Pendidikan karakter adalah sebuah bakti nyata bagi para calon pendidik di pendidikan agama Islam sebagai pedoman bagi para calon pendidik kedepannya dalam mengajarakan kepada peserta didik apa itu pendidikan karakter dan pemberantasan korupsi bagi peserta didik kedepanya menjadi salah satu bentuk kepedulian nyata bagi setiap insan pendidikan agama Islam masa sekarang maupun masa yang akan datang.
Maka pendidikan karakter perlu kita kembangkan dengan baik dan benar dan bicara soal korupsi adalah masalah terbesar bagi kita dan problem utama yang ada di negara kita perbaikan karakter adalah salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk penyelesaian korupsi yang ada di negara kesatuan Indonesia.
Berbicara masalah korupsi, tentu tidak akan bisa lepas dari sebuah definisi dan sejarah korupsi itu sendiri dimana korupsi berasal dari bahasa latin corruption. Yang berati mengoyahkan memutar balik dan menyogok, sedangkan menurut istilah korupsi adalah orang-orang yang memiliki keinginan curang pada sebuah amanah yang di dapatnya untuk mengambil sebuah keuntungan pribadi yang di inginkan. (Siregar, 2017: 7)
Arti kalimat korupsi keburukan, kejahatan ketidakmoralan, ke tidak jujuran penyimpangan dari kesucian yang ada, sedangkan menurut istilah adalah kejahatan keburukan yang di lakukan seseorang dapat suap kebejatan dan tidak bermoral. (Rasyidi, 2020: 38).
Secara terminologis Robert Klitgaard mendefinisikan korupsi adalah penyalahgunaan kekusaan untuk kepentingan pribadi yang mengambil hak dan uang ataupun barang rakyat dan menyalahgunakan kekuasaan dan mengambil keuntungan pribadi atas kekuasan yang telah dicapai. (Siregar 2017: 6).
Korupsi merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan dana pemerintah/negara (korporasi, organisasi, yayasan, dan lain-lain) demi kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Transparency International (TI) didefinisikan sebagai tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara ilegal dan tidak adil memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang telah masyarakat percayakan kepada mereka.
Korupsi oleh Bank Dunia (World Bank) diartikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dari pandangan hukum, menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi merupakan perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau perusahaan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian nasional. (Setiawan, 2022: 50)
Peran pendidikan karakter dalam pemberantasan korupsi
Pendidikan karakter berperan penting dalam pengembangan karakter seseorang di dalam kehidupan sehari-hari, pembentukan karakter seseorang dimana pembinaan karakter lebih pada seseorang maka sebuah karakter yang baik itu mulai di bentuk pada siklus kehidupan.
Setiap orang harus memiliki pegangan yang kuat pada karakternya itu minimal pada seseorang itu memiliki sebuah prinsip dalam kehidupan tentang pemberantasan korupsi terhadap diri sendiri.
Karena korupsi adalah sebuah kehancuran karakter yang terjadi terhadap sebuah negara begitu juga kehancuran juga bisa di sandarkan ketika itu dilakukan oleh seseorang maka perlu yang namanya pendidikan karakter itu di bentuk.
Ketika pendidikan karakter telah di bentuk maka harus di lakukan mempraktikan dengan baik dan benar agar pendidikan karakter bisa berperan dengan benar dalam pemberantasan korupsi yang murni dengan nilai-nilai yang bena.
Sehingga pemberantasan korupsi bisa menjadi nilai utama yang harus ada pada setiap diri seseorang. Kedepanya pendidikan karkater harus bisa menjadi titik penyelesain korupsi yang ada di indonseia sebagai pembangun karakter yang nyata.
Daftar Pustaka
Rasyidi, M.A(2020) Korupsi adalah sebuah tidndakan pidana yang merugikan negara dan rakyat serta melanggar ajaran Agama.Jurnal Mitra Manajemen hal 38
Siregar, A.B.A(2017) Korupsi (melacak trem-trem Al;Qur’an) Ihya Al-arabiyah Jurnal pendidikan Arabiyah dan sastra hal 6-7
Setiawan dkk (2022) Analisis prilaku korupsi aparatur pemerintah di Indonesia (studi pada pengelolaan bantuan sosial di era Covid 19 Jurnal media Birokrasi hal 50
