Dalam satu pekan, kursi wakil presiden kosong dan seorang mantan Kapolri menjadi tersangka penyadapan terhadap Presiden. Dua peristiwa itu tampak berbeda. Sumber penyakitnya sama: kekuasaan yang kehilangan rem.
Mulai dari kursi yang ditinggalkan. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan soal syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima, tetapi tidak menemukan bukti meyakinkan adanya ijazah atau dokumen setara SMA. Mahkamah Agung lalu membatalkan surat keterangan penyetaraan yang dipakai Gibran, dan Kemendikdasmen mencabutnya per 11 November.
Tekanan politik pun menumpuk. Sehari sebelum rapat paripurna, 120 anggota DPR dari delapan fraksi meneken usul hak menyatakan pendapat. Pada 12 November, Gibran mundur. Suratnya menyebut berhenti atas permintaan sendiri, dan ia membantah keputusan itu berkaitan dengan ijazah. Paripurna DPR dibatalkan tiga jam sebelum jadwal.
Mundur memang menutup jalur politik, tetapi tidak menjawab pertanyaan hukumnya. Bagaimana dokumen yang tak terbukti keberadaannya bisa lolos verifikasi pencalonan? PDIP sepakat dengan Mahfud MD bahwa proses pidana tidak boleh berhenti hanya karena proses politik selesai. Jabatan boleh ditinggalkan, pertanggungjawaban tidak.
Soal pertanggungjawaban itu makin berat saat kita menengok perkara kedua. Bareskrim menetapkan empat jenderal sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kapolri Suyudi Ario Seto menyebut Listyo diduga menjadi penerima akhir hasil sadapan.
Sasarannya disebut meliputi pejabat, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha, hingga media. Semua ini masih dugaan, dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Namun jika terbukti, persoalannya jauh melampaui satu perkara pidana.
Levitsky dan Ziblatt dalam “How Democracies Die” menunjukkan bahwa demokrasi jarang tumbang oleh kudeta. Ia terkikis ketika para aktor melanggar toleransi timbal balik dan tak lagi menahan diri memakai kekuasaan. Menyadap lawan, kawan, bahkan presiden berarti menjadikan negara arsip kelemahan orang lain. Tak mengherankan bila publik menilai politik kita makin liar.
Liarnya politik itu berakar pada mahalnya ongkos kekuasaan. Di Palu, 14 November, Prabowo menegaskan demokrasi tak boleh dibeli atau disandera pemilik uang yang diperoleh secara tidak halal. Diagnosisnya tepat, tetapi diagnosis bukan terapi. Presiden memegang kewenangan, sehingga yang ditunggu rakyat adalah bukti dan perbaikan aturan, bukan pidato.
Suara dari jalanan sejalan dengan itu. Mahasiswa dalam gelombang unjuk rasa November ini menuntut pembenahan demokrasi dan revisi UU Partai Politik. Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia sendiri mengakui, April lalu, bahwa UU Parpol perlu menata sumber dan pengelolaan keuangan partai demi mencegah korupsi. Ongkos politik yang mahal membuat jabatan menjadi komoditas, dan komoditas selalu punya pembeli.
Lalu apa yang bisa dikerjakan segera? Mulailah dari hulu. UU Parpol harus direvisi agar sumbangan dibatasi, keuangan partai diaudit terbuka, dan pembiayaannya transparan, sehingga partai tak bergantung pada donatur gelap. Di hilir, negara butuh UU penyadapan yang ketat, dengan izin pengadilan dan pengawasan independen. Tanpa itu, setiap kepala lembaga bisa menjadi mata-mata.
Kursi kosong di Istana Wakil Presiden pun jangan diisi dengan cara lama. UUD 1945 Pasal 8 ayat 2 mengatur Presiden mengusulkan dua calon dan MPR memilih dalam 60 hari. Padahal, parpol koalisi dinilai sengaja tak mengajukan nama demi menunjukkan loyalitas. Loyalitas bukan kualifikasi. Rekam jejak, integritas, dan keabsahan syarat pendidikan calon harus diuji di depan publik sejak awal.
Terakhir, kasus sadapan dan kasus ijazah mesti berjalan sampai putusan di pengadilan terbuka. Telusuri pula siapa yang menikmati hasilnya, tanpa spekulasi dan tanpa tebang pilih.
Demokrasi tidak mati karena satu skandal. Ia mati ketika warga terbiasa menganggap skandal sebagai kewajaran. Kursi wakil presiden akan terisi dalam hitungan pekan, tetapi kepercayaan publik tidak sembuh oleh pergantian nama. Ia hanya pulih oleh hukum yang bekerja, bahkan kepada yang berkuasa.
