Perairan Masalembo kembali menuntut korban. KM Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa pada Minggu dini hari, 13 September 2026, membawa 243 orang ke dasar laut yang selama ini dijuluki “Segitiga Bermuda Indonesia”. Hingga Jum’at, 25 September 2026, tim SAR telah menemukan 150 korban: 108 selamat dan 42 tewas, sementara 93 orang lainnya masih dalam pencarian.
Angka itu bukan sekadar statistik. Di baliknya ada Reyner Fausta Yosilianto (22), kernet asal Blitar yang meninggalkan istri dan bayi delapan bulan. Ada Bagus Mahendra (20) asal Klaten yang keluarganya menerima kabar duka sehari sebelum akad pernikahan kakaknya. Ada pula I Putu Angga Sudiana (21), Aldo Nur Rahmansyah (19), dan sederet nama lain yang kini hanya tinggal kenangan.
Tragedi ini bukan yang pertama. Empat puluh lima tahun lalu, 27 Januari 1981, KMP Tampomas II terbakar dan tenggelam di perairan yang sama. Kapal milik Pelni itu mengangkut 1.054 penumpang dan 82 awak kapal. Korban tewas diperkirakan mencapai 431 orang, termasuk Kapten Abdul Rivai yang memilih bertahan hingga detik terakhir. Sebagian catatan bahkan menyebut angka korban mencapai 666 jiwa.
Dua tragedi, dua era, satu pola: kelalaian yang berulang, regulasi yang tebal tapi tak bergigi, dan laut yang tetap menjadi kuburan massal tanpa ada yang benar-benar belajar.
Angka yang Tak Pernah Selesai Dihitung
Mari kita bicara angka. Bukan untuk mendramatisasi, tapi karena di balik setiap digit ada nyawa. KM Virgo Transport 8 membawa 243 orang dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal itu berkapasitas 500 penumpang, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi buru-buru menegaskan tidak ada kelebihan muatan. Tapi pertanyaannya: jika tidak overload, mengapa kapal bisa miring dan tenggelam dalam waktu kurang dari lima menit?
Seorang anak buah kapal yang selamat, Akmal, mengungkapkan bahwa ia terbangun dan kapal sudah miring. Tidak ada peringatan dini, tidak ada guncangan, tidak ada suara air masuk. “Pas tenggelam enggak lama, enggak sampai lima menit kapal tenggelam,” katanya. Pengamat transportasi ITS, Putu Rudy Setiawan, menyoroti dugaan ketiadaan peringatan dini kapten serta buruknya pendataan manifes sebagai pemicu banyaknya penumpang yang terjebak.
Lima menit. Waktu yang bahkan tidak cukup untuk membaca instruksi keselamatan di belakang pintu kabin. Waktu yang membuat 42 orang tewas dan 93 lainnya hilang tanpa jejak. Waktu yang membuktikan bahwa “laik laut” hanyalah stempel di atas kertas yang tidak berarti apa-apa ketika laut sedang tidak bersahabat.
Fatalnya, KSOP Tanjung Perak memastikan kapal tersebut telah mengantongi Sertifikat Keselamatan yang lulus inspeksi pada 7 Juni 2026 dan berlaku hingga Februari 2027. Manajemen PT Virgo Karya Shipping juga menegaskan kapal telah menjalani docking pada Februari 2026. Semua dokumen lengkap. Semua stempel ada. Tapi nyawa tetap melayang. Dokumen tidak bisa berenang, dan sertifikat tidak bisa menjadi pelampung.
Kerugian yang Tak Pernah Dihitung dengan Angka
Kerugian material dari insiden KM Virgo Transport 8 memang terbilang “kecil” jika dibandingkan dengan tragedi Tampomas II. Muatan konveksi milik Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, senilai Rp 105 juta ikut tenggelam. Ada pula 89 kendaraan yang terangkut dengan nilai pertanggungan antara Rp 6 juta hingga Rp 192 juta per unit. Santunan untuk ahli waris korban meninggal dunia ditetapkan Rp 70 juta per jiwa, terdiri dari Rp 50 juta dari Jasa Raharja dan Rp 20 juta dari Jasa Raharja Putera. Korban luka-luka dijamin biaya perawatannya hingga maksimal Rp 20 juta.
Tujuh puluh juta rupiah. Itulah harga sebuah nyawa dalam sistem asuransi kita. Sementara Tampomas II, kapal bekas yang dibeli dari Jepang dengan harga US$ 8,3 juta itu, dipertanggungkan seharga yang sama. Delapan koma tiga juta dolar AS untuk sebuah kapal yang akhirnya menjadi bangkai bersama ratusan penumpangnya.
Tapi kerugian sebenarnya bukan soal angka. Kerugian sebenarnya adalah seorang anak yang tidak akan pernah lagi melihat ayahnya. Kerugian sebenarnya adalah seorang istri yang harus menjelaskan kepada bayinya mengapa ayahnya tidak pulang. Kerugian sebenarnya adalah keluarga yang menerima kabar duka sehari sebelum pesta pernikahan. Kerugian sebenarnya adalah kepercayaan publik yang terus tergerus setiap kali kapal tenggelam dan pemerintah berjanji “investigasi menyeluruh”.
