sejarah dinasti, tetapi logikanya bisa dipakai di mana saja: kehormatan yang tidak dirawat dengan kualitas akan aus oleh waktu.
Maka mari kita bertanya dengan jujur. Jika kemuliaan hanya bisa bertahan lewat kualitas, mengapa kita sering memaksa menghormati sesuatu yang kualitasnya tidak pernah kita lihat?
Jawabannya tidak nyaman. Kita nyaman dengan jalan pintas. Menghormati nasab jauh lebih murah daripada menilai ilmu. Menunduk pada darah biru tidak menuntut kita memeriksa kitab, menguji argumen, atau menimbang akhlak. Kita mengira sedang beradab, padahal sering kali sedang malas berpikir. Dan kemalasan itulah yang pelan-pelan menyuburkan privilese.
Namun pendapat bahwa privilese ini wajar sering bersandar pada dalil agama. Jadi kita perlu memeriksa dalil itu sendiri.
Ukuran yang Ditetapkan Wahyu
Jika nasab dijadikan tiket, kita perlu mencocokkannya dengan harga tiket yang ditetapkan sumbernya sendiri. Al-Qur’an menyatakan:
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ
Artinya: “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.” (QS. al-Hujurat [49]: 13)
Ayat ini turun dalam konteks yang spesifik. Ia menyebut manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan agar saling membanggakan garis darah. Penanda untuk dihormati bergeser dari “siapa bapakmu” menjadi “seberapa kamu takut kepada Allah”.
Nabi Muhammad mengulang pesan itu dalam bentuk yang lebih tajam. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan Abu Hurairah tentang keutamaan menuntut ilmu, beliau menutup dengan kalimat:
وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
Artinya: “Siapa yang amalnya memperlambat langkahnya, nasabnya tidak akan mempercepatnya.” (HR. Muslim)
Kalimat ini hampir seperti sanggahan yang disiapkan jauh hari untuk kebiasaan kita. Nasab tidak bisa menutup kekurangan amal.
Riwayat lain lebih personal. Ketika turun perintah untuk memperingatkan kerabat terdekat, Nabi memanggil keluarganya satu per satu, termasuk putri kesayangannya:
يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا
Artinya: “Wahai Fatimah putri Muhammad, mintalah hartaku sesukamu, tetapi aku tidak dapat membelamu sedikit pun di hadapan Allah.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)
Renungkan arti peristiwa ini. Nabi tidak memberi jaminan keselamatan kepada putri kandungnya hanya karena hubungan darah. Jika di hadapan Nabi sendiri darah tidak otomatis menjadi perlindungan, atas dasar apa kita memberi kekebalan kepada orang yang sekadar menyandang nama besar?
Sampai di sini, pembaca yang teliti akan menyela. Bukankah Nabi juga berpesan agar kita memuliakan keluarganya? Benar, dan itu bagian dari ajaran yang tidak boleh dikaburkan. Dalam riwayat Muslim, Nabi bersabda di Ghadir Khum:
أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي
Artinya: “Aku mengingatkan kalian kepada Allah tentang ahlul baitku.”
Kecintaan kepada keluarga Nabi adalah kewajiban moral yang nyata. Para ulama sejak dulu memahaminya sebagai cinta, kasih sayang, dan penghormatan, bukan sebagai pemberian hak otoritas tanpa batas. Menghormati keturunan Nabi berbeda dari menyerahkan kepatuhan buta kepada setiap orang yang mengaku termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah akhlak. Yang kedua adalah pelepasan akal.
Bagaimana dengan keturunan Nabi yang saleh dan berilmu? Mereka tentu layak dihormati, dan penghormatan itu menjadi dua kali lipat sah karena ditopang oleh ilmu dan akhlak. Di sini terlihat bahwa kualitas tidak bertentangan dengan nasab, melainkan menyempurnakannya. Bagi mereka yang benar-benar menjaga amanah itu, kritik tidak pernah menjadi ancaman. Yang takut diperiksa biasanya bukan yang paling bersih, melainkan yang paling bergantung pada kebesaran nama.
Dari sini persoalan bergeser dari tafsir ke praktik. Kalau ajaran jelas, mengapa kebiasaan kita begitu keras kepala? Jawabannya ada pada apa yang terjadi ketika penghormatan itu tak lagi boleh dipertanyakan.
