KULIAHALISLAM.COM – Manusia menjalani aktivitas hidup dan kehidupan sesuai dengan tujuan, orientasi, hasrat, target, ambisi, prioritas, pencapaian, dan kepentingan dirinya atau kelompoknya. Dalam konteks hidup dan kehidupan bersosial, berkelompok atau berserikat dalam komunitas yang komunal itu, membuat manusia-manusia merancang aktivitas, membuat kajian diskusi dan obrolan terkait isu-isu strategis, rumor dan gosip serta gejolak fenomena peristiwa yang berkaitan dengan hajat hidup kelompok organisasi atau komunitas tertentu, dan juga menyangkut hajat kebutuhan hidup warga masyarakat, lebih-lebih yang berhubungan dengan aktualisasi kebutuhan hidup para pejabat-pejabat publik, dan politisi-politisi seluruhnya. Selain itu, dalam aspek-aspek hierarki sosial politik antar manusia dan warga, pun orang-orang menjalani aktivitas hidup dan kehidupan adalah yang pertama dan utama adalah untuk meraih, mendapatkan dan juga mengumpulkan sumberdaya, kebutuhan dasar dan kebutuhan penunjang yang sebanyaknya. Bisa juga, orang-orang meraih orientasi yang sesuai dengan kondisi kebutuhan hajat hidupnya sehari-hari yang mendesaknya. Dengan kata lain, terkadang orang-orang menjalani aktivitas hidup dan kehidupan berjalan secara acak sesuai target ambisi, atau sesuai posisi jabatan akses tertentu untuk mendapatkan akses kebutuhan hajat hidupnya.
Maka, dalam kondisi fenomena yang sangat mengkhawatirkan diatas tersebut, para pejabat pejabat publik dan politisi-politisi, atau juga orang-orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan akan membentuk lingkaran politik yang kokoh, dan solid untuk menjalankan agenda bersama dalam mengamankan sumberdaya alam, sumberdaya dana, dan sumber daya manusia yang melintas sektoral.
Namun, dalam konteks hidup dan kehidupan kita bermasyarakat dan Bernegara adalah dimana para pemimpin kepala Daerah, pejabat pejabat publik, dan politisi-politisi atau segelintir golongan kelompok di lingkaran kekuasaan, hanya berfikir tentang bagaimana mengakumulasi posisi jabatan strategis, menjaga dan mempertahankan kekuasaan yang ada, serta merajut konsolidasi antar stakeholder yang tergabung mendekat kekuasaan.
Mereka berfikir secara cerdik dan bertindak dengan cara startegis bagaimana menggunakan kekuasaan untuk memperkuat hegemoni kekuasaan, menjarah akses jabatan dan prasarana insfratruktur sebagai akumulasi keuntungan kelompoknya atau golongannya. Mereka hanya berfikir bagaimana cara-cara untuk mendapatkan akses keuangan, jabatan dan tahta untuk melanggengkan kekuasaan secara turun-temurun, generasi ke generasi, berlanjut hingga sepanjang periodenya. Mereka menjalani hidup dalam kondisi yang mantap, mapan dan sukses lagi sejahtera karena kebutuhan dasar sehari-sehari, dan akses kebutuhan penunjang hidupnya terjamin oleh akumulasi keuntungan kekuasaan dan wewenang yang melingkari aktivitas hidupnya.
Mereka hidup semakin sehat kuat dan bugar, harta benda kekayaan semakin bertambah, dan posisi jabatan nampak dijabat seumur hidup. Sedangkan, kondisi warga-warga, tetangga dan masyarakat hidupnya semakin kesulitan, menderita, dan bahkan terlantarkan. Dalam aspek kebutuhan dasar sehari-sehari. Sulit mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan layanan bantuan sosial dan akses ruang hidup yang layak ditengah aktivitas bermasyarakat.