Kelalaian yang Berulang: Dari Puntung Rokok hingga Peringatan yang Tak Ada
Tampomas II terbakar diduga akibat puntung rokok yang dibuang sembarangan di kabin kendaraan. Api menjalar cepat karena rendahnya disiplin penumpang dan awak kapal terhadap prosedur keselamatan. Awak kapal tidak memahami cara menggunakan peralatan pertolongan. Baju pelampung tidak dapat digunakan untuk penumpang awam. Radio portabel yang seharusnya ada di dalam sekoci tidak berada di tempatnya. Lima dari dua belas awak kapal yang tersangkut akhirnya dihukum, sebagian besar berupa pencabutan ijazah sebagai mualim atau markonis antara 4 sampai 12 bulan.
Empat puluh lima tahun kemudian, apa yang berubah? KM Virgo Transport 8 tenggelam dalam lima menit tanpa peringatan. Tidak ada alarm yang berbunyi sebelum kapal miring. Tidak ada evakuasi terorganisir. Penumpang dan awak kapal yang selamat hanya bisa melompat ke laut dan berenang menyelamatkan diri. Manajemen kapal bahkan membantah adanya human error dan menyatakan kapal “98 persen siap berlayar”.
Sembilan puluh delapan persen siap berlayar. Dua persen tidak siap. Dan dua persen itu cukup untuk menenggelamkan kapal beserta 243 orang di dalamnya. Matematika yang mengerikan, bukan?
Segitiga Masalembo: Antara Mitos dan Pembiaran
Perairan Masalembo sering disebut “Segitiga Bermuda Indonesia” karena seringnya terjadi kecelakaan kapal. Tapi menyebutnya “mitos” atau “kutukan alam” adalah bentuk pelemparan tanggung jawab yang paling cowards. Data BMKG menunjukkan bahwa perairan Masalembo dapat mengalami perubahan angin, gelombang, dan arus. Kondisi ini bukan rahasia. Bukan misteri. Bukan fenomena supranatural.
Jika cuaca buruk bisa diprediksi, mengapa kapal tetap diberangkatkan? Jika gelombang tinggi bisa diantisipasi, mengapa tidak ada penundaan keberangkatan? Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, bahkan menyebut bahwa muatan bisa dikurangi 20 persen ketika cuaca tidak kondusif untuk menjaga stabilitas kapal. Saran yang masuk akal. Tapi apakah operator kapal peduli? Apakah syahbandar peduli? Apakah Kementerian Perhubungan peduli?
Sejarah membuktikan bahwa setelah Tampomas II tenggelam, evaluasi besar-besaran terhadap sistem keamanan kapal penumpang digaungkan. Empat puluh lima tahun kemudian, kita masih berdebat soal hal yang sama: manifest yang tidak akurat, muatan yang tidak terkontrol, awak kapal yang tidak terlatih, dan regulator yang hanya bisa berjanji investigasi setelah korban berjatuhan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa aturan keselamatan pelayaran sebenarnya sudah tersedia secara lengkap. “Tantangan terbesar saat ini terletak pada konsistensi pelaksanaan aturan,” katanya. Terjemahan bebasnya: kami punya aturan, tapi tidak ada yang menjalankannya. Dan ketika ada yang mati, kami akan menginvestigasi.
Laut Tidak Butuh Investigasi, Laut Butuh Akuntabilitas
Tragedi KM Virgo Transport 8 dan Tampomas II adalah cermin yang memperlihatkan wajah asli sistem keselamatan pelayaran Indonesia. Sebuah sistem yang mahir membuat dokumen, mahir menggelar rapat, mahir berjanji investigasi, tapi gagal total dalam hal yang paling mendasar: memastikan orang-orang yang naik kapal bisa sampai ke tujuan dengan selamat.
Laut Jawa tidak butuh investigasi lagi. Laut Jawa butuh akuntabilitas. Butuh operator yang tidak hanya mengejar keuntungan dengan mengorbankan keselamatan. Butuh syahbandar yang berani menunda keberangkatan ketika cuaca buruk. Butuh pemerintah yang benar-benar menegakkan aturan, bukan hanya mengeluarkannya. Butuh awak kapal yang terlatih, bukan sekadar formalitas mengisi daftar hadir.
Selama semua itu tidak ada, Masalembo akan terus menuntut korban. Dan kita akan terus menulis artikel seperti ini. Menghitung korban. Menghitung kerugian. Menghitung kelalaian. Lalu menunggu tragedi berikutnya. Karena di negeri ini, belajar dari sejarah tampaknya hanya berlaku untuk pelajaran sekolah, bukan untuk kebijakan publik.
Laut tidak pernah salah. Yang salah adalah mereka yang mengirim orang-orang ke laut tanpa persiapan, tanpa pengawasan, dan tanpa rasa tanggung jawab. Dan selama itu terjadi, setiap tetes air mata keluarga korban adalah bukti bahwa kita belum benar-benar belajar apa-apa dari empat puluh lima tahun tragedi yang sama.
