Kuliahalislam.Syafruddin Prawinegara (Anyer Kidul, Serang, 28 Februari 1911-Jakarta, 15 Februari 1989). Ia seorang pejuang, politikus, dan negarawan Muslim yang banyak memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Ayahnya bernama Arsyad Prawiraatmadja dan ibunya bernama Noeraini. Ia berasal dari keturunan priyai yang taat beragama, dan leluhurnya berasal dari Minangkabau.
Syafruddin memasuki sekolah rendah Europeesche Lagree School (ELS) di Serang pada tahun 1924. Ia pindah ke Ngawi mengikuti kepindahan tempat tugas ayahnya. Setelah tamat ELS, ia melanjutkan pendidikannya ke Meer Uigebreid Lager Onderwijs (MULO), yaitu setingkat dengan sekolah lanjutan pertama di Madiun.
Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke Algemeene Middrlbare School (AMS) di Bandung. Pada tahun 1934, dia melanjutkan studinya di Recht Hoge School yaitu sekolah tinggi hukum di Jakarta dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr.) pada bulan September 1939. Setelah menyelesaikan pendidikan, dia bekerja di perkumpulan Radio-Radio Ketimuran.
Pada tahun 1940, dia diterima bekerja di Kementerian Keuangan dan ditempatkan di kantor Inspeksi Pajak Kediri. Kemudian dia dipindahkan ke Bandung sampai Indonesia memperoleh kemerdekaan. Pada zaman pendudukan Jepang dimulai aktif mendiskusikan masa depan tanah airnya. Sesudah Indonesia merdeka, dia menjadi seorang tokoh partai Islam Masyumi.
Dalam kapasitasnya seperti itu berbagai tugas kenegaraan pernah dijabatnya. Pada tanggal 24 Agustus 1945, dia dipercayakan memegang jabatan pemimpin sekretariat Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Priangan dan pada bulan Oktober tahun yang sama dia menjadi anggota badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
Dalam bidang pemerintahan, jabatan pertamanya adalah Menteri Muda Keuangan dalam Kabinet Syahrir ke-2 yang dibentuk pada tanggal 3 Maret 1946. Kemudian menjabat Menteri Keuangan dalam Kabinet Syahrir ke-3 yang dibentuk pada tanggal 2 Oktober 1946. Pada masa inilah dia menyampaikan gagasannya kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta agar Indonesia mencetak mata uang sendiri.
Gagasannya tersebut terlaksana dan mata uang yang kemudian dikenang dengan nama “Oeang Repoeblik Indonesia (ORI)” mulai dijadikan alat pembayaran yang sah pada tanggal 30 Oktober 1946. Dalam Kabinet Hatta ke-1 ( pada 29 Januari 1948- Agustus 1449), Syafruddin diberi tugas sebagai Menteri Kemakmuran.
Dalam periode ini Yogyakarta sebagai ibukota negara diduduki oleh Belanda dan Wakil Presiden serta Presiden ditawan. Karena mereka tidak dapat menjalankan tugasnya maka pada tanggal 19 Desember 1948, Presiden memberi mandat kepada Syafrudin Prawiranegara selaku Menteri Kemakmuran yang sedang berada di Sumatera untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
Pada tanggal 22 Desember 1948 berdirilah PDRI yang berpusat di Halaban Payakumbuh. Syafruddin dipercaya sebagai Ketua PDRI. Istilah ketua dipakai untuk menyebutkan jabatan pimpinan Presiden PDRI karena mandat yang dikirim Presiden Soekarno tidak sampai ke tangan Syafruddin dan kawan-kawannya. Jabatan ini dipegangnya sambil bergeriliya. Mandat sebagai pimpinan PDRI diserahkannya kembali kepada Presiden Soekarno pada tanggal 13 Juli 1949.
Pada Kabinet Hatta ke-2 ( 4 Agustus 1949- 29 Desember 1949), dia dipercayakan memangku jabatan sebagai wakil perdana menteri. Setelah absen dari tugas-tugas resmi kenegaraan, dia menerima tawaran pemerintah untuk memangku jabatan sebagai presiden (direktur) De Javasche Bank yang kemudian menjadi Bank Indonesia. Jabatan tersebut dipegangnya sejak tanggal 14 Juli 1951 sampai 30 Januari 1958.
