Dahulu, untuk disebut dekat dengan Tuhan, seseorang harus menempuh jalan yang panjang dan melelahkan. Uzlah bertahun-tahun di gua terpencil, puasa Daud yang menahan lapar selama separuh hidup, dan riyadhah batin yang menguras jiwa raga. Semuanya itu dilakoni tanpa jaminan pengakuan, apalagi tepuk tangan. Predikat wali, dalam tradisi lama, adalah buah dari ketekunan yang sunyi, bukan hasil yang bisa dipesan instan.
Untunglah zaman sudah berubah. Bangsa ini rupanya menemukan jalan pintas yang jauh lebih efisien menuju derajat mulia tersebut. Tidak perlu gua, tidak perlu puasa bertahun-tahun, cukup daftar sebagai mitra dapur program Makan Bergizi Gratis, bagikan nasi kotak sambil memasang senyum terbaik di depan kamera, lalu unggah ke media sosial dengan diksi yang sarat kata “berkah”, “kepedulian”, dan “gotong royong membangun generasi emas”. Dalam hitungan menit, pujian pun mengalir, lengkap dengan gelar-gelar kehormatan yang dulu hanya pantas disematkan kepada tokoh spiritual yang telah teruji puluhan tahun.
Sungguh sebuah lompatan peradaban yang patut dicatat dalam sejarah: jalan menuju kesalehan sosial kini bisa ditempuh dengan modal kamera ponsel dan caption yang menyentuh, tanpa perlu repot-repot menempuh laku spiritual yang sesungguhnya.
Anggaran yang Berkaromah dan Piring yang Merana
Kalau para wali zaman dahulu dikenang karena karomahnya yang di luar nalar seperti berjalan di atas air, melipat jarak dalam sekejap mata, maka wali generasi baru ini punya keajaiban tersendiri yang jauh lebih duniawi, namun sama mencengangkannya: kemampuan menyulap anggaran belasan ribu rupiah per porsi agar tampak begitu meyakinkan di atas kertas laporan, sekaligus menyusut drastis begitu benar-benar mendarat di piring anak-anak sekolah.
Ini bukan ilusi sulap murahan, melainkan keterampilan administratif kelas tinggi yang layak diakui sebagai cabang keilmuan tersendiri. Dibutuhkan kepiawaian luar biasa untuk merangkai tabel gizi yang terlihat sempurna secara hitung-hitungan di atas kertas, sementara di lapangan yang tersaji hanyalah lauk seadanya; kadang sepotong tempe kurus, kadang telur yang dibagi rata untuk beberapa anak sekaligus.
Rasanya pantas diusulkan sebuah penghargaan tahunan bertajuk “Kreativitas Terbaik dalam Menyulap Angka Menjadi Nasi”, agar prestasi semacam ini mendapat pengakuan yang layak. Keren bukan, ya kan!
Yang lebih mengagumkan lagi, keajaiban ini seolah kebal terhadap kritik. Setiap kali muncul temuan bahwa porsi tidak sesuai standar gizi yang dijanjikan, jawaban yang meluncur nyaris seragam: bahwa itu hanya persoalan teknis di lapangan, bukan cacat pada rancangan besar program.
Padahal, jika kesalahan “teknis” itu terjadi berulang di berbagai daerah dengan pola yang serupa, bukankah itu justru menunjukkan bahwa persoalannya jauh lebih struktural daripada sekadar kelalaian oknum dapur?
Tanda-Tanda Kewalian Struktural: Dari Sanad Spiritual ke Surat Keputusan
Untuk mengenali siapa saja yang sedang menapaki jalur kewalian model baru ini, ada beberapa tanda yang bisa dijadikan penanda. Perhatikan seberapa cepat seseorang melontarkan kalimat pembelaan seperti “ini kan program mulia dari pemerintah, jangan terus dinyinyiri” setiap kali disodori pertanyaan kritis, lalu dengan lihai mengalihkan pembicaraan begitu topik bergeser ke soal dapur yang telat mengirim, nasi yang basi sebelum sempat disantap, atau lauk yang mulai berbau tak sedap saat tiba di sekolah.
Semakin gigih seseorang membela program tanpa mau mendengar keluhan, semakin tinggi pula “maqam” yang disandangnya. Fenomena ini bisa disebut sebagai husnuzan struktural: tingkat baik sangka yang dipaksakan habis-habisan, biasanya demi menjaga posisi, jabatan, atau harapan mendapat kontrak lanjutan pada periode anggaran berikutnya. Ilmu semacam ini tentu tidak diajarkan di pesantren mana pun, sebab ia lahir spontan begitu seseorang merasa punya kepentingan finansial yang harus dijaga mati-matian.