Dengan demikian, bahwa ini bukan saja hanya fenomena kesenjangan sosial yang sangat mengkhawatirkan tetapi ini adalah bentuk penghianatan atau pengabaian terhadap akses kebutuhan hajat hidup, martabat umat manusia tetapi penjarahan pembunuhan secara halus nasib hajat hidup seluruh warga masyarakat.
Para pemimpin-pemimpin kepala Daerah dan pejabat pejabat publik dan juga politisi-politisi dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan cenderung menjalankan secara simbolik balaka, mengumbar kampanye, sosialisasi dan janji-janji yang populis, bahkan, menjalankan kekuasaan hanya sebatas menegakkan prosedural, aturan hukum yang berlaku, memberikan ancaman denda dan hukuman.
Juga, pemimpin kepala Daerah cenderung dalam menggunakan kekuasaan hanya untuk sesuai kepentingannya saja, mengabaikan nasib hidup warganya, gila akan hormat dan pujian, dan sanjungan. Lebih-lebih, membuat kebijakan publik yang berpihak bagi kebutuhan hajat warga, memberikan akses pendidikan, kesehatan dan layanan sosial, serta menjaga perlindungan harkat martabat umat manusia.
Pemimpin kepala Daerah cenderung sekali menggunakan rakyat, atau warga masyarakat hanya sebatas objek pembangunan, bukan subjek pembangunan. Rakyat hanya sebatas hidup sebagai penghias, penonton dan penghias selera kekuasaan, tetapi nampak jarang banget warga mendapat akses yang meluas untuk menghidupkan potensial, minat, karakter dan kreativitasnya dalam berkontribusi memajukan lingkungan keluarga dan Daerah.
Cara Kita Bermasyarakat
Cara ekspresi kita dalam hidup bermasyarakat sangat brutalitas, anarkis dan sadisme. Dimana setiap pihak menjalankan misi yang melewati batas kewajaran moralitas, merusak nasib hidup antar sesama manusia, dan bahkan menindas rendahkan harkat martabat sesama manusia.
Sebab, kaum remaja dan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi apapun itu seringkali membuat kegaduhan, gejolak dan huru-hara instabilitas kondisi hidup umat manusia dan interaksi sesama warga dan masyarakat luas.
Selain itu, para kaum remaja dan mahasiswa itu hanya bisa berteriak-teriak, berkoar-koar dihadapan pemimpin kepala Daerah, bahkan bertindak sewenang-wenang dan mengemis dihadapan birokrasi pemerintahan dan pihak Dinas terkait. Mereka hanya sibuk beraspirasi dan orasi secara membabi-buta menyeru dengan kata-kata melebihi batas kewajaran seperti ganti, copot, hukum, ancam, bunuh, dan lebih-lebih menyerang personal individual, anggota keluarga, merusak institusi, dan beragam ucapan dan tindakan yang tidak senonoh lainnya dilontarkan ditengah publik.
Karena itu, kondisi yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah munculnya fenomena tindakan brutalitas oleh sekelompok yang mengklaim diri sekelompok aktivis remaja dan mahasiswa adalah mereka memblokade jalan raya, menahan laju aktivitas warga masyarakat, memboikot institusi birokrasi, merusak fasilitas publik dan mengancam menindas rendahkan martabat pemimpin kepala Daerah yang menjalankan kekuasaan pemerintahan.
Selain itu, sekelompok kaum remaja dan aktivis mahasiswa dalam cenderung berbuat tindakan anarkis, berkata-kata kasar, menebar aspirasi propaganda hasutan dan fitnahan, membawa senjata tajam, merusak fasilitas fasilitas publik, menyerang aparat hukum dan keamanan, lebih-lebih cenderung bertindak main hakim sendiri, memaksakan kehendak kelompok, dan ingin memaksakan aspirasi dengan membuat surat pernyataan yang ilegal, menyalahgunakan kebebasan secara kebablasan, melampaui batas kewenangan, dan menyebabkan suasana kemudharatan dan kegaduhan yang panjang ditengah aktivitas masyarakat dan negara.