Dalam bidang keagamaan sejak masa mudanya dia yakin akan kebenaran Islam. Walaupun ia menguasai berbagai ideologi seperti kapitalisme dan komunisme secara mendalam, hal ini justru membuat dia lebih terdorong untuk mendalami ajaran agama Islam. Dia pada masa usia sekolah sudah membaca ajaran agama lain secara mendalam dan baru mengetahui isi Alquran lewat terjemahan dalam bahasa Belanda, dia juga sangat berminat untuk mempelajari bahasa Arab guna memahami ajaran Islam secara baik.
Kecintaannya kepada Islam diwujudkannya melalui aktivitasnya dalam partai Masyumi sejak partai itu didirikan. Dia adalah anggota pimpinan pusat dan berkiprah untuk agama dan bangsa. Syafruddin mencanangkan bahwa sistem ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah sistem ekonomi sosial religius. Dia melihat bahwa dalam kehidupan umat manusia yang penuh dengan pertentangan antara kaum kapitalis dan sosialis, haruslah ada suatu kekuatan yang dapat menjadi juru damai antara keduanya.
Juru damai itu adalah Islam, karena Islam adalah suatu kekuatan rohani yang universal yang dapat menentukan jalannya sejarah. Oleh sebab itu sistem ekonomi Indonesia mestilah didasarkan atas kewajiban manusia terhadap manusia dan terhadap Tuhan. Syafruddin juga berpendapat bahwa Islam dan negara Indonesia tidak dapat dipisahkan sebab peran Islam tidak sedikit dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
Perasaan keagamaan yang dimiliki rakyat Indonesia dapat mengatasi perasaan kedaerahan dan memberi dasar yang luas serta subur bagi tubuhnya benih nasionalisme. Ketika menjabat sebagai Wakil perdana menteri, Syafruddin mendirikan Provinsi Daerah Istimewa Aceh karena rakyat Aceh di bawah pimpinan para ulama telah memberikan sumbangan yang besar dalam perjuangan kemerdekaan.
Ketika menjabat sebagai Direktur Bank Indonesia, dia melihat bahwa banyak diantara pegawai yang memerlukan tempat ibadah untuk melaksanakan salat. Oleh sebab itu dia membangun masjid di kantor yang dipimpinnya. Langkah Syafruddin ini dinilai sangat bijaksana sehingga para pemimpin kantor pemerintah atas swasta menjadikannya contoh untuk mendirikan masjid atau mushola di kantor-kantor.
Syafruddin dikenal sebagai seorang pemimpin yang bersih dan taat. Dia senantiasa melaksanakan tugas dengan baik dan berusaha memberikan nasihat kepada pihak-pihak yang dinilainya menyimpang dari ajaran agama dan undang-undang. Sebab itu dia tidak segan melakukan kritik baik terhadap temannya sendiri ataupun terhadap pemerintah atas dasar kasih sayang.
Dia juga tidak segan memuji suatu kebijakan yang positif, sebagaimana dia juga tidak takut memberikan kritik terhadap suatu kebijakan yang dinilainya tidak tepat. Setelah tidak aktif lagi berpolitik, dia ikut pula memajukan kehidupan bangsa dalam bidang ekonomi. Dia melihat bahwa gelanggang kegiatan Islam bukan hanya semata-mata dalam lapangan politik.
Pada tanggal 24 Juli 1967, dia membentuk sebuah organisasi bernama Himpunan Usahawan Muslimin Indonesia (Husaimi) yang bertujuan agar mempelajari dan mengembangkan ajaran-ajaran dan kaidah-kaidah Islam di lapangan Ekonomi keuangan, membantu dan memperkuat usaha-usaha ekonomi umat Islam di Indonesia serta memberikan darma dan sumbangan bagi pembangunan ekonomi keuangan negara dan masyarakat Indonesia.
Pada bulan Oktober 1970, dia dan beberapa orang temannya mendirikan Yayasan Dana Tabungan Haji Dan Pembangunan yang bertujuan untuk membantu umat Islam Indonesia supaya aman dan bencana menunaikan ibadah haji dengan jalan menabung dan melaksanakan pengurusan penabungan yang menjamin keberangkatan para peserta tabungan untuk menunaikan ibadah haji.
Dalam usianya yang ke-73 tahun, dia menjadi ketua umum Korps Mubalig Indonesia (KMI) dan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan sampai akhir hayatnya. Tulisan-tulisannya dalam bidang keagamaan ekonomi dan politik berbentuk brosur dan artikel. Di antara tulisan-tulisannya antara lain tinjauan tentang politik ekonomi dan keuangan, peranan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, pedoman untuk menjalankan dakwah islamiyah di Indonesia, Islam dilihat dalam kacamata modern, dan sejarah sebagai pedoman untuk membangun masa depan.