Yang membedakan wali gaya baru ini dengan para sufi klasik terletak pada soal sanad keilmuan. Jika dahulu seorang wali harus memiliki guru mursyid yang jelas silsilahnya, tersambung hingga generasi ulama terdahulu, kini sanad tersebut telah berevolusi menjadi sesuatu yang jauh lebih praktis: surat keputusan penunjukan sebagai mitra dapur, ditambah nota kesepahaman dengan yayasan tertentu yang entah bagaimana bisa muncul dalam waktu singkat.
Tidak diperlukan majelis zikir yang khusyuk, tidak pula murid-murid setia yang mengaji setiap malam. Cukup sediakan tim media sosial yang rajin memproduksi konten, lengkapi dengan jargon-jargon heroik seperti “kolaborasi demi masa depan bangsa” atau “investasi sumber daya manusia unggul”, maka legitimasi pun terbentuk dengan sendirinya. Warganet jarang menuntut audit keuangan yang transparan; yang penting fotonya estetik, narasinya menyentuh, dan yang membagikan tampak tulus di depan lensa.
Ironisnya, semakin canggih strategi pencitraan ini dibangun, semakin jarang pula pertanyaan mendasar diajukan: dari mana sesungguhnya dana ini berasal, bagaimana mekanisme pengawasannya, dan siapa yang bertanggung jawab ketika standar gizi yang dijanjikan ternyata jauh panggang dari api. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini kerap tenggelam di bawah gempuran konten yang lebih menghibur mata ketimbang menyodorkan data yang jujur.
Setiap wali tentu memiliki ujian keimanan masing-masing. Jika dahulu ujian itu berupa godaan duniawi atau bisikan yang menggoda di tengah malam, wali gaya kekinian ini punya ujian yang tak kalah berat: video-video yang beredar luas memperlihatkan nasi basi, lauk yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari satu tangan, atau anak-anak yang mengeluh sakit perut usai menyantap menu yang katanya bergizi tersebut.
Reaksi terhadap ujian semacam ini nyaris selalu seragam. Alih-alih melakukan evaluasi jujur dan terbuka, jawaban standar yang lebih dulu muncul adalah bahwa itu hanya “oknum” atau “kasus per kasus”, sementara program secara keseluruhan tetap diklaim berjalan mulus dan penuh manfaat.
Kesabaran menghadapi kritik semacam ini kerap disalahartikan sebagai ketenangan spiritual yang matang, padahal boleh jadi hanya strategi komunikasi krisis supaya isu cepat mereda dan proyek tetap berjalan tanpa hambatan berarti pada periode anggaran selanjutnya.
Yang lebih menyedihkan, korban dari ujian ini bukanlah sang wali itu sendiri, melainkan anak-anak yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program. Mereka yang semestinya mendapat asupan gizi yang layak untuk tumbuh kembang optimal, justru menjadi objek eksperimen administratif yang hasilnya diukur bukan dari kesehatan tubuh mereka, melainkan dari seberapa bagus laporan pertanggungjawaban yang terlihat di atas kertas.
Sebenarnya, definisi wali dalam pengertian aslinya jauh lebih sederhana daripada segala fenomena yang telah diuraikan di atas: seseorang yang dekat dengan Tuhan karena ketakwaan yang tulus dan konsisten, bukan karena kedekatannya dengan proyek pemerintah atau yayasan tertentu yang kebetulan mendapat jatah anggaran. Kedekatan yang hakiki itu dibangun lewat keikhlasan yang tidak membutuhkan sorotan kamera, apalagi validasi dari kolom komentar warganet.
Namun begitulah rupanya kondisi di negeri yang penuh warna ini: batas antara ibadah yang tulus dan pencitraan yang dikemas rapi memang kian kabur, bahkan nyaris tak terlihat lagi garis pemisahnya. Semuanya bisa tercampur sedemikian rupa hingga sulit dibedakan mana yang benar-benar niat baik dan mana yang sekadar strategi menjaga citra di tengah sorotan publik yang kian tajam.
Tentu saja, yang perlu direnungkan bersama bukan lagi soal siapa yang pantas disebut wali atau bukan, sebab perdebatan semacam itu hanya akan berputar-putar tanpa ujung. Yang jauh lebih mendesak untuk dipikirkan adalah bagaimana sebuah program yang niatnya mulia bisa berjalan dengan pengawasan yang benar-benar serius, transparansi anggaran yang jujur hingga ke akar rumput, dan evaluasi yang tidak berhenti pada tingkat pencitraan semata di permukaan.
Syahdan. Gizi anak-anak bangsa tidak akan bertambah hanya karena sebuah caption di media sosial yang terdengar menyentuh hati. Sama seperti kualitas lauk di kotak makan siang hari ini tidak akan membaik hanya karena dibungkus dengan narasi penuh keberkahan dan jargon kebangsaan.
Justru yang dibutuhkan bukanlah lebih banyak wali dadakan dengan sanad surat keputusan, melainkan lebih banyak orang yang berani jujur mengakui bahwa ada yang keliru, lalu benar-benar memperbaikinya, bukan sekadar memviralkannya.