Mereka berteriak-teriak ingin membangun suatu tatanan wilayah Daerah yang bagus, hebat, martabat dan Berkemajuan tetapi mereka seringkali menyasar pemimpin kepala Daerah dan pejabat publik, merusak fasilitas publik, dan menindas rendahkan martabat sesama manusia dan warga masyarakat lainnya. Alih-alih ingin membangun dan menata suatu Daerah namun yang terjadi adalah tindakan merusak dan menghancurkan fasilitas birokrasi dan insfratruktur Daerah.
Agenda Warga Masyarakat
Pertama, setiap manusia dan warga memiliki hak-hak berbicara, berekspresi, berpendapat, dan berkarya, lebih-lebih menyuarakan aspirasi, keresahan dan gejolak secara individual, kelompok dan komunikasi tertentu kepada birokrasi pemerintahan, pejabat-pejabat publik dan pemegang jabatan kekuasaan dalam bernegara. Namun, penggunaan hak-hak dasar yang dimiliki setiap umat manusia dan warga tersebut adalah semuanya memiliki batasan moralitas, norma etika dan hak-hak asasi manusia lainnya yang penting untuk dibatasi dan hormati. Sebab, jika penggunaan hak-hak dasar digunakan secara melewati batas kewajaran, melalui batas norma moralitas maka yang terjadi adalah kegaduhan, gejolak konflik dan memicu masalah baru ditengah aktivitas sosial warga masyarakat dan negara.
Kedua, setiap manusia dan warga masyarakat memang memiliki hak-hak dasar asasi untuk berbicara, berekspresi, berpendapat dan menyuarakan aspirasi, keresahan, juga mencari informasi tertentu, mendapat akses terjangkau dalam aktivitas kehidupan warga sehari-hari.
Karena, setiap umat manusia perlu memiliki kesadaran yang baik, dan insiatif dari individual atau kolektif komunitas untuk berbuat sesuatu kebaikan, melakukan perubahan, dan berkarya nyata dalam berkontribusi untuk kemajuan lingkungan hidup dikalangan keluarga, anggota kelompok komunitas dan warga masyarakat. Warga-warga tidak perlu berkoar-koar pada pemimpin kepala Daerah untuk membangun lingkungan di area kampung-kampung, menata fasilitas umum, meminta akses-akses bantuan infrastruktur dan logistik kalangan warga setempat dan atau mengandalkan birokrasi pemerintahan untuk menyelesaikan semua fenomena persoalan dalam aktivitas kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara.
Dengan kata lain, jika segala sesuatu persoalan fasilitas publik, infrastruktur jalan raya warga, pemenuhan kebutuhan hidup, akses-akses teknologi informasi masih bisa di kerjakan secara individual dan komunitas dikalangan warga masyarakat maka bisa dikerjakan saja secara komunal, gotong-royong, dan bakti sosial dalam membangun tatanan kemajuan suatu lingkungan kampung, wilayah hidup masyarakat, juga kemajuan warga dan Daerah.
Ketiga, kemajuan suatu wilayah Daerah dan negara adalah bergantung kepada kesadaran seluruh warga masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menghidupkan kesadaran insiatif dari setiap individual atau kelompok komunal, membangun lingkungan hidup, menata segala sarana-prasarana insfratruktur publik, dan kolaborasi dalam mewujudkan bidang-bidang strategis sebagai penunjang kebutuhan hidup warga masyarakat dalam aktivitas kehidupan berkeluarga, beragama dan bernegara.
Dengan demikian, setiap umat manusia, warga-warga, pemimpin kepala Daerah dan Politisi-politisi, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan lainnya adalah memiliki peranan dan fungsional masing-masing dalam menjalani aktivitas, mengisi agenda kegiatan bermanfaat dikalangan kaum remaja muda, warga kampung, berpartisipasi aktif dalam berkontribusi untuk kebajikan, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