Ketika Hormat Menjadi Takut
Filsuf Immanuel Kant, dalam esainya tahun 1784 Apa itu Pencerahan?, mendefinisikan pencerahan sebagai keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri. Ketidakdewasaan itu, tulis Kant, adalah ketidakmampuan memakai akal sendiri tanpa tuntunan orang lain. Penyebabnya bukan kurangnya kecerdasan, melainkan kurangnya keberanian dan kemauan. Semboyannya terkenal: sapere aude, beranilah berpikir sendiri.
Kalimat “salah kita juga” mengandung sengat yang sama dengan Kant. Kita tidak sekadar korban privilese orang lain. Kita ikut menciptakannya setiap kali memilih diam, menunduk, dan menutup pertanyaan demi rasa aman.
Akibat paling nyata dari kultur tanpa koreksi adalah perlindungan bagi pelanggaran. Di Jombang, Jawa Timur, seorang putra pimpinan pesantren pada 2022 menjadi tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati. Upaya penjemputan oleh polisi pada Juli tahun itu sempat dihadang massa pendukungnya sebelum ia akhirnya menyerahkan diri. Pada November 2022, Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara kepadanya. Kasus ini tidak menunjukkan bahwa keluarga kiai pada dasarnya bermasalah, dan membuat generalisasi seperti itu adalah kekeliruan yang sama buruknya. Yang terlihat adalah bagaimana lingkungan yang membiasakan kepatuhan tanpa pertanyaan bisa memampukan massa membentengi seseorang dari proses hukum, bukan karena yakin ia benar, tetapi karena ia “putra kiai”.
Karl Popper menawarkan cara berpikir yang menolong di sini. Dalam “The Open Society and Its Enemies”, ia mengkritik pertanyaan klasik filsafat politik, “siapa yang seharusnya memerintah?”, yang menurutnya salah arah. Pertanyaan yang lebih berguna: bagaimana menata lembaga sehingga penguasa buruk tidak bisa menimbulkan kerusakan besar? Popper tidak percaya pada pemimpin yang sempurna. Ia percaya pada mekanisme koreksi.
Prinsip ini berlaku sampai ke ruang pengajian. Pertanyaan “siapakah orang suci yang layak kita patuhi?” kurang berguna dibandingkan “bagaimana komunitas kita membuat orang yang paling dihormati sekalipun tetap bisa diluruskan?” Komunitas yang sehat tidak bergantung pada kesalehan satu orang. Ia bergantung pada sistem yang memungkinkan siapa pun, dari yang paling terhormat sampai yang paling biasa, ditanya, dikoreksi, dan jika perlu dimintai pertanggungjawaban.
Lalu apa yang bisa kita lakukan? Beberapa langkah sederhana, tetapi tidak mudah.
Pertama, pisahkan kehormatan sosial dari otoritas keilmuan. Kita bisa mencium tangan seorang keturunan ulama sebagai tanda kasih tanpa menjadikannya rujukan fatwa. Jabatan keilmuan, kepemimpinan lembaga, dan wewenang mengajar seharusnya ditentukan oleh kompetensi yang bisa diuji, bukan oleh silsilah.
Kedua, rawat tradisi kritik dalam kerangka agama sendiri. Nabi bersabda, “Agama adalah nasihat” (ad-dinu an-nasihah, HR. Muslim). Nasihat artinya mengingatkan, meluruskan, dan kadang menegur. Kritik yang santun dan berbasis data bukan pembangkangan terhadap adab. Ia justru bentuk tertinggi dari penghormatan: kita peduli cukup banyak untuk tidak membiarkan seseorang tersesat.
Ketiga, orang-orang yang menyandang nama besar perlu menyadari bahwa mereka punya beban lebih berat, bukan hak lebih luas. Jika Fatimah sendiri tidak dijamin oleh darahnya, tidak ada alasan bagi siapa pun untuk berharap jaminan serupa.
Pada akhirnya, penghormatan yang sehat adalah penghormatan yang berani berkata, “Saya menghormati Anda, karena itu saya akan bertanya.” Nasab boleh tetap menjadi identitas yang dimuliakan, dikenang, dan dirawat dengan penuh cinta. Tetapi ia tidak boleh menjadi tiket kebal, apalagi tameng bagi kesewenang-wenangan. Kehormatan sejati, dulu dan sekarang, selalu lahir dari ilmu yang luas, akhlak yang terjaga, dan manfaat yang dirasakan orang banyak. Selebihnya hanyalah nama, dan nama tanpa isi akan aus seperti yang diingatkan Ibn Khaldun, dalam empat generasi atau kurang. Wallahu a’lam bisshawab.

